28 C
Medan
Sunday, April 12, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 13901

Piala Soeratin Asal-asal

LUBUK PAKAM- Kompetisi PSSI U-17 Piala Suratin pool A, yang digelar di Stadion DR TP Pardede, sudah berlangsung selama dua hari ini. Sayangnya, sarana tak standar masih digunakan pada kompetisi tersebut, sehingga terkesan digelar asal-asal.

Kejanggalan sarana adalah tidak adanya papan pergantian pemain hingga jaring gawang yang sangat buruk. Papan skor juga tidak ada. Masalah ini serius, karena jaring gawang koyak sehingga jika gol wasit bisa tidak melihatnya.

“Bagaimana ini, katanya mau membina sepak bola, sarana yang dipakai tidak standar untuk sebuah kompetisi seperti ini,” koar Poniran (45) salah satu warga yang menyaksikan kompetisi itu kemarin.

Soal papan pergantian pemain, wasit pengawas terpaksa berteriak kepada wasit yang memimpin pertadingan untuk melakukan pergantian pemain. Lebih parahnya lagi, tak ada pengeras suara disiapkan panitia.

Lebih parah lagi, papan skor juga tak ada atau tidak difungsikan. Oleh karena itu penonton harus mengingat sendiri setiap ada perubahan skor atau gol tercipta.

Terlepas dari itu, laga antara PSDS Jr kontra PSL Langkat berhasil dimenangkan PSDS Jr pada lanjutan kompetisi itu dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal PSDS dicetak Yoga Kusnanda pada menit ke 75 lewat penalti.

Penalti itu diberikan wasit karena pemain belakang PSL dianggap menyentuh bola di kotak penalti.  (btr)

ABG Putus Sekolah Terbakar

Warnet Ludes Dilalap Api

MEDAN-Kebakaran kembali terjadi di Kota Medan. Sebuah ruko Matahari Net di Jalan Matahari Raya, Kecamatan Medan Helvetia ludes terbakar.  Seorang anak baru gede (ABG) putus sekolah, Haris (14) mengalami luka bakar di kedua tangan dan kaki serta tubuhnya. Korban langsung dibawa ke RS Sari Mutiara Medan untuk mendapat penanganan intensifn

Informasi yang diperoleh dari Ida, pemilik warnet Matahari Net mengatakan, kebakaran terjadi Senin (5/3) sekitar pukul 11.00 WIB.
Saat kejadian, korban sedang bermain di warnet tersebut. Karena mati lampu, salah seorang penjaga warnet menyuruh korban mengisi bensin ke genset. Tiba-tiba saat mengisi bensin, genset meledak dan korban mengalami luka bakar. Korban sempat lari sambil membawa jerigen yang masih berisi bensin, sehingga api menjalar dan menghanguskan ruko tersebut.

“Saat itu saya dan anak serta saudara sedang berada di lantai dua. Warnetnya ada di lantai satu. Biasanya jaga warnet ini nyuruh si korban supaya mengisi bensin ke dalam genset. Memang si korban sering main ke warnet kami. Jadi dia biasa bantu-bantuin di sini. Tapi saya nggak nyangka begini jadinya. Semua sudah hangus terbakar. Bahkan yang tersisa hanya baju di badan saja,” kata Ida.

Menurutnya, saat api mulai menghanguskan ruko tersebut, dirinya beserta saudara dan keponakannya melompat ke rumah tetangga sebelah untuk menyelamatkan diri.

“Kami yang di lantai 2 langsung melompat kerumah di samping ruko itu. Semua habis, 30 unit komputer, kulkas , TV dan satu sepeda motor, ludes terbakar. Nggak ada lagi yang tersisa. Kerugian sekitar Rp200 juta,” ungkapnya.

