Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan Darussalam Pohan melaporkan, hingga 5 Februari 2012 warga Medan yang sudah terlayani e-KTP sebanyak 727.668 orang dari total wajib e-KTP sebanyak 2.170.400 setara 33,5 persen.

Dia menyebutkan, beberapa kecamatan yang sudah mendekati capaian 50 persen adalah Kecamatan Medan Barat, Medan Tuntungan dan Medan Maimun.
Darussalam membeberkan, lambatnya proses pelayanan e- KTP dikarenakan minimnya alat yang ada. Hingga kin, alat yang bisa dioperasikan hanya 80 unit.

“Ke depan dimaksimalkan lagi dan kami akan melakukan pendataan di kecamatan untuk menjelaskan data warga yang tidak jelas. Jadi, kalau ada data warga yang tidak jelas akan kami konfirmasi ke pusat. Jika ternyata ganda maka akan dihapus dari database,” terangnya.

Dia mengakui, pihaknya masih berupaya memaksimalkan pelayanan dengan peralatan yang ada agar bisa menuntaskannya program ini sebelum 30 April. “Memang rata-rata saat ini masih di bawah 50 persen yang sudah terlayani,” akuinya.

Adapun peralatan yang dapat beroperasi sebanyak 148 unit, dari jumlah itu hanya 80 set yang dapat beroperasi. Kemudian, dari 106 set tambahan, hanya 51 set yang dapat dioperasikan, sedangkan 51 set pinjaman hanya 13 set tidak bisa dioperasikan.

Dia menjelakan, untuk kecamatan rata-rata tersedia 4 set peralatan, namun di dalam operasinya masih terkenadala dengan kerusakan yang ada serta kurangnya operator. “Makanya, kepada kecamatan yang tinggal sedikit proses perekamannya dapat meminjamkan peralatan ke kecamatan yang masih banyak proses perekamannya,” katanya.

Menurut dia, masalah sisa jumlah yang belum terekam, selain warga masih menunggu giliran juga ada warga wajib KTP yang tidak berada di tempat, tidak jelas keberadaannya, pindah ke alamat lain, punya Kartu Keluarga (KK), tapi tidak masuk data base, lama tinggal di Kota Medan tapi tidak memiliki KK, meninggal dan lain sebagainya.

“Kami minta kepada camat agar mendata dan menginventarisasi data warga di luar yang sedang menunggu perekaman e-KTP untuk segera dimasukkan ke data base dan dikirim ke pusat,” ujarnya.(adl)

Camat Medan Helvetia, Muhammad Reza Hanafi berharap adanya dukungan penuh dari seluruh lurah dan kepala lingkungan (Kepling) di Medan Helvetia agar bisa membantu sosialisasi e-KTP kepada seluruh masyarakat yang bermukim di Kecamatan Medan Helvetia.

“Kini Kecamatan Medan Helvetiasudah menerima perangkat e-KTP dari pihak Pemerintah dalam hal ini Depdagri sebagai bagian dari program yang telah dicanangkan. Untuk e-KTP, kiranya seluruh lurah hingga Kepling dapat membantu penuh untuk melakukan sosialisasi e-KTP kepada masyarakat secara luas,” katanya.

Dirinya mengatakan, dengan adanya dukungan penuh perangkat kelurahan hingga Kepling, maka program e-KTP dapat diketahui masyarakat secara luas. Dihadapan seluruh lurah dan Kepling Reza memaparkan, bahwa e-KTP sebuah identitas bagi warga masyarakat, tapi dapat terkoneksi secara nasional.
“e-KTP ini merupakan identitas dengan teknologi canggih karena sebagai bagian identitas masyarakat secara nasional. e-KTP sudah dilengkapi oleh sidik jari, retina mata yang semuanya langsung terkonesi dan menjadi satu identitas tunggal,” paparnya.

Reza mengimbau agar masyarakat di Kecamatan Medan Helvetia tidak membuang KTP manual yang dimiliki karena masih bisa digunakan sebagai identitas diri.

“Pembuatan e-KTP nantinya memakan waktu, sehingga saya tekankan kepada Kepling agar mengingatkan masyarakat agar tak membuang KTP manualnya,” ucapnya.(adl)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Syaiful Bahri meminta kepada seluruh camat jangan cengeng dan tetap bekerja keras agar target yang ditentukan dapat tercapai.

Camat harus segera berkoordinasi bila menemukan berbagai masalah yang dihadapi, sehingga bisa dicarikan jalan keluar.
“Saya minta camat memiliki niat yang tulus dan jangang cengeng menghadapi masalah,” ujarnya. Lebih lanjut, dia menegaskan camat harus punya prinsip, ciptakan inisiatif dan cari solusi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Kota Medan adalah barometer. Untuk itu, mari layani masyarakat kota ini dengan baik, dan semoga batas waktu yang diberikan oleh pusat dapat dilaksanakan.

Dari hasil evaluasi, Syaiful menyebutkan, kendala yang dihadapi masih seputar minimnya peralatan. Sebab, dari 148 unit alat e-KTP, yang dijanjikan oleh Pemerintah Pusat, hingga saat ini baru ada 93 unit.
“Itu pun yang bisa digunakan hanya 80 unit. Sedangkan 13 unit alatnya rusak dan tidak bisa digunakan. Inilah salah satu kendala bagi kita untuk mempercepat proses pelayanan e-KTP di Medan,” terangnya.

Dia memaparkan Pemko Medan berupaya mengatasi persoalan itu dengan mengoptimalkan peralatan yang ada. Misalnya, jika di kecamatan tertentu sudah selesai, maka alat yang ada di kantor kecamatan dikirimkan ke kecamatan lain.

“Kami tadi sudah meminta komitmen dari masing-masing camat untuk mengoptimalkan dan melakukan inisiatif dalam mempercepat proses pelayanan e-KTP di lingkungannya,” ucapnya. (adl)