25 C
Medan
Friday, January 2, 2026
Home Blog Page 14165

Guru Harus Bermental Baja

GURU yang bertugas di daerah terpencil dan tertinggal harus memiliki mental baja. Ini perlu, agar mereka bisa bertahan dan tidak meninggalkan tugasnya dalam mengajar di daerah tersebut. Hal ini disampaikan Pembantu Rektor I Unimed Prof Khairil Ansari kepada wartawan Sumut Pos Rahmat Sazaly Munthe, Jumat (9/12). Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang dilakukan untuk membentuk mental guru yang ditugaskan di daerah-daerah terpencil?

Demi mensukseskan pengabdian para guru yang ditempatkan di daerah terpencil dan tertinggal, sebaiknya institusi-institusi pendidikan memberikan pembekalanpembekalan mental dan wawasan. Misalnya dengan bantuan militer untuk membimbing kesiapan mental dan bertahan hidup para guru yang mengabdi di daerah tertinggal itu.

Juga seperti pemberian pembekalan melalui workshop pengembangan perangkat pembelajaran dan evaluasi, pelatihan ketrampilan sosial di masyarakat dan wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelumnya, apa Unimed sudah melakukan hal itu? Sudah. Pada pelaksanaan itu, para guru menjalani kegiatan prakondisi selama 12 hari. Dan kami menempatkan mereka di Kabupaten Simeulue, Aceh, dan Aceh Barat. Kegiatan-kegiatan seperti ini juga merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional dengan sebutan Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM3T).

Kegiatan tersebut merupakan program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni ‘Indonesia Maju Bersama’ dengan tujuan meningkatkan percepatan pembangunan pendidikan di Indonesia. Apa yang mendasari program ini dibentuk?

Karena, kondisi yang ada saat ini di daerah tertinggal, terdepan dan terluar jauh tertinggal dengan di perkotaan, dan kabupaten. Khususnya dalam perkembangan pendidikan. Pengabdian di daerah terpencil seperti Kabupaten Simeulue dan Aceh Barat tidak semudah tinggal di wilayah kota. Para guru harus memiliki kesiapan mental yang baik. Di sana kondisinya mungkin serba terbatas, tidak ada listrik, atau tidak ada hiburan dan jauh di pelosok. Jadi benar- benar kesiapan mental itu perlu.

Apa reward bagi guru yang rela mengabdi ini, dan berapa lama mereka harus bertahan?

Para guru yang ditempatkan di dua daerah tersebut akan mengabdi selama satu tahun. Setiap guru akan mendapatkan insentif sebesar Rp2 juta per bulannya. Setelah melewati masa satu tahun, para guru ini mendapatkan fasilitas mengikuti program pendidikan profesi guru. Tapi, jika para guru ingkar, tidak displin dan melanggar kontrak maka wajib dikenai sanksi, berupa pemulangan biaya yang sudah diberikan, dan gugur sebagai peserta. (*)

Mesir Tertarik Demokrasi di Indonesia

NUSA DUA – Pelaksanaan Bali Democracy Forum IV (BDF) dikabarkan tak lepas dari pembahasan Arab Spring yang tengah terjadi di Timur Tengah. Satu diantaranya Mesir, negeri tersebut tertarik masukan Indonesia tentang demokrasi. Usai lengsernya Hosni Mubarak dari kursi presiden Februari lalu, Mesir saat terus menuju kepada perubahan demokrasi.

Mesir bahkan melakukan pemilihan umum yang pertama kalinya sejak Mubarak turun. Kuasa Perwakilan Mesir untuk Indonesia Hisham Nagi menilai pentingnya forum, yang sudah berjalan empat tahun itu. Dia mengapresiasi banyaknya keberhasilan yang diraih Indonesia sejak pergerakan 1998, dan terus berlangsung hingga kini. (net/jpnn)

2011, Kejatisu Tangani 72 Kasus Korupsi

Peringatan Anti Korupsi Kejagung Prioritas Jaksa Nakal 

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu) AK Basyuni Masyarif, SH, MH berjanji akan menindak tegas pegawainya bila perbuatan penyalahgunaan wewenang dan tercela masih terjadi.  

