25 C
Medan
Saturday, December 27, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 13993

Peraturan Tidak Jelas Buat Rakyat Susah

085361311xxx

Pak Kadis Pendudukan, Pak wali kota atau Pak ketua pengadilan, usia berapa sajakah yang wajib buat penetapan dari pengadilan untuk penerbitan akta? Kenapa keterangannya berbeda-beda? Di Dinas Pendudukan bilang untuk usia 1 tahun ke atas wajib sidang, tapi ketua pengadilan bilang ada usia-usia tertentu yang wajib sidang. Nah yang benar yang mana? Jika peraturannya saja gak jelas untuk apa diterapkan Pak? Atau cuma sengaja buat rakyat susah? Lalu kenapa biayanya sangat mahal? Apa tak ada keringanan bagi warga tak mampu? Karena jangankan buat biaya akta Pak, buat beli beras saja sudah ngutang. Terus mohon dong perhatiannya Pak, kami rakyat mbok ya jangan terus-terusan dipersulit. Jika untuk buat penetapan dari pengadilan saja rakyat masih dibebankan biaya yang mahal, lalu lari ke mana itu semua dananya? Lantas ke mana dana pajak dari rakyat sampai tak bisa menutupi biaya tersebut? UU No 23 tahun 2006 buat rakyat susah urus akta.

Laporkan Sebelum Usia 1 Tahun

Terima kasih untuk pertanyaannya. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Indonesia. Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Namun pelaporan di atas usia satu tahun, harus dengan ketetapan pengadilan negeri.

Untuk itu kami himbau agar masyarakat segera melaporkan kelahiran sehingga terlepas dari biaya dan tidak menghabiskan waktu karena pengurusan di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tidak rumit dan tidak pernah rumit.

Darussalam Pohan
Kadis Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Tertibkan Parkir di Padang Bulan

087868419xxx

Tertibkan loket bis dan bengkel, batas mulai RSU Siti Hajar sampai Simpang Pos Padang Bulan. Segera tertibkan loket bis-bengkel sepeda motor. Jalan ini sempit dan kecil, tapi ada-ada saja bengkel dan loket bis seenaknya parkir. Bayangkan saja saat berangkat dan pulang kerja, loket bis seenak nya saja parkir menaikkan sewa di jalan aspal. Waduh, kalau aku ada senjata satu juta peluru akan kubrondong semua mobil dan sepeda motor yang parkir se-enaknya. Tiap sore pulang kerja macetnya minta ampun. Semoga cepat selasai terima kasih.

Segera Kami Evaluasi

Terima kasih informasinya, perlahan kami melakukan evaluasi terlebih dahulu dan menertibkan segera mungkin. Karena tanpa adanya evaluasi terlebih dahulu, belum bisa diambil kebijakan penertibannya.

Kami menyadari kondisi jalan yang relatif kecil, sedangkan pertumbuhan kendaraan terus meningkat mempengaruhi kepadatan yang berakibat terhadap kemacetan lalulintas. Untuk itu, kami segera mungkn melakukan evaluasi bila diperlukan, kami segera tertibkan.
Selanjutnya, kami mengimbau kepada para pengendara untuk sama-sama menjaga ketertiban lalulintas di jalan raya. Termasuk untuk penempatan parkir yang sesuai, apabila ada juru parkir yang membuat parkir berlapis sebaiknya jangan digubris dan laporkan kepada kami di Dinas Perhubungan Kota Medan bidang Perparkiran.

Khususnya untuk angkutan umum sebaiknya jangan berhenti di sembarang tempat, naikkanlah penumpang di tempat yang telah ditentukan. Karena dentgan sama-sama menjaga ketertiban lalulintas sama saja berbuat untuk kelancaran perekonomian kita semua.

M Pahmi Harahap
Kabid Perparkiran Kota Medan

Evaluasi Kinerja Kabid Perparkiran

Wali Kota Medan Rahudman Harahap agar mengevaluasi kinerja Kepala Bidang (Kabib)  Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Medan, terkait sistem perparkiran di Kota Medan. Dengan penataan parkir yang baik lah, ruas-ruas jalan akan teratur dan menghindari kemacetan di jalan raya. Di beberapa daerah seperti Jalan Setia Budi dan Jalan Jamin Ginting, penataan parkir di sana cukup amburadul bahkan sampai memakan badan jalan. Begitu pun PAD dari perpakiran tidak menunjukkan positif, bahkan memperlihatkan serapan anggaran yang rendah pada 2011.

Ilhamsyah
Ketua Komisi A DPRD Kota Medan

Minim Harta, Gatot Dimodali Pengusaha

Soal Kekayaan Bakal Calon Gubsu

JAKARTA-Gatot Pujo Nugroho tak perlu min der untuk maju sebagai cagub di pilgubsu 2013 mendatang. Pasalnya, meski jumlah hartanya kalah jauh dibanding sejumlah kandidat lain, Gatot tidak akan kesulitan menggalang dana.

