Tak Bisa Laksanakan Proyek Pengaspalan Jalan

MEDAN- Tiga hari mendekati akhir 2011, tercatat empat kontraktor proyek aspal jalan di Kota Medan terkena penalti dan denda dari Dinas Bina Marga Kota Medan. Empat perusahaan pelaksana proyek jalan itu kena penalti akibat tidak bisa melaksanakan proyek pengaspalan jalan karena kelangkaan bahan baku aspal sejak beberapa waktu lalu.

“Kita masih tabulasi dan menghitungnya secara keseluruhan. Karena masih ada beberapa hari lagi sebelum 31 Desember tutup buku, kita sedang menyelesaikan semua laporan keuangan ini termasuk realisasi proyek. Karena sampai saat ini kita lihat ada beberapa kontraktor yang tidak menyelesaikan proyek,” kata Kadis Bina Marga Kota Medan Gunawan Surya Lubis, Selasa (27/12).

Dikatakan Gunawan, saat ini sedikitnya ada empat perusahaan yang bermasalah dan jumlah ini tidak tertutup kemungkinan akan bertambah mengingat laporan sedang diselesaikan satuan kerjanya.

“Laporan sedang diproses dan dipersiapkan sebelum 31 Desember ini sudah rampung. Bisa saja jumlah kontraktor bermasalah itu bertambah lagi. Karena, dari laporan keseluruhan yang sedang disiapkan ini kita melihat lebih dari empat perusahaan yang tidak menyelesaikan proyek tepat waktu atau proyek yang dikerjakan bermasalah di lapangan,” ujarnya.

Dijelaskannya, pihaknya belum bisa memberikan laporan pasti dan terperinci mengenai jumlah perusahaan pelaksana proyek aspal jalan yang kena pinalti. Dimana, perusahaan yang kena pinalti tidak hanya melaksanakan proyek tidak tepat waktu namun melaksanakan proyek bermasalah di lapangan juga dikenakan sanksi berupa penalti dan denda.

“Empat perusahaan yang kena pinalti ini merupakan kontraktor lokal asal Sumut dan Medan. Mereka umumnya, tidak menyelesaikan proyek tepat waktu. Bahkan, dari empat perusahaan itu beberapa di antaranya sama sekali belum mengerjakan proyek aspal jalan apapun di lapangan, artinya nilai realisasi pekerjaannya masih nihil,” jelasnya.

Untuk sanksi, lanjut Gunawan, pihaknya memberikan hukuman pinalti pada kontraktor berupa pemotongan uang jaminan proyek sebesar 5 persen untuk dicairkan menjadi PAD Kota Medan. Selain itu, perusahaan juga tidak dibolehkan mengikuti tender proyek apapun selama dua tahun berturut di Dinas Bina Marga Kota Medan.

Ditegaskannya, pihaknya juga berhasil menghemat anggaran seperti penyerapan dari selisih pagu anggaran proyek. Contohnya, proyek pengaspalan jalan bernilai Rp1 miliar, namun dari pagu anggaran itu kontraktor pelaksana proyek melakukan penawaran proyek Rp800 juta, jadi terdapat selisih harga sekitar Rp200 juta dan dimasukan menjadi Pendapatan Daerah Kota Medan.(adl)

Kejatisu Tunggu Hasil Audit Tim Investigasi BPKP

MEDAN- Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) masih menunggu hasil audit tim investigasi dari BPKP, atas dugaan penyelewengan anggaran operasional di RSUD Dr Pirngadi Medan. Investigasi dan audit tersebut diminta tim Pidsus Kejatisu, untuk mencari adanya kerugian negera dalam pengelolaan dan pemakaian dana operasional RS Pirngadi Medan.

“Sejauh ini, tim masih bekerja. Kita juga menunggu laporan hasil audit yang dilakukan petugas BPKP. Kita belum tahu berapa kerugian negera yang diderita dalam pemakaian dana operasional,” ujar Kepala Penyelidikan Tindak Pidana Khusus Kejatisu Jufri Nasution SH pada wartawan, Selasa (27/12).

Jufri Nasution juga mengatakan, selain melakukan invetigasi dan audit pembukuan mengenai pemakaian dana operasonal RSUD Dr Pirngadi Medan, mereka juga sudah memeriksa para pejabat dan pegawai RSUD Dr Pirngadi Medan sebanyak 15 orang.

“Sudah 15 orang yang kita periksa. Dari mulai pejabat hingga pegawai biasa yang berhubungan langsung dengan pembukuan anggaran dana operasional. Namun demikian, kita belum ada menetapkan para pejabat dan pegawai yang kita periksa, ditetapkan sebagai tersangka.

Karena kita masih menunggu hasil audit apakah ditemukan kerugian negara atau tidak,” tegas Jufri.

Kasi Pidsus ini juga mengatakan, saat ini tim gabungan yang telah dibentuk itu, masih bekerja di lapangan guna menelusuri adanya penyimpangan dalam pemakaian dana operasional rumah sakit. “Kita masih menelusuri.

Tim masih bekerja, sejauh ini kita belum mendaptakan laporan dari hasil investigasi,” tegas Jufri.

Dalam melakukan investigas, Kejatisu juga akan memeriksa pejabat dan staf RSUD Dr Pirngadi Medan, mengetahui soal sistem adminitrasi pemakaian dana operasional.

