Home Blog Page 14104

Tertibkan Bus di Jalan Bromo

085361400xxx
Kepada Yth Kepala Perhubungan Kota Medan, tolong tertibkan bus antar provinsi jurusan Padang yang masuk Jalan Bromo dari jam 08.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Jalan jadi macat dan rusak. Saya meminta agar stop saja izin trayeknya, kalau tidak tutup saja terminal Amplas.

Kami Teruskan
Terima kasih informasinya, kami akan teruskan laporan ini ke Dinas Perhubungan Kota Medan. Kami beritahukan, sesuai dengan SK Wali Kota Medan ada diatur tentang bus antar kota antar provinsi dilarang masuk ke Kota Medan sesuai dengan pengaturan batasannya. Bila diketahui ada masuk ke wilayah Jalan Bromo, tentunya sangat tidak dibenarkan karena bus hanya boleh masuk melalui lingkar luar Kota Medan yakni Jalan AH Nasution hingga Ring Road, kemudian di wilayah Jalan Panglima Denai hingga ke luar wilayah Kota Medan yakni ke arah Tembung. Kami juga akan koordinasikan ke instansi terkait untuk mengaktifkan petugasnya di wilayah-wilayah tersebut.

Budi Heriono
Kabag Humas Pemko Medan

Tertibkan Segera
Transportasi di Kota Medan harus diatur dengan sebaik-baiknya, ancamannya angkutan transportasi ini bisa menyebabkan munculnya kemacetan baru. Seperti di beberapa titik di Jalan Sisingamangaraja Kota Medan, sangat banyak pool bus yang didirikan, sedangkan penumpang tak lagi naik melalui terminal melainkan naik di pool bus tersebut. Seperti pengaduan warga tadi. Harusnya, Dinas Perhubungan Kota Medan bersama Dinas Perhubungan Provinsi mengatur dan menertibkan keadaan ini, sehingga para penumpang tetap naik melalui terminal. Jika semuanya tertib, tentunya arus lalu lintas juga akan menjadi lebih baik.

Budiman Panjaitan
Anggota Komisi D DPRD Medan

Jadikan Anggota Karang Taruna Lebih Mandiri

TEBING TINGGI- Ketua Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Tebing Tinggi, Kaharuddin Nasution (25), dianggap calon kuat sebagai Ketua Karang Taruna priode 2012-2017.

Pria kelahiran 13 Juli 1987 dan tinggal di Jalan Persatuan, Kelurahan Pasar Gambir, Kota Tebing Tinggi ini, punya segudang pengalaman organisasi seperti pernah menjadi Ketua Karang Taruna Kelurahan Pasar Gambir tahun 2006-2007. Menjabat sebagai Bendahara Karang Taruna Kecamatan Tebing Tinggi Kota, periode 2009-2010 dan Wakil Ketua Karang Taruna Kecamatan Tebing Tinggi 2010 hingga sekarang, serta Ketua Tagana Kota Tebing Tinggi 2011 sampai saat ini.

“Sosok muda yang paling dibutuhkan untuk menjadi ketua karang taruna periode mendatang, karena sosok mudalah yang saat ini harus diberi kepercayaan bisa memimpin sebuah organisasi seperti karang taruna,” jelas Kaharuddin yang akrab disapa Gaban, kepada Sumut Pos, Jumat (27/1) siang.(mag-3)

Parkir Dikutip tanpa Karcis

08126396xxx
Yth Bapak Wali Kota Medan, berapa tarif parkir di Pajak Petisah karena mobil kami parkir dikutip Rp2.000 tanpa karcis. Bagaimana kalau diterapkan seperti Pusat Pasar. Terima kasih.

Kami Cek
Terima kasih informasinya, kami akan cek langsung ke lapangan. Selanjutnya, kami tetap ingatkan kepada pemilik kendaraan untuk tetap membayar parkir dan meminta karcisnya. Apabila tidak ada karcis atau alasan lainnya, maka sebaiknya komunikasikan dengan juru parkir yang ada di lapangan.

Pahmi Harahap
Kabid Perparkiran Dishub Medan

Cairkan Dana Bos

083199348xxx
Pak Sekda Medan dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan yang kami hormati. Kami ingin bertanya kapan pelaksanaan penyaluran dana bos swasta dilakukan? Mengingat SKB 4 Menteri tentang percepatan penyaluran dana bos telah diteken pertengahan Agustus yang lalu.