“PIMPINAN telah memerintahkan kepada satuan kerja untuk meningkatkan peran dan fungsi dalam melakukan pengawasan secara fungsional dan pengawasan melekat, jika terjadi perbuatan penyalahgunaan wewenang akan diambil tindakan tegas,” seru Kajatisu saat membaca sambutan Kejaksaan Agung RI pada upacara peringatan hari anti korupsi di Kejatisu, Jalan A.H. Nasution, Jumat (9/12). Menurutnya korupsi merupakan kejahatan yang bersifat sistemik dan global karena dampaknya demikian luas bagi masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dan diwaspadai bersama.

Penanggulangannya diperlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan. Dalam pidatonya, Basuni berharap reformasi birokrasi Kejaksaan yaitu membangun/ membentuk profil pegawai kejaksaan yang berintegritas tinggi, produktif dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima akan dapat terwujud. “Setiap memperingati hari anti korupsi sedunia, diharapkan peringatan ini tidak hanya sekadar seremonial belaka, melainkan roh semangat pemberantasan korupsi senantiasa kita gelorakan dalam sanubari setiap Insan Adhyaksa sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” katanya.

Usai penyampaian Kajatisu, Kasi Penkum Kejatisu, Marcos Simaremare menyatakan jumlah perkara tindak pidana korupsi yang sedang dikumpul Kejatisu dari seluruh Kejaksaan negeri Sumatera Utara selama Januari-8 Desember 2011 terdapat 72 perkara dengan kerugian negara mencapai Rp207 miliar lebih. Dari 72 kasus korupsi itu Kejastisu mengaku telah menyelamatkan aset negara berkisar Rp63 miliar lebih. Dalam peringatan hari anti korupsi se-dunia berbagai aksi terjadi di Medan. Seperti puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Is- lam (HMI) Medan menggelar aksi unjukrasa menolak korupsi sambil melakukan salat Jumat di depan kantor Wali Kota Medan. Aksi yang mereka lakukan dengan membawa poster dan keranda mayat.

“Berdasarkan hasil survei transparansi internasional dari 183 negara Indonesia menduduki peringkat ke 100 negara terkorup,” seru pimpinan aksi Anggia Ramadan. Menurutnya, korupsi merupakan fenomena sosial yang hingga kini masih belum dapat diberantas di Indonesia secara maksimal. Ini fakta yang terjadi di tengah gegap gempita pertumbuhan ekonomi yang positif, ternyata Indonesia merupakan negara terkorup. “Praktik korupsi sudah semakin meluas bahkan sudah sampai di segala lini pusat maupun daerah,” sebutnya. Untuk itulah, lanjutnya, di Indonesia perlu dilakukan penegakan supremasi hukum yang ada di Indonesia. “Kami juga meminta agar kasus-kasus korupsi dapat segera dituntaskan mulai kasus century, wisma atlet hingga kasus korupsi Kemenakertrans,” terangnya. HMI juga meminta agar KPK segera memeriksa tersangka-tersangka korupsi di daerah atas ketidakmampuan Kejaksaan Tinggi menjalankan tugas dan fungsinya.

Usai membaca pernyataan sikap, massa HMI kemudian berwudhu di kolam air pancur kantor Wali Kota Medan lalu menggelar salat Jumat berjamaah di depan kantor Pemko Medan dengan beralaskan kertas koran. Dalam waktu bersamaan Badan Koordinasi Pemuda Muslim (Bakopam) Sumut, berorasi di depan gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Jalan AH Nasution Medan. Mereka mendesak agar Kejatisu segera memeriksa dua oknum pejabat Pemkab Langkat, NS dan MR dalam kasus dugaan realisasi belanja bantuan sosial. “Kami minta agar Kejatisu dan KPK segera memeriksa dua orang pejabat tersebut, karena dinilai telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan melakukan aksi tindak pidana korupsi,” mintanya. (rud/adl/uma)

Kurang Yakin dengan Ketua KPK Baru

DALAM peringatan hari anti korupsi sedunia harus menjadi motivasi bagi Ketua KPK terpilih Abraham Samad dalam menjalankan tugas barunya. Mengingat begitu banyaknya suara dari masyarakat menyoroti tentang kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonsia.”Banyak yang berharap dengan kinerja Ketua KPK yang baru terpilih, setidaknya masyarakat ingin menyaksikan langkah apa saja yang akan dilakukan, jangan sekadar cakap-cakap saja namun hasilnya nol,” kata Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammaddiyah, Amirullah kepada wartawan koran ini di Medan.