Bahkan, tanpa melakukan penggalangan, Gatot akan banyak mendapat tawaran donatur dari kalangan pengusaha. Hal ini disampaikan Syarief Hidayat, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dia mengatakan, berdasarkan hasil penelitiannya, calon incumbent memang paling diminati para pengusaha untuk menggelontorkan dana bantuannya.

“Pengusaha selalu berpihak kepada calon incumbent karena incumbent selalu punya kans besar untuk menang,” ujar Syarief, yang konsen meneliti masalah relasi penguasa-pengusaha itu, kepada Sumut Pos di Jakarta, Selasa (31/1).

Pengusaha yang bakal memasok dana ke Gatot, bisa pengusaha yang baru mencoba ‘masuk’ ke politisi PKS itu, atau bisa pengusaha lama yang selama ini sudah menjalin relasi de ngan Gatot selama menjadi wagub dan menjadi Plt gubsu.

“Selama dia berkuasa, pasti sudah menjalin kerjasama dengan sejumlah pengusaha. Relasi sudah terbangun. Mereka yang akan memback up dana,” imbuhnya.

Meski demikian, lanjutnya, para pengusaha penyokong dana Gatot juga pasti siap menebar dana ke kandidat lain, yang dinilai juga punya kans untuk menang. “Diam-diam, mereka juga akan memberikan bantuan ke lawan-lawan incumbent. Kalau incumbent ternyata kalah, mereka nantinya tetap untung (dengan minta proyek-proyek, Red),” lanjut Syarief.

Bagaimana pola pemberian bantuan dana pengusaha ke para kandidat? Lagi-lagi, Syarief menyebut, berdasarkan penelitiannya, bantuan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, bantuan dana akan diberikan dalam jumlah yang tidak seberapa kepada para kandidat.  “Tahap pertama ini akan diberikann
di saat belum terlihat siapa kandidat yang kuat,” ulasnya.

Tahap kedua, begitu putaran pertama dimulai. Misalnya dari enam kandidat ada dua hingga tiga kandidat yang kuat, maka para pengusaha akan menebar uang kepada kandidat-kandidat yang kuat itu. “Di sini pengusaha sudah mulai jor-joran, meski belum begitu besar. Istilah saya, tahap lempar umpan,” sebutnya.

Jika ada putaran kedua, inilah tahap ketiga jor-joran uang. Karena tinggal dua pasangan yang bertarung di putaran kedua ini, maka pengusaha-pengusaha berani menggelontorkan dana ke pasangan peraih suara terbanyak di putaran pertama, karena punya kans besar menang lagi di putaran kedua. “Pengusaha mulai menguras dananya untuk diberikan ke kandidat terkuat. Tapi peraih suara kedua yang masuk putaran kedua juga akan digelontori dana, kayak main judi,” ujar Syarief.

Berdasarkan hasil penelitiannya, Syarief menjelaskan, memang ada dua pola keterlibatan pengusaha di setiap ajang Pemilukada. Pola pertama, dia menjadi pemain langsung, dalam artian ikut menjadi calon. Pengusaha yang menjadi cagub, kata Syarief, biasanya pengusaha besar, yang kiprahnya selama ini di level nasional. “Jarang pengusaha lokal karena modalnya pas-pasan,” imbuhnya.

Dengan memiliki modal besar dari kantong sendiri, calon dari pengusaha ini dengan gampang bisa membeli tiket perahu partai pengusung, sekaligus siap dana untuk proses kampanye. Saingan terberat Gatot adalah jika ada pengusaha besar yang ikut maju. “Karena yang bisa menyaingi incumbent hanya pengusaha,” jelas Syarief.

Modus kedua keterlibatan pengusaha di Pemilukada adalah menjadi donatur dana bagi para kandidat. Bentuk donasi bisa langsung berupa uang tunai atau tidak langsung berupa barang.

Misalnya, pengusaha membelikan semen, batu, pasir, dan sebagainya, untuk membangun sebuah ruas jalan. Selanjutnya, oleh kandidat, disebarkan kabar bahwa jalan itu dibangun dari kantongnya. “Pengusaha yang memberikan dana cash nantinya kalau kandidat itu sudah berkuasa, akan meminta proyek-poyek besar. Sedang pengusaha yang pernah membantu pembangunan jalan, ya nantinya minta proyek pembangunan jalan,” kata Syarief.
Seperti diberitakan sebelumnya, dari sejumlah kandidat Gubernur Sumut yang namanya sudah beredar, harta Rahmat Shah paling melimpah. Pundi-pundi harta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu totalnya mencapai Rp139,7 miliar, plus USD 950.783.