Sudah Dilakukan
Terima kasih pertanyaannya, kami sudah proses penyaluran dana Bos untuk sekolah. Bahkan, sekarang Wali Kota Medan Bapak Drs H Rahudman Harahap MM sudah mengeluarkan SK untuk pengeluaran uang tersebut. Bila ada sekolah yang belum menerima, tentu perlu dikoordinasikan kembali mengenai rekening kas sekolah tersebut.
Pada intinya kami sudah siapkan dan salurkan uangnya ke masing-masing sekolah melalui rekeningnya masing-masing.

Syaiful Bahri
Sekda Medan

Bayar Biaya Obat Rp13 Juta

Pasien Jamkesmas Jadi Pasien Umum

LUBUK PAKAM- Tarsun (53) warga Dusun 1 Desa Sei Putih, Kecamatan Galang, pasien RS Grand Medistra Lubuk Pakam, terpaksa merogoh kocek dalam-dalam untuk biaya pengobatannya sebesar Rp13 juta.

Menurut Sarni (52) istri Tarsun, Jumat (27/1), suaminya divonis mengindap tiga penyakit meliputi, batu ginjal, batu karang dan usus buntu. Ditubuhnya juga masih terpasang selang yang berfungsi mengalirkan air seni serta cairan dari tubuhnya pasca operasi.
Diceritakan Tarsun, suaminya itu masuk dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkemas) dengan nomor peserta 000319785039 dengan PPK 02040701-Puskemas Galang. Pada tanggal 23 Desember 2011 silam, Tasun dirujuk ke rumah sakit Gren Medistra Lubuk Pakam.

Kemudian, tanggal 27 Desember 2011, dilakukan operasi.. Setelah operasi batu ginjal, batu karang dan usus bunt selesai, sejak saat itulah pihak RS Grand Medistras membebani pasien dengan pembelian obat.
Anehnya, ketika membeli obat di apotek RS Grand Medistra, Tarsun tercatat sebagai pasien umum, padahal sebelumnya dia pasien Jamkesmas. “Diperkirakan biaya yang kami keluarkan sekitar Rp13 juta,” kata Sarni.

Humas RS Grand Medistra Membra Sinaga, ketika dikonfirmasi terkait biaya pengobatan dikeluarkan pesien Jamkemas itu menyatakan, tingginya pembiayaan pasien karena obat yang dibeli tidak terdaftar sebagai pemberian obat (DPO) bagi pasien Jamkesmas. (btr)

Apakah Wanita Juga Pujakesuma?

081260002xxx
PUJAKESUMA singkatan dari Putra Jawa Kelahiran Sumatera. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari putra dikonotasikan untuk kaum lelaki. Kalau demikian adanya, maka anggota Pujakesuma adalah kaum lelaki suku Jawa saja. Dengan kata lain kaum wanita suku Jawa tidak berhak menjadi anggota Pujakesuma? Benarkah demikian Mas Oegroseno? Kalau wanita juga termasuk anggotanya, rasanya janggal sekali diberi nama Putra Jawa? Bukankah sebaiknya SUJAKESUMA yang berarti Suku Jawa Kelahiran Sumatera, sehingga tidak menutup mata terhadap kaum wanitanya? Seperti sirih tak bertangkai, ada dalam ikatan tapi tidak masuk dalam hitungan. Kasihan dong kaum wanitanya?

Silahkan Bergabung di Wanita Pujakesuma
Terima kasih atas perhatiannya sebagai bukti besarnya aspirasi terhadap keberadaan Pujakesuma ini. Perlu kami sampaikan Pujakesuma sebagaimana dalam AD/ART hasil Mubes III Tahun 2011 adalah nama organisasi yang bukan hasil singkatan dari Putra Jawa Kelahiran Sumatera. Pujakesuma adalah Pujakesuma, pemahaman di masyarakat ini mesti diluruskan.

Untuk keanggotaan wanita dapat bergabung di Wanita Pujakesuma yang dipimpin oleh Nyonya Ngogesah Sitepu. Wanita Pujakesuma terdapat di masing-masing kepengurusan daerah tingkat II. Sedangkan untuk yang remaja putri dapat bergabung dengan Pemuda Pujakesuma. Di tubuh kepengurusan. Pemuda Pujakesuma juga termaktub lembaga Pelajar dan Mahasiswa. Terima kasih.

Indra Gunawan
Wasekjen PP Pujakesuma

Mendagri Tunggu Putusan MA

Massa Tuntut Bupati Palas Basyrah Lubis Mundur

MEDAN- Tuntutan mundur terhadap Bupati Padang Lawas (Palas) Basyrah Lubis, terus menyeruak. Tuntutan mundur itu disuarakan puluhan massa dari Ikatan Mahasiswa Sosa dan Sekitarnya, Gerakan Mahasiswa Padang Lawas dan Aliansi Masyarakat Peduli Pembaharuan Padang Lawas, saat menggelar aksi di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Jumat (27/1).