Melihat terpilihnya pimpinan KPK sekarang ini, Amir menganggap sebagai kompromi politik. Ia menilai Abraham Samad bisa dijinakkan.Dengan demikian, Amir tidak terlalu yakin, KPK ke depan bisa mengungkap kasus-kasus mega skandal seperti kasus Bank Century yang dijanjikan Abraham Samad. Sebab, dia menilai, kasus Bank Century bisa diselesaikan dengan mengusung partai sebagai alat negosiasi. “Ya, saya tak perlu banyak berharap, kita lihat saja hasilnya,” ketusnya.

Selain menyoroti Ketua KPK terpilih, Amir juga meyinggung tentang pejabat yang diperiksa dan ditahan dalam kasus korupsi seyogianya tidak perlu ditahan di Rutan Salemba. Mengingat tidak semuanya para pejabat tinggal di kawasan Jakarta.”Seharunya pejabat yang diperiksa atau ditahan harus disesuaikan dengan domisilinya sehingga memudahkan proses pemeriksaan dan tidak memakan biaya atau waktu,” katanya. (uma)

Siswa SLB-B Tuna Rungu Karya Murni Buat Lilin Natal

Dijual ke Gereja-gereja dengan Harga Terjangkau

Natal sebentar lagi, tinggal hitungan hari. Alunan lagulagu rohani serta bermacam pernak-pernik natal ikut meramaikan perayaan ini. Namun, lilin tak kalah penting dalam perayaan malam natal karena memiliki makna besar dalam upacara spiritual.

FARIDA NORIS RITONGA, Medan

KEMARIN (9/12), wartawan koran ini berkesempatan mengunjungi SLB-B Tuna Rungu Karya Murni Jalan HM Joni No 66-A Medan Kota. Saat itu, para siswa yang sebagian besar merupakan Tuna Rungu terlihat sangat tekun membuat lilin natal dengan segala bentuk dan keunikan tersendiri di bawah bimbingan Suster Sr Ernestin Siboro KSSY. Seorang siswa, mencoba menjelaskan pembuatan lilin natal tersebut kepada wartawan Sumut Pos melalui bahasa isyarat. “Namanya Dara Novika Camelia. Dia bilang, membuat lilin natal ini tidak susah,” kata Suster Sr Ernestin menjelaskan apa yang dikatakan Dara. Menurut Suster Sr Ernestin, meski memiliki kekurangan, tidak bisa bicara dan mendengar, para tuna rungu ini juga mampu kreatif dan mempunyai daya guna.

Selain itu, para anak didik ditempatkan berdasarkan kemampuannya. “Kita kenali bakatnya di mana. Mereka memang tidak bisa mendengar dan berbicara dengan jelas. Namun, di sekolah ini, mereka kita ajari dengan tekun sehingga bisa kreatif dan mempunyai kemampuan tersendiri. Tapi tidak semua anak didik kita bisa membuat kerajinan lilin Natal ini. Ada yang memang bisanya di bagian mewarnai saja dan adapula di bagian menghias. Jadi kita tempatkan berdasarkan keahliannya,” katanya. Menjelang Natal dan Tahun Baru, katanya, para siswa SLB semakin giat untuk membuat lilin-lilin Natal. Nantinya, hasil karya mereka akan dijual ke gereja- gereja dan bentuknya bermacammacam dengan harga yang lumayan terjangkau.

