28 C
Medan
Saturday, January 3, 2026
Home Blog Page 13899

Dibalik Dugaan Perselingkuhan Anggota DPRD Sumut

Megalia Itu Cucu Sudi Silalahi

MEDAN-Sosok Megalia Agustina, anggota DPRD Sumatera Utara kini hangat diperbincangkan di tengah masyarakat Sumatera Utara.  Namanya ‘naik daun’, tapi sayang bukan karena kemampuannya berpolitik, melainkan jadi bahan cibiran masyarakat.

Itu setelah pemberitaan-pemberitaan di sejumlah media massa yang mengungkap tentang dugaan skandal perselingkuhannya dengan Borkat Hasibuan, petinggi DPD Demokrat Sumut. Tapi siapa yang tahu kalau ternyata wanita berparas cantik itu ternyata berasal dari Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun.

Awalnya, dia tidak begitu dikenal. Bahkan tidak hanya di kalangan warga di kampungnya, sesama kader Demokrat di Kabupaten Simalungun juga tidak begitu akrab dengan nama Megalia Agustina. Tapi namanya tiba-tiba melejit setelah, wanita berkulit putih mulus ini terpilih menjadi Anggota DPRD Sumatera Utara Dapem IX.

Setelah ditelisik, ia ternyata anak Bang Motan, pemilik bengkel dan showroom sepeda motor terbesar di Kecamatan Tanah Jawa. Lokasi bengkel dan showroomnya persis di Pekan Tanah Jawa, tak jauh dari Kantor Camat Tanah Jawa.

Menurut Iwan (45), mantan Ketua Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kecamatan Tanah Jawa, orangtua Megalia Agustina itu Pengurus Masjid Raya Tanah Jawa. Dan ternyata, si Megalia Agustina juga masih memiliki hubungan saudara dekat dengan Sudi Silalahi, Mensesneg RI (Menteri Sekretaris Negara). “Megalia itu cucunya si Sudi Silalahi. Nenek si Megalia adalah kakak kandung Mensesneg Sudi Silalahi,” ungkap Iwan kepada Metro Siantar (grup Sumut Pos) .

Lanjut Iwan, Megalia Agustina, di mata masyarakat adalah sosok yang peduli olahraga, khususnya di cabang sepak bola. Kesebelasan Gasta Tanah Jawa merupakan salah satu klub binaan Megalia.

Sidang Perceraian Megalia-Suami, 29 Februari 2012

Muhammad Hery, suami Megalia Agustina, masih merasa dendam kepada pasangan yang diduga menjadi selingkuhan istrinya, Borkat Hasibuan.
“Saya sakit hati sama si Borkat itu. Dan saya sempat akan melaporkan masalah ini ke Polda Sumut tanggal 14 Februari 2012 lalu. Saya sudah sempat duduk di Polda, tapi tidak jadi. Karena saya sakit saat itu, kemudian saya ditolong sama saudara saya,” akunya, Minggu (19/2).

Herry juga mengaku, dirinya juga digugat cerai oleh Megalia Agustina dan akan menjalani persidangan di Pengadilan Agama Medan, pada tanggal 29 Februari 2012 mendatang. Serta, Herry juga mengakui bila dirinya dengan Megalia telah pisah ranjang sekira delapan bulan ini. “Memang iya, tapi sudah saya anggap tidak ada. Kami masih suami istri. Sudah tidak ada masalah lagi,” jawabnya lagi.

Herry juga membenarkan, jika persoalan yang dihadapinya itu, membuat dirinya susah tidur dan menjadi banyak pikiran. “Semua orang pun begitu. Saya drop, tidak bisa tidur,” katanya lagi, sembari berulang-ulang mengatakan sudah tidak ada masalah lagi.

Suami Megalia Bertelepon dengan Istri Borkat

Namun, kembali ketika ditanya apakah dirinya pernah meminta istri Borkat Hasibuan, Cut Dian Satriani untuk melakukan penyadapan terhadap telepon Borkat Hasibuan, dan akan memberikan uang senilai Rp6 juta kepada Cut Dian Satriani, Herry juga membenarkannya.

“Iya, tapi waktu itu saya namanya lagi emosi. Sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Memang saya pernah bertelepon dengan Cut Dian Satriani, tapi bukan membahas itu. Harusnya dikonfirmasi ke dia (Cut Dian, Red),” bebernya.

Disiapkan Sanksi Tegas

Terkait Wakil Sekretaris DPP Partai Demokrat, Achsanul Kosasih menegaskan, tidak akan tinggal diam dengan kasus ini.  “Sudah pasti akan ada tindakan tegas dari partai, apabila memang benar ada informasi perselingkuhan ini,” demikian diungkapkannya secara khusus kepada Sumut Pos di Jakarta, Minggu (19/2).

