MEDAN- Mulai 1 Januari 2012, Rumah Sakit Tembakau Deli (RSTD) resmi ditutup. Hal ini sesuai keputusan Menteri BUMN yang dikeluarkan November lalu. Para pegawai dan karyawan menduga, rumah sakit ditutup untuk melunasi utang-piutang dana IDP (Iuran Dana Pegawai) sekitar Rp789.026.420.945.

Tidak hanya itu, di kalangan pegawai dan karyawan timbul pertanyaan, kemana dan dimana dana tersebut? Padahal, dana tersebut diambil dan dipotong dari gaji mereka setiap bulan selama masa kerja.

“RSTD memang tidak bisa dipungkiri akan resmi tutup awal Januari 2012 nanti dan kita para pegawai bisa menerima keputusan itu. Masalahnya, ada apa dengan penutupan ini?” kata seorang pegawai wanita, yang enggan namanya disebutkan, saat ditemui di RSTD, Kamis (29/12).

Yang menjadi tanda tanya lagi, ditegaskan wanita tersebut, kalau memang PTPN II tidak mempunyai uang, lalu kemana uang-uang tersebut. “Kemana dananya itu? Masalahnya, dana sebesar itu dipotong dari gaji kami sejak 2003 silam sampai November 2011. Jumlahnya besar itu, kemana semua uang yang ada di PTPN II ini selama ini. Kalau memang tidak ada uang, kenapa harus RSTD ini yang ditutup. Kalau memang ditutup, kami bisa terima. Bagaimana jika sebaliknya, rumah sakit ditutup untuk dijual,” paparnya.

Hal senada dikatakan pegawai lainnya. “Sewaktu ada pertemuan dengan Komisi E DPRD Sumut, pihak PTPN II hanya diwakilkan oleh pegawai saja. Padahal ini menyangkut nasib ribuan karyawan dan pegawai di RSTD ini. Dana itu bukan jumlah yang kecil, Bang,” ujar pria dengan baju putih garis-garis biru itu.

Menurutnya, PTPN II pasti mampu mengelola keuangan tapi ke mana semua uang tersebut raib. “Jumlahnya lumayan besar. Lalu kemana uang tersebut raibnya kalau bukan ditangan para pimpinan yang terhormat tersebut,” ucapnya.”Jangan main-main dengan uang orang susah dan bawahan seperti kami ini,” timpal pegawai lainnya.

Soal penutupan RSTD semakin jelas ketika Sumut Pos mencoba menyambangi  pimpinan rumah sakit, Dr Lili Syarief Hidayahsyah. Seorang pegawai menyambut dan mengatakan sang pimpinan sedang tak ditempat. Namun, dari amatan Sumut Pos, ada yang berbeda dari ruangan tersebut, meja pegawai yang tersedia tinggal satu. “Bapak sedang keluar. Meja-mejanya sedang diberes-beresi karena Januari 2012 nanti kan rumah sakit tutup,” terang pegawai tersebut.
Kadis Keuangan, Umum, dan SDM RS Tembakau Deli, Johni Sembiring SH saat ditanyai mengenai hal ini, mengaku, tidak tahu menahu. “Saya tidak saya masalah itu. Siapa yang bilang begitu, untuk lebih pastinya tanyakan ke Kantor Direksi PTPN II di Tanjung Morawa saja. Saya tidak bisa memberikan jawaban terkait hal itu,” ungkapnya.

Soal penutupan rumah sakit ini memang menjadi polemik yang menarik. Beberapa pegawai seolah berlomba mengeluarkan unek-uneknya. “Mau dibilang apa lagi kalau memang sudah begitu keputusan dari Bapak Menteri BUMN, maka akan kami terima. Masalahnya, akan dikemanakan nasib kami. Karena jika ini ditutup, kami akan mulai dari nol lagi dan lokasi tempat kami bekerja itu akan semakin jauh. Pertanyaannya, apakah para petinggi negara ini mengerti akan nasib orang bawahan seperti kami ini,” ujar wanita berjilbab coklat di Lantai I RSTD yang enggan namanya disebutkan.

Diterangkannya, ada apa semua ini dimana rumah sakit ini sendiri berdiri sekitar 116 tahun lalu dan menerima beberapa penghargaan. “Jika memang PTPN II kekurangan dana, kenapa harus rumah sakit yang ditutup? Mungkin akan bernasib asset-aset PTPN II lainnya akan dijual,” tuturnya.

