Home Blog Page 13930

Rp30 M Mengalir ke Jakarta

“Perkara Bansos ini menjadi prioritas untuk dituntaskan hingga pengadilan. Dalam waktu dekat akan dilakukan ekspos kasus (gelar perkara, Red),” katanya.
Di tempat lain, seorang sumber di Pemrovsu memberikan informasi kepada Sumut Pos. Sumber tersebut mengatakan, jika Kejatisu memanggil dan memeriksa DN, maka aliran dana Bansos akan terang benderang.

DN merupakan staf di Biro Keuangan Pemprovsu yang beberapa kali mengantar uang ke seorang pejabat Pemprovsu di Jakarta yang berinisial SA. Disebutkan, total uang cash yang diantarkan bekas anak buah mantan Kepala Biro Keuangan, M Syafii, tersebut ke Jakarta mencapai Rp30 miliar.

“Itu total uang Bansos yang mengalir ke SA. Kalau Kejatisu bisa memeriksa DN sebagai saksi kunci, akan diketahui siapa saja pejabat di Pemprov yang terlibat” ujar sumber.

Untuk megetahui siapa sebenarnya DN, wartawan koran ini mengkonfirmasinya ke mantan bosnya, M Syafii. Sayang upaya konfirmasi selama dua hari hingga kemarin (10/2), M Syafii tak pernah berhasil dikonfirmasi. (rud/ar)

PTN Diabaikan Jika Nilai UN Syarat Masuk

Rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal hasil Ujian Nasional (UN) sebagai syarat dan prioritas dalam penerimaan mahasiswa di sebuah Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Apa langkah yang harus diambil PTN? Berikut petikan wawancara wartawan Sumut Pos Kesuma Ramadhan dengan Pembantu Rektor II Universitas Negeri Medan (Unimed), Chairul Azmi.

Apakah rencana ini bisa berjalan meskipun masih banyak kecurangan?
Rencana ini perlu disambut baik dikalangan pendidik jika ini ditujukan untuk efektifitas dan efisiensi. Tapi menurut hemat saya untuk menerapkannya tidak semudah yang diucapkan. Perlu persiapan matang sebelum rencana ini benar-benar dijalankan

Apa yang harus dilakukan?
Setidaknya Kemendikbud harus melihat kesiapan baik perguruan tinggi maupun ujung tanduk pendidikan yakni sekolah-sekolah. Selama ini siswa sebagai calon pendaftar bebas memilih jurusan studi yang diinginkannya seperti IPA,IPS dan IPC. Dalam artian siswa jurusan IPA bisa memilih IPS dan IPC dan sebaliknya sesuai keinginan dan kemampuan kompetensinya. Namun jika hasil UN menjadi prioritas untuk masuk PTN maka mereka harus memilih jurusan di sekolahnya jauh hari sebelum penerimaan, dan pastinya mereka tidak bebas memilih lagi.

Apa dampaknya?
Jika sistem  ini berjalan, bisa saja perguruan tinggi berpikir seperti diabaikan karena tidak diberikan keleluasan menguji calon siswa. Padahal untuk mendidik calon mahasiswa ini nantinya adalah perguruan tinggi.

Apakah UMPTN harus ada?
Dikaji secara substansi UN adalah hasil evaluasi siswa yang mengikuti pendidikan kurikulum selama tiga tahun sedangkan UMPTN cenderung memprediksi kognitif siswa dalam memilih jurusan ini kan tentunya berbeda. Apapun ceritanya harus ada ujian untuk kompetensi

Apakah sistem yang lama sudah efektif dalam penerimaan mahasiswa baru?
Sebenarnya sudah sangat efektif, namun jika rencana hasil UN tetap sebagai prioritas karena ada pertimbangan efektifitas dan efisiensi ya tetap kita dukung. Akan tetapi rencana itu perlu pengkajian lebih luas, dalam, dan konprehensif baik dari sisi sosial, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Pastinya rencana lewat pengkajian matang akan dapat diterima oleh lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi. (*)

Saat Sidang, 3 Terdakwa Narkoba Tewas Didor

MANILA- Saat menjalani sidang di pengadilan Lumbungan, Provinsi Batangas, Filipina, tiga terdakwa kasus narkoba tewas didor empat pria tak dikenal.
Juru Bicara Kepolisian Filipina Inspektur Kepala Agrimero Cruz Jr mengatakan, ketiga terdakwa narkoba yang tewas tersebut yakni Felipe Torio (55), Lydia de Vera Torio (55), dan Arnold Dulay (35).

Sedangkan seorang terdakwa lainnya Alejandro Torio de Vera (35), kritis setelah tubuhnya berkali-kali ditembus peluru dan kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit.(net/jpnn)

Terkapar Minum Racun Serangga

Silvi Anita (21), warga Jalan Sentosa Lama, Medan Perjuangan, terpaksa harus dilarikan ke RSU dr Pirngadi Medan, karena terkapar usai minum racun serangga, Jumat (10/2) pagi.

Pengakuan Rahmadani (33), sepupu Silvi di Instalasi Gawat Daruratn (IGD), Silvi Anita pagi itu ribut dengan suaminya, Murhalim (28). Setelah cekcok, Silvi selanjutnya masuk ke dalam kamar. Tak berapa lama kemudian, suaminya pun masuk ke dalam kamar dan melihat istrinya terkapar. Murhalim kemudian meminta pertolongan kepada tetangga membawa Silvi ke rumah sakit.

“Pagi tadi mereka cekcok di rumah. Saya tak mungkin mengurusinya karena itu rumah tangga mereka. Tapi, tak berapa lama kemudian suaminya meminta tolong karena istrinya meminum racun serangga. Oleh keluarga lalu dibawa ke rumah sakit,” sebutnya.

Menurutnya, dia heran dan terkejut kenapa Silvi nekat mengambil langkah seperti itu. “Saya sendiri heran, padahal bisa diselesaikan dengan baik-baik. Dia tadi pagi muntah-muntah usai minum baygon dan beruntung saja cepat dibawa,” jelasnya.

Diterangkannya, Silvi harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit untuk beberapa hari. “Dia harus dirawat ke Lantai VI untuk beberapa hari karena kondisinya sempat menurun,” bebernya.

Salah seorang perawat yang enggan namanya mengaku, beruntung Silvi cepat dibawa dan diselamatkan. “Kondisinya menurun dan harus dirawat karena pengaruh racun serangga itu,” ungkap petugas medis tersebut.(jon)

Nasib Honorer K1 Terancam

Kemen PAN dan RB Tidak Kunjung Menyerahkan Draf RPP ke Setneg

JAKARTA- Polemik pengangkatan langsung tenaga honorer kategori 1 (K1) terus bergulir. Skenario pengangkatan langsung honorer K1 melalui RPP pengangkatan honorer terancam buyar. Sebab, hingga saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) belum menyerahkan draf rancangan peraturan pemerintah (RPP) itu ke Sekretariat Negara (Setneg).

Perkembangan terbaru keberadaan RPP ini dipaparkan Wakil Men-PAN dan RB Eko Prasojo. Guru besar Universitas Indonesia (UI) itu mengatakan, memang draf RPP masih di kantornya. “Sudah kami masukkan ke Setneg. Tapi dikembalikan lagi untuk dilakukan pengkajian,” kata dia. Namun, dia enggan merinci bentuk kajian yang diharapkan Setneg tersebut.

Eko mengatakan, tindak lanjut dari pengembalian draf RPP tersebut adalah, pihaknya segera menggelar rapat pertemuan dengan jajaran kementerian yang berkepentingan dengan pengangkatan tenaga honorer ini. Diantaranya Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), Kemendikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), serta Kemenkes (Kementerian Kesehatan).

Agenda utama dalam pertemuan ini adalah menindaklanjuti masukan-masukan dari Setneg. Eko juga mengatakan, dalam pertemuan ini akan dilakukan pembahasan tentang verifikasi ulang data honorer yang akan diangkat menjadi CPNS. Khususnya untuk honorer K1.

Muncul kabar jika kuota honorer K1 67 ribu bakal menyusut akibat verifikasi ulang ini. Sebab, dalam penyusunan ini ditemukan praktek penggelembungan data honorer K1. Diperkirakan, nantinya jumlah honorer K1 menyusut menjadi 42 ribu.

Eko belum berkomentar terkait rencanan verifikasi ini. Dia mengatakan, masih menunggu pertemuan lintas kementerian tersebut untuk membahas lebih lanjut rencana verifikasi ulang ini. Di antara pos tenaga honorer yang diperkirakan banyak mengalami perubahan adalah di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Khususnya di pos tenaga sipir. Sementara kouta pengangkatan tenaga honorer guru dan tenaga medis bakal mengalami penyusutan setelah verifikasi tadi.

Di bagian lain, Dewan Koordinator Honorer se-Indonesia (DKHI) yang terus memantau perkembangan penuntasan draf RPP tenga honorer menilai, pemerintah sangat lambat dalam menuntaskan RPP tenaga honorer ini. Pasalnya, sejatinya pertengahan 2010 RPP tenaga honorer ini sudah tuntas. (wan/jpnn)

12.500 WNI Siap Dievakuasi

Stop Kekerasan di Suriah

JAKARTA- Pemerintah Indonesia memiliki sikap tegas terkait kekerasan di Suriah. Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty M Natalegawa mendesak supaya segera dihentikan seluruh tindak kekerasan terhadap rakyat sipil di negeri jazirah Arab tersebut.

Posisi dasar Indonesia yang mendesak penghentikan kekerasan di Suriah ini disampaikan Marty saat ia berkomunikasi dengan Menlu Turki Ahmet Davotuglu, Jumat (10/2). Komunikasi ini merupakan bagian dari upaya penggalangan kepedulian masyarakat internasional terhadap perkembangan keamanan di Suriah.

Sementara itu, pemerintah juga terus mengamati kondisi terakhir kemanan WNI di Suriah. Saat ini, ada sekitar 12.500 WNI yang hidup diantara 19 juta-an warga Suriah. Kemenlu sudah menerjunkan satu tim khusus ke Suriah agar siap siaga mengavakuasi seluruh WNI tersebut.(wan/jpnn)

Ormas Islam Demo Lagi

MEDAN-Ratusan massa tergabung dalam Aliansi Ormas Islam Pembela Masjid Sumatera Utara kembali mendatangi Hotel Emerald Garden, di Jalan Putri Hijau Medan, Jumat (10/2) sekitar pukul 13.30 WIB.

Aksi yang dilakukan setiap usai salat Jumat berjamaah di masjid yang dirobohkan yakni Masjid Raudhatul Islam di Jalan Putri Hijau itu, terus mengecam tindakan kapitalis yang melakukan penghancuran sejumlah masjid di Kota Medan untuk pengembangan usaha.

Koordinasi aksi, H Syahbella Siagian SAg mengaku Masjid Raudhatul Islam tepat di belakang Hotel Emeral Garden dirobohkan oleh PT Jatimasindo merupakan tanah wakaf dan memiliki surat-surat serta saat ini menempuh jalur hukum.

“PT Jasmindo yang berkantor di hotel telah merobohkan masjid yang tidak jauh dari hotel, padahal masjid dilengkapi dengan surat-surat yang resmi,” jelasnya.

Massa menuntut kepada PT Jatimasindo untuk segera membangun kembali Masjid Raudhatul Islam karena itu rumah ibadah Umat Islam. “Kami mau masjid dibangun kembali,” terangnya.
Aksi kali ini berjalan tentram dan damai, tidak seperti pekan yang lalu sempat ricuh.

Massa aksi meminta kepada pengembang untuk tidak melakukan tindakan yang mengusik Umat Islam, karena nanti bisa menciptakan kerusuhan dan meminta kepada aparat kepolisian untuk menangkap pelaku yang menghancurkan masjid.

Massa juga meminta kepada Pemko Medan untuk tidak menjadi antek-antek pengembang yang akan menghancurkan masjid-masjid. Mereka juga mengimbau dan mengajak Umat Islam untuk bersama membela masjid yang dirobohkan baik dengan harta maupun jiwa karena itu adalah salah satu jihad bagi Umat Islam.

Setelah melakukan orasi  selama 90 menit massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Aksi massa  mendapat penjaga ketat dari ratusan petugas kepolisian dan dua unit mobil water canon, kawat berduri dan anjing pelacak. (gus)

Romantic Dinner di Macan Yaohan

MEDAN-Hari Valentine pada 14 Februari merupakan hari yang spesial buat pasangan karena merupakan hari kasih sayang bersama, dan menyadari betapa beruntungnya saling memiliki dan merayakan kasih sayang mereka bersama. Banyak cara untuk menunjukkan cinta mereka dan terima kasih dengan saling memberikan hadiah.

Tahun ini Macan Yaohan ikut memeriahkan dan memanjakan pelanggannya dalam acara “Win Romantic Dinner for 2 on Valentine”  dengan hanya belanja senilai Rp150.000 di semua outlet Macan Group, dapat mengambil lucky kupon valentine.

Pengambilan kupon dan hadiah di 5 outlet Macan Yaohan yaitu Medan Mal, Pulo Brayan, Merak Jingga, Aksara dan Sukaramai. Romantic Dinner di Spoon Dining Hotel Grand Aston Medan juga mendapatkan voucher hotel “One night stay” di Swiss-belinn. Acara ini mulai 5 Februari hingga 14 Februari 2012.

Selain itu, sudah menjadi trend Macan Yaohanmenyediakan parcel Valentine.  Untuk konsumen yang  mencari  kado Valentine, parcel Valentine di sediakan berbagai jenis baik untuk lelaki maupun dipersembahkan kepada perempuan.(rel/ila)

Tempat Jualan Tutupi Kantor

087768552xxx
Selamat pagi Pak, saya tata usaha Pondok Pesantren TPI mau mengeluhkan bangunan tempat jualan di depan pos keamanan sehingga menutupi kantor kami. Sama siapa lagi kami mengadu? Sama Lurah, Camat, Sat Pol PP pun sudah kami surati tapi sudah hampir 1 tahun gak ada perubahannya. Alamat Jalan Pelajar Nomor 44 Medan. Mohon ditindaklanjuti, terima kasih.

Minta Waktu Satu Bulan
Informasi dari Camat Medan Kota, bahwa yang bersangkutan meminta waktu satu bulan dan berjanji akan membongkar sendiri bangunan yang dimaksud. Terima kasih.

Budi Hariono
Kabag Humas Pemko Medan

——

Segera Ditindak
Bangunan bermasalah tidak boleh dibiarkan berdiri sembarang di Kota Medan. Karena setiap bangunan yang akan berdiri di wilayah Kota Medan berdasarkan Perda No.9/2004 tentang retribusi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) harus diurus. Apabila masih ditemukan bangunan tidak ada izin, sebaiknya Dinas TRTB langsung menindaknya.

Mengenai bangunan yang disebutkan tak berizin kami akan pantau terlebih dahulu. Selanjutnya, bila benar tak ada izinnya kami minta Dinas TRTB memberikan tindakan.
Kemudian, Wali Kota Medan harusnya memberikan warning yang tegas kepada Kepala Dinas TRTB untuk memberikan penindakan terhadap bangunan tak berizin.

Ahmad Arif
Anggota Komisi D DPRD Medan

Korupsi dan Realitas Media

Oleh:Budi Hatees

Dia yang memakan nangka, orang lain ingin dibuat ikut bergetah. Kalimat itu dari pepatah lama yang diubah. Ini menjadi semacam diktum pada hari ini, dipakai masyarakat untuk merepresentasikan sosok Muhammad Nazaruddin.

Tersangka kasus dugaan korupsi dana pembangunan wisma atlet SEA Games itu, yang dikesankan berani dan seakan-akan ingin menjadi martir atas buruknya proses penegakan hukum di negeri ini, kini lebih tampak sebagai anggota kelompok yang tak bisa mendisiplinkan diri dan tak cakap merawat lidah.

Ia lebih mirip manusia zaman reformasi yang menderita euphoria untuk mengekspresikan diri, yang menganggap segala ucapannya sebagai manifestasi dari kemerdekaan berbicara karena dilindungi undang-undang dan Konvensi HAM PBB. Tapi lupa bahwa kekuasaan yang dilawannya memiliki cara yang berbeda pula dalam mengekspresikan diri.

Kekuasaan memiliki tangan tersembunyi di mana-mana, lebih mirip gurita dengan tentakel-tentakel yang tak terlihat, yang meraup dan mengkooptasi segala sesuatu tetapi seolah-olah tidak pernah ikut terlibat di dalamnya.

Kekuasaan semacam itu adalah kekuasaan dari orang-orang yang paham betul bahwa publisitas yang ditawarkan budaya media merupakan saluran besar untuk memasok informasi dan membuat Nazaruddin merasa di atas angin. Politisi Partai Demokrat itu merasa partai yang membesarkan namanya tak akan berkutik menghadapi dirinya. Ketika ia dalam pelarian, berkali-kali ia tunjukkan perlawanannya. Ia pun merasa tak akan ada yang berani melawannya. Perasaan seperti itu melenakan, kemudian membuatnya latah mendahului kekuasaan Tuhan.

Tapi, Nazaruddin tersentak manakala bekas anak buahnya, yang juga jadi tersangka dalam kasus yang sama, malah ikut mendeskriditkannya. Kuasa hukum Muhammad Nazaruddin, Rufinus Hutauruk mengatakan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Wakil Direktur Keuangan PT Permai Group Yulianis direkayasa.

Berdasarkan kajian ilmiah tim pengacara, bukti rekayasa terlihat dari isi BAP yang menyudutkan Nazaruddin dengan menyebut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu sebagai pemilik Permai Group dan juga pemeriksaan Yulianis yang dilakukan penyidik KPK di luar kantor KPK.

Bagi publik media, rangkaian informasi berkelanjutan terkait proses persidangan kasus korupsi wisma atlet SEA Games ini, semakin menjauh dari ending. Tafsir publik yang seragam dan sempat meyakini bahwa Muhamamd Nazaruddin akan menjadi martir, ternyata semakin menjauh dari apa yang mereka harapkan.

Sinetron berita itu sudah seperti sinetron yang ditayangkan stasiun-stasiun televisi, yang mendadak menghadirkan karakter-karakter baru untuk mengalihkan perhatian public dari persoalan yang dibawa karakter utama. Pesan yang sampai kepada public pemirsa bertambah banyak, berputar-putar tanpa arah yang jelas, berusaha menusuk ujung jarum epidermis komunikasi, tetapi justru sampai pada pemirsa sebagai pesan yang sudah terdistorsi.

Budaya media massa kita yang mencitrakan Nazaruddin sebagai sosok berani dan melawan partai politik pemegang kekuasaan negara, kini dicitrakan sebagai sosok pesakitan yang sakit hati, yang merasa dikhianati, yang tak terima jika dikorbankan sendirian. Nazaruddin menjadi sosok pelaku kejahatan yang ingin diakui bahwa kejahatan yang dilakukannya hanya bisa terjadi dalam sebuah ruang yang penuh konspirasi. Di dalam ruang konspirasi itu, ada otak yang menjadi penggerak, sedangkan Nazaruddin adalah salah satu tangan yang digerakkan.

Menariknya, para pekerja media tak pernah merasa terpanggil untuk menjadikan informasi yang diberikan Nazaruddin sebagai informasi awal dalam melakukan investigasi konprehensif. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu kerjanya di lingkungan sumber berita yang berpotensi mengubah segala sesuatunya sehingga Nazaruddin menjadi sosok “orang yang memakan nangka dan ingin orang lain ikut bergetah”.

Bagi publik pemirsa, Nazaruddin bukan lagi menjadi sosok yang perlu didukung karena keberaniannya, tetapi menjadi karakter yang sudah sangat umum dialami para pelaku tindak kejahatan.
Public sesungguhnya ingin agar Nazaruddin tidak hanya menjadi pengungkit batu, tetapi juga ikut memanen udang yang ada di bawah batu.

Kenyataannya, Nazaruddin hanya seorang pengungkit batu, sedangkan udang di bawah batu itu dinikmati orang lain yang memang bekerja keras untuk merontokkan citra  Partai Demokrat. Sosok Nazaruddin tak lebih dari pengkhianat institusi yang telah membesarkannya, seperti mengulangi riwayat Komisaris Jenderal Susno Duaji yang dinilai merusak citra institusi Polri.

Tidak heran ketika Partai Demokrat menggelar pertemuan, media langsung menafsirkan bakal ada pembicaraan tentang penggantian Ketua Umum Anas Urbaningrum. Namanya banyak dicatut Nazaruddin sebagai “orang di belakang layar” sehingga membuat citra Partai Demokrat menjadi jatuh di mata publik.

Nyatanya, Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng usai pertemuan di kediaman pribadi Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Selasa (24/1) malam, mengatakan dewan pembina hanya menyampaikan pandangan kepada SBY tentang berbagai langkah ke depan yang harus diambil oleh Partai Demokrat.

Keinginan masyarakat agar Nazaruddin melawan atau agar Anas Urbaningrum dipecat adalah harapan yang berhasil dibangun oleh media. Media memainkan salah satu fungsinya sebagai perumus realitas (definer of reality). Tiap hari media massa menayangkan sosok Nazaruddin yang melawan, berani dan condong nekad. Pernyataan-pernyataannya kontroversial seputar keterlibatan elite Partai Demokrat dan KPK senantiasa disiarulangkan oleh media massa dalam semangat memainkan fungsi media framming untuk memproduksi dan mereproduksi fakta seputar diri Nazaruddin.

Media framming bisa dilihat dalam perspektif konstruksionis. Berbeda dengan perspektif positivistik yang melihat suatu peristiwa sebagai fakta yang diberitakan apa adanya, perspektif konstruksionis melihat peristiwa sebagai fakta yang bisa diolah dan dikonstruksikan sesuai kepentingan media yang memberitakannya. Dalam kasus Nazaruddin jelas bahwa media berkepentingan baik bisnis korporasi media maupun kepentingan politik individu pengelola media.

Media massa mengkonstruksi realitas diri Nazaruddin. Maka, fakta tentang Nazaruddin bukan lagi hasil rangkaian realitas, melainkan representasi hasil seleksi dan konstruksi yang menjadi bagian pembentuk realitas. Secara perlahan, perlawanan Nazaruddin menyebabkan citra Partai Demokrat dan KPK pun menurun. Tentu, bukan tanpa alasan media massa memilih startegi seperti ini dalam menyiarkan informasi.

Masyarakat kita yang sedang hidup dalam budaya televise (televisualized). Mereka memiliki ketergantungan untuk mengonsumsi simbol-simbol dan gaya hidup yang diperkenalkan televise. Kondisi ini terjadi karena televisi sebagai media berhasil melakukan konstruksi realitas sosial.

Televisi menggiring masyarakat untuk menjadi pemirsa isi sajian media, yang pada dasarnya ditentukan oleh para para pengelola yang menguasai media penyiaran tersebut.
Isi sajian televisi selalu berproses dan mengalami perubahan sejalan kepentingan para pelaku yang terlibat di dalamnya.

Ketika pengelola menyajikan sosok Nazaruddin yang berani, melawan, nekad dan siap menjadi martir, bukan mustahil bahwa sesungguhnya mereka mengendalikan public pemirsa agar mepraktikkan perilaku sosial tertentu. Karena berita televisi, kemudian lahir kelompok yang berdaya kritis tinggi terhadap pemegang kekuasaan pemerintah Negara.

Terbentuk opini public yang negatif terhadap pemerintah, muncul sentimen, dan akhirnya masyarakat bersolider dan bersatu membentuk strtuktur untuk mengkritisi buruknya kemampuan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Media massa telah mempengaruhi publik untuk memosisikan Nazaruddin sebagai entitas yang layak diharapkan membongkar borok di negeri ini. Solidaritas publik bertambah kuat karena mereka hidup di era yang menurut pakar komunikasi sosiolog Spanyol, Manuel Castells, disebut “galaksi internet”.

Galaksi internet ditandai kuatnya kesalingterhubungan (interconnectedness) publik dalam waktu kilat, tanpa batas ruang dan waktu. Sosok Nazaruddin yang dikonstruksi media mengundang public untuk mengintersepsi apa saja, lalu bersimpati, dan kemudian menggalang kekuatan melalui jejaring sosial.

Pemirsa yang satu dengan pemirsa lainnya langsung berinteraksi untuk membicarakan perihal Nazaruddin. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah masyarakat. Informasi public yang mereka dapatkan tak lebih dari produksi pengetahuan yang disiarkan pengelola media untuk merengut keuntungan sebesar-besarnya, yang kebenarannya bisa diragukan.(*)

Penulis adalah Praktisi Komunikasi
bekerja pada Matakata Institute