Sementara uwak korban, Tuyem (55) menuturkan kalau anak bungsu dari tiga bersaudara itu biasa bermain ke warnet tersebut, karena jarak rumahnya yang tidak begitu jauh hanya sekitar 300 meter dari tempat kejadian. Korban sejak usia 3 tahun tinggal bersamanya karena yatim piatu. Sedangkan dua kakak dan abangnya tinggal di rumah mereka di Tanjungbalai.

“Dia berhenti sekolah kelas 3 SMP. Saya bingung memikirkan biaya sekolahnya. Dari usia 3 tahun dia tinggal bersama saya. Dia sudah saya anggap seperti anak saya. Saat kejadian saya lagi di rumah, tiba-tiba tetangga menjerit memanggil saya. Lalu saya dan tetangga langsung membawa Haris ke rumah sakit,” ungkapnya.

Pantauan wartawan, korban meringis menahankan sakit akibat luka yang dideritanya. Korban mendapat perawatan di lantai 2 Ruang Aster 8 RS Sari Mutiara Medan.

“Saya melihat dia mengalami luka bakar dan saya terus membuka bajunya. Korban luka bakar cuma si Haris, dua orang lagi sempat melompat dari lantai dua ke rumah sebelah,” kata Ina, salah seorang tetangga korban.

Sementara itu Direktur RS Sari Mutiara dr Tuahman F Purba mengatakan korban mengalami luka bakar grade II sebesar 30 persen. Luka bakar pada tangan, kaki dan perut.

“Tadi sudah diberi pertolongan dan akan dipindahkan ke ruangan khusus karena dikhawatirkan dengan kondisi luka seperti itu, korban bisa terinfeksi penyakit lain kalau disatukan dengan pasien lainnya di sini,” jelas Tuahman.

Selanjutnya, korban yang di pasangi infus akan diberi deberidemen untuk membersihkan luka bakar yang diderita.
“Biayanya kalau bisa akan kita kasi keringanan. Tapi yang penting pasien kita rawat dan obati dulu. Agar nggak semakin parah karena luka bakarnya ini saja sudah cukup parah,” sebut Tuahman. (mag-11)

Medan Lumpuh 2 Jam

Ratusan Warga Sari Rejo Serbu Balaikota, Tuntut Sertifikat Tanah

MEDAN-Ratusan warga dari Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) demo di depan Balaikota (kantor Wali Kota Medan) menuntut sertifikasi tanah, Senin (5/2) pagi.

Demo tersebut menyebabkan macet panjang mulai dari Jalan Brigjen Katamso menuju simpang Jalan Juanda, Jalan Pemuda, Jalan Ahmad Yani, Jalan Perdana, Jalan Hindu, Jalan Pengadilan, hingga ke Jalan Zainul Arifin. Kemacetan juga terjadi dari Jalan Pengadilan hingga Jalan Kapten Maulana Lubis, tepatnya di depan kantor DPRD Medan.

Polisi terpaksa menutup jalan ke arah Kapten Maulana Lubis dan mengalihkan jalan ke arah Jalan Imam Bonjol. Kemacetan terjadi lebih dua jam meski aksi sudah berakhir pukul 12.00 WIB. Jalan-jalan protokol disesaki kendaraan roda dua, roda tiga dan roda empat. Suara klakson kendaraan saling sahut-menyahut. Terlihat di semua persimpangan sejumlah personel polisi sibuk mengatur arus lalulintas.

Tepat di depan Jalan Pengadilan, tepatnya Lapangan Benteng, tampak seorang Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar tergopoh-gopoh hendak menuju Gedung DPRD Sumut, Richard Eddy M Lingga.Dia terpaksa berjalan memutari lapangan Benteng menuju Gedung DPRD Sumut.

Saat aksi demo berlangsung terlihat beberapa sepeda motor  pendemo parkir di tengah jalan dekat taman jalan di simpang tiga Jalan Zainul Arifin-Imam Bonjol.

