Terkait Konflik Lahan Eks HGU di Tanjung Jati

BINJAI-Konflik lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 Tanjung Jati, ternyata tak jauh berbeda dengan konflik lahan eks HGU PTPN 2 Sei Semayang. Pasalnya, dalam sengketa lahan ini, masyarakat kecil terus melarat, sementara oknum PTPN 2 terus meningkat ekonominya. Sebab, setiap lahan eks HGU PTPN 2, sudah dikelola oleh pihak ketiga dan perorangan.

Hal itu disampaikan langsung Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB) Sumatera Utara, Alimuddin, dalam pertemuan dengan PTPN 2, warga tani, serta unsur  Muspika, dan Muspida lainnya, di Balai Desa Tanjung Jati, Langkat, Senin (5/3), siang pukul 09.00 WIB.

Pertemuan yang membahas persoalan dalam sengketa lahan eks HGU PTPN 2 Tanjung Jati itu, dihadiri langsung oleh Manajer PTPN 2 Tanjung Jati T Tampubolon, Kapolsek Tadam AKP Zakaria, Kepala Desa (Kades) Ruslan, Sekretaris Camat (Sekcam) Binjai Aliandi, Ketua Himpunan Kelompok Tani Indoesia (HKTI) Tanjung Jati Was Irawan dan Ketua FRB Sumut Alimuddin.

Manajer PTPN 2 T Tampubolon, dalam pertemuan itu mengatakan, kalau lahan yang digarap HKTI adalah lahan HGU PTPN 2 dengan sertifikat nomor 3. “Lahan perkebunan di Tanjung Jati ini, memang ada HGU yang belum diperpanjang dengan luas lahan sekitar 27,75 Ha. Namun, yang digarap HKTI itu masih dalam HGU. Makanya, apapun alasannya saya akan tetap mempertahankan areal itu, karena masih dalam tanggung jawab saya selaku menejer,” kata T Tampubolon.

Selain itu, T Tampubolon juga mengatakan, sertifikat HGU yang dipegang PTPN 2 Tanjung Jati, berlaku sampai 9 Juni 2025 mendatang. “Nah, untuk itu saya sarankan, kalau memang HKTI merasa memiliki hak. Ajukan gugatan kepada yang berwajib, jagan main asal garap saja. Kalau gugatan itu menang, kami tidak akan menahan sejangkalpun tanah itu. Apalagi, dalam persoalan ini tidak ada untungnya untuk saya,” tegasnya seraya menambahkan, akibat aksi dari warga, PTPN 2 setiap tahunnya merugi Rp1 miliar.

Menyikapi hal itu, Ketua FRB Sumut Alimuddin dengan tegas mengatakan, kalau T Tampubolon tidak memahami pokok persoalan dalam sengketa lahan PTPN 2 tersebut. “Dari keterangan bapak, terlihat dengan jelas, kalau bapak sama sekali tidak memahami persoalan lahan ini. Kalau diurut dari sejarah, PTPN 2 telah merampas hak masyarakat tani yang hingga kini belum juga dikembalikan,” tegas Alimuddin.

Lebih jauh dijelaskan Alimuddin, selama pihaknya memperjuangkan hak rakyat, banyak ditemukan kenjanggalan yang dilakukan aparatur pemerintah. Mulai dari BPN, hingga tim B Plus yang ditugaskan untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan banyaknya kejanggalan itu, kata Alimuddin, pihaknya berencana mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna menindak oknum PTPN 2 dan aparatur pemerintahan yang bermain dalam konflik lahan eks HGU PTPN 2 ini.

“Insya Allah, bulan ini kami akan membeberkan ke KPK sekaligus mencari tahu, berapa puluh ribu hektar tanah rakyat dirampas PTPN 2? Berapa puluh ribu yang dikelola PTPN di luar HGU? Sudah berapa banyak yang dialihkan kepada pihak Kepong? Dibenarkan atau tidak PTPN 2 menyewakan atau mengalihkan lahan itu kepada pihak ke tiga? Dan kemana uangnya? Inilah yang akan kita pertanyakan kepada KPK dalam seminar. Hal ini kita lakukan, untuk menyeret oknum yang telah memperkaya dirinya sendiri, sehingga membuat rakyat terus melarat,” ungkap Alimuddin.

