PPNI Sumut Beri Masukan ke Panja RUU Keperawatan

MEDAN- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sumut banyak memberikan masukan kepada Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Keperawatan Komisi IX DPR RI saat berkunjung ke Sumut, beberapa waktu lalu. Harapannya UU Keperawatan yang kini dibahas akan mengakomodir semua keluhan masyarakat.

Ketua PPNI Sumut Evi Karota mengatakan perawat sudah banyak berperan dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Namun peran perawat tersebut tidak pernah diperhatikan apalagi dihargai secara khusus sebagai bagian dari upaya nasional.

“Perawat sangat dibutuhkan selagi ada masalah dalam pelayanan kesehatan tetapi sering ditinggalkan dalam penetapan kebijakan kesehatan baik lokal maupun nasional. Perlindungan terhadap perawat yang melakukan pelayanan kesehatan sangatlah lemah yang berarti juga lemahnya perlindungan pada masyarakat yang mendapat pelayanan perawat,” jelasnya.

Evi Karota yang juga Pembantu Dekan II Fakultas Keperawatan USU ini melanjutkan saat ini tak terbantahkan dengan kedekatan perawat dengan masyarakat, maka secara tidak langsung perawat telah melayani masyarakat sampai pada kondisi dan daerah yang paling perifer dengan segala keterbatasan. Tapi di sisi lain perawat sering dianggap dan dituduh melanggar hukum dan tidak sedikit yang diciduk bahkan ditangkap.
“Perlakuan tidak adil terhadap perawat harus dihentikan agar perawat Indonesia dapat berkontribusi lebih banyak lagi untuk melayani masyarakat dengan tetap terjamin perlindungan dan kesejahteraannya,” katanya memberi saran.

Selain itu sambung Evi Karota perawat adalah tenaga kesehatan terbanyak dengan keilmuan yang cukup luas sehingga perlu diberi kesempatan untuk melayani pasien sesuai dengan keluasan keilmuannya.

Evi Karota menyebutkan banyaknya persoalan sosial dalam keperawatan akan mempengaruhi kualitas praktik/pelayanan  keperawatan saat ini antara lain kompetensi yang dimiliki perawat belum diimbangi dengan kewenangan yang tegas sesuai dengan kompetensi tersebut.

“Di masyarakat perawat adalah potensi luar biasa yang belum termanfaatkan oleh Negara, yang mana saat ini kita sedang menghadapi tingginya angka Kematian Ibu dan Bayi, Pencapaian MDGs, yang sebenarnya Perawat mampu melakukan itu dengan difasilitasi oleh pengaturan yang kuat dalam bentuk UU keperawatan,” sambungnya lagi.

Ditambahkan Evi Karota UU keperawatan akan berdampak pada peningkatan kualitas praktik perawat yang dapat dilihat dari indiikator kepuasan pasien dilayani secara paripurna, menurunnya infeksi nosokomial, angka kesalahan obat, dan dapat menurunkan masa rawat yang sangat menjadi sorotan di dunia perasuransian saat ini. (*/dra)

TEBING TINGGI- Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Tebing Tinggi telah mengsyahadatkan Alex Prahmana alias Akeit dari agama Budha memeluk ke agama Islam di Kantor PCNU Jalan KL Yosudarso, Kota Tebing Tinggi, Rabu (29/2) sekira pukul 11.00 WIB.

Alex Prahmana memeluk agama islam karena sudah kebulatan tekad dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Setelah masuk Islam, dia akan tetap menjalankan syariah agama Islam, terutama belajar hukum tentang Islam, belajar sembahyang dan lebih mengenal Islam lebih jauh kedalam. “Dengan membacakan ikrar masuk islam, saya akan menjalankan perintah dan menjahui larangan yang dilarang oleh agama Islam,” ujar Akiet yang diberi nama muslim, Ahmad Alex Prahmana.

Setelah mengucap dua kalimat syahadat yang dibimbing oleh Ustad Drs Ibrahim Harahap dan mendapat pencerahan agama, Ahmad Alex mengaku tersanjung bahwa Islam itu indah dan akan tetap memeluk agama islam tanpa berpindah ke agama lain, kebulatan tekadnya memeluk islam didasarkan atas pergaulan selama ini dengan teman-teman yang beragama islam. “ Tak ada paksaan, saya ridho lahir dan batin masuk memeluk agama islam,”jelasnya.

Hadir dalam kegiatan itu, Ketua Tanfiziah PCNU Kota Tebing Tinggi, Ir Oki Doni Siregar, Ketua Rois, Ustad Ibrahim Harahap, Ketua MUI Ahmad Dalil Harahap, Sekretaris Syamsuddin Harahap, Muhammad Hatta Purba, Asnawi Mangkualam dan seluruh pengurus PCNU Kota Tebing Tinggi. (*/mag-3)(mag-3)

Gatot Buka Workshop Pengembangan

MEDAN- Berbagai dampak perubahan iklim tidak terlepas dari perilaku manusia dalam menjalankan aktivitas pembangunan ekonomi, baik di negara maju maupun negara berkembang.

Kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan penanganan dampak perubahan iklim saat ini sangat diperlukan di Sumut. Sehingga, pembangunan ekonomi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat berjalan selaras, serasi dan seimbang.

Demikian disampaikan Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST dalam sambutannya sebelum membuka workshop Pengembangan Kapasitas Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di Sumut, Selasa (28/2) di Hotel Madani, Medan. Hadir dalam acara itu, Konsul Jepang Mr Yuuji Hamada, Ketua Penitia (Kepala BLH Sumut) Dr Ir Hj Hidayati MSi, Ir Hari Wibowo (Mewakili Deputy Bidang Kerusakan Hutan dan Perubahan Iklim) dan para undangan lainnya.

Dikatakan Gatot, pemerintah Indonesia pada pertemuan G20 di Kopenhagen tahun 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berkomitmen melakukan penurunan emisi gas GRK 26 persen dari aksi mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sampai tahun 2020, dan dilaksanakan di lima sektor yaitu kehutanan dan gambut 22,78 persen, limbah 1,63 persen, pertanian 0,27 persen, industri 0,03 persen serta energi dan transportasi 1,29 persen.

“Sebagai tindaklanjut dari komitmen tersebut pemerintah Indonesia telah menerbitkan Perres No. 61 tahun 2011 tentang rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca dan Perpres No. 71 tahun 2011 tentang penyelenggaraan inventarisasi GRK. Di dalamnya dinyatakan tentang kewajiban Pemprovsu dan provinsi lainnya untuk menyusun rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD-GRK),” kata Gatot.

Sedangkan Ir Hari Wibowo yang mewakili Deputy Bidang Kerusakan Hutan dan Perubahan Iklim menyampaikan, kebijakan penurunan emisi GRK 26 persen yang telah berjalan kurang lebih 2 tahun memerlukan percepatan dalam pelaksanaannya. “Untuk itu, unit kerja Presiden RI bidang pengendalian dan pengawasan pembangunan (UKP-4) akan menggunakan instrumen pengendalian dan pengawasan yang telah dikembangkan UKP-4 selama ini untuk memastikan capaian kebijakan penurunan emisi 26 persen,” ujarnya.

Dan, lanjutnya, percepatan pelaksanaan Perpres No. 61 tahun 2011 dan Perpres No. 71 tahun 2011 itu diwujudkan dengan akan dikeluarkannya pedoman RAD GRK dalam waktu tidak terlalu lama lagi.

Dia juga berharap melalui pertemuan itu para pemangku kepentingan daerah memahami dasar-dasar inventarisasi GRK. Kemudian para pelaksana inventarisasi GRK di daerah terutama kabupaten/kota dapat melakukan penghitungan emisi GRK, serta meningkatkan kualitas pelaporan inventarisasi GRK daerah.

Sementara menurut data dari BLH Sumut, kalau sumber GRK di Sumut selama ini paling banyak berasal dari kendaraan (2.284.404 kenderaan), lalu industri (1600 industri), kebakaran hutan/lahan (498 titik hotspot), dan sampah (15 juta orang x 0,6 kg).

Kata dia, Sumut memiliki 1,7 juta Ha areal perkebunan sawit yang berpotensi menghasilkan 8,7 miliar ton setara CO2 tahun. Hasil penelitian menunjukan bahwa PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dengan kapasitas olah 30 ton/jam saja dapat menghasilkan 13.000 ton setara CO2 per tahun dan berpotensi menghasilkan emisi 35.000-100.000 ton CO2 per tahun.

“Jadi apabila kualitas udara nasional melalui emisi tidak diperbaiki atau tidak dilakukan perubahan, maka telah diproyeksikan pada tahun 2018 akan terjadi peningkatan 20 kali partikel debu (PM). Makanya BLH Sumut melakukan 10 strategi 2010-2014, antara lain : peningkatan kualitas air permukaan (Asahan, Deli dan Belawan), konservasi ekosistem Danau Toba, Pantai Timur dan lain-lain,” katanya. (*/ila)