Massa kaum pria, ibu-ibu dan anak-anak itu masuk ke kantor DPRD Medan mulai pukul 10.00 WIB menutup sebagian Jalan mulai persimpangan Jalan Kapten Maulana Lubis (depan Grand Palladium Plaza) menuju kantor DPRD Medan. Massa memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan raya sehingga membuat sebagian jalan tertutup dengan kendaraan yang parkir. Akibatnya kemacetan tidak bisa terhindari.

Masyarakat terus berorasi menuntut penyerahan sertifikasi tanah yang telah dikeluarkan berdasarkan surat keterangan camat dan lurah kepada seluruh warga. Masyarakat meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Wali Kota Medan Rahudman Harahap tidak menahan seluruh surat yang sudah sah diterbitkan untuk masyarakat.

Untuk mendengarkan seluruh tuntutan, masyarakat dipersilahkan masuk ke ruang rapat badan anggaran (banggar). Dengan dipimpin Wakil Pimpinan DPRD Medan, Ikhrimah Hamidy, masyarakat melalui Ketua Formas Sari Rejo, Pahala Napitupulu meminta DPRD Medan dan Pemko Medan segera menyelesaikan persoalan tanah di Jalan Sari Rejo, karena persoalan ini membuat masyarakat bingung. Apalagi muncul pernyataan dari TNI Angkatan Udara (AU) yang melarang pengurusan listrik, air dan lainnya tanpa ada surat keterangan dari kelurahan.

“Warga tidak bisa mengurus air, listrik tanpa ada surat keterangan dari lurah. Bahkan, warga dilarang menjual tanah kepada pihak manapun. Keputusan seperti itu tentu membuat warga bingung,” kata Pahala, di kantor DPRD Medan.

Padahal, lanjut Pahala, masyarakat sudah memiliki surat sertifikasi tanah secara sah oleh kecamatan maupun kelurahan sejak dulu. Karenanya warga meminta semua pihak, terutama Wali Kota Medan Rahudman Harahap dan BPN untuk segera menyerahkan surat tersebut.
“Jangan sampai ada main mata antara TNI AU, Wali Kota Medan yang ditunggangi developer. Seluruh pihak harus bertanggungjawab menyelesaikan masalah ini dengan segera,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Medan, Ikhrimah Hamidy mengatakan masalah ini terpaksa dibawa ke pemerintah pusat karena ada pernyataan dari Departemen Pertanahan (Dephan) yang menyatakan bahwa tanah Sari Rejo itu merupakan aset negara.

“Persoalan ini tidak bisa diselesaikan di tingkat daerah saja tetapi harus dibawa ke pemerintah pusat, karena ada pernyataan bahwa tanah tersebut merupakan aset negara di Departemen Keuangan (Depkeu). Jadi kami akan menyampaikan persoalan ini ke kementrian sekretaris negara untuk mencari jalan keluar terhadap masalah ini,” ucapnya.

Untuk sementara di tingkat daerah, kata Ikhrimah, pihaknya meminta Pemko Medan untuk mendata kembali jumlah masyarakat yang berdomisili di sana untuk memudahkan penyerahan surat keterangan.

“Pendataan kembali harus dilakukan untuk menghindari masyarakat yang memanfaatkan kasus ini,” ucapnya.

Ketua Komisi A DPRD Medan, Ilhamsyah mengatakan, pihaknya akan melakukan pertemuan lanjutan  untuk mencari solusi tepat setelah penyampaian tuntutan. Yang pasti seluruh tuntutan sudah di dengar oleh pihaknya. “Kami sudah mendengar seluruh tuntutan untuk kemudian dicarikan jalan keluarnya. Yang terpenting adalah kami memperhatikan kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Usai rapat tersebut, massa langsung membubarkan diri untuk melanjutkan aksi ke BPN Medan. Akhirnya ribuan massa yang mengendarai lima bus, kendaraan sepeda motor dan lainnya bergerak  meninggalkan kantor DPRD Medan.