Data jumlah harta Rahmat itu diperoleh Sumut Pos dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang sudah diserahkan dan diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Data tersebut dilaporkan pada 13 November 2009.  Sementar Gatot, hanya punya harta Rp494,8 juta. Hanya saja, ini harta sebelum dia menjadi Wagub Sumut dan selanjutnya menjadi Plt Gubernur Sumut. Pasalnya, data ini laporan LHKPN yang diserahkan ke KPK 30 Januari 2008. Dia menempati urutan kedelapan.

Sementar dari Medan, setelah Sumut Pos memaparkan jumlah kekayaan bakal calon dalam Pilgubsu 2013 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut langsung tanggap. Bahkan, KPU Sumut meminta kepada semua calon yang akan maju pada Pilgubsu 2013, untuk menyerahkan laporan harta kekayaan yang dimiliki.

Penyerahan laporan harta kekayaan tersebut, diharapkan penyerahannya bersamaan dengan pencalonan calon tersebut ke KPU Sumut, Pendaftaran Calon Perseorangan tanggal 7-12 Oktober 2012 dan Pendaftaran Calon darin Partai Politik (Parpol) tanggal 10-16 November 2012.
“Ya, kita juga meminta laporan harta kekayaan para calon yang akan maju nantinya. Itu waktunya, bersamaan dengan pendaftaran calon tersebut ke KPU,” ungkap Komisioner KPU Sumut, Turunan Gulo kepada Sumut Pos, Selasa (31/1).

Dijelaskannya, ketetapan itu juga dilakukan pada putaran Pilgubsu 2008 lalu. “Seperti Pilgubsu sebelumnya, kita juga meminta para calon itu menyerahkan laporan harta kekayaannya,” tegasnya.

Ditambahkannya, bila nantinya ada calon yang tidak melengkapi laporan harta kekayaan tersebut, maka calon tersebut akan dinyatakan tidak lulus pemberkasan. Kendati demikian, untuk melengkapi laporan itu, KPU Sumut masih memberi tenggat waktu selama tujuh hari setelah proses verifikasi tahap pertama dilakukan.

“Itu menjadi salah satu syarat. Kalau tidak ada, maka akan dinyatakan tidak lulus berkas. Namun begini, ada proses verifikasi tahap pertama. Kemudian, bisa diketahui dari proses verifikasi itu apakah laporan calon itu kurang atau tidak. Kalau laporannya kurang, maka akan diberitahukan kepada calon atau partai tersebut. Jadi dihitung setelah pemberitahuan mengenai kurangnya berkas itu,” pungkasnya. (sam/ari)

Bob Segera Dipanggil Lagi

Dugaan Korupsi Dishub Medan Rp24 M

MEDAN-Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) makin mengintensifkan pengusutan dugaan korupsi retribusi parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Medan. Setelah melakukan uji dokumen retribusi parkir, Kejatisu segera memeriksa Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Medan, Syarif Armansyah Lubis alias Bob, dalam waktu dekat. Ini merupakan pemeriksaan kedua, setelah beberapa bulan lalu Bob juga diperiksa Kejatisu.

Informasi itu disampaikan Kasi Penyidikan Kejatisu, Jufri Nasution SH, kepada wartawan koran ini, Selasa (31/1). “Secepatnya kita akan panggil kembali pejabat Dishubn Medan. Kita saat ini sedang menyiapkan berkas-berkasnya, untuk mendalami dugaan penyimpangan retribusi parkir di Kota Medan,” ujarnya.

Dijelaskan Jufri, meski sudah ada perkembangan berarti, namun sejauh ini kasus yang diduga merugikan keuangan daerah sebesar Rp24 miliar itu masih di tingkat penyelidikan. Tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat, kasusnya segera ditingkatkan ke penyidikan. Jika kasusnya ditingkatkan ke penyidikan, biasanya akan dibarengi dengan pengumuman nama-nama tersangkanya.

“Kasusnya masih penyelidikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan akan meningkat menjadi penyidikan. Dalam waktu dekat ia (Syarif Armansyah Lubis, Red) akan kita panggil kembali. Saat ini kita tinggal menunggu laporan tim penyidik, kapan pemanggilan bisa dilakukan,” tambahnya.
Saat didesak kapan kepastian pemanggilan Bob dilakukan, Jufri tidak bersedia menyebutkannya. Dia hanya memberikan jawaban diplomatis. “Yang penting dalam waktu dekat. Kita saat ini masih mengumpulkan segala keperluan untuk meningkatkan status kasusnya. Kasus in masih terus bergulir, kita akan terus tindak lanjuti, memang status hukum yang dipanggil masih saksi,” tambahnya.