“Bisa saja mereka akan kita panggil kembali. Bahkan, pemanggilan juga akan kita lanjutkan bagi pegawai lainnyayangmengetahuipembukuanadminitrasi, baikdana operasional, obat dan lain sebagaianya,” tegas Jufri.

Sejauh ini tim investigasi masih bekerja. Mereka juga sudah menemukan adanya aliran dana yang tidak sesuai peruntukan di rumah sakit. “Kita belum bisa jabarkan. Karena sifatnya masih penyelidikan. Kita belum bisa mengatakan soal kerugian negara. Kita tidak mau berandai-andai, yang terpenting tim sudah bekerja kita tinggal menunggu hasil. Apabila ditemukan, maka yang sudah kita periksa ini tidak tertutup kemungkinan akan kita panggil kembali untuk dimintai keteranganya,” tegas Jufri.(rud)

MEDAN- Kepolisian menempati posisi teratas dalam hal pelanggaran hak azasi manusia (HAM) pada 2011 di Sumut, bila dibandingkan aparatur lainnya. Hal itu berdasarkan data yang terekam Bantuan Hukum Sumatera Utara (Bakumsu) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Sumatera Utara (Kontras Sumut).

Data itu disampaikan dalam konfrensi pers yang digelar Bakumsu dan Kontras, Selasa (27/12) di rumah makan Koki Sunda, Medan.

Sekretaris Eksekutif Bakumsu, Benget Silitonga mengungkapkan dalam pengamatan yang dilakukannya bersama Kontras Sumut mengenai kinerja aparat penegak hukum, diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Birokrat, dan Satuan Kemanan Sipil (Satpol PP) selama bulan Januari – November 2011 menemukan ada sebanyak 145 kasus pelanggaran HAM dan kekerasan yang melibatkan sektor keamanan negara di wilayah Sumut.

Dari jumlah tersebut, terdapat 8 kasus dilakukan oleh TNI, 1 kasus dilakukan oleh Satpol PP, 6 kasus dilakukan oleh Kejaksaan, 4 kasus dilakukan Birokrat dan 16 kasus dilakukan oleh pelaku lainnya (OTK, Satpam) dan yang paling banyak melakukan dilakukan oleh kepolisian sebanyak 107 kasus.

“Ini menunjukkan kepolisian belum mampu menjadi pengayom dan pelayan masyarakat sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya,” katanya.

Dia menjelaskan, dari total kasus kekerasan tersebut, terdapat 15 kasus pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap pembela/penggiat HAM yakni para aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), aktivis mahasiswa, dan wartawan yang sedang bertugas.

Lebih lanjut, dia menyebutkan jenis kekerasan yang dilakukan kepolisian berupa penganiayaan menduduki peringkat pertama dengan 31 kasus, pembiaran 20 kasus, pembunuhan di luar prosedur hukum 9 kasus, penangkapan sewenang-wenang 8 kasus, penyalahgunaan senjata dan penembakan 7 kasus, perjudian 7 kasus, penyiksaan 6 kasus, narkotika 6 kasus, teror dan intimidasi 5 kasus, pencurian/penggelapan/penipuan 4 kasus, pelecehan seksual/ perkosaan 3 kasus dan perampokan 1 kasus.

“Kepolisian seringkali menjadi alat pengamanan korporasi melawan masyarakat,” sebutnya.

Dia kemudian mencontohkan beberapa kasus besar yang penting disoroti agar penanganannya transparan dan tuntas, antara lain kriminalisasi terhadap 7 orang petani di Desa Dagang Kerawan, Tanjung Morawa, Deli Serdang. Kriminalisasi anggota kelompok tani MBK dan Kelompok tani Sidodadi di Desa Merbau Selatan, Kecamatan Merbau, Labuhanbatu Utara oleh kepolisian Resort Labuhanbatu.

Kasus bentrokan terjadi antara masyarakat adat rakyat penunggu Kampong Sei Jernih dengan Brimob di atas tanah adat masyarakat adat rakyat penunggu, akibatnya lima masyarakat adat rakyat penunggu dipukuli dan dianiaiaya oleh Brimog hingga pingsan.

Kemudian kasus pelanggaran HAM dalam konflik masyarakat lokal Mandailing Natal (Madina) yang menolak keberadaan PT Sorik Mas Mining. Kasus penggusuran lahan seluas sekitar 7,5 hektar di Jalan Jati, Pulo Brayan Medan, ratusan warga pemilik 52 Sertifikat Hak Milik (SHM) dipaksa keluar dari lahannya oleh polisi dan juru sita Pengadilan Negeri Medan.

Dalam Perkap No 8/2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Polri, yang intinya mewajibkan kepolisian mengedepankan prinsip- prinsip penghormatan HAM dalam melakukan tugasnya.

Koordinator Kontras Sumut, Muhrizal Syaputra mengatakan bila kepolisian tak bisa melakukan reformasi internal dan peningkatan kapasitas anggotanya mengenai HAM, maka kinerjanya sia-sia.

“Kami meminta supaya polisi juga menindak personelnya yang melanggar HAM,” ujarnya.

Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Raden Heru Prakoso ketika dihubungi enggan memberikan jawaban.

Bahkan, ketika pesan singkat dikirimkan tak membalas hingga berita ini dibuat. (gus/ril)