Alimuddin juga menilai, negara juga telah melakukan pembiaran terhadap sengekta tanah yang ada di Sumut. Sehingga, mafia tanah bebas masuk. “Jangan salahkan kami, kalau nantinya masyarakat akan mengambil lahan itu dengan caranya sendiri,” tegas Alimuddin.

Karena Alimuddin membangkitkan semangat warga tani untuk tetap memasuki lahan. Membuat menejer PTPN 2 Tanjung Jati T Tampubolon berang. Sehingga, ia mencoba mengklarifikasinya. Alahasil, keduanya saling ‘serang’.  Namun beruntung, adu argument keduanya dapat dihentikan oleh Kades Tanjung Jati, dengan meminta T Tampubolon mengakhiri penjelasannya, mengingat waktu yang tidak cukup.

Usai pertemuan, ketua HKTI, Was Irawan, kepada Sumut Pos mengungkapkan, kalau lahan PTPN 2 Tanjung Jati, telah disewakan kepada pihak ketiga. Bahkan, menejer PTPN 2 Tanjung Jati itu, juga mendapat saham dari lahan tersebut. “Masyarakat Tanjung Jati hanya sebagai pekerja. Sementara yang memiliki lahan orang luar. Dalam sewa menyewa itu, untuk 1 Ha lahan dihargai Rp2,5 juta,” kata ketua HKTI Was Irawan.

Namun hal ini dibantah oleh menejer PTPN 2 Tanjung Jati, T Tampubolon, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. “Kami memang ada kerja sama dengan pihak ketiga yang diberi nama Kerja Sama Operasional (KSO). Tapi semua itu diatur oleh Direksi PTPN 2 Tanjungmorawa. Yang jelas, PTPN 2 menerima 10 persen dari hasil sewa lahan itu, 90 persen untuk KSO. Uang itu langsung ke rekening PTPN 2, bukan kepada saya. Soal sewa menyewa lahan Rp 2,5 juta per Ha itu antara pihak ketiga dengan yang lain. Kami tidak tahu menahu soal itu,” bantahnya saat berada di kantornya. (dan)

LANGKAT- Seratusan karyawan di PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) kebun Gohor Lama dan Tanjung Beringin, tergabung dalam Serikat Pekerja Merdeka (SPM) dan Serikat Pekerja Kebun (SP-BUN) rayon tengah mogok kerja, Senin (5/3).

Secara keseluruhan, karyawan menggelar mogok kerja berasal dari delapan area diduduki PT LNK yakni kebun Bukit Lawang, Marike, Bekiun, Tanjung Keliling, Besilam, Padang Brahrang, Gohor Lama dan Tanjung Beringin berkonsentrasi di kantor pabrik kelapa sawit kebun Gohor Lama. Marsudi memimpin Serikat Pekerja Merdeka (SPM), SP-BUN dipimpin Sarifin Sembiring serta perwakilan kebun lainnya dipimpin Korwil SP-BUN rayon tengah Bram Sembiring Meilala.

“Kita jangan mau menjadi TKI di negeri sendiri, karyawan ini manusia jangan diinjak-injak harga diri kami. Kita menuntut kesejahteraan karyawan karena saat kebun ini dikelola PTPN2 kesejahteraan karyawan sangat diperhatikan, setelah dikelola PT LNK semua kesejahteraan kami dihilangkan,” seru Marsudi didampingi Sarifin saat berorasi.

Ironisnya lagi, masih menurut mereka, lahan sawit sekitar 200 Ha masih produktif ditumbangi sehinga PKS tidak berproduksi karena minusnya TBS diolah membuat pendapatan karyawan berkurang.