Ditambahkannya, selain pemanggilan petinggi Dishub Medan, Kejatisu juga akan memanggil kembali lagi para juru parkir (jukir), pengawas, hingga sejumlah staf yang mengetahui dugaan penyimpangan retribusi parkir. Pemanggilan itu diperlukan untuk melengkapi berkas pemeriksaan.
Sebagaimana berita sebelumnya, dalam pengusutan kasus ini Kejatisu telah memeriksa 19 pejabat Dishub Medan, termasuk Kadishub Medan Syarif Armansyah Lubis dan Kabid Parkir, Pahmi Harahap. Namun sebelumnya Kadishub Medan membantah dirinya telah diperiksa Kejatisu. Kasus yang mulai diusut Kejatisu sejak awal bulan ini telah menarik perhatian publik. Wali Kota Medan juga telah didesak sejumlah pihak untuk segera menonaktifkan Syarif Armansyah dari jabatannya untuk memusahkan pemeriksaan. (rud)

Mantan Kabiro Keuangan Diperiksa hingga Malam

Dugaan Korupsi Dana Bansos 2009 Rp214,7 M

MEDAN-Pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Pemprovsu tahun 2009 sebesar Rp214,7 miliar kembali diintensifkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). Kasus yang ditangani sejak 2010 itu, mulai menunjukkan titik terang. Kejatisu sendiri mengaku segera mengumumkan tersangka dalam kasus tersebut.

Pantauan wartawan koran ini, tadi malam, mantan Kepala Biro (Kabiro) Keuangan Pemprovsu, M Syafii masih menjalani pemeriksaan intensif di ruangan Pidsus Kejatisu. Dia diperiksa sejak pagi kemarin. Syafii sendiri sebelumnya telah beberapa kali diperiksa Kejatisu dalam kasus tersebut. “Mantan Kepala Biro Keuangan Pempropsu, M Syafii, memang masih kita periksa hingga malam ini (tadi malam, Red). Pemeriksaanya hanya lanjutan, seputar dugaan korupsi dana Bansos,” tegas Kasi Penyidikan Pidsus Kejatisu Jufri Nasution SH, kepada wartawan, tadi malam.

Sekadar mengingatkan, kasus ini awalnya diusut oleh Kejatisu dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga berkaitan dengan dugaan korupsi Gubsu Non Aktif, Syamsul Arifin. Di tengah jalan, pengusutan kasus tersebut diserahkan KPK kepada Kejatisu. KPK sendiri sebelumnya telah melakukan penyitaan terhadap ratusan proposal bodong dari Biro Pembinaan Sosial (Binsos) dan menyita dua CPU komputer di Biro Keuangan Pemprovsu. KPK juga pernah meminjam ruangan di gedung BPK Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol, untuk memeriksa M Syafii dan Kepala Biro Binsos, Hasbullah Lubis. Kedua pejabat tersebut saat ini telah dicopot dan menjadi staf biasa di Kantor Gubsu.

Kembali ke Jufri, kepada wartawan dia mengatakan, sampai tadi malam kasusnya dalam tingkat penyelidikan dan M Syafii masih berstatus sebagai saksi. Namun dia memastikan dalam waktu dekat kasusnya akan meningkat menjadi penyidikan dibarengi dengan pengumuman tersangka.

“Statusnya (M Syafii, Red) belum ditetapkan sebagai tersangka. Ia hanya sebatas saksi, namun doakan saja kasus ini akan cepat selesai, mengingat status penyelidikan akan naik menjadi penyidikan dalam waktu dekat ini. Kemarin kita juga telah memeriksa Kepala Biro Keuangan yang baru,” tegas Jufri. Sedangkan mantan Kepala Biro Binsos, Hasbullah Lubis, akan dipanggil dalam pemeriksaan selanjutnya.

Sebagaimana telah diberitakan, Kejatisu dan KPK sebelumnya telah menyita ratusan proposal bodong/fiktif. Proposal tersebut sebenarnya benar-benar diajukan oleh masyarakat untuk pembangunan masjid, gereja, sekolah dan madrasah. Namun masyarakat yang mengajukan proposal tersebut tidak pernah menerima dana bantuan sosial tersebut. Padahal, proposal itu telah diproses oleh Biro Binsos dan dicairkan oleh Biro Keuangan. Modus lainnya, proposal yang telah dicairkan tahun sebelumnya, kembali dicairkan pada tahun berikutnya. Ada juga masyarakat yang menerima pencairan proposal, tapi setelah dipotong 50-60 persen. (rud)

Salah Siapa?

Oleh : Herdiansyah
Wakil Pemimpin Redaksi Sumut Pos

Sejumlah jalan di pinggiran kota yang Desember lalu diaspal mulus, terlihat mulai retak bagian pinggirnya. Retakan menyebar di beberapa titik. Bila tak dilapis ulang, dalam setahun jalan kelas tiga itu dipastikan bakal berlubang lagi. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa ruas jalan lainnya, terutama di kawasan pinggiran kota.