Permohonan perhatian dari mereka kembali diutarakan dengan harapan bisa menjadi perhatian Menteri BUMN, Dahlan Iskan. “Mohon kepada Bapak Menteri BUMN Dahlan Iskan, untuk turun dan memperhatikan ini. Kalaulah ada orang yang bisa mempertemukan saya dengan Bapak Menteri BUMN Dahlan Iskan, akan saya ceritakan semua ini,” paparnya.

Seorang perawat, RNS (26), yang baru setahun bekerja juga menyayangkan kenyataan ini. “Saya heran, kenapa rumah sakit ini tutup padahal rumah sakit ini beroperasi penuh,” ujarnya.

Terkait beragam keluhan di atas, anggota Komisi E DPRD Sumut Zulkifli Husein, tampaknya tak ambil pusing. Baginya, jika memang RSTD mau ditutup dan dijual, itu adalah hak PTPN II. “Silakan saja. Karena itu adalah milik PTPN II,” katanya.

Namun politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengingatkan agar uang penjualan dari RSTD itu harus benar-benar disampaikan kepada para karyawan dan para pensiunan RSTD yang telah mengabdi selama puluhan tahun. (jon/ari)

PLN Tunda Pemutusan Arus

MEDAN-Dengan alasan keamanan dan berjanji akan membayar lunas tunggakan rekening listrik, PLN menunda pemutusan arus listrik terhadap Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IA Tanjunggusta Medan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala PLN Unit Medan Helvetia Zainuddin. “Putusan itu (di Rutan dan Lapas) kita tunda dulu. Kita menunggu instruksi dari pimpinan, karena juga pihak terkait berjanji akan melunasi tunggakan rekening listrik yang dua bulan itu. Selain itu kita juga mempertimbangkan keamanan,” ujar Zainuddinn
Apakah ada kendala yang membuat PLN menunda langkah? “Kita tidak mempunyai kendala.Tinggal menunggu perintah dari pimpinan,” tambahnya.

Zainuddin juga mengatakan, bahwa pihaknya sudah melayangkan surat peringatan langsung pada Lapas dan Rutan, sebelum melakukan pemutusan arus listrik. “Surat peringatan sudah kita layangkan. Bahkan surat itu sudah diketahui mereka. Sejauh ini, mereka belum ada memberitahukan pada kita soal kapan pembayaran,” tegasnya.
“Tindakan pemutusan kita lakukan agar tidak ada kesan tebang pilih,” ujarnya.

Hal yang sama dikatakan Manajer PT PLN (Persero) Cabang Medan Wahyu Bintoro. Kata Wahyu, ditundanya pemutusan listrik di Lapas Tanjung Gusta dan Rutan bukan karena pihak PLN pengecut, tapi lebih pada memberi toleransi. “Kami berikan toleransi hingga Januari. Jika waktu toleransi yang diberikan habis, kami langsung melakukan pemutusan listrik di dua lokasi itu, bahkan langsung dibongkar rampung. Kalau sudah dibongkar rampung dan sudah dilunasi tunggakan, Lapas dan Rutan Tanjung Gusta harus mendaftar sebagai pelanggan baru lagi,” tegas Wahyu.

Meski rencana Wahyu hendak memutuskan aliran di kedua tempat itu terbilang nekat, tapi Wahyu menganggap langkah yang dia tempuh bukan sebagai gertak sambal, apalagi gagahan. “Saya bukan mau gagah-gagahan, apalagi bermaksud cari muka dengan PLN Pusat. Sebab, saya targetkan agar tunggakkan listrik yang terjadi di wilayah kerja saya jumlahnya sedikit, walau tak bisa diangka nol,” tegas Wahyu.

Menariknya, PLN Pusat juga mendukung sikap PLN Medan. “Pak Wahyu Bintoro itu sudah cukup berani. Jadi tak perlu ada back up dari pusat. Sudah benar kok langkah Pak Wahyu itu,” ujar Bambang Dwiyanto, Manajer Senior Komunikasi Korporat PLN Pusat, kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin.

Lalu, bagaimana dengan keselamatan Wahyu Bintoro dan pegawai PLN lainnya? Setidaknya, ada ancaman yang diterima pihak PLN Medan. “Ancaman-ancaman seperti itu merupakan suatu dinamika bertugas. Saya percaya Pak Wahyu sudah punya strategi menghadapinya, sudah ada SOP-nya,” kata Bambang.

Dijelaskan Bambang, sebenarnya pemutusan aliran listrik merupakan tindakan wajar jika ada penunggakan. “Kalau nunggak, ya diputus, selain ada sanksi berupa denda keterlambatan,” ujarnya.