Wali Kota Medan, Rahudman Harahap menegaskan agar Formas jangan lagi membuat gesekan di tengah masyrakat masyarakat.
“Masalah ini tinggal kita jelaskan, yang kita tahu Formas yang ada saja belum tuntas (Formas pimpinan Riwayat Pakpahan). Janganlah dibuat gesekan lagi, nanti dua-duanya tak selesai. Marilah kita selesaikan satu per satu,” kata Rahudman, di sela-sela meninjau stan MTQ tingkat kota Medan ke-45  di Medan Sunggal, Senin (5/3) siang.  (ari/adl)

Urus SPPT Dikutip Rp100 Ribu

Aduh, Pungli di Dispenda Medan

MEDAN-Untuk mengambil formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) di kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Medan, warga harus merogoh kocek Rp100 ribu. Anehnya, pungutan liar (pungli) itu muncul di tengah gencarnya masyarakat Kota Medan yang ingin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun 2012.

“Kutipan liar pengurusan SPPT ini sudah berulang kali dikeluhkan warga. Selain itu, sikap petugas di Dispenda juga kurang bersahabat membuat warga merasa dipersulit padahal ingin menyetor uang ke kas negara. Mau nyetor uang ke kas negara saja dipersulit ditambah lagi harus ada uang pelicin, barulah urusan selesai,” kata Ibrahim, seorang warga yang ditemui di kantor Dispenda Medan, kemarin (5/3).  Dia meminta kepada Wali Kota Medan Rahudman Harahap mengevaluasi sistem pelayanan publik.

Hasil penelusuran wartawan, pegawai yang bertugas di dinas itu tak segan-segan meminta uang  pelicin, meskipun pengumuman tentang adanya kutipan pengurusan SPPT tidak ada tercantum dalam pemberitahuan di  lantai III Kantor Dispenda.

“Sudah segitu pasarannya bang, tidak bisa kurang lagi. Itupun karena satu atap (pegawai Pemko Medan), kalau di luar harganya lain lagi,” kata salah seorang pengawai di Dispenda Medan.

Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2012 ini PBB sudah menjadi wewenang Dispenda Medan yang sebelumnya ditangani Kantor Pelayanan Pajak Medan. Saat ditangani kantor pelayanan pajak, SPPT langsung diantar ke rumah warga sehingga tidak perlu repot-repot mendatangi  kantor tersebut. Namun setelah ditangani Dispenda, warga mengeluh karena birokrasinya terlalu bertele-tele sehingga terkesan dipersulit sebab sampai saat ini SPPT belum sampai ke tangan warga.

Warga sangat membutuhkan SPPT karena untuk berbagai urusan seperti pengurusan sertifikat, IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan pengajuan kredit ke bank harus menyertakan surat tersebut.

Kadispenda Medan, Syahrul Harahap yang ditemui wartawan di kantor Wali Kota Medan sangat terkejut dengan informasi adanya pungli dan langsung menelepon stafnya di kantor untuk menindak bawahannya yang meminta uang tersebut.
“Kita akan tindak bila perlu dipindahkan dari Dispenda,” bebernya singkat.(adl)

Masih Ada Pungli di Bandara Polonia

Praktik pungli di Bandara Polonia Medan masih terjadi. Apa tanggapan anggota dewan? Berikut wawancara wartawan Sumut Pos, Ari Sisworo dengan anggota DPRD Sumut, M Faisal SE.

Apa pendapat Anda dugaan pungutan liar tersebut?
Adanya kutipan parkir sebesar Rp20 ribu per kendaraan roda empat di luar biaya tiket masuk din Bandara Polonia sebesar Rp3 ribu, menandakan saat ini gejolak sosial mulai beraksi di tataran warga masyarakat ini jelas bisa memicu gejolak sosial.

