MEDAN- Pasca konflik di RS Haji Medan, Pemprovsu sebagai pemilik Yayasan RS Haji Medan langsung mengambil alihnya. Plt Gubsu Gatot Pujonugroho menunjuk Kabid Pelayanan Dinkes Sumut, Sri Hartati Suyantini sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur yang baru.

Demikian disampaikan Plt Gubsu Gatot Pujonugroho, Kamis (29/12) dalam acara pengumuman pengalihan dan pengangkatan Plt Direktur RS Haji Medan. Menurut dia, Plt yang baru diangkat bisa menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder, khususnya karyawan dan para tenaga medis.

“Kami harap, kinerja yang sinergis lebih dijalin karena karyawan dan para medis akan merasa memiliki,” katanya.
Gatot mengatakan Plt Direktur yang baru melakukan koordinasi baik internal maupun eksternal untuk meningkatkan pelayanan setelah pengelolaannya diambilalih Pemprovsu. “Dengan pengalihan pengelolaan tersebut, RS Haji Medan menjadi unit pelayanan terpadu (UPT) Dinkes Sumut. Diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme pelayanan dan mampu bersaing dengan RS luar negeri, yang selama ini masih banyak dipilih masyarakat Sumut,” harapnya.

Dia menambahkan, profesionalisme yang diinginkan tidak menghilangkan tujuan didirikannya RS Haji Medan, diantaranya memberikan pelayanan kesehatan bagi kaum dhuafa dan jamaah haji. “Artinya, tugas mulia harus tetap menjadi pokok pelayanan dengan pelayanan yang professional. Hal-hal yang sudah baik di RS Haji Medan selama ini agar terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Sedangkan yang masih belum sempurna harus disempurnakan, sehingga hadir pelayanan yang baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Anggota DPD RI Rahmat Shah menambahkan setelah pengambil alihan dilakukan, diharapkan kedepannya manajemen lebih baik dan transparan. Selain itu, kesejahteraan para karyawan harus lebih diperhatikan sehingga konsentrasi kinerja semakin baik.

Sedangkan Ketua Panitia Acara Pengalihan Pengelolaan RS Haji Medan, yang juga Karo Binsos Pemprovsu Sakhira Zandi mengaku kegiatan tersebut merupakan rangkaian panjang dari pembahasan penyelesaian permasalahan di RS Haji Medan. (mag-11)

MEDAN- Sosialisasi Ujian Nasional ( UN) 2012 mulai dilaksanakan di 33 kabupaten/kota di Sumut. Hal itu diharapkan mampu meningkatkan peringkat Sumut di Nasional dan menekan angka kecurangan.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Kadisdik Sumut), Syaiful Syafri saat membuka sosialisasi pelaksanaan UN 2012 di Hotel Royal Perintis Medan, Kamis (29/12).   Syaiful menerangkan, tujuan digelarnya sosialisasi dilakukan untuk memperkuat koordinasi antara kabupaten/kota dengan propinsi. Dengan koordinasi yang kuat, diyakini peringkat UN di Sumut pada 2012 bisa lebih baik lagi dibanding 2011.

Dia menyebutkan sejumlah strategi pelaksanaan UN jenjang SD/MI SDLB, SMP/MTs/SMPLB, dan SMA/MA/SMK. Strategi itu berupa koordinasi, yang kuat bukan hanya dari pemerintah saja yakni pihak Dinas Pendidikan, namun semua yang terlibat dalam dunia pendidikan seperti anggota dewan pemerintahan yakni DPRD khususnya Komisi E. Selain itu, beberapa institusi lainnya ikut dilibatkan, seperti  Unimed selaku pengawas, Dewan Pendidikan, PGRI, Kepolisian, dan pihak lainnya.

Anggota DPRD Sumut Komisi E, Nurhasanah menanggapi apa yang diraih pada tahun
ini hendaknya bisa dipertahankan dan sebaiknya