Seperti lilin berbentuk Santa Klaus kecil dibandrol seharga Rp5 ribu, lilin patung Jesus kecil Rp15 ribu, dan ada juga lilin besar dengan panjang 1,2 meter seharga Rp750 ribu. Lama pembuatan lilin Natal tergantung besar dan bentuk lilin itu. Seperti lilin yang berukuran besar, bisa memakan waktu hingga dua hari. Sedangkan yang kecil hanya berkisar dua jam saja. “Lilinnya terlebih dulu dimasak dalam ketel sekitar 1 jam lebih dengan suhu 70 derajat, setelah bahan merata, lalu dituang ke dalam cetakan. Kalau lilin yang mereka buat laku terjual, mereka merasa termotivasi dan berusaha membuat lilin lebih banyak lagi,” jelasnya.

Memberi pengajaran pada para siswa tuna rungu tidaklah gampang. Seperti yang dilakukan Suster Ernestin, menurutnya hal itu harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Tidak jarang, untuk mengajarkan bahasa isyarat saja memakan waktu hingga 3 tahun supaya mereka mengerti apa yang sedang dibicarakan. “Kita latih supaya mereka bisa membaca bibir. Kalau sudah bisa bahasa isyarat, lalu bisa diajarkan yang lainnya, seperti keterampilan pembuatan lilin natal ini,” urainya. Pembuatan lilin natal ini, lanjutnya, juga mengalami banyak kendala.

Bahannya sendiri harus didatangkan dari Jawa dengan ongkos yang lumayan besar dan cetakan lilin harus dipesan khusus dari pengrajin patung. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sumbangan dari para donatur juga sangat berarti karena hasil dari penjualan lilin natal digunakan sebagai belanja kebutuhan sehari-hari bagi para anak didik yang tinggal di asrama tersebut. “Saat ini ada sekitar 90 anak didik kita yang tuna rungu dan tinggal di asrama karena tempat tinggal mereka yang lumayan jauh. Anak didik kita ada yang dari Siantar, Tebing Tinggi bahkan dari luar Sumatera Utara seperti dari Kalimantan. Jadi mereka memang khusus tinggal disini, terkadang kalau waktu liburan, orangtua mereka datang dan melihat kondisi anaknya,” ungkapnya.(*)

Pembuktian Amir Khan

WASHINGTON – Dominasi petinju Inggris Amir Khan di kelas welter ringan segera berakhir. Petinju keturunan Pakistan itu sudah menyatakan ingin naik ke kelas welter yang lebih menantang. Untuk itu, dia berambisi memberikan pembuktian besar di pertarungan terakhir yang dilakoninya di welter ringan akhir pekan ini.

Di pertarungan tersebut Khan berhadapan dengan petinju Amerika Serikat (AS) Lamont Peterson. Khan akan menjalani pertarungan mempertahankan gelar untuk sabuk juara dunia kelas welter versi WBA dan IBF dalam duel yang dilangsungkan di Walter E. Washington Convention Center, Washington, AS, Minggu (11/12) WIB. “Saya tahu, ketika masuk ke ring saya akan emmenangkan pertarungan dengan meyakinkan. Saya akan melakukan apa pun yang harus dilakukan. Saya bakal siap untuk apa pun yang dia bawa,” kata Khan seperti dikutip AFP.

Sejak awal tahun ini, Khan sudah menyatakan ingin naik ke kelas welter. Dia ingin menjajal petinju-petinju tangguh yang justru banyak berseliweran di kelas welter. Meski ada tawaran pertarungan dari petinju tak terkalahkan AS Tim Bradley di kelas welter ringan, Khan sudah gatal untuk menunjukkan kualitasnya di kelas yang lebih berat. “Saya yakin 90 persen. Saya akan naik kelas setelah pertarungan ini karena sudah tak ada tantangan lagi untuk saya,” tegasnya. Sejak tahun lalu, Khan mulai rajin menjalani pertarungan di tanah Amerika. Hal itu sebagai wujud ambisinya yang besar untuk menaklukkan petinju-petinju besar dalam pertarungan akbar. Seperti melawan Peterseon kali ini, dia bertarung di Washington yang merupakan kota kelahiran lawannya itu.

“Saya tak taku pada apa pun. Saya bertarung di seluruh bagian dunia. Menang melawan lamont Peterson di kotanya jauh lebih berharga dari pada mengalahkannya di Las Vegas,” beber Khan. Di lain pihak, Peterson mengakui dirinya berada di posisi underdog. Hal itu pula yang dialaminya hampir sepanjang karir profesionalnya. Tapi, dia membuktikan mampu masuk ke jajaran elit dengan posisi tersebut. Terbukti, dia baru sekali kalah dari 31 kali naik ring.