Dalam aksi tersebut, massa mengungkapkan, sejak tiga tahun pemerintahan Padang Lawas dibawah kepemimpinan Basyrah Lubis dan Ali Sutan, tidak ada membuat masyarakat Palas nyaman.

Karena, selama tiga tahun ini begitu banyak persoalan yang terjadi, antara lain, konflik antara masyarakat dan perusahaan, dugaan korupsi dana multy years, dugaan korupsi dana pembangunan fisik dan pengadaan barang, dugaan korupsi CPNS, dugaan persekongkolan antar sesama pejabat, ilegal loging dan penggelapan bibit karet.

Karena persoalan tersebut, massa menyatakan, sudah lima orang ditetapkan tersangka oleh Direktorat Reserse Kiminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sumut, dan sebagian persoalan lagi, telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu).
“Sejak jadi Bupati, banyak sekali kasus dugaan korupsi. Sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, dan juga sudah ada yang dilaporkan ke Kejatisu,” ungkap Hormat Nasution, Koordinator aksi di kantor Gubsu.

Atas dasar itulah, massa menuntut dan meminta dengan tegas kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera memberhentikan Basyrah Lubis, terlebih atas status tersangka yang disandangnya.

Selain itu, massa juga meminta kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu, Gatot Pujo Nugroho, untuk segera mengusulkan pemberhentian Bupati Padang Lawas tersebut, dalam rangka kelancaran proses hukum yang akan dijalani.
Massa juga dalam tuntutannya meminta Kejatisu, supaya menindaklanjuti laporan terkait dengan korupsi di Padang Lawas terutama kasus ilegal logging di Kecamatan Barumun.

Sementara itu, Mendagri Gamawan Fauzi terang-terangan mengaku belum bisa memutuskan nasib Bupati Padang Lawas (Palas) Basyrah Lubis SH yang sudah divonis Mahkamah Agung (MA), ketika dikonfirmasi wartawan koran ini, Jumat (27/1). Putusan MA yang menyebutkan adanya hukuman masa percobaan untuk Basyrah, membuat Gamawan belum berani ambil sikap.
Gamawan menyatakan, pihaknya akan segera mengajukan fatwa ke MA. Jika fatwa MA menyebutkan bunyi putusan sudah memenuhi persyaratan bagi pemberhentian tetap Basyrah dari jabatannya, barulah SK dikeluarkan mendagri.
“Harus ada fatwa dulu,” ujar Gamawan Fauzi.

Seperti diberitakan koran ini, Mantan Camat Barumun, Kabupaten Tapsel, Basyrah Lubis SH (saat ini menjabat Bupati Palas, red) divonis majelis hakim Mahkamah Agung (MA) dengan Ketua Majelis, H Mansur Kartayasa SH MH beserta anggota H M Zahruddin Utama SH MM dan R Imam Haryadi SH MA, pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan surat akte tanah di Kecamatan Barumun.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Metro (grup Sumut Pos) di Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan, Kamis (20/10), majelis hakim MA yang memeriksa perkara tersebut dalam salinan putusan MA Nomor 1021 K/Pid/2009 menyatakan, kalau pidana tersebut tidak perlu dijalankan terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan hakim, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pindana sebelum masa percobaan selama 1 tahun terakhir. (Salinan Putusan MA diterima PN Padangsidimpuan Oktober 2011).

Gamawan mengaku, sudah membicarakan masalah ini dengan Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. “Jadi saya menunggu (usulan) Pak Gubernur,” kata mantan gubernur Sumbar itu.

Namun demikian, lanjutnya, di internal Kemendagri sendiri juga sedang melakukan kajian mengenai masalah ini.  “Kita pelajari dulu apakah hukuman percobaan memenuhi syarat pemberhentian,” ujar Gamawan.(ari/sam)

Luncurkan Buku Sosok TD Pardede

Penulis Mariska Lubis Hadir di Medan

MEDAN – Mariska Lubis. Siapa yang tidak kenal dengan  wanita yang khas dengan tulisan seks dan politiknya ini. Pada (25/1) lalu  ia hadir di Medan dalam rangkaian peluncuran  buku ‘Ayahku Inspirasiku (Sepucuk Surat Teruntuk Ayahanda Tercinta TD Pardede’) yang akan launching pada 10 Februari 2012 mendatang dimana dia  menjadi penulisnya.

