Pemko Siapkan Tim untuk Menertibkan

MEDAN-Dinas Pendidikan Kota Medan, Rajab Lubis akan membentuk tim dari unsur Dishub Medan dan Polresta Medan, untuk menertibkan siswa yang membawa kendaraan roda empat (mobil) ke sekolah.

“Tim sudah disiapkan. Ini langkah pertama yang akan kita lakukan, setelah itu barulah kita kaji mekanismenya seperti apa,” cetus Rajab. Dari kajian yang dilakukan Disdik Kota Me dan memang sekolah yang ada di Medan lahan parkirnya sangat minim Kondisi inilah yang menyebabkan Pemko Medan membuat kebijakan pelarangan siswa membawa kendaraan ke sekolah.

“Lahan parkir sangat minim, sehingga siswa yang membawa mobil akhirnya memakai badan jalan untuk parkir, makanya harus ada solusi dengan melarang siswa membawa kendaraan pribadi terutama roda empat ke sekolah,” jelas Rajab.

Setelah tim dibentuk baru kemudian akan dikaji seperti apa Standar Operasional Prosedur (SOP) dari penertiban langsung yang akan dilakukan.
“Kalau nanti tim sudah dibentuk dan kajian SOP-nya sudah ada maka kita harapkan tidak akan terjadi lagi benturan-benturan di lapangan,” terang Rajab.

Kepala Sekolah Methodist 2 Medan, Paulus menyambut baik. “Kita memang sedang menunggu kebijakan itu. Karena memang selain bertujuan untuk mengatasi kemacetan juga untuk meminimalisir terjadinya perbedaan ataupun ketimpangan di antara siswa yang kaya dan miskin,” kata Paulus.
Dikatakannya, hingga saat ini pihaknya mengaku masih belum menerima surat edaran pelarangan itu secara resmi.

“Kami masih menunggu surat edaran itu secara resmi, sampai sekarang belum ada kami terima. Kalau sudah kami terima maka akan langsung kami sosialisasikan,” cetusnya.
Begitupun, kata Paulus, pihaknya tetap akan menginstruksikan kepada siswanya agar tidak membawa kendaraan roda empat ke sekolah.

“Nanti akan kami instruksikan. Lagi pula hingga saat ini siswa kami sudah sangat sedikit yang menggunakan mobil pribadi ke sekolah, lebih banyak yang diantar dan yang menaiki bus. Paling dari ribuan siswa hanya sekitar 10 orang yang membawa mobil. Kalau yang membawa sepeda motor memang masih banyak tapi itu tidak mengganggu lalulintas karena parkirnya di pekarangan sekolah,” jelas Paulus.

Kepala Sekolah SMA Harapan 1 Medan, Sofyan Alwi menegaskan kalau memang aturan pelarangan siswa membawa kendaraan roda empat sudah menjadi peraturan daerah maka secara otomatis harus dipatuhi. “Kalau itu sudah menjadi perda, ya sah-sah saja maka surat edaran itu harus disosialisasikan ke semua lapisan masyarakat,” tegasnya. (adl)

Outbond Kasek SDN se-Kota Medan Dituding Mubazir

MEDAN-Pelaksanaan outbond yang dilaksanakan Dinas Pendidikan (Disdik)  Kota Medan yang diikuti kepala sekolah di tingkat SD Negeri di Kota Medan dituding sebagai program mubazir. Selain dianggap tidak bermanfaat dan tidak menunjang majunya dunia pendidikan.

Kegiatan tersebut malah dianggap membebankan setiap kepala sekolah (Kasek) karena diwajibkan membayar Rp600.000 per orang.

Hal itu terungkap dengan adanya surat Nomor 420/94 PPMP/2012 tertanggal 03 Februari 2012 yang dilayangkan ke setiap sekolah yang ditujukan untuk Kasek SD Negeri di Kota Medan.

Dimana isi surat tersebut mengharapkan kepada pihak sekolah agar turut berpartisipasi sebagai peserta mengikuti outbond dengan biaya Rp600.000 per peserta.

Bukti-bukti tersebut dibeberkan oleh Direktur Konsultan Pendidikan Indonesia (Kopindo) Sumut, Joharis Lubis saat dikonfirmasi Jumat(24/2).

“Berdasarkan pengamatan, Disdik Medan adalah sebagai panitia pelaksana kegiatan outbond dan sudah terselenggara dua kali. Saya pikir ini tidak ada manfaatnya buat para Kasek itu. Kalaupun ada outbond, serahkan saja kepada panitia dan seharusnya jangan dibebankan biaya,” tegasnya.

Menurut informasi yang diterima, outbond telah berlangsung di kawasan Wisata Kolam Deli, Kabupaten Karo beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini, menurut Johari, akan membuka peluang bagi dinas pendidikan Kota Medan untuk melakukan pengutipan kepada pihak kepala sekolah.
Salah seorang kepala sekolah SD Negeri yang enggan namanya disebutkan, membenarkan adanya acara outbond yang diselenggarakan oleh Disdik Medan.

Dia bahkan mengatakan jika pihaknya mendapat info kalau pada Maret mendatang akan diselenggarakan kembali kegiatan outbond yang pernah dilakukan oleh Disdik Medan semasa Rajab Lubis sebagai Kadisdik Kota Medan.
Ditanya soal biaya, kepala sekolah tersebut mengaku belum ada disebutkan nominal dan sumber biayanya.

“Jumlahnya saya belum tahu. Ada dikabari kalau Maret ini bakal ada outbond lagi. Soal biayanya belum diketahui berapa jumlahnya. Masih menunggu kejelasan juga,” ucapnya.

Begitu juga pengakuan Eva, salah satu Guru SD negeri di Kota Medan dirinya membenarkan jika ada kegiatan outbond yang dilaksanakan oleh Disdik Kota Medan beberapa waktu lalu.

Namun dia tidak berani mengatakan soal biaya yang dibebankan kepada Kasek.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Rajab Lubis saat dikonfirmasi mengaku, sudah menutup kegiatan tersebut dan dipastikan tidak akan ada lagi kegiatan serupa untuk kedepannya.

Rajab mengakui jika kegiatan outbond dimasa kepemimpinannya telah  berlangsung sebanyak dua kali  dan tidak dikenakan pungutan.

Saat disinggung mengenai alasan tidak diselenggarakannya lagi outbond, menurutnya ada pihak tertentu yang merasa kegiatan itu tidak ada manfaatnya.

“Sudah kita tutup kegiatan outbondnya. Jadi sudah gak ada lagi kegiatan seperti ini karena gak ada manfaatnya kecuali buat guru,”katanya dan enggan membahas hal tersebut lebih lanjut. (uma)

MEDAN-Kesadaran warga Sumatera Utara untuk membayar pajak sangat rendah atau jauh dari harapan. Diperkirakan hanya 38 persen masyarakat Sumut yang sadar pajak.

Demikian dikatakan Kepala Kantor Wilayah DJP (Direktoral Jenderal Pajak) Sumatera Utara I, Estu Budiarto didampingi Kabid P2 Humas, M Simbolon, usai mensosialisasikan e-Filing di Aula GKN Kantor Wilayah Sumut I, Medan, Jumat (24/2)

Menurut Estu Budiarto, umumnya masyarakat kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena sebagian masih beranggapan pajak sama dengan upeti, memberatkan dan pembayarannya sering mengalami kesulitan.
“Ketidakmengertian masyarakat mengenai pajak membuat mereka malas dan tidak punya kesadaran untuk membayar pajak,” katanya.

Ditambahkannya, untuk itu DJP membuat terobosan dengan mengeluarkan e-Filing dimana pelaporan pajak dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan aman. Setiap SPT pajak yang dikirimkan akan di-encrypted sehingga terjamin kerahasiaannya. Orang yang tidak berkepentingan tidak akan dapat mengetahui isi dari SPT pajak tersebut.

“Untuk menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas wajib pajak, maka tingkat pelayanan juga harus semakin baik. Selain itu, DJP juga telah mengeluarkan Surat Keputusan No 88 mengenai pelaporan SPT secara elektronik pada bulan Mei 2004, untuk mengatasi membengkaknya biaya pemprosesan laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak yang menggunakan kertas,” ujarnya.(mag-11)