“Underdog adalah keuntungan. Anda selalu ingin membalikkan pandangan orang lain. Itu memberi anda kekuatan untuk membuktikan pada semua orang bahwa anda bisa memenangkan pertarungan. Dan kini, saya akan menjadi pemenangnya,” tutur Peterson. Meski yakin menang, Khan tak mau meremehkan Peterson. Karena itu, dalam masa persiapannya, dia tetap fokus pada beberapa area yang berpotensi bisa dimanfaatkan lawannya. Khan memperkirakan Peterson memiliki kekuatan yang khas dimiliki petinju Amerika, untuk itu dia fokus untuk meningkatkan kecepatannya. “Kekuatan saya meningkat. Saya juga harus cepat dan siap untuk kekuatan yang dimilikinya. Ini akan menjadi pertarungan yang panjang,” ujar Khan. (ady/jpnn)

Pemindahan Sementara Kantor DPRD Medan Telan Biaya Rp1 Miliar

MEDAN- Dalam waktu dekat, gedung baru kantor DPRD Kota Medan bakal dibangun. Dengan begitu, untuk menjaga kondusifitas kinerja anggota dewan, kantor DPRD Medan akan dipindah sementara ke Mess Pusat Pendidikan dan Penelitian Guru Tehnik (P3GT) di Jalan SetiaBudi, MedanHelvetia. Nah, untukpemindahan kantor sementara DPRD Medan ini, akan menelan biaya pindah sebesar Rp1 miliar yang dialokasikan dari APBD 2012. “Anggaran untuk biaya pindah sudah dianggarkan sebesar Rp1 miliar. Termasuk di dalamnya biaya angkut barang sebesar Rp50 juta dan biaya-biaya lainnya,” ungkap Sekretaris DPRD Kota Medan OK Zulfi kepada wartawan, kemarin. Dia juga mengungkapkan, dipilihnya gedung P3GT ini sebagai kantor sementara DPRD Kota Medan sudah melalui survei dan rapat panjang antara DPRD dan Pemko Medan.

“Penentuan gedung DPRD itu selain telah melalui rapat panjang, juga melalui survei. Namun, yang lebih penting, penentuan lokasi P3GT tersebut didasarkan kepada efektifitas dan efesiensi anggaran,” kata OK Zulfi. Dikatakannya, sebelum terpilihnya mess P3GT sebagai kantor sementara DPRD Medan, ada dua gedung lain yang diajukan DPRD Medan, yakni Uniplaza atau Uniland di Jalan MT Haryono dan Gedung Bank Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan.

“Namun karena banyak anggota DPRD Medan yang memilih mess P3GT, maka itu yang menjadi pilihan,” ungkapnya. Dijelaskannya, sedikitnya ada 18 ruangan di mess P3GT yang akan digunakan. Dimanan 4 ruangan untuk pimpinan dewan, 8 ruangan untuk fraksi, empat ruangan untuk komisi dan dua ruangan untuk sekretariat dewan. “Ini yang sementara kita dapatkan terkait gedung sementara di mess P3GT tersebut,” ujarnya. (adl)

AP II Buka Posko di Bandara Polonia

MEDAN- Menjelang Hari Natal dan Tahun Baru, PT Angkas Pura (AP) II melakukan persiapan di Bandara Polonia Medan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan para calon penumpang, baik yang akan berangkat maupun yang tiba. Untuk itu, AP II telah melakukan koordinasi dengan kepolisian, TNI AU, Dishub dan lain-lainnya. “Semua persiapan sudah kita lakukan. Kita ingin para calon penumpang baik yang tiba atau yang akan berangkat dari Bandara Polonia bisa merasa nyaman,” kata Humas Angkasa Pura II Bandara Polonia Medan Firdaus, Jumat (9/12) pagi.