Karenanya, Marsudi dan Sarifin mengajak karyawan bersatu merapatkan barisan bekerja sama dan sama bekerja memperjuangankan hak-hak normatif. Apabila dikenakan PHK bagi karyawan, secara keseluruhan harus siap namun dibayarkan  sesuai UU Ketenagakerjaan.

Sarifin menekankan, SP-BUN sejak 24 Februari 2012 sudak tidak bermitra lagi dengan perusahaan karena pihak perusahaan selalu mengambil kebijakan sendiri tanpa kordinasi dengan SP-BUN maupun SPM mengakibatkan karyawan rugi. Jika tuntutan karyawan tidak segera ditindaklanjuti, dijanjikan aksi serupa terus berlangsung sampai perusahaan mengabulkannya.

Aksi mogok dikawal kepolisian serta dihadiri perwakilan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) maupun Camat Wampu. sayangnya perwakilan menejemen PT LNK sebabkan mediasi yang coba dilakukan Disnakertrans gagal.
Kapolsek Stabat, AKP Zulkarnaen menjelaskan aksi mogok kerja berjalan tertib. (mag-4)

KISARAN- Satu ruang KTV di Kafe C Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Kisaran Barat, Asahan digerebek polisi, Senin (5/3) sekitar pukul 00.30 WIB. Sebanyak 20 pengunjung kafe, dua di antaranya oknum polisi digelandang karena diduga menggelar narkoba jenis inex.

Keterangan yang dihimpun METRO (Grup Sumut Pos), penggerebekan berawal ketika polisi mendapat informasi adanya pesta narkoba di lokasi hiburan malam tersebut. Dipimpin Wakapolres Asahan, Kompol Budiman Panjaitan menuju lokasi. Personel langsung merangsek ke satu ruangan KTV.  Di tempat itu, polisi menemukan pengunjung sedang berjoget dengan alunan musik keras. Tak mau menunggu lama, polisi langsung menggelandang 20 pengunjung ke Mapolres Asahan.

“Acaranya lagi jalan. Kalau tak salah dengar, house music lagi diputar. Kami aja ketakutan,” ujar sumber.
Kapolres Asahan AKBP Yustan Alpiani membenarkan melakukan penggerebekan di satu kafe. Hanya saja, Yustan belum mau berbagi informasi mengenai diamankannya 20 pengunjung kafe. (sus/ing/smg)

LUBUK PAKAM- Adul Maringan Sihite (56), warga Jalan Krakatau, Tanjung Mulia, Medan, ditemukan tewas di dusun III, Desa Tanjung Morawa B, Kecamatan Tanjung Morawa B, tepatnya di Jalinsum Medan-Lubuk Pakam, Simpang Abunawas, Senin ( 6/3) pagi pukul 07.30 WIB. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuhnya.

Sofian (29), warga yang pertama kali menemukan mayat tunawisma itu. Pagi itu ia hendak pergi berangkat kerja dan melihat sesosok mayat lelaki terbaring di pinggir jalan. Dia pun coba mendekatinya, serta mencoba membangunkan, tetapi tidak ada reaksi.

Atas temuan itu dia pun melaporkan kepada warga sekitar dan diteruskan ke Mapolsek Tanjungmorawa. Tak lama kemudian, petugas Polsek Tanjungmorawa tiba di lokasi, langsung melakukan identifikasi, selanjutnya diboyong ke RSUD Deliserdang.

Menurut keterangan, korban merupakan gelandangan yang kerap mangkal di salah satu warung kopi dan tempel ban yang tak jauh dari lokasi penemuan itu.
Terpisah, Kanit Reskrim polsek Tanjung Morawa, Iptu Adi Alfian, membenarkan penemuan sesosok mayat di Dusun III Desa Tanjung Morawa B. Setelah dialakukan pemerikasan, diduga kematian korban akibat mengidap satu penyakit. “Mayat kita boyong ke kamar istalasi kamar jenaza RSUD Deliserdang di Lubukpakam,” terangnya.(btr)

Ibu Dua Anak Jadi Tukang Tambal Ban

Memasak untuk makanan keluarga memang biasa dikerjakan oleh kaum wanita, berbeda dengan ibu dua anak, Sabaria Daulay (45). Kerjanya memasak ban untuk ditambal demi mendapatkan Rp5 ribu rupiah per lubang.