Retaknya jalan-jalan beraspal mulus itu, mungkin karena kurangnya pengawasan. Sehingga truk-truk bertonase lebih, bebas lalu lalang. Sejatinya truk-truk harus memiliki izin melintas dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, sehingga tak seenak perutnya melintasi jalanan di kota ini. Apalagi sampai mengacak-acak jalan kelas tiga.

Tapi petugas Dishub pun tak bisa disalahkan. Sopir truk tentu tahu jumlah personel Dishub yang terbatas, sehingga tahu pengawasan tak terlalu ketat dan bisa melintas pada jam-jam tertentu. Kalau pun tertangkap juga, mungkin masih bisa damai di tempat. Apalagi para sopir mafhum benar, kalau petugas Dishub kita sangat ‘pemaaf’.

Okelah. Jangan buru-buru menyalahkan petugas Dishub yang lelah mengamankan jalanan di kota ini. Mungkin rusaknya jalan-jalan di kawasan pinggiran bukan salah mereka. Mungkin saja rusaknya jalan-jalan itu akibat kualitas pengaspalan yang buruk. Sangat tipis, sehingga hanya dilalui angkot pun, lapisan aspalnya sudah retak.

Kalau memang buruknya kualitas pengaspalan sebagai penyebab, pemborong tak langsung bisa disalahkan. Lho kok? Lantas siapa yang harus disalahkan? Sulit menyebut siapa yang patut disalahkan. Sejak awal pemborong memang tahu kualitas pengaspalan bakal tak maksimal. Tapi menimpakan semua kesalahan kepada pemborong juga sangat tidak bijak.

Pemborong atau kontraktor hanya pengusaha yang ingin survive dan profit tentunya. Untuk mendapatkan proyek dengan pagu tertentu, mereka harus mengeluarkan dana pendahuluan sebesar tertentu pula. Setelah proyek didapat, dana ‘pengamanan’ pun harus mereka gelontorkan lagi. Bila tidak, meski telah mengeluarkan dana pendahuluan, tak ada jaminan proyek bakal ada di tangan.

Okelah, tender, pemilihan langsung atau penunjukan langsung telah dimenangkan. Sembari proyek berjalan, dana susulan harus kembali dikeluarkan untuk ‘pemilik’ proyek, panitia kegiatan dan jangan lupa pajak. Oknum LSM hingga oknum pemuda setempat (PS), juga harus diamankan agar pengerjaan proyek berjalan lancar.

Darimana dana pengeluaran itu ditutupi oleh pemborong? Ya, dari nilai proyek ia dapatkan, tentunya setelah perhitungan keuntungan atau profit dilakukan. Dari setiap proyek, rata-rata hampir 30 persen menguap untuk menutupi dana-dana siluman itu. Ini masih perhitungan minimal, karena untuk beberapa kasus banyak yang terpotong hingga 40 persen.

Dengan anggaran yang tinggal 60-70 persen, kualitas pengaspalan pasti jauh dari yang diharapkan. Dalam setahun pun sudah rusak kembali dan harus diaspal lagi. Bagi warga ini musibah, tapi bagi pemborong lain ceritanya. “Kalau bisa tiap tahun jalan yang diaspal rusak lagi, jadi banyak proyek lagi,” ujar seorang kawan pemborong. (*)

PDI P Rakerda, Golkar Rapat Pleno

Pada 2 Februari mendatang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Padangsidimpuan. Dikabarkan, agenda tersebut dalam rangka mempersiapkan proses penjaringan calon-calon yang akan diusung pada Pilgubsu 2013 mendatang.
Isu yang berkembang, agenda tersebut akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Terkait hal itu, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI P Sumut, HM Affan SS langsung membantah.

“Gak ah. Karena agenda Ibu (Megawati) tidak ada ke Sumatera. Memang ada Rakerda tanggal 2-4 Februari mendatang di Sidimpuan. Rakerda saja yang turun Pak Mindo Sianipar. Kalau benar Ibu Mega akan datang, masak saya tidak tahu informasinya,” ungkap pria yang juga duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut ini.

Terkait penjaringan calon Gubsu, apakah akan menjadi satu pembahasan di Rakerda tersebut? “Kalau untuk menentukan siapa nantinya yang akan dicalonkan, tidak bisa begitu saja. Kami selalu berdasarkan keputusan kolektif dan kolegial. Jadi saat ini belum ada siapa yang akan dicalonkan,” jawabnya.