Disebutkannya, para calon penumpang diimbau untuk membeli tiket langsung ke counter masing-masing maskapai penerbangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Kepada calon penumpang, hendaklah membeli tiket di counter-counter yang telah disediakan. Untuk mengantisipasi para calo, sekuriti dan petugas keamanan Bandara Polonia Medan akan disiagakan,” sebutnya. Firdaus menuturkan, jika para calon penumpang merasa ada hal-hal yang aneh saat Natal nanti, bisa langsung melaporkannya ke pos yang akan dibuat di Bandara Polonia Medan.

“Bagi para calon penumpang untuk mengetahui lebih pasti dan untuk mendapatkan informasi dapat mempertanyakannya ke pos yang akan kita buat nanti, karena itu sudah mutlak didirikan posko di dalam bandara,” ujarnya. Hal senada diucapkan Kepala Divisi Pelayanan Angkasa Pura II Bandara Polonia Medan, Yohanes. Diucapkannya, persiapan tetap dilakukan di hari-hari kebesaran. (jon)

Peringatan Hari Korupsi di Berbagai Daerah

Massa Tuntut Sekdakab Langkat Ditangkap 

MEDAN- Puluhan massa dari elemen masyarakat dan mahasiswa di sejumlah daerah memperingati hari korupsi sedunia. Dalam tuntutannya, massa meminta agar para penegak hukum segera menangkap dan menuntaskan persoalan kasus korupsi yang menjerat kepala daerah serta unsur birokrat. Seperti disampaikan puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (ALAMAK) menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat, Jumat (9/12). Massa meminta agar menangkap tersangka kasus korupsi yang saat ini menjabat Sekda Pemkab Langkat, Surya Djahisa.

Dalam orasinya, puluhan massa itu mendesak Kejari Stabat untuk memproses dan menangkap tersangka kasus korupsi pajak penghasilan (PPh 21) tahun 2003 Pemkab Langkat yang diduga telah merugikan Negara sebesar Rp1,2 miliar.

“Sudah setahun lebih status tersangka diberikan ke Surya (Surya Djahisa, Red), kenapa sampai saat ini tidak ada perkembangannya. Masyarakat menginginkan kepastian hukum, jaksa harus transparan,” koordinator aksi, Lukman Hakim. Dipenghujung orasinya, Lukman mengingatkan pihaknya memberikan tenggat waktu 7×24 jam kepada Kejari Stabat. Apabila tuntutan masih tidak direalisasikan makan pihaknya kembali turun ke jalan dengan aksi yang tak jauh berbeda. Terpisah, di Kota Medan puluhan massa dari Badan Koordinasi Pemuda Muslim (Bakopam) Sumut, menggelar aksi turun unjuk rasa di gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) Jalan AH Nasution Medan.

Dalam aksinya, massa meminta agar Sekda Langkat, Drs Surya Djahisa diperiksa terkait berbagai dugaan kasus korupsi yang terjadi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat. Koordinator aksi Bakopam Sumut Muhammad Rivai mengatakan, Sekdakab Langkat sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Stabat sejak setahun lalu. Tapi, dalam penegakkan hukuamnya sampai saat ini tak tuntas. “Kami meminta Kejatisu segera memeriksa oknum pejabat teras Pemkab Langkat tersebut,” ujarnya.

Menjawab itu, di Stabat, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus, Firmansyah, didampingi Kasi Intelijen, Zulfahmi, kepada massa ALAMAK menegaskan khusus penanganan kasus PPh 21 pihaknya tidak main-main. Bukti keseriusan itu, dengan menetapkan dua tersangka setelah melakukan proses penyelidikan. “Kami sangat serius persoalan seperti anda maksudkan, dan tetap berusaha semaksimal mungkin sampai tahapan penuntutan. Bahkan, sekitar pertengahan Maret lalu kita sudah ekspos kasus dimaksud di Kejagung,” jelasnya. Lebih lanjut, dia menuturkan pihaknya sudah diperintahkan Kejagung untuk meneruskan kasus tersebut. namun, berhubung Kejatisu meminta agar dilakukan ekspos di Kejatisu maka berkasnya belum diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Terpisah di Tebing Tinggi, puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Al Wasliyah (Himmah) Kota Tebing Tinggi menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jalan Sutomo, Tebing Tinggi. Dalam orasinya meminta para wakil rakyat agar memprioritaskan bidang pendidikan, karena genera muda berakhlak mulia bisa menciptakan pemerintah yang bersih. Setelah diterima anggota DPRD Kota Tebing Tinggi dan puas mendengar jawaban, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib dan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian Polres Tebing Tinggi yang dipimpin langsung Waka Polres, Kompol Safwan Khayat Mhum. (rud/mag-4/mag-3)

Posko Warga Tani Tunggurono Dibakar OTK

BINJAI- Konflik lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN2 Sei Semayang terus memanas. Pasalnya, pasca bentrok dua kubu warga beberapa hari lalu, Kemarin (8/12) sekira pukul 23.00 aksi kerusuhan kembali terulang, satu unit posko milik warga tani yang tergabung dalam PT Binjai Durahman Lestari, dibakar orang tak dikenal (OTK). Demikian informasi yang himpun Sumut Pos di lokasi dibakarnya posko itu, Jumat (9/12).

Sebelum kejadian, di malam hari situasi tampak tenang. Sebab, dari kedua kubu warga yang sebelumnya saling serang diminta petugas kepolisian tidak membuat kegiatan apapun di areal eks HGU PTPN 2 tersebut.

Atas arahan itu, kedua kubu warga saling menjaga dan menghentikan kegiatannya di eks HGU PTPN2. Alhasil, situasi yang saling menjaga itu sudah mulai tenang. Tapi, kondisi itu dimanfaatkan oleh orang yang tak bertanggung jawab dengan membakar posko PT Binjai Durahman Lestari, yang berdiri di atas lahan eks HGU PTPN2. Mengetahui itu, seorang warga yang juga petugas keamanan di posko tersebut, Parlin mengaku emosi. Pasalnya, terbakarnya posko warga itu merasa telah dirugikan.

“Katanya kepolisian bersedia menjaga keamanan. Tapi kenyataannya, posko kami tetap dibakar. Kami sudah cukup sabar, jangan sampai emosi kami kembali tepancing,” ujarnya. Dia meminta petugas keamanan, khusunya Polsek Binjai Timur selalu siaga di Kelurahan Tunggurono, agar tidak ada lagi kejadian yang tidak diinginkan. Warga lainnya, Sumardi menyebutkan, bahwa dia tidak tahu kapan posko milik PT Binjai Durahman Lestari itu dibakar.

“Waktu kejadian saling serang kemarin, pokso itu belum terbakar. Tapi, setelah kejadian saya terkejut. Posko ini kok sudah terbakar,” katanya saat ditemui sedang mengembala kambing. Kanit Reskrim Polsek Binjai Timur, Ipda Rudi mengaku tidak ada pembakaran posko. “Mana ada pembakaran posko. Anggota kami saja selalu berpatroli di lokasi itu. Yang jelas, sejauh ini situasi aman terkendali, dan posko yang dibakar itu tidak ada,” tegasnya.(dan)

Ketua PN Medan Cuma Jalankan Tugas

Eksekusi Lahan di Jalan Jati

MEDAN- Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Erwin Mangatas Malau SH melalui Humas PN Medan Joni Sitohang mengatakan, gugatan yang dilakukan warga ke Polda Sumut terkait eksekusi lahan di Jalan Jati, Medan Timur, sah-sah saja selaku warga negera Indonesia.

Menurutnya, Ketua PN Medan Erwin Mangatas Malau SH hanya menjalankan tugasnya mengeluarkan surat perintah eksekusi berdasarkan persidangan perdata yang telah digelar di PN Medan. Lebih lanjut Joni Sitohang mengatakan, keluarnya surat perintah eksekusi lahan Jalan Jati Medan ini berdasarkan keputusan hukum yang telah inkrah (mempunyai kekuatan hukum tetap).

“Kan sudah jelas status hukumnya, sudah inkrah, makanya surat perintah untuk melakukan pengosongan lahan (eksekusi) pada warga yang kalah di persidangan dilakukan. Ini untuk menegakan rasa keadilan dan menegakan hukum,” jelas Joni. (rud)