SOPIAN-Tebing Tinggi

Di temui di Jalan Imam Bonjol, Lingkungan IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebingtinggi, Senin (5/3). Lokasi itu merupakan tempat prakteknya memasak ban untuk di tambal.

Sabaria yang masih memiliki suami dan dua anak itu membuka tambal ban di areal pertanahan milik PT KAI. Di atas tanah itu, Sabaria mendirikan rumah berdindingkan tepas, dan beratapkan atap rumbia.

Bermodalkan alat-alat kerja sederhana seperti gunting, obeng, tempat memasak tempel ban yang dibuat sendiri dari setrika bekas, mesin compresor udara yang sudah tua dan sering rusak. Walapun dengan alat sederhana, tapi tangan wanita itu trampil dan dengan mudah membuka ban sepeda motor selama dua menit dan menempelnya selama 10 menit.

“Yah untuk menempel dan masak ban ini hingga memasangnya, saya butuh waktu 15 menit saja,” ujar istri Harun (56).
Dia membeberkan, pendapatannya dalam satu hari tidak tentu, mulai Rp20 ribu hingga Rp50 ribu per harinya. Rezeki itulah yang dimakankanya untuk keluarganya yang berjumlah 5 orang. “Anak saya ada dua, suami saya sakit dan ada satu keponakan saya tinggal di rumah ini,” katanya tersenyum.
Sabaria mengaku, kalau dirinya menambal ban ini sudah bisa sejak masa gadis dahulu. Ketika itu, orang tuanya membuka tambal ban dan dari orang tuanya itulah dia belajar cara menambal ban.

Istri Harun ini mengaku, dirinya terpaksa melakoni menambal ban dikarenakan suaminya yang dahulunya bekerja sebagai pengayuh becak dayung sedang sakit paru-paru akut. Akibat penyakit tak kunjung sembuh, suaminya hanya bisa terbaring di kamar tidurnya.
“Apa mau dibilang lagi, inilah kondisinya. Saya  terpaksa menutupi kebutuhan keluarga dengan menjadi tukang tambal ban warisan ilmu dari orang tua,” ceritanya.

Selama melakoni sebagai penambal ban, Sabaria menyebutkan, setelah kedua anaknya tamat sekolah, barulah anak-anaknya membantunya menambal ban. Sebenarnya, katanya dirinya enggan melihat anaknya menjadi penambal ban.

Tapi, dikarenakan anaknya, Putra (19) mengalami sakit pada mata karena kurang jelas penglihatannya, akibatnya tidak ada perusahaan yang menerimanya. Kini, kedua anaknya praktis menjadi tukang tambal ban.

“Terkadang peran saya sebagai seorang ibu, tapi saya juga sebagai seorang bapak, untuk istirahat tidurpun sering aku tak sempat,” kata Sabaria.
Anak kedua Sabaria, Putra mengaku, harus membantu ibunya bekerja siang malam, karena untuk bekerja di perusahan tak ada yang mau menerimanya karena memiliki mata rabun.

Kini, Sabria berharap kepada Pemko Tebingtinggi untuk membantu perobatan suaminya. Karena selama ini pengobatan hanya dilakukan di Puskesmas terdekat dan pengobatan secara tradisional. Namun, pengobatan alat medis rumah sakit tidak pernah dilakukannya karena ketiadaan biaya.
Seorang penambal ban, B Manurung (45) warga Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai mengaku salut dengan seorang wanita bisa melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki, penambal ban ini sudah cekatan  gesitnya membuka ban sepeda motor dengan cepat. “Yang penting pekerjaan itu halal,” ungkap Manurung. (*)