Di sisi lain, informasi yang juga berkembang, Ketua Umum Ketum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Abu Rizal ‘Ical’ Bakrie juga dikabarkan akan datang ke Medan. Ical, datang ke Medan dalam rangka memberikan ceramah di Universitas Sumatera Utara (USU) sekaligus memimpin rapat DPD Partai Golkar Sumut, untuk penjaringan calon Gubsu sekitar pertengahan Februari mendatang. Sayangnya, hal ini akan tertunda. Pasalnya, orangtua Ical tengah sakit keras. “Oia, orangtua Ketua Umum memang tengah sakit keras. Ya, bisa saja ditunda,” jawab fungsionaris Partai Golkar Sumut yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut, Chaidir Ritonga.

SedangkanWakil Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Sabarsyam Surya Sitepu menyatakan, DPD Partai Golkar Sumut, baru akan menggelar rapat pleno pada 4 Februari mendatang. “4 Februari nanti baru akan pleno. Belum tahu apakah membahas itu atau tidak,” ungkapnya. (ari)

Usulan CPNS Terakhir Juni

JAKARTA-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) memberi dead line kepada pemerintah daerah agar melaporkan usulan kebutuhan CPNS baru hingga Juni 2011 mendatang.

“Kita optimis. Asalkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti bisa mengejar target usulan ini,” kata Wakil Men Pan R&B, Eko Prasodjo, kemarin.
Guru besar Universitas Indonesia (UI) itu menjelaskan beragamnya jenis kelengkapan dokumen yang harus dilaporkan ke Kemen PAN dan RB semata-mata untuk memetakan kebutuhan riil PNS yang sebenarnya. Ketentuan ini juga diberlakukan karena pemerintah sedang menggulirkan moratorium pengangkatan CPNS. Eko mengingatkan, bagi daerah yang tidak membutuhkan CPNS baru, jangan coba-coba untuk melayangkan usulan pengadaan CPNS lagi.

Laporan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan proyeksi PNS selama lima tahun, yang menjadi salah satu persyaratan usulan CPNS baru, bisa menjadi indikator jika instansi daerah atau pusat memang benar-benar membutuhkan CPNS baru atau tidak.

Diterangkannya, setelah deadline penyetoran usulan kebutuhan CPNS baru ini ditutup, tahap selanjutnya adalah verifikasi. Tahap ini diperkirakan membutuhkan waktu dua hingga tiga bulan. Jika proses ini berjalan lancar, maka seleksi CPNS baru tahun ini digelar sekitar pertengahan semester II. “Kita belum bisa menetapkan kapan pasti agenda seleksi ini,” jelas Eko.

Dia berharap, saat ini seluruh instansi daerah fokus untuk melengkapi beberapa dokumen sebagai persyaratan dikabulkannya permohonan jatah CPNS baru. Dari data usulan permohonan CPNS baru di tingkat pusat per 20 Januari menunjukkan, seluruh instansi sudah mengajukan permohonan. Total ada 48 instansi. Tetapi, semua usulan masih itu belum ada yang komplit.

Rata-rata, instansi di pusat baru melaporkan form perhitungan kebutuhan PNS dan usulan formasi yang mendesak. Sebaliknya, seluruh instansi tadi rata-rata belum melayangkan laporan redistribusi pegawai dan laporan proyeksi kebutuhan PNS selama lima tahun.Sementara itu untuk level pemerintah daerah, baik itu pemprov, pemkab, dan pemkot, seluruhnya juga sudah mengusulkan kebutuhan CPNS baru. Total ada 468 instansi.
Sayangnya, seluruh instansi di daerah ini hanya mengirimkan laporan form perhitungan kebutuhan PNS saja. Untuk laporan lainnya, masih banyak yang bolong-bolong. Khususnya untuk laporan redistribusi pegawai, seluruh instansi di daerah belum melayangkan laporannya.

Pihak Kemen PAN dan RB masih belum melakukan analisis mendalam kenapa sampai banyak instansi yang belum melaporkan laporan redistribusi pegawai. Padahal, salah satu syarat bagi instansi yang mendapatkan jatah CPNS baru adalah redistribusi postur sebaran aparatur sipil (PNS) yang gendut di daerah tertentu, seperti di Pulau Jawa.

Men-PAN dan RB, Azwar Abubakar, saat pembukaan analisis jabatan (Anjab) dan beban kerja (ABK) di Aceh, Senin (30/1) mengatakan, pimpinan daerah harus memimpin langsung penyusunan laporan Anjab dan ABK. “Sebelum selesai menghitung jumlah kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan, instansi pemerintah tidak akan diberikan tambahan formasi PNS,” ujarnya seperti dilansir Humas Kemen PAN dan RB.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, menyambut baik adanya kepastian penambahan formasi tenaga pendidik atau guru tahun ini. Di sela rapat kerja dengan Komisi X DPR, kemarin, Nuh mengatakan tetap akan memperioritaskan pengangkatan tenaga honorer kategori I dulu. Meskipun dalam praktiknya nanti, rekturmen CPNS baru ini berbeda dengan pengangkatan langsung tenaga honorer kategori I.
Berita sebelumnya, seleksi CPNS tahun ini hanya untuk formasi tenaga pendidik, tenaga medis dan formasi lain yang mendesak, misalnya sipir lembaga pemasyarakatan. (wan/ken/jpnn)

Pameran Tiga Hari Kantongi Rp100 Juta

Manfaatkan Fengsui untuk Unsur Pembuatan Logo

Fengsui identik dengan peruntungan sebuah bentuk dan letak bangunan beserta isinya. Bagaimana kalau menggunakan fengsui untuk pembuatan logo perusahaan atau produk? Itulah peluang emas yang ditangkap oleh Jessica Diana Kartika dan Rudyiat Wijaya.