Hanya sayangnya, Ichsanul belum dapat menjelaskan sanksi seperti apa nantinya akan diberikan. Apalagi dirinya belum mengetahui persis adanya permasalahan ini. Selain itu, pada dasarnya dugaan perselingkuhan menurutnya juga merupakan urusan pribadi dari masing-masing orang.
Hanya saja ia mengingatkan seluruh elemen partai Demokrat, agar jangan sampai permasalahan pribadi membuat citra partai kian terpuruk di mata masyarakat. “Karena sekarang ini, kita tengah mencanangkan mulai dari pusat sampai daerah hingga ke ranting-ranting, untuk aktif mengawal semua program pemerintah,”ungkapnya.

“Selain itu, untuk hal-hal seperti ini sebenarnya juga sudah ada yang menangani. Karena dalam AD/ART kita kan jelas, bahkan ada komisi pengawas hingga ke Dewan-Dewan Pimpinan Cabang (DPC),” tambahnya.

Namun meski demikian, Achsanul berjanji akan mengecek kebenaran informasi ini. Apalagi seperti diberitakan atas dugaan ini, istri yang bersangkutan bahkan telah melaporkannya hingga ke Ketua DPRD Sumut. “Jadi kita (DPP) akan cek. Jangan sampai karena urusan pribadi, Demokrat kian terpojok. Saat ini kan sudah ditegaskan kepada seluruh elemen partai, bahwa waktunya kita kembali berjuang untuk rakyat,” tegasnya.

Untuk itu, sebelum permasalahan ini semakin meluas, jika memang dugaan perselingkuhan tersebut memang ada, Ichsanul meminta agar Megalia maupun Borkat, dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan terlebih dahulu. “Ini penting, mengingat banyak pihak saat ini yang mungkin menginginkan Partai Demokrat kian terpuruk,”ungkapnya.

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Rafdinal Ssos mengatakan, persoalan ini harus segera disahuti oleh pihak Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut, begitu pula dengan partai dari dua politisi tersebut untuk mengambil sikap dan kebijakan serta memberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Mengenai pemecatan, Rafdinal menyatakan, itu melalui mekanisme yang ada. Artinya, sanksi yang diberikan harus didasarkan oleh kajian dan pembahasan yang dilakukan, baik oleh BKD DPRD Sumut maupun Partai Demokrat Sumut. “Pemecatan itu proses lanjutan, harus dipisahkan. Kalau benar berselingkuh dan terjadi perzinahan, maka bisa diberi sanksi tegas. Dan bisa juga mereka berselingkuh, karena rasa sayang dan tidak ada perzinahan. Artinya, baik BKD dan Partai Demokrat Sumut harus mengkajinya secara detil,” ungkapnya. (iwa/ari/san/smg)

Kasus JR Saragih Ditangani Polda Sumut

MEDAN-Kasus dugaan korupsi Bupati Simalungun, JR Saragih tidak hanya bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tapi ternyata juga ditangani oleh Bagian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut. Itu terbukti, dari dipanggilnya anggota DPRD Simalungun, Bernhard Damanik dalam rangka diinterogasi dan dimintai keterangan oleh Tipikor Polda Sumut, pada Jumat (17/2) lalu.

Pemanggilan tersebut berdasarkan Surat No.R/49/II/2012/Direskrimsus Tanggal 10 Februari 2012. Isinya, diminta hadir di ruangan Sub Dit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut. Pemeriksaan atau proses interogasi yang dijalankan Tipikor Polda Sumut, dilakukan oleh Kanit 1 Sub Dit III/TIPIKOR, Komisaris Polisi (Kompol) M. Hasan Yusuf.SH.

Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut, Komisaris Besar (Kombes) Pol Raden Heru Prakoso yang dikonfirmasi Sumut Pos, Minggu (19/2).

“Ya, ada laporan yang kita terima dan sudah ada dilakukan upaya pemanggilan, untuk dilakukan klarifikasi oleh Tipikor Polda terhadap, kasus dugaan tindak pidana atas adanya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan pengelolaan Keuangan Daerah Pemkab Simalungun. Yang dimintai klarifikasinya adalah pelapor yaitu anggota DPRD Simalungun, atas nama Bernhard Damanik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Heru menuturkan, penanganan kasus tersebut akan terus berlanjut, guna untuk mengumpulkan barang bukti dan sebagainya. Tujuannya, apakah nantinya kasus tersebut bisa dan akan dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan dan seterusnya terhadap Bupati Simalungun, JR Saragih.

“Kalau nanti barang buktinya masih kurang, maka akan dipanggil lagi. Untuk kemudian dipelajari, bisa atau tidak status kasus tersebut dinaikan terhadap yang dilaporkan. Jadi, nantinya tetap akan ada pemeriksaan lanjutan,” tegasnya.
Bagaimana pula dengan kasus JR Saragih, yang ditangani KPK?

Terkait hal itu, Heru Prakoso menyatakan, Tipikor Polda Sumut siap menerima pelimpahan dari KPK, bila memang KPK akan melimpahkan kasus JR Saragih ke Polda Sumut. “Kalau KPK melimpahkannya, kita siap menerimanya,” jawabnya.

Apakah ada kemungkinan Polda Sumut akan mengikutsertakan pihak Polres Simalungun? Terkait hal itu, Heru mengemukakan, tidak tertutup kemungkinan akan melibatkan Polres Simalungun, untuk membantu upaya penanganan kasus tersebut.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sumut, Kombes Pol Sadono Budi Nugroho yang juga dikonfirmasi Sumut Pos, membenarkan adanya pemeriksaan atau proses interogasi kepada anggota DPRD Simalungun, Bernhard Damanik terkait kasus dugaan korupsi Bupati Simalungun, JR Saragih.

“Ya, benar. Ada laporan dan pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Pemkab Simalungun,” jawabnya singkat.

Secara terpisah, anggota DPRD Simalungun Berhard Damanik yang dikonfirmasi Sumut Pos melalui seluler, ternyata juga membenarkan bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan di Tipikor Polda Sumut, pada Jum’at (17/2) lalu.

“Ya, dari pukul 09.00 WIB sampai sekitar pukul 12.00 WIB di Tipikor Polda Sumut,” akunya.

Mengenai kasus dugaan korupsi yang mana, Bernhard Damanik mengatakan, ada beberapa kasus dan salah satunya kasus yang juga tengah ditangani KPK, yakni dugaan korupsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Simalungun Tahun 2010 dengan besaran Rp48 miliar.
“Salah satunya mengenai APBD Simalungun 2010, sebesar Rp48 miliar. Dan saya diinterogasi pada saat itu. Intinya, soal adanya dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Dan ini katanya perintah dari Mabes Polri,” bebernya.(ari)

Soal e-KTP, Medan Raih Penghargaan

JAKARTA-Walikota Medan, Rahudman Harahap, menerima penghargaan sebagai pimpinan daerah yang tergolong tercepat mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), dari Mendagri Gamawan Fauzi. Penghargaan diserahkan tadi malam (19/2), di depan para bupati/ wali kota se-Indonesia dalam rangkaian Rakornas Program E-KTP di sebuah hotel di Jakarta.

Secara simbolis, Rahudman menerima 10 e-KTP yang sudah dicetak untuk masing-masing kecamatan yang ada di Kota Medan, dari Sekjen Kemendari, Diah Anggraeni. Rahudman menempati urutan kelima dari 10 bupati/ wali kota yang dinilai punya komitmen tinggi melaksanakan program pembuatan e-KTP.

Secara berurutan, ke-10 daerah itu adalah Kota Jakarta Timur, Kota Palembang, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Medan, Kabupaten Sidoardjo, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kabupaten Seram, dan Kabupaten Pati. “Ke-10 kabupaten/ kota ini yang berhasil memberikan pelayanan pembuatan e-KTP tertinggi,” ujar Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan (Adminduk) Kemendagri, Irman, saat mengumumkan pemenang.

Sedang Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, pimpinan 10 daerah itu punya komitmen tinggi melaksanakan program e-KTP. Secara simbolis hanya diserahkan 10 e-KTP per kecamatan kepada pemenang, karena saat ini pemerintah pusat masih konsern pada perekaman untuk pembuatan e-KTP. Dikhawatirkan, jika pencetakan e-KTP dilakukan sekarang, malah bisa mengganggu perekaman. Gamawan berharap, 197 kabupaten/ kota yang mulai pembuatan e-KTP pada 2011, bisa tuntas semuanya pada April 2012. Ini merupakan waktu perpanjangan.

Menanggapi prestasi yang diraihnya itu, kepada koran ini Rahudman mengatakan, dari sekitar 2,2 juta wajib e-KTP di Kota Medan, hingga kemarin sudah berhasil dilakukan perekaman terhadap hampir 900 ribuan wajib e-KTP.

Diakui, kendala utama selama ini adalah kurangnya peralatan. “Padahal masyarakat sangat antusias. Pelayanan terkadang hingga jam 11 malam. Nanti tenaga dan jam kerjanya kita tambah lagi untuk mengejar target,” terang Rahudman.

Dikatakan, sepulang dari Jakarta, dia akan memerintahkan semua jajaran, mulai dari camat, lurah, dan kepling, untuk lebih menggenjot lagi. “Penghargaan ini sebagai pemacu agar lebih giat lagi,” imbuhnya.

Selain terhadap 10 daerah yang dinilai punya komitmen tinggi, penghargaan juga diberikan kepada dua daerah yang sudah kelar pelayanan perekaman per 31 Desember 2011, yakni Kota Solok dan Kabupaten Bangka Tengah.  Dua daerah yang jumlah penduduknya tak sepadat Medan ini juga mendapat penghargaan. Selain itu, tiga daerah yang per 15 Februari 2012 sudah selesai yakni Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Belitung Timur. (sam)

Kalau Rapat, Tidak Perlu Lagi Makanan Kecil

Oleh: Dahlan Iskan
Menteri BUMN

Sudahkah terbukti jumlah rapat-rapat di Kementerian BUMN turun 50 persen seperti yang saya inginkan” Angka pastinya masih dikumpulkan. Tapi, berdasar penjelasan para direktur utama BUMN, terasa sekali jumlah rapat itu menurun drastis.

“Rasanya turun 60 persen,” ujar Nur Pamudji, Dirut Perusahaan Listrik Negara.

“Selama tiga bulan ini saya baru rapat dua kali di kementerian. Kira-kira menurun 75 persen,” ujar Karen Agustiawan, Dirut Pertamina.
Rapat memang harus dikurangi. Kerja yang harus ditambah. Kerja, kerja, dan kerja. Di birokrasi, kesibukan rapat itu memang luar biasa. Jadi salah anggapan masyarakat selama ini kalau birokrasi itu malas. Birokrasi itu rajinnya bukan main. Kalau sudah rapat, bisa panjang sekali. Bahkan, untuk satu topik saja bisa dilakukan?berkali-kali.

Tentu ada dampak negatifnya. Penghasilan sejumlah staf menurun. Dampak lainnya: banyak ruang rapat yang kosong. Saya suka turun-naik dari lantai ke lantai. Terasa benar penggunaan ruang yang mahal itu terlalu boros. Padahal, banyak ruang rapat yang berukuran besar. Maka beberapa staf di Kementerian BUMN mengusulkan agar segera dilakukan penataan ulang seluruh ruang kerja. Tentu saya menghargai usul seperti itu dan harus segera dilaksanakan. Pepatah hemat pangkal kaya, rupanya, sudah banyak dilupakan di zaman yang serba ada ini. Digantikan oleh?adagium: boros itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi! Kalau semua orang berhemat, siapa yang belanja” Bagaimana nasib pabrik-pabrik?

Boros ruangan tentu memberikan contoh yang kurang baik. Secara kasar bisa dihitung paling sedikit akan ada dua lantai dari gedung 22 lantai di dekat Monas itu yang bisa dihemat. Beberapa BUMN yang selama ini masih sewa kantor (ada satu BUMN yang untuk salah satu bagiannya harus sewa kantor Rp 50 miliar selama lima tahun!) bisa berpindah ke gedung itu.

Apakah menurunnya jumlah rapat di Kementerian BUMN itu sudah membuktikan otomatis BUMN-BUMN kini lebih banyak kerja, kerja, kerja” Tentu belum bisa dibuktikan seketika. Bukti yang terbaik adalah hasil tutup buku akhir tahun nanti. Benarkah kinerja BUMN meningkat” Ataukah berkurangnya panggilan rapat dari kementerian itu justru melonggarkan kontrol dan membuat BUMN kian malas?

Berkurangnya jumlah rapat secara drastis di Kementerian BUMN itu sebenarnya bukan berarti menurunnya intensitas komunikasi. Sejumlah rapat itu kini sudah digantikan oleh terbentuknya grup BlackBerry Massanger.

Misalnya, ada satu grup BBM yang semua anggotanya pejabat eselon I. Maka meski rapim Kementerian BUMN hanya dilakukan satu minggu satu kali (tiap Selasa jam 07.00), pada dasarnya rapat itu berlangsung bisa beberapa kali sehari. Hanya forumnya tidak di ruang rapat dengan sebuah meja rapat, tapi di forum BBM. Peserta bisa berada di mana saja dan sedang melakukan apa saja. Yang jelas tidak ada hidangan makanan kecil dalam rapat seperti itu.
Ada juga grup BBM yang anggotanya menteri, wakil menteri, seorang deputi, dan semua direktur utama BUMN yang bergerak di bidang pangan. Maka masalah-masalah peningkatan produksi beras di BUMN dibicarakan di “ruang rapat tanpa hidangan” itu. Demikian juga ada grup BBM bidang gula. Anggotanya menteri, wakil menteri, deputi bersangkutan, dan semua direktur utama yang membawahkan urusan gula. Ada grup BBM energi. Dan sebentar lagi, setelah holding perkebunan terbentuk, akan diadakan grup BBM perkebunan.

Intensitas rapat melalui grup BBM seperti itu bukan main. Juga hemat sekali waktu. Bahkan, “rapat itu” berlangsung tidak mengenal hari dan jam. Bisa saja pada Minggu ada topik yang harus dibahas. Bahkan, ada yang sampai jam 23.00 masih mengajukan pendapat.

Isi dan kualitas pembicaraan tidak kalah dengan rapat yang dilaksanakan di ruang rapat sungguhan. Meski menggunakan BBM, jangan khawatir dimanfaatkan untuk yang bukan-bukan. Tidak akan ada pembicaraan mengenai “Apel Malang” atau “Apel Washington” di situ. Sesekali ada yang memasukkan humor, tapi biasanya kalau lagi akhir pekan. Arifin Tasrif, Dirut Pusri Holding yang tergabung dalam grup BBM pangan, termasuk yang suka kirim humor. Hanya kadang saya sulit mengenali nama asli mereka karena banyak yang pakai nama maya. Arifin Tasrif, misalnya, di BBM menggunakan nama Kapal Selam. Rupanya dia sekalian jualan pempek Palembang.

Tentu saya sangat menganjurkan agar semua BUMN membentuk grup-grup BBM seperti itu. Intensifnya luar biasa. Ini saya rasakan sewaktu masih di PLN. Waktu itu saya memiliki tujuh grup: grup khusus yang anggotanya semua direksi plus sekretaris perusahaan, grup saya dengan para general manager se-Jawa-Bali, grup saya dengan para general manager se-Indonesia Barat, grup saya dengan semua general manager se-Indonesia Timur, grup saya dengan para manajer perencanaan, grup saya dengan para manajer keuangan, grup saya dengan para manajer SDM, dan seterusnya. Keluhan masyarakat, info soal korupsi, pengaduan tender yang main-main, dan segala persoalan yang berkembang bisa langsung dikomunikasikan melalui grup BBM.

Model komunikasi manajemen seperti itu sekaligus bisa menerabas batas-batas hierarki dan birokrasi. Juga bisa lebih terbuka. Kekurangan di satu tempat langsung diketahui oleh siapa pun di tempat lain. Kalau tidak terbiasa, memang seperti membuka aib dan kelemahan. Tapi, itulah cara yang efektif untuk melakukan perbaikan. Kalau niatnya sudah untuk melayani masyarakat, soal kelemahan yang dibuka di depan sesama manajer seperti itu tidak akan terasa sebagai aib lagi. Justru dengan cara itu tanggung jawab bisa muncul. Apalagi, bukan hanya soal kekurangan yang dibeber di grup BBM, tapi juga soal prestasi. Dulu sering saya memasukkan pujian dari pelanggan listrik yang dikirimkan via SMS ke handphone saya. SMS itu langsung saya masukkan ke grup BBM. Sebagai pendorong bahwa hasil kerja keras mereka diapresiasi oleh masyarakat luas. Salah satu contoh ketika Peter Gontha memuji PLN via SMS yang merasa kaget petugas PLN begitu cepat datang ke rumahnya yang listriknya sedang bermasalah dan petugas itu tidak mau diberi uang tip. SMS itu saya masukkan ke grup BBM dan dalam waktu singkat menyebar luas ke jajaran PLN.

Sungguh sangat banyak rapat yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang tidak perlu harus membuang waktu sampai lima jam (satu jam perjalanan, tiga jam rapat, satu jam perjalanan kembali). Kecuali kalau rapatnya benar-benar harus dan bisa mengambil keputusan saat itu.

Tentang rapat pimpinan Kementerian BUMN sendiri, kini tidak lagi dilakukan di Kantor Kementerian BUMN. Tiap Selasa lokasi rapat itu berpindah dari BUMN satu ke BUMN lainnya. Sekaligus agar seluruh pejabat eselon I Kementerian BUMN mengetahui dengan mata kepala sendiri markas BUMN yang selama ini sering mereka panggil. Sekalian untuk mengecek apakah di BUMN tersebut juga sudah dilakukan rapat pimpinan setiap Selasa jam 07.00. Rapat paling jauh dilakukan di BUMN Angkasa Pura II Selasa lalu. Sekalian untuk mengecek persiapan perbaikan Bandara Soekarno-Hatta.

Perubahan memang sedang dilakukan. Ruang ATC/tower sudah lebih disiplin dan bersih. Tidak ada lagi yang merokok di ruang kontrol lalu lintas pesawat. Peningkatan kapasitas tower menjadi dua sisi juga sudah hampir selesai. Satu sodetan express taxy sudah selesai, tinggal membuat satu lagi. Bagian-bagian jalan yang sempit yang menjadi sumber kemacetan di sekitar bandara sudah dipagari seng, pertanda proyek pelebaran jalan sedang dilakukan.

Yang tahun ini mulai dikerjakan adalah: pembuatan gedung parkir empat tingkat di tengah-tengah antara terminal satu dan dua. Di tengah-tengah itu tahun ini mulai dibangun juga stasiun kereta api. Gedung parkir dan stasiun itu harus selesai akhir tahun depan.
Sementara menunggu gedung parkir, segera dilakukan pengaturan darurat: banyaknya mobil yang menginap di bandara akan disediakan lokasi khusus. Kendaraan karyawan bandara dan karyawan toko-toko di bandara akan dialihkan juga di lokasi lain. Itu dilakukan agar lokasi parkir bandara lebih diperuntukkan melayani penumpang.

Terminal 3, yang sekarang ini hanya seperti huruf I, akan dikerjakan menjadi huruf U lebar. Berikut apronnya sekalian. Dari terminal tiga akan dihubungkan dengan kereta tanpa sopir menuju terminal 1 dan 2. Pembangunan terminal 3 ini juga harus sudah selesai akhir tahun depan. Kalau semua pekerjaaan itu selesai, daya tampung Bandara Soekarno-Hatta meningkat menjadi 60 juta penumpang. Sekarang ini sudah 50 juta penumpang per tahun yang memadati bandara yang mestinya hanya untuk 22 juta penumpang itu.

Memang masih ada proyek besar lainnya: membangun landasan nomor 3 dan membangun terminal 4. Tapi, proyek itu memerlukan waktu lebih panjang. Masih harus membebaskan tanah 730 ha yang tentu tidak akan mudah.

Dengan mengurangi kesibukan rutin berupa rapat-rapat yang kurang efektif, pemikiran memang bisa lebih dicurahkan untuk hal-hal yang mendasar.
Rapat tentu saja penting. Tapi, kebanyakan rapat bisa membuat orang sinting! (*)

Awas Ada Mahyadi

PSMS vs Sriwijaya FC

MEDAN-Bertandang ke Stadion Teladan menghadapi PSMS, Senin (20/2) sore, Sriwijaya FC mengandalkan pengalaman beberapa pemain eks skuad berjuluk Ayam Kinantan itu. Pasalnya, skuad berjuluk Laskar Wong Kito itu mengkhawatirkan gaya rap-rap yang kini semakin kental setelah dibesut pelatih PSMS Suharto AD.

Asisten pelatih Sriwijaya FC Indrayadi mengaku, tak ada persiapan khusus untuk menghadapi PSMS. “Kita datang dengan persiapan matang,” ungkapnya, Minggu (19/2).

Namun, menurut Indrayadi, tim besutan Kas Hartadi ini sedikit mengkhawatirkan pola permainan yang kerap dipertontonkan anak-anak Medan dalam tiap pertandingan. “Kita tau gaya rap-rap yang kerap ditampilkan PSMS dan tipikal permainan ini cenderung keras. Namun, kita memiliki mantan pemain PSMS di skuad kita seperti Mahyadi Panggabean dan Supardi. Kita harap mereka bisa mengimbangi permainan keras itu,” tuturnya.

Sementara kapten Sriwijaya FC Firman Utina mengatakan, Sriwijaya FC saat ini berada di puncak klasemen sementara. Namun, mereka tetap respect terhadap tim-tim lawan. “Semua pemain memiliki pengalaman dalam bersepakbola. Mudah-mudahan dengan hal ini, besok (Hari ini, Red) bisa menjadi tontonan pertandingan yang menarik,” katanya.

Sementara pelatih PSMS Suharto AD mengaku tak gentar menghadapi tim sekelas Sriwijaya FC. “Tim sekuat apa pun tetap memiliki kelemahan. Dan sisi ini yang bakal kita manfaatkan untuk meraih kemenangan di kandang,” jelas pelatih berkepala plontos ini.

“Kita berharap, anak-anak bisa bermain konsisten dengan konsentrasi tinggi. Dengan begitu kita bisa tetap fight hingga 90 menit pertandingan,” tambahnya.

Hal menarik yang menjadi sorotan dalam laga kali ini adalah, kedua tim sempat bersua di partai final Liga Djarum 2007/2008. Saat itu PSMS dikalahkan di Stadion Jaka Baring dengan skor 3-1. Pada laga tahun itu, PSMS masih diperkuat Mahyadi Panggabean yang saat ini telah memperkuat lini pertahanan Sriwijaya FC dan Markus Haris Maulana. Sedangkan Sriwijaya diperkuat Sulaiman Alamsyah Nasution yang kini gelandang potensial bagi PSMS.

Akankah kedua skuad yang masing-masing memiliki pengalaman pertemuan dalam pertandingan grand final Liga Djarum 2007/2008 lalu itu kembali tampil dengan mempertontonkan laga yang seru, dan saling beradu taktik dan strategi? Mari sama-sama kita saksikan, sore ini (20/2). Tentunya masyarakat Kota Medan berharap PSMS mengungguli Sriwijaya FC di Stadion Teladan. (saz)

Gatot yang Paling Bertanggung Jawab

Dugaan Korupsi Bansos Pemprovsu Rp1,2 T

MEDAN-Terseretnya nama Plt Gubsu, Gatot Pudjonugroho, dalam dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) 2009-2011 sebagaimana terungkap dalam hasil gelar perkara yang digelar Kejatisu, pekan lalu, masih jadi sorotan publik. Gatot dinilai bertanggung jawab dalam perkara yang merugikan negara Rp1,2 triliun itu.

“Harusnya ada seleksi secara ketat dan transapran. Jangan sampai yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, kemudian bisa terealisasi karena adanya kepentingan,” sesal analis anggaran dan kebijakan Sumut, Elfenda Ananda, Minggu (19/2).

Pernyataan Elfenda tersebut terkait dugaan pelanggaran Gatot terhadap UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maupun Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD.

Menurutnya, jika Gatot benar-benar mempedomani kedua ketentuan itu, bantuan pembangunan asrama mahasiswa asal Sumut di Kairo, Mesir, tak perlu dilakukan. Tidak hanya soal dana bantuan untuk mahasiswa di luar negeri, lanjutnya, semua bantuan atau dana hibah yang dibawa ke luar negeri harus terkordinasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dengan adanya bantuan itu, apa berarti mahasiswa yang ada di Mesir itu lebih membutuhkan ketimbang mahasiswa yang belajar di Indonesia dan Sumut. Kan tidak seperti itu. Maka dari itu, perlu azas transparansi serta skala prioritas. Kalau daerah yang anggarannya berlebih, itu bisa namun tetap harus berkoordinasi dengan kementerian yang terkait,” ujarnya.

Elfenda mengatakan, kenapa Gatot menganggap pemberian bantuan kepada mahasiswa Sumut di Mesir lebih penting? “Muncul pertanyaan, apakah ini (asrama di Mesir, Red) nantinya jadi aset Pemprovsu? Bantuan yang sifatnya hibah, harus ada ketentuan, pos yang mana dan sebagainya. Kalau bantuan itu masuk dalam kategori belanja modal, maka itu nantinya akan menjadi aset Pemprovsu. Kalau tidak, jadi masuk ke pos mana, itu harus dijelaskan,” tegasnya.

Polemik ini, sambungnya, harus dievaluasi. Karena  jika dilihat dari aspek regulasi, Kejatisu benar menilai bantuan ke luar negeri itu harus melalui Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri. Apakah Pemprovsu sudah melakukan itu? “Ini pasti kebijakan dari jabatan tertinggi, yakni Plt Gubsu. Kemudian mekanismenya, tetap dari bawah. Suka tidak suka, Plt Gubsu harus mengetahui hal itu,” pungkasnya. (ari)

Akbar Tanjung: Hati-hati Pilih Gubsu 2013

MEDAN- Akbar Tanjung yang dikenal sebagai tokoh politik nasional, mewanti-wanti kepada masyarakat Sumatera Utara (Sumut), untuk berhati-hati dalam menghadapi proses Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) yang akan digelar 7 Maret 2013 mendatang.

Itu dikemukakannya, saat hadir sebagai pembicara pada seminar bertajuk, ‘Konstelasi Perpolitikan Nasional Jelang 2014 dan Implikasinya terhadap Pilkada Sumut 2013’ di Raz Plaza, Jalan Dr Mansyur Medan, Minggu (19/2).

Apa yang dikemukakan Akbar tidak terlepas dari prediksinya dimana perhelatan Pilgubsu 2013 mendatang akan menjadi salah satu perhatian pusat dan nasional. “Intinya, Pilgubsu 2013 harus disikapi lebih arif, lebih cerdas dan masyarakat harus lebih siap dan dipersiapkan secara lebih matang. Kehadiran pemimpin sangat mempengaruhi perubahan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu harus lebih hati-hati memilih gubernur pada Pilgubsu 2013 jika masyarakat menginginkan perubahan lebih signifikan bagi kemajuan Sumut ke arah lebih baik ke depan,” ujarnya.

Pria yang juga mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ini menegaskan, dalam perspektif Islam pemimpin yang didambakan itu memiliki sifat Siddiq atau dapat dipercaya alias jujur, kemudian tabligh yang bermakna mampu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terutama rakyat dan masyarakat. Selain itu, pemimpin yang baik itu harus juga amanah, yakni menjaga integritas serta tidak berorientasi korup. Dan yang tak kalah pentingnya, pemimpin yang baik itu harus memiliki sifat fathanah yang maknanya memliki kecerdasan, arif serta bijaksana.

“Kita pasti tidak menginginkan, tidak adanya perubahan di Sumut. Untuk itu, Pilgubsu 2013 adalah momen yang tepat dan strategis jika ingin perubahan itu,” tegasnya.(ari)

Kumpulkan Sampah pada Tempatnya

MEDAN-Salah satu lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kecamatan Medan Kota yakni di Jalan Stadion Teladan Kelurahan Teladan Timur Lingkungan 6. Menurut warga sampah di TPS itu hampir setiap hari diangkut dinas kebersihan.
“Hampir setiap pagi sampah yang berada di TPS selalu diangkat dengan mobil dinas kebersihan,” kata Erna pedagang di sekitar Stadion Teladan kepada Sumut Pos, (18/2).

Kata Erna sampah-sampah itu kerap menumpuk pada sore hari. Bahkan pemulung memanfaatkan sampah itu untuk dijual.
“Setiap sore, beberapa pemulung menyisir sampah yang bisa digunakan dan dijual,” ungkapnya.
Terkait gangguan yang sering terjadi akibat dari tumpukan sampah tersebut, sambung Erna adalah munculnya aroma tidak sedap. “Mau bagaimana lagi, terpaksa lah kita selalu merasakan aroma sampah tersebut,” tandasnya.

Terkait dengan TPS yang berada di Stadion Teladan, Camat Medan Kota Parlindungan Nasution SSos mengakui dinas kebersihan Kecamatan Medan Kota selalu mengangkut sampah itu. Dimulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB.
Untuk itu, Parlindungan berharap kepada masyarakatnya agar mengumpulkan sampah dalam wadah plastik dengan rapi agar memudahkan petugas kebersihan mengangkutnya pada pagi hari.

“Parahnya lagi kadang warga membuang sampah sembarang tempat, tidak sesuai tempat,” terangnya.
Untuk membuat sadar masyarakat tentang sampah ini memang agak sulit, karena tidak ada sanksi yang diberikan. Hanya saja, lanjut Parlindungan bila masyarakat tertangkap basah membuang sampah sembarang, maka sampah itu akan dikembalikan kepadanya.
“Bila masyarakat membuang sampah pada tempatnya, mungkin Kecamatan Medan Kota ini semakin indah,” pungkasnya. (omi)

Berjalan agar Berpikir Lebih Sehat

City Fun Walk 2012 Digelar di Lapangan Benteng

MEDAN- Walk To Think Health “Berjalan agar Berpikir Lebih Sehat.” Begitulah moto dalam acara City Fun Walk 2012 yang dilakukan oleh City Radio di lapangan Benteng Medan, Minggu (19/20.

City Fun Walk 2012 merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membudayakan jalan sehat, sekaligus memperkenalkan kembali 95,9 FM City Radio. Kegiatan ini dilepas langsung oleh Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap, MM didampingi oleh General Manajer City Radio serta dimeriahkan dengan hadirnya Putri Indonesia 2011, Maria Selena.

General Manajer 95,9 FM City Radio mengatakan City Fun Walk 2012 dengan program jalan santai, juga dilakukan untuk mensukseskan program pemerintah menuju Indonesia sehat 2012. Karenanya kegiatan City Fun Walk ini sengaja ditujukan untuk semua kalangan masyarakat Kota Medan.
Bahkan untuk lebih memeriahkan acara, manajemen City Radio juga menggelar sejumlah kegiatan sosial dan aktifitas hiburan. Diantaranya donor darah, denam aerobik, panggung hiburan, door prize, dan games lainnya.

Kegiatan City Fun Walk ternyata mendapat antusias besar dari ribuan masyarakat kota Medan. Mulai dari kalangan remaja, anak-anak hingga orang tua, berkumpul menikmati jalan santai bersama keluarga. Lebih dari 2000 peserta mengikuti program jalan santai dengan rute mengelilingi sejumlah jalan protokol Medan.

City Fun Walk 2012 juga dimeriahkan oleh sejumlah produk makanan dan minuman kesehatan yang dapat langsung dinikmati oleh ribuan peserta ketika beradan di kawasan lapangan Benteng Medan. Kegiatan yang berjalan dengan lancar, aman dan tertib ini diakhiri dengan penarikan door prize sepeda motor dan ratusan hadiah hiburan lainnya. (*/ari)

Rindukan Presiden Beribawa, Tegas, dan Berkomitmen Membangun Bangsa

Rapimda Partai Gerindra Sumut Digelar

MEDAN-Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumut Ir Ramses Simbolon mengatakan, masyarakat Sumut sangat merindukan Presiden RI yang berwibawa, tegas pada prinsip dan mempunyai komitmen untuk membangun bangsa ini pada tahun 2014.

Hal itu disampaikan Ramses Simbolon usai pembukaan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) Partai Gerindra Sumut, Sabtu (18/2) di Hotel Danau Toba Internasional (HDTI) Medan. Untuk itu, konsolidasi partai Gerindra harus selesai sampai ke tingkat ranting di akhir Januari 2012.

“Jadi melalui Rapimda ini kita ingin melihat sejauh mana konsolidasi itu dilaksanakan oleh masing-masing pengurus DPC Gerindra. Apakah pembentukan ranting sudah seperti yang diharapkan sesuai dengan Rakerda lalu? Bukan hanya bentuk administrasi, tapi apakah pengurus ranting itu sungguh-sungguh ada di lapangan, dan itu yang ditegaskan di sini,” jelasnya.

Rapimda juga membahas bagaimana Gerindra bisa menjadi partai berkuasa secara konstitusional di Pemilu 2014 mendatang, sehingga mampu mencalonkan sendiri Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto sebagai Presiden RI tahun 2014. Meskipun kriteria sosok Gubsu juga sudah disiapkan.

“Perlu diingat, bahwa calon Gubsu dari Gerindra hanya bisa diputuskan DPP, DPD hanya punya kewenangan mengusulkan. Gerindra sendiri memiliki kriteria sosok calon Gubsu, namun harus dikoordinasikan dengan partai lain sebab Partai Gerindra dalam mencalonkan Gubsu tidak bisa mandiri karena kuota suara tidak cukup,” paparnya.

Selain itu Gerindra Sumut menargetkan perolehan suara Pemilu 2014 minimum 20 persen. Karena dengan jumlah 20 persen saja, pihaknya sudah bisa mengusulkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2014. “Saya optimis suara itu bisa diraih pada Pemilu 2014 melihat di lapangan khususnya ke kecamatan, desa, dan dusun di Sumut. Banyak masyarakat menyampaikan kalau mereka merindukan sosok presiden yang beribawa dan tegas pada prinsip, serta punya komitmen penuh membangun bangsa ini,” pungkasnya. (*/jul)