Dia membandingkan dengan pelanggan jaringan telepon, yang juga pasti akan diputus jika menunggak pembayaran. “Langganan koran saja juga diputus jika tidak membayar,” selorohnya.

Dikatakan Bambang, keberanian Wahyu tidak akan menjadi bagian dari penilaian kinerjanya. Yang dijadikan indikator penilaian terhadap kinerja pimpinan PLN di daerah, terangnya, antara lain adalah ada tidaknya tunggakan pembayaran oleh konsumen. “Kalau tunggakan besar, berarti kinerjanya kurang. Kalau tunggakan nol, berarti kinerjanya bagus,” kata Jubir PLN Pusat itu.

Seperti dijelaskan Wahyu Bintoro, tunggakan di Rutan dan Lapas Tanjung Gusta Rp224,2 juta. Rinciannya, di LP Klas I Tanjung Gusta sebesar Rp101,2 juta untuk tunggakan listrik selama dua bulan. Sedangkan di Rutan sebesar Rp123 juta. (rud/ila/sam)

Dituding tak Bayar Utang pada Anak Amiruddin

MEDAN-Kisruh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Medan, Syarif Armansyah Lubis alias Bob dengan Ketua DPRD Medan Amiruddin terus meruncing. Informasi terbaru, Bob bahkan dituding punya utang uang sebesar Rp70 juta dengan MI (32) dan utang barang terkait mobil Mercy yang dimiliki Bob.

“Banyak sekali utang Kadishub dengan si MI, itu terbukti dengan mobil Mercy yang digunakan si Bob tidak memiliki BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Red),” kata sumber di jajaran Pemko Medan yang meminta namanya tidak disebutkan.

Sumber ini kembali menekankan bukti utang itu tak lain adalah BPKB mobil tadi. “Bila sudah selesai pembayar utang tersebut, BPKB baru dikembalikan,” jelas sumber itu.

Selain itu, dikatakan sumber itu masih memiliki utang berupa uang pada MI nominalnya sekitar Rp70 juta. “Saya tidak tahu uang itu dari mana, yang jelas si Bob berutang kepada MI,” ucapnya.

Terkait hal itu, Bob tak gentar dan kembali menantang pihak Amiruddin untuk memberi bukti. “Kalau ada dibilang gitu, tunjukkan kuitansinya. Jangan asal cakap,” katanya.

Bagaimana dengan mengenai mobil Mercy miliknya, yang dikatakan juga merupakan utang Bob terhadap MI, sehingga sampai saat ini BPKB mobil tersebut masih ditahan MI? “Itu tak ada hubungannya sama saya. Itu sama Lulu, kawan orang itu,” jawabnya.

Namun anehnya, meskipun selalu bersikeras ketika dikonfirmasi mengenai kekisruhannya dengan pihak Ketua DPRD Medan Amiruddin tersebut, terkesan Syarif Bob melemah. “Udahlah, nggak usah lagi dibuat beritanya. Dia (Amiruddin, Red) mungkin waktu itu salah menyampaikan saja soal utang-utang itu. Nanti jadi panjang lagi,” keluhnya.

Sebelumnya, pihak Polsek Sunggal kembali menegaskan kalau kasus pelemparan rumah Bob adalah benar. Petugas juru periksa sudah melakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi termasuk pelaku diketahui berinsial MI (32).
“Sudah kita periksa tiga orang termasuk pelaku,” ucap Kapolsekta Medan Sunggal AKP Budi Hendrawan, Rabu (28/12) siang.

Budi menceritakan, MI melakukan tindakkan tidak menyenangkan terhadap rumah tinggal Syarif Armansyah Lubis di Komplek Tasbih Medan dengan cara memukul pagar tembok. Namun, tembok tersebut kokoh sehingga tidak rusak. Tindakan tersebut dipergoki satpam komplek tersebut. “Dia dibawa petugas keamanan komplek Tasbi ke Polsek kita (Polsekta Medan Sunggal),” beber Budi.

Lalu, kenapa MI tidak ditahan? Budi menjawab, hal itu hanya tindakan kriminal ringan. “(Ancamannya, Red) cuma enam bulan kurungan penjara, ini tindakan kriminal ringan,” ujar Budi Sembari mengatakan kasus ini sudah sebulan ini terjadi.

Meski begitu, Budi mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi. “Kita akan memanggil satu saksi lagi untuk kasus ini,” pungkasnya. (ari/adl/gus)