THOMAS KUKUH-AGUNG PUTU, Jakarta

“HANYA tiga hari pameran, kami sudah dapat Rp 100 juta,” kata Jessica dengan semingrah. Ya, perempuan 24 tahun yang dalam tiga hari berpakaian cheongsam (pakaian merah adat Tionghoa) itu merupakan salah seorang peserta pameran dan kompetisi wirausaha mandiri di Jakarta Convention Center (JCC).

Saat ditemui Minggu (22/1) lalu, Jessica sibuk menerima tamu dan melakukan presentasi. Dia memperkenalkan perusahaan yang baru didirikannya pada 2010 tersebut kepada para pengunjung. Jessica begitu lincah dan meyakinkan saat menerangkan manfaat pembuatan logo yang didasarkan pada hitungan fengsui.

Jessica mengungkapkan, perusahaannya menyediakan jasa membuat suatu logo perusahaan atau produk agar sesuai dengan karakteristik pemilik dan selaras dengan alam. “Definisi fengsui sendiri adalah pengetahuan yang bertujuan untuk mengharmonisasi manusia agar seimbang dengan alam,” ujarnya.

Dalam membuat logo, Jessica dan tim selalu melibatkan klien. Dia menghitung karakter pemilik, menghitung nilai baik nama perusahaan, karakteristik perusahaan, dan usahanya.

Selain memakai unsur fengsui, Jessica menggunakan kaidah-kaidah desain logo. Nah, begitu jadi, logo tersebut akan membawa perusahaan atau produk yang bersangkutan memperoleh keberuntungan dan bisa lebih baik karena selaras dan seimbang dengan alam.

Jessica tahu benar tentang kaidah desain logo karena jebolan Fakultas Desain Komunikasi Visual Universitas Kristen (UK) Petra, Surabaya. Dia benar-benar memanfaatkan ilmu yang didapatkan selama kuliah itu untuk pekerjaannya saat ini. “Saya dari SMA memang bercita-cita sebagai desainer logo yang memasukkan unsur fengsui,” kata perempuan kelahiran Semarang tersebut.

Menurut Jessica, jasa pembuatan logo berdasar fengsui merupakan hal yang baru di Indonesia. Tidak banyak perusahaan jasa pembuat logo yang berfokus pada unsur fengsui. Selama ini yang menjadi perhatian utama dalam pembuatan logo hanya unsur kreatif dan pakem-pakem desain.
Jessica menilai bisnis yang digelutinya sekarang sebagai peluang besar. Sejak SMA dia menggeluti hal-hal yang berbau desain dan memperdalam ilmu tentang fengsui. Kenapa fengsui? Jessica tertawa. Dia mengaku bahwa ayahnya adalah ahli fengsui bangunan. Namanya Mas Dian.

Sang ayah sudah lama menggeluti dunia fengsui dan hidup dari jasa penghitungan fengsui khusus bangunan. Nah, karena hampir setiap hari melihat sang ayah begelut dengan fengsui, Jessica pun akhirnya tertarik. “Tapi, saya lebih banyak belajar sendiri dari literatur-literatur fengsui yang sudah ada,” tutur dia.

Saat masuk kuliah pada 2005, Jessica sama sekali tidak mendapatkan ilmu fengsui. Dalam ilmu desain logo di jalur formal, perpaduan pembuatan logo dan fengsui memang tidak diajarkan sama sekali. Dia pun mempelajari fengsui secara otodidak. Dia juga kerap berkonsultasi dengan ayahnya yang berada di Jakarta.

Meski masih dalam tahap belajar, Jessica termasuk orang yang berani dan percaya diri. Buktinya, baru menempuh semester lima, dia menerima klien yang membutuhkan pembuatan logo. “Saya mendapat tawaran dari link-nya teman. Saya terima saja,” ungkapnya.

Klien pertama Jessica adalah sebuah perusahaan general contractor. Jessica girang karena klien puas dengan kinerjanya. “Saya senang banget. Padahal, saat itu modal saya cuma komputer seharga Rp8,9 juta yang dibelikan papa,” ucapnya, lantas tertawa.
Setelah itu, order terus mengalir. Namun, Jessica tidak begitu saja tergiur. Dia sadar bahwa kebanyakan order justru akan membuat kuliahnya berantakan. Dia akhirnya memutuskan kembali berfokus pada kuliah.