Mengapa buku ini hadir, menurut perempuan yang juga dosen ini tak lain karena ia merasa terinspirasi dari Indri Pardede anak bungsu TD Pardede.  “Ternyata TD Pardede orang hebat. Ia mengangkat dan mengenalkan Sumatera Utara dengan caranya sendiri, selain mengangkat etnis Batak ia   juga memiliki rasa nasionalisme, tidak membedakan agama apapun,”ujarnya mengenai latar belakang tokoh yang ia tuliskan.

Sebagian besar orang mungkin sudah mengenal Mariska yang tinggal di Bandung Jawa Barat tersebut. Wanita ini sempat dijuluki sebagai ratu seks Indonesia. Buku pertamanya,  dengan judul ‘Wahai Pemimpin Bangsa Belajar Dari Seks Donk!’ sempat jadi perhatian hangat.

“Saya tak pernah meminta pelabelan itu. Namun julukan ratu seks tersebut muncul saat saya menulis buku yang memadukan  unsur seksual dan politik,” terangnya.

Gelar ‘Ratu Seks’ itulah membuat nama Mariska kian mentereng di bisnis aksara. Sebagian orang menghujat karena menganggap ia tidak mempunyai etika dan seni sebagai penulis, dan sebagian lagi mengacungi jempol karena keberaniannya menulis sebuah buku dengan tema ‘seks’ yang notabene masih menjadi hal tabu untuk dibicarakan di Indonesia. Meski demikian, ia tak menyesal. Baginya, seks adalah titik awal kehidupan. Seks adalah anugerah dan rahmat luar biasa yang sudah seharusnya  dihargai.

“Selama ini seks selalu menjadi objek bukan subjek, maka hal itu menjadi sesuatu yang tabu, . Berbeda bila seks itu menjadi subjek karena objeknya kemudian adalah belajar dan belajar. Seks adalah kehidupan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan tidak akan pernah lepas dari seks,” tukasnya.  (mag-11)

Jadikan Anggota Karang Taruna Lebih Mandiri

TEBING TINGGI- Ketua Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kota Tebing Tinggi, Kaharuddin Nasution (25), dianggap calon kuat sebagai Ketua Karang Taruna priode 2012-2017.

Pria kelahiran 13 Juli 1987 dan tinggal di Jalan Persatuan, Kelurahan Pasar Gambir, Kota Tebing Tinggi ini, punya segudang pengalaman organisasi seperti pernah menjadi Ketua Karang Taruna Kelurahan Pasar Gambir tahun 2006-2007. Menjabat sebagai Bendahara Karang Taruna Kecamatan Tebing Tinggi Kota, periode 2009-2010 dan Wakil Ketua Karang Taruna Kecamatan Tebing Tinggi 2010 hingga sekarang, serta Ketua Tagana Kota Tebing Tinggi 2011 sampai saat ini.

“Sosok muda yang paling dibutuhkan untuk menjadi ketua karang taruna periode mendatang, karena sosok mudalah yang saat ini harus diberi kepercayaan bisa memimpin sebuah organisasi seperti karang taruna,” jelas Kaharuddin yang akrab disapa Gaban, kepada Sumut Pos, Jumat (27/1) siang.(mag-3)

Beres di Daerah Baru ke Kementrian BUMN

Lahan Eks PTPN III

Kementerian BUMN belum memberikan keterangan pasti terkait keinginan Pemko Pematangsiantar agar segera melepaskan lahan eks HGU PTPN III Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba seluas 573 hektare, yang akan dijadikan lokasi kota baru.
Menurut Kasubag Publikasi Kementerian BUMN, Rudi Rusli yang ditemui koran ini di kantornya kemarin (27/1), banyak sekali persoalan-persoalan lahan di daerah, yang belum klir, lantas diminta penyelesaiannya di Kementrian yang kini dipimpin Dahlan Iskan itu. “Mestinya harus beres dulu di tingkat daerah, baru ke sini,” ujarnya.

Dia tidak mau memberikan keterangan panjang lebar lantaran yang punya kewenangan memberikan penjelasan hal-hal yang berbau teknis kebijakan itu adalah Deputi Menteri BUMN Bidang Industri Primer Megananda Daryono. Dahlan Iskan juga tugas ke Surabaya.
Sementara Megananda Daryono belum bisa dimintai keterangan lantaran kemarin sedang tugas ke Bandung. Pertanyaan koran ini via SMS pun tidak dibalas.

Seperti diberitakan, dari 573 hektare lahan eks HGU PTPN III itu, ada puluhan hektar yang sudah digarap dan diduduki warga. Padahal, Pemko Siantar sudah memutuskan, di lahan itu nantinya dibangun pusat pendidikan, kesehatan, perindustrian, perdagangan, bisnis dan lainnya, sebagaimana layaknya sebuah kota.(sam)

1...14,10314,10414,105...15,823Page 14,104 of 15,823