TEBING TINGGI- Penyebaran virus HIV/AIDS semakin memprihatinkan di Kota  Tebing Tinggi.  Sejauh ini, tercatat pengidapnya 28 orang, terdiri dari 19 laki-laki dan 9 wanita . Mereka tersebar di wilayah Tebing Tinggi dan Serdang Bedagai, 2 diantaranya meninggal dunia.
Data ini diperoleh dari Klinik Voluntary Counseling and Testing (VCT) Rumah Sakit Umum Daerah dr  Kumpulan Pane, Kota Tebing Tinggi, Rabu (25/1).
Kordinator Voluntary Counseling and Testing (VCT) dr Dedi Suryadi saat ditemui di ruang kerjanya, mengatakan, hasil VCT adalah tes HIV yang dilakukan secara sukarela. “Karena pada prinsipnya tes HIV tidak boleh dilakukan dengan paksaan atau tanpa sepengetahuan orang bersangkutan,” terangnya.

Menurut dr Dedy, jumlah tersebut diyakini masih jauh dari jumlah sebenarnya, mengingat adanya fenomena gunung es yang artinya setiap satu orang penderita HIV positif yang terdata, berarti ada seratusan orang yang terinfeksi belum terdata dan akan terus meningkat dimasa yang akan datang,” jelas Dedy.

Terpisah, pemerhati peduli Aids dan Narkoba Kota Tebing Tinggi, Gane Tan mengakui, masih minimnya informasi mengenai penyakit human immunodeficiency virus (HIV) danacquired immuno-deficiency syndrome (AIDS) di Kota Tebing Tinggi dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui kalau mereka terjangkit HIV-positif, karena penderita HIN tidak sama dengan terkena AIDS. Begitu dengan penyebabnya, mereka hanya mengetahui sepintas saja apa itu HIV/AIDS.

“Dalam hal ini, peran serta Pemerintah Kota Tebing Tinggi sangat diperlukan dalam memberikan informasi yang selengkapnya kepada masyarakat. Baik itu penyuluhan ke sekolah-sekolah ataupun memberikan informasi secara rutin, antara lain melalui baliho ataupun siaran radio tentang apa itu bahaya AIDS/HIV,” saran Gane Tan.

Dijelaskannya kembali, selama ini pihaknya juga telah melakukan pendekatan secara persuasif kepada para pelajar, kaum homo (gay) dan para pekerja seks komersil untuk selalu menggunakan kondom atau pengaman jika akan melakukan hubungan intim dan terkait bahayanya seks bebas.

“Menurut data yang kami miliki, ada penderita HIV positif memiliki usia 26 tahun, berarti pada umur 16 sudah terinfeksi virus HIV. Penderita HIV/AIDS yang ada di Tebing Tinggi pada umumnya terjangkit melalui hubungan seks bebas,” katanya.

Banyak orang yang mengidap HIV positif tetapi tidak menunjukkan gejala sakit selama bertahun-tahun. Namun selama penyakit HIV berlanjut, virus tersebut secara perlahan-lahan merusak sistem kekebalan tubuh. Apabila kekebalan tubuh anda rusak, berbagai virus, parasit, jamur, dan bakteria yang biasanya tidak mengakibatkan masalah dapat membuat tubuh kita sangat sakit.

“Adapun rentang waktu bagi penderita HIV positif menjadi AIDS memakan waktu 5 – 10 tahun, tergantung asupan gizi yang diperoleh seseorang penderita HIV positif,” terangnya. (mag-3)

ASAHAN – Sekitar 500 hektare (Ha) lahan pertanian di Desa Gajah, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, terancam kekeringan akibat rusaknya irigasi yang mengaliri sawah.

Hal itu disampaikan Kepala Desa Gajah M Mangunsong saat ditemui METRO (grup Sumut Pos) di kantornya, Rabu (25/1).

Dikatakan dia, pada musim tanam tahun 2011, warga mengalami kerugian besar, soalnya dua kali musim tanam sekitar 50 ha tanaman padi ludes dilalap hama tikus dan sekitar 500 he gagal tanam akibat tidak adanya air karena irigasi tidak berfungsi. Oleh karena itu, pihaknya berharap irigasi dapat segera diperbaiki, agar  pada musim tanam tahun ini warga dapat turun tanam dan berharap mendapat keuntungan guna memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
Cuaca tidak menentu (ekstrim), lanjutnya, mempengaruhi pasokan air, sehingga banyak sawah kekeringan. Oleh sebab itu pihaknya mengajak warga melakukan gotong royong membersihkan parit untuk mengalirkan air yang dipumpa dari sungai sambil menunggu pembangunan irigasi yang dijanjikan pemerintah.

Kita berterima kasih kepada Pemkab Asahan yang telah memberikan bantuan mesin sebanyak 2 unit untuk memumpa air, tetapi masih ada juga kendala yaitu air sungai terkadang kering akibat cuaca tidak menentu,” ujar Simagunsong sembari menuturkan, bahwa desa mereka merupakan lubung pangan Asahan.

Untuk 1 ha lahan pertanian, sambungnya, bisa menghasilkan 7 ton padi. Namun karena serangan tikus dan ancaman kekeringan, produksi padi diwilayahnya turun drastis.

Areal persawahan kami terancam tidak bisa ditanami padi, selain tidak adanya pasokan air, hama tikus juga masih menjadi ancaman. “Jadi kami berharap pemerintah secepatnya memperbaiki saluran irigasi yang rusak sehingga warga disini bisa menanam padi kembali,” harap Siagian, seorang perani yang ditemui di lokasi irigasi yang rusak. (sus/smg )

SIMALUNGUN – Dengan dalih merusak pemandangan, Manajer PT Perkebunan Nusantara III Kebun Bangun, Jonny Halilintar Tarigan, membongkar paksa sebuah warung kopi milik Sarimah (56) di tepi Jalan Asahan Km 10,1 Kecamatan Gunung Malela, tepat di Simpang Serapuh Perum Karyawan Kebun Bangun, Rabu (25/1).

Dalam eksekusi ini, pihak perkebunan menurun.kan puluhan karyawan Kebun Bangun untuk membongkar warung yang telah berdiri sekitar 20 tahun di areal perumahan karyawan kebun. Pembongkaran warung ini, sudah dilakukan berulang kali dengan menggali parit menggunakan excavator di keliling warung, hingga nyaris ambruk. Pembongkaran warung ini, mendapat perhatian warga sekitar yang turut prihatin dengan kondisi Sarimah.
Hermi (43) istri Sarimah, sangat kecewa dengan sikap dan kebijakan perusahaan yang dianggap tidak menolong warga. “Kami sangat kecewa dengan kebijakan manajer kebun, karena tidak memimak rakyat kecil,” katanya.

Sementara itu, Manajer Perkebunan PTPN III Kebun Bangun mengatakan, tanah yang dikuasai pemilik warung merupakan lahan HGU perkebunan. “Tanah ini milik perusahaan dan saya juga bukan pembunuh, jadi yang saya lakukan ini wajar,” ketusnya.(mag–02 )

LANGKAT- Menyusul bakal disyahkannya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) TA 2012, Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat akan memonitor dana pendahuluan dipergunakan Pemkab Langkat, karena dikhawatirkan terjadi penyimpangan tidak sesuai draft.
“Setelah sejumlah anggaran tertuang dalam draft R-APBD TA 2012 disyahkan DPRD, maka kita (jaksa) punya ruang melakukan pengawasan terhadap sejumlah uang bersumber dari negara dipergunakan untuk kategori pendahuluan,” kata Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Stabat Zulfahmi, di ruang kerjanya, Rabu (25/1).

Zulfahmi menegaskan, kendati dana pendahuluan sudah masuk draft R-APBD TA 2012 guna dibahas legislatif, namun pihaknya belum dapat mengawasi. Pasalnya, dana dimaksud belum atau bukan dikeluarkan dari kas pemerintah, maka tidak ada kewenangan meneliti apakah penggunaan anggaran sesuai kegiatan.

Dicontohkan dia, benar tidaknya Rp600 juta lebih biaya untuk perayaan hari jadi ke-262 Langkat digawein beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beberapa waktu lalu, akan diketahui apakah ada atau tidaknya penyimpangan setelah legislatif mengetuk palu pengesahan R-APBD.(mag-4)
“Kalau saat ini kita tidak bisa mengawasinya, tetapi jika sudah disyahkan DPRD maka baru dapat diketahui terjadi tidaknya penyimpangan dana pendahuluan yang Rp600 juta lebih itu. Sesuai tidak, pengeluaran dengan kegiatan dilaksanakan,” tukas Zul.

Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Stabat Choirun Parapat, ketika ditemui secara singkat menjelaskan, pendahuluan dibenarkan namun tidak serta merta menghilangkan kekhawatiran terjadinya penyimpangan seperti diduga banyak pihak. Makanya, setelah anggaran kegiatan (pendahuluan) masuk draft R-APBD disyahkan, baru dapat dimonitor.

“Setelah disyahkan sesuai draft yang telah disusun maupun dianggarkan, maka dapat saja diawasi kalau memang ada dugaan ataupun kekhawatiran terjadinya penyimpangan,” tutup Kasi Pidsus yang baru mulai bertugas pekan lalu di Kejari Stabat menggantikan Firmansyah. (mag-4)

SIANTAR – Ruas jalan di depan Pajak Parluasan atau yang biasa dikenal Jalan Lorong Satu Parluasan, sangat dikeluhkan masyarakat setempat termasuk ibu-ibu pedagang. Pasalnya, jalan tersebut sudah dalam kondisi berlubang dan sangat becek, namun Pemerintah Kota Pematangsiantar belum merespon kondisi jalan di pasar tradisional yang menjadi pusat perputaran uang mencapai milyaran rupiah per hari itu.

Salah seorang warga, Ronald Manurung, ketika ditemui Rabu (25/1) menjelaskan, selaku masyarakat yang sudah puluhan tahun berdomisili di depan Pasar Parluasan, dirinya sangat merindukan jalan di depan rumahnya diaspal, sehingga arus kendaraan yang setiap hari melintas menjadi lancar.
”Jalan di depan rumah saya becek, berlobang dan banyak air tergenang kalau hujan turun. Ini harusnya menjadi perhatian serius Pemkot Pematang Siantar untuk segera menindaklanjuti karena di lokasi Pasar Parluasan ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pematangsiantar sangat besar melalui berbagai retribusi yang dipungut pemerintah setempat,” katanya.

Diakuinya, Pemkot Pematang Siantar melalui Dinas Pekerjaan Umum setiap tahunnya selalu mengganggarkan dana untuk pemeliharaan setiap jalan umum yang sudah rusak namun sayangnya sudah beberapa tahun belakangan ini belum juga dilakukan.

”Wali kota harusnya tidak pandang bulu terhadap rakyatnya, sekalipun rakyat itu tinggal di pasar,” ujarnya. (smg)

Puluhan Pengunjukrasa Demo di Kantor Kejari

Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Al Wasliyah (Himmah) dan Lumbung Informasi Masyarakat Kota Tebing Tinggi, menggelar aksi di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi di Jalan KL Yosudarso, Kota Tebing Tinggi, Rabu (25/1).

Sempat terjadi aksi saling tegang antara antara Polisi dan pengunjukrasa saat akan masuk ke dalam halaman Kejari karena pihak kejaksaan tidak mau menerima mahasiswa. Unjuk rasa dilakukan terkait lambatnya pihak Kejari menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pemko Tebing Tinggi dan adanya indikasi mempetieskan beberapa kasus yang sudah dilaporkan ke Kejari.

Koordinator aksi, Muhammad Sari Damanik, meminta kepada pihak kejaksaan agar mengusut tuntas dugaan tindak pidana kasus korupsi penyalahgunaan anggaran pengadaan lahan rumah potong hewan (RPH) di Dinas Pertanian, Kota Tebing Tinggi yang merugikan negara sebesar Rp176,6 juta, dugaan kasus korupsi pengadaan lahan kantor Camat Bajenis dengan kerugian Rp36 juta pada tahun 2007, mark down di Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi terkait penyalahgunaan perpakiran tahun 2009 dengan kerugian negara Rp42 juta, dan dana bagi hasil pertamabangang (DBH) tahun anggaran 2008-2010, serta dugaan mark up penambahan arus listrik di RSUD Dr Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi, yang sudah menetapkan tiga tersangka tetapi belum ditahan sampai sekarang.

“Kami Himmah dan Lumbung Imformasi Masyarakat mewakili masyarakat Kota Tebing Tinggi meminta pertanggungjawaban Kasi Pidsus Kejari9 Tebing Tinggi, Muhammad Zulfan Tanjung agar meyelesaikan kasus yang sedang ditangani dan menahan para tersangka yang sudah ditetapkan sebelum dia dipindahkan,” pinta Sari Damanik.

Sari juga meminta pihak Kejari Tebing Tinggi Deli, khususnya Kajari Olopan Nainggolan, agar melaksanakan tugas secara Profesional dan obyektif dalam memproses perkara kasus dugaan korupsi dengan tidak memperlambat setiap penanganan kasus korupsi dimaksud. “Karena itu, Kajari terkesan main mata terhadap para tersangka dan terkesan menjadikan para koruptor sebagai sapi perah atau ATM berjalan,” kecam Sari.

Kajari Tebing Tinggi Deli Olopan Nainggolan yang menerima pengunjukrasa mengaku, tidak mempetieskan kasus korupsi yang ditangani pihaknya. “Masih dalam proses penyidikan. Kita harus menyelesaikan kasus perkara korupsi dengan bukti-bukti dan fakta hukum yang ada. Saat ini kami bekerjasa dengan Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi (BPKP) melakukan audit kerugian negara dari dugaan korupsi yang disebutkan,” jelas Olopan.
Usia Kajari Tebing Tinggi memberi penjelasan, pengunjukrasa meninggalkan Kejari dengan tertib, tetapi mereka akan menghadirkan massa lebih banyak bila aspirasinya tidak ditindaklanjuti. (mag-3)