Jessica lulus kuliah pada 2009. Dia membuka perusahaan jasa pembuatan logo bersama teman kampusnya yang juga concern mempelajari fengsui bernama Rudyiat Wijaya. Nama perusahaan itu cukup simpel. Yakni, Fengsui untuk Logo.

Untuk kantor, Jessica dan Rudyiat menyewa sebuah rumah kontrakan kecil di kawasan Siwalankerto yang tak jauh dari kampus UK Petra. “Saya terinspirasi Google dan Microsoft yang memulai usaha dari garasi, tapi sekarang sudah mendunia,” imbuhnya, lantas tertawa.

Rudyiat menambahkan, tidak mudah membangun perusahaan baru. Apalagi, ilmu yang digunakannya termasuk baru di masyarakat. Alhasil, mereka harus jatuh bangun untuk menjemput bola guna meraih kepercayaan dari para pemilik perusahaan agar mau memakai jasanya.”Kami dulu sering pergi ke Gresik sendiri hujan-hujan naik motor untuk memprospek klien. Itu semua sudah kami lewati,” kenangnya.

Menurut Rudiyat, kesulitan pada saat awal adalah membangun kepercayaan klien bahwa unsur fengsui juga bisa bermanfaat untuk pembuatan logo. Pelan-pelan kerja keras mereka membuahkan hasil. Tak sampai dua tahun berjalan, Jessica dan Rudyiat sudah terus dibanjiri order. Bahkan, kini mereka sudah memiliki cabang di Semarang dan Jakarta dengan klien sekitar seratus perusahaan.

Soal omzet, dalam sebulan, mereka mendapatkan Rp100 juta. Harga pembuatan logo berdasar fengsui cukup beragam. Ada beberapa paket yang investasinya mulai harga Rp12 sampai Rp48 juta.

Meski fengsui identik dengan budaya warga Tionghoa, Jessica mengaku bahwa klien tidak hanya dari pengusaha keturunan tertentu. “Ada orang Jawa, Batak, dan Ambon. Orang-orang Muslim juga banyak,” ungkap Jessica.

Dia menegaskan bahwa fengsui bukanlah sesuatu yang mistis dan klenik. Menurut dia, fengsui itu adalah ilmu pengetahuan yang intinya adalah pengharmonisan dengan alam. (*)

Manohara Makin Doyan Dugem

Sosialita ini terbukti doyan dugem. Bukti nya, foto-foto versi barunya sedang dugem dan berpakaian seksi kembali beredar luas di internet.
Dalam foto tersebut, model yang kemudian banting stir menjadi pesinetron ini mengenakan gaun berwarna hitam. Nampak sedikit terlihat bagian payudaranya yang menyembul.

Terlihat pula Manohara sedang berjoget, nge-fly mengikuti alunan musik. Ia mengangkat kedua tangannya sambil menari. Rambutnya yang diikat kemudian tampak digerai.

Sesekali ia berpose menggoda.

Ketika dikonfirmasi, ibunda Manohara, Daisy Fajarina mengaku belum melihat foto-foto tersebut. “Nggak tahu ya, belum lihat fotonya. Jadi belum bisa kasih komentar. Saya belum mengerti fotonya seperti apa,” kata Daisy kepada wartawan, baru-baru ini.

Saat disinggung, apakah Manohara sering clubbing, Daisy membantahnya. “Nggak selalu. Kalau keseringan memang nggak boleh,” ucapnya.
Sebelumnya, foto seksi lain Manohara dan Daisy juga sempat tersebar di internet.     Ibu dan anak itu kompak berpose sambil diapit dua lelaki. Pakaian Mano dan Daisy terlihat sangat seksi. Mano memakai jumpsuit berwarna emas. Daisy tak kalah seksi memakai dress warna emas yang juga berbelahan dada rendah.

Daisy yang biasanya tampil sopan memakai baju tertutup dan tak jarang mengenakan penutup kepala, tampil mengejutkan di foto itu. Dress berbelahan dada rendah yang dikenakan membuat payudaranya terekspos jelas.

Tapi Manohara tak marah atas tersebarnya koleksi foto pribadinya itu. “Nggak marah, tapi lebih ke ‘Yah, ada lagi, ada lagi’. Tapi itu normal. Namanya di dunia entertainment. Pasti akan berlalu,” jawab Manohara.

Bekas istri Pangeran Kelantan Teuku Fachry itu pun tidak perlu merasa hati-hati. Terlebih sebagai artis yang juga manusia pasti ada lengahnya. (ins/rm/jpnn)

1...13,99213,99313,994...15,738Page 13,993 of 15,738

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor