Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi di Pirngadi Medan

MEDAN-Desakan kepada jaksa untuk mengusut kasus dugaan korupsi yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan bukan hanya dari mahasiswa, tapi juga anggota Komisi E DPRD Sumut.

Menurut anggota Komisi E DPRD Sumut, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), jangan mengulur-ngulur waktu atau menunda-nunda penetapan tersangka terhadap oknum yang diduga kuat melakukan korupsi. Itu agar menjadi efek jera, bagi oknum-oknum pelaku korupsi di dinas atau institusi atau di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya di semua daerah di Sumut.

“Harus tuntas penanganannya. Karena rumah sakit itu adalah hajat hidup orang banyak. Indikasi itu harus diselesaikan. Jangan dibiarkan mengambang. Kalau sudah cukup bukti, kenapa tidak disegerakan statusnya dinaikkan. Dan kalau sudah kuat untuk penetapan tersangka, jangan lagi ditunda-tunda. Ini jadi syok terapi bagi yang lainnya,” ungkap anggota Komisi E DPRD Sumut, Ahmad Hosen Hutagalung kepada Sumut Pos, Rabu (1/2).

Desakan yang sama juga dikemukakan anggota Komisi E DPRD Sumut lainnya, Nurhasanah SSos. Menurut politisi dari Fraksi Demokrat itu, Kejatisu harus proaktif menangani berbagai masalah yang sudah ditangani. Termasuk masalah dugaan korupsi di RS Pirngadi Medan.

“Kalau sebuah rumah sakit besar di Medan saja tidak baik pelayanannya, bagaimana memberikan pelayanan yang baik pula kepada masyarakat. Masalah rumah sakit, identik dengan masalah kesehatan masyarakat. Jadi diharapkan Kajatisu jeli terhadap persoalan korupsi yang menyengsarakan masyarakat. Bila perlu jemput bola agar segera tuntas,” tegasnya.

Penegasan yang sama juga dikemukakan anggota Komisi E DPRD Sumut lainnya, Richard Eddy M Lingga. Dikatakannya, jangan ada kesan ketika berkas, barang bukti dan keterangan saksi-saksi sudah kuat, kemudian Kejatisu memperlambat proses penanganannya.
“Intinya, proses penanganannya harus disegerakan dan sampai tuntas. Jangan ada kesan sengaja ditunda-tunda atau diulur-ulur,” tandasnya.

Seperti diketahui, dugaan korupsi RS Pirngadi Medan yang ditangani Kejatisu adalah dugaan korupsi Jamkesmas, Askes dan Jamsostek yang melibatkan oknum di RSUD dr Pirngadi Medan.

Kemudian, dugaan korupsi penerimaan dana instalasi farmasi sebesar Rp11.625.046.868 yang menyebabkan kerugian negara Rp563.317.190, kemudian keterlambatan pelaksanaan proyek di RSUD dr Pirngadi Medan dan pembayaran atas pelyanan tindakan cuci darah pasien asuransi kesehatann (Askes) pada Instalasi Hemdialisa sebesar Rp2.285.924.90.

Selain itu, ada juga dugaan pembayaran ganda penggunaan jasa pelayanan sebesar Rp557.018.253, dugaan penyimpangan pengaturan lelang sehingga negara merugi sebesar Rp563.317.190 dan dugaan penyelewengan penetapan pemenang tender pekerjaan lanjutan gedung rawat inap klas 3 Rp869.850.700.

Retribusi pendapatan pelayanan kesehatan masyarakat tergetnya Rp122 miliar dan terealisasi Rp72 miliar, indikasi korupsi pendapatan Askes senilai Rp19 miliar. Kasus salah diognosa yang dilakukan oknum dokter spesialis dan masih banyak dugaan dan temuan yang lainnya yang sangat merugikan negara dan masyarakat.(ari)

Warga Jalan Belanga Pasca Pembongkaran Pagar Unpri

Pagar seng yang dibangun di badan jalan sudah dibongkar oleh Dinas TRTB Medan, tapi warga yang tinggal di Jalan Belangan tetap belum puas.

Jumat (3/2), delapan orang perwakilan warga dari Jalan Belanga Medan mendatangi ruangan Sekda Medan, Syaiful Bahri. Mereka kembali mengadu permasalahan pembangunan Rumah Sakit (RS) Universitas Prima Indonesia (Unpri) yang menyalahi aturan dan harus segera dituntaskan.

“Kita adukan permasalahan yang selama ini dikeluhkan warga terhadap Unpri. Mulai dari peruntukan izin yang tidak jelas, pengambilan badan jalan hingga sky cross yang dibangun di Jalan Talam,” kata perwakilan warga, Joy Purban
Menurutnya, warga sama sekali tidak mengetahui bagaimana ceritanya kok bisa dari peruntukan untuk asrama puteri berubah jadi rumah sakit gigi dan mulut.“Ini jelas merugikan masyarakat,” kata Joy.

Selain itu, warga juga meminta Pemko Medan untuk mengusut izin lingkungan dari Unpri, yang menurut BLH Medan hingga saat ini belum juga diterbitkan. “Kita tidak mau berdiri rumah sakit tanpa adanya izin lingkungan, jelas ini sangat merugikan masyarakat. Mau dibuang kemana libahnya. Sedangkan UKL/UPL-nya saja belum diterbitkan,” kata Joy.

Warga juga meminta agar Pemko Medan mengembalikan Jalan Belanga seperti semula termasuk membangun kembali parit. Kemudian, jalan layang (sky cross) harus dibongkar. Pasalnya, selain itu tidak ada persetujuan dari warga, juga sangat tidak etis.
“Warga yang melintas di bawahnya senantiasa dikangkangi oleh mahasiswi Unpri yang melintas dari atas. Ini jelas tidak etis, dan kita menolak dan meminta agar Pemko membongkar sky cross itu,” tegas Joy.

Warga Jalan Belanga lainnya, Anggiat Pasaribu mengatakan, terkait klaim dari pihak Yayasan Unpri soal sertifikat tanah yang dimilikinya itu sampai ke badan jalan, Anggiat menyebutkan kalau di tahun 1998-1999 pihak Yayasan Unpri memang sudah memberikan tanahnya itu untuk dijadikan akses jalan dan digunakan bersama dengan warga.

Namun, ketika dia membangun RS Unpri dan melanggar roilen (garis sempadan jalan) maka pihak Yayasan Unpri untuk menyelamatkan agar bangunannya tidak dibongkar, kembali mengambil tanah yang sudah diberikannya.

“Itulah, mana bisa suka-sukanya begitu, karena tanah miliknya itu sebelumnya sudah diserahkannya untuk akses jalan, sekarang karena bangunannya tidak mengikuti aturan dan takut dibongkar, mau diambilnya lagi tanahnya yang terkena jalan itu,” kata Anggiat.
Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri yang menerima pengaduan warga Jalan Belanga Medan mengatakan, terkait dengan tuntutan masyarakat akan ditindaklanjuti dan itu merupakan tugas dari Pemko Medan.

“Kita akan cek ke lapangan mengenai tuntutan warga dan kita cek UKL/UPL-nya. Kalau memang melanggar akan kita tindak tegas,” jelas Syaiful. (adl)