Apakah ini berkaitan dengan masalah sosial?
Sisi lain ini merupakan kebijakan ala premanisme atau dengan kata lain pola pikir sesuka hati dengan tujuan prolehan laba dari sisi bisnis berorientasi melawan logika dan hukum. Jadi, persoalan ini timbul didasari pemikiran liar, seakan-akan di negera ini tidak ada lagi aturan atau hukum. Bukankah persoalan pengelolaan parkir sudah ada perda .

Apa yang harus dilakukan legislatif?
DPRD Medan sebagai legislatif yang memiliki otoritas akan memanggil Dinas Perhubungan Medan, didukung untuk menuntaskan persoalan ini. Dinas Perhubungan Kota Medan harus bersikap.

Kenapa?
Persoalan ini menyangkut publik luas dan ini juga merupakan tupoksi dinas tersebut.     Sehingga jika dinas ini tidak merespon, maka kepala dinasnya tidak wajar menjabat. Jika tidak ada pemanggilan dari DPRD Medan, semestinya Dishub Medan harus proaktif menunjukkan kepeduliannya, selain harus menjalankan pengawasan implementasi perda perparkiran dan MoU penataan parkir antara Bandara Polonia atau PT Angkasa Pura dan Pemko Medan. Sisi lain, sebagai BUMN, PT Angkasa Pura jangan merasa memiliki negara dalam negara. Siapapun itu harus tunduk dan patuh pada pemerintah daerah terkait dimana dia malaksanaan aktivitas.

Bagaimana dengan Pemko Medan?
Jika dalam pengelolaan perparkiran yang berada di dalam kawasan khusus seperti di Bandara Polonia dan plaza-plaza serta hotel, diminta Dishub atau Wali Kota Medan melakukan evaluasi sejauh mana komitmen yang dibangun atau diterapkan selamaini sehingga persoalan-persoalan seperti ini tidak terjadi lagi di masa datang. Intinya perda penataan pengelolaan perparkiran di Kota Medan dan MoU atau komitmen-komitmen yang dibuat, harus diawasi implementasinya dan dilakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan perparkiran di lapangan terutama di kawasan lingkungan perusahaan-perusahaan. Hal penting lainnya, orang-orang yang terlibat dalam persoalan ini layak berhadapan dengan hukum dalam kaitan jika ada upaya gugatan umum secara hukum untuk PT Angkasa Pura.(*)

Komitmen Program KB Masih Lemah

MEDAN-Komitmen pelaksanaan program kependudukan dan KB di era otonomi daerah saat ini cenderung semakin melemah. Padahal, hal tersebut merupakan salah satu program sosial dasar yang sangat strategis, bagi upaya peningkatan kualitas keluarga dan kemajuan suatu bangsa.

“Petugas lapangan KB yang selama ini sebagai ujung tombak di lapangan, jumlahnya semakin berkurang karena isu mutasi kerja ke instansi lain. Sementara upaya merekrut kembali petugas lapangan KB di kabupaten/kota belum terlihat,” ujar Plt Gubsu, Gatot Pujonugroho diwakili Asisten Umum Pemprov Sumut, Asrin Naim pada acara Rakerda Pembangunan Kependudukan dan KB Sumut, Senin (5/3) di Medan.

Dalam sambutannya, ia juga menilai masih sangat terbatasnya anggaran operasional program KB yang bersumber dari APBD kabupaten/kota. “Ini karena sebagian besar pemerintah daerah kurang peduli atau belum menyadari betapa pentingnya memberhasilkan program kependudukan dan KB dimaksud,” tukasnya.

Pada kesempatan itu, Plt Gubsu juga mengingatkan SKPD KB kabupaten/kota, agar terus meningkatkan kerjasama dan berkordinasi dengan SKPD terkait untuk merekrut tenaga penyuluh lapangan KB baru pada penerimaan CPNS mendatang.

“Kita minta perhatian dan dukungan baik sarana dan prasarana yang memadai dalam memberhasilkan pengendalian pertumbuhan penduduk. Dimana TFR Nasional 2,1 dan NRR 1. Sedangkan TFR Sumut 3,8 dan NRR 1,11,” ujarnya.

Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Drs Jumali MAP dalam laporannya menyampaikan program KB telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan secara nasional, yaitu laju pertumbuhan penduduk dari 2,32 persen tahun 1970 menjadi 1,49 persen tahun 2011. Fertilitas telah mampu diturunkan dari 5,6 per wanita tahun 1970 menjadi 3,5 per wanita tahun 2010.

“Sehingga program KB dalam 40 tahun telah mampu mencegah terjadinya pertambahan penduduk sekitar 100 juta jiwa,” terangnya.
Khusus di Sumut, jelasnya, tahun 2011 berhasil mendapatkan akseptor KB baru sebanyak 406.638 atau 109,19 persen dari perkiraan permintaan masyarakat sebesar 372.401 akseptor. Peserta KB yang berhasil dibina atau peserta KB aktif sebanyak 1.509.109 atau 68,45 persen dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 2.204.567 pasangan.

“Tahun 2012 ini penting menjalankan program revitalisasi KB dan penyerasian program kependudukan dan KB. Jadikan KB sebagai life style,” tambahnya.

Rakerda yang berlangsung hingga 7 Maret mendatang dihadiri Kadis Kesehatan Sumut dr Candra Syafei SpOG dan peserta dari 33 kabupaten/kota di Sumut serta lainnya. (mag-11)

Kena Aspal Panas

Hamonangan Sinambela (41) terpaksa harus menjalani perawatan intensif di ruang VIII lantai IV, RSU dr Pirngadi Medan. Pasalnya, tangan dan badan warga Jalan Sempurna Ujung  itu terkena aspal panas saat melakukan pengaspalan di Patumbak.

Pengakuan salah satu anggota keluarga, S br Siregar (40), Hamonangan Sinambela yang akrab disapa Monang mendapatkan borongan mengaspal jalan di daerah Patumbak. Monang melihat pekerjaan anggotanya tak rapi lalu merapikan dengan memasak kembali aspal yang berada di dalam tong.

“Dia melihat anggotanya sedang duduk. Mungkin melihat itu, lalu dia mengambil inisiatif dengan memasak sendiri aspal itu agar cepat meleleh,” katanya.
Saat sedang mengaduk, aspal yang sedang dipanaskan mengenai Monang. “Dia terkena di bagian tangan dan dadanya,” jelasnya.

Teman-teman Monang pun langsung melarikannya ke rumah sakit terdekat. Namun, karena tak mempunyai peralatan lengkap Monang lalu dipindah ke RSU dr Pirngadi Medan.

Seorang petugas medis mengaku, pasien hanya mengalami luka pada tangan dan dada. “Yang parah itu tangan kanannya karena terpaksa diperban setelah dilakukan pemebersihan terlebih dahulu agar lukanya cepat sembuh,” beber petugas medis tersebut. (jon)

Alasan Pengemudi Menunggu Anak Pulang

Giliran Parkir di Methodist Ditertibkan

MEDAN-Pemko Medan terus melakukan penertiban parkir berlapis di sejumlah sekolah-sekolah di Kota Medan. Setelah menertibkan parkir berlapis di Yayasan Perguruan Harapan Medan di Jalan Imam Bonjol, kali ini giliran sekolah Methodist yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan yang ditertibkan.
Kabid Lalulintas Dinas Perhubungan (Dishub) Medan, Toga Aruan mengatakan penertiban parkir berlapis tetap terus dilakukan secara berkesinambungan. Meskipun penertiban yang dilakukan tim gabungan Satlantas Polresta Medan, Dinas Perhubungan (Dishub) Medan, Satpol PP, Camat, Kapolsekta dan Danramil ini kurang efektif, namun setidaknya tetap bisa mensosialisasikan kepada pengemudi kendaraan agar ke depan tidak lagi parkir berlapis.

“Kita memang serba salah juga, kalau pagi saat kita melakukan penertiban pengemudi terlihat patuh, tapi ketika siang dan petugas sudah tidak ada di tempat parkir berlapis lagi,” kata Toga.

Begitupun, lanjutnya, untuk mengantisipasi kucing-kucingan yang dilakukan pengemudi kendaraan yang kebanyakan mengantar dan menjemput siswa itu, Dishub Medan sudah menempatkan personel untuk berjaga.

“Tapi tetap saja kami nilai masih kurang efektif, karena pengemudi kendaraan lebih banyak meminta tolong, kalau sudah parkir berlapis nanti kita tertibkan mereka bilang sebentar saja menunggu anak pulang. Jadinya memang sulit juga. Tapi kalau kita lakukan secara berkesinambungan mungkin bisa lebih baik, setidaknya lama-lama pengemudi gerah juga dan akhirnya mau mematuhi aturan yang berlaku,” terang Toga.

Dikatakan Toga, sejauh ini pihaknya memang belum melakukan tindakan langsung di tempat terhadap pengemudi kendaraan yang melakukan parkir berlapis. Namun, pihaknya masih tetap memonitoring dan melakukan penataan parkir. “Kami masih tetap focus untuk menata parkir di sekolah-sekolah seperti sekolah Harapan, Syafiatul Amaliyah, Santo Thomas dan Methodist,” terang Toga.
Dijelaskan Toga, selama ini parkir berlapis sering terlihat di depan sekolah terutama yang berada di jalan protokol sehingga mengakibatkan kemacetan di sejumlah ruas jalan di Medan. Kondisi ini disebabkan banyaknya siswa yang membawa kendaraan ke sekolah juga orangtua yang mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah.
Toga menyebutkan, sebelum menertibkan parkir berlapis, pihaknya sudah melayangkan surat sosialisasi kepada pihak-pihak sekolah.
Kasatlantas Medan, Kompol M Risya Mustario, SIK tetap mendukung dan bersama dengan Dishub Kota Medan untuk melakukan penertiban parkir berlapis di sejumlah ruas jalan di Medan. (adl)

Empat Siswa Bolos Terjaring di Warnet

MEDAN-Polsek Percut Seituan bersama muspika, menggelar operasi kasih sayang, Senin (5/3). Dalam operasi yang dilakukan sejak pukul 10.00 WIB itu, tim berhasil menjaring empat siswa sekolah menengah yang sedang berada di berbagai warung internet di kawasan hukum Polsekta Percut Sei Tuan.

Informasi yang dihimpun, puluhan personel yang diturunkan dalam razia tersebut dari kepolisian, dinas pendidikan, kecamatan Percut Sei Tuan. Tim langsung melakukan pencarian terhadap para pelajar yang bolos sekolah di warnet-warnet.

Kedatangan tim langsung menjadi pusat perhatian masyarakat yang berada tak jauh dari lokasi. Dari beberapa warnet yang di sambangi tim, empat siswa bolos sekolah berhasil terjaring. Keempat siswa yang terjaring razia rutin, M Raya Fahreza Sano (17), siswi SMK Negri 2 Medan, Gindo Fredrickson Tampubolon (16), siswi SMK Teladan, Hilal Prasetya (16), siswi SMA Negeri 11, dan Suandi Hezekial Matondang (17), siswi SMK Jambi.(gus)

Dijuluki si Ratu Sampah

Dewi Budiati Teruna Jasa Said, Kecintaannya Terhadap Lingkungan

Apa yang menarik dengan sampah? Lebih tepatnya, tak ada unsur ‘eksotisme’ dari sampah jika hanya dilihat  dengan sekelip mata. Namun di tangan perempuan berperawakan kecil mungil ini, sampah-sampah tersebut dapat disulap dengan tongkat kreativitas, dan berubah menjadi benda yang berkualitas. Tak heran, berkat kecintaannya pada sampah serta kepeduliannya terhadap lingkungan membuat Dewi Budiati Teruna Jasa Said di juluki sebagai si Ratu Sampah.

Siang (4/3) kemarin, Sumut Pos  menemui Dewi pada kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan yang berlangsung di Kelurahan Gaharu. Pada kesempatan ini, Dewi  bergaul dengan ibu-ibu kelurahan, perempuan-perempuan rumah tangga untuk memberikan pelatihan pengelolaan dan memanfaatkan sampah dalam kehidupan.

Cerita sampah mengalir lugas dan bebas. Kelihatan sekali ia sangat menguasai materi tentang sampah-sampah ini. Sesekali isi materinya mengundang tawa dari para peserta yang hadir di acara  pelatihan.

Berawal dari kecintaannya terhadap sampah, beragam prestasi dan penghargaan kerap ia terima. Salah satunya pernah dinobatkan sebagai ‘the inspiring woman’ di salah satu media ternama di Indonesia. Itu membuat namanya lebih mentereng dan sejajar dengan tokoh-tokoh di Indonesia.
Kecintaannya terhadap sampah tanpa disengaja. Ide kreatif itu muncul disaat Dewi membersihkan botol plastik bekas kemasan air mineral dirumahnya pada 2008 lalu. Selanjutnya, wanita kelahiran Medan 24 Mei 1964 itu mulai bereksperimen dengan barang-barang bekas hingga melahirkan suatu karya yang memiliki nilai dan seni.

”Saat itu saya mengandung putra yang kelima. Entah kenapa, pengennya cuma mau minum dibotol, bukan digelas. Jadi di rumah saya banyak botol minuman mineral. Saya terpikir, sayang kalau tidak dimanfaatkan. Botol minumannya lalu saya buat jadi tempat bunga. Kelamaan saya lihat kayak jual ikan laga. Saya terus berpikir bagaimana mengolah sampah ini menjadi lebih berharga,” kata wanita yang tinggal di Jalan Karya Sembada No 44 Komplek Koserna Padang Bulan tersebut.

Hingga satu tahun lamanya, Dewi terus berekspresi dan mengelola sendiri barang-barang bekas tersebut. “Awalnya sering gagal. Barang-barang yang saya buat sering nggak sempurna. Saya terus belajar. Tahun 2009 mulailah barang-barang tersebut sempurna dan layak untuk dijual,” terang ibu lima anak ini.

Lalu, Dewi memasarkan barang uji cobanya kepada tetangga, teman dekat, dan berlanjut pada merekrut remaja di sekitar rumahnya. “Saya mulai mengenalkan pengelolaan sampah dan mendaur ulang sampah kepada orang lain. Saya berfikir kenapa tidak diberdayakan padahal pengelolaan sampah sangat gampang. Sampah dipilah dan diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat,” tambah istri Teruna Jasa Said  ini.

Pada 2009, Dewi membentuk Koppling (Komunitas Pemuda Peduli Lingkungan). Komunitas tersebut ditetapkan Pemko Medan sebagai organisasi kepemudaan yang resmi.  Namun menurutnya,  organisasi ini kurang mendapat perhatian dari  Pemko Medan.  ‘’Kita  memberi pembekalan kepada anak muda dan berharap mereka bisa diberdayakan untuk  penanggulangan sampah,”lanjutnya.

Harapannya, persoalan sampah di Kota Medan harus tuntas dan seluruh instansi terutama masyarakat harus mendukung. Karena awal mula sampah  dari rumah tangga dan industri. ‘’Persoalan ini akan menjadi sia-sia jika tidak ada tindak lanjut dan komitmen bersama,”tukasnya. (mag- 11)

1...13,90013,90113,902...15,814Page 13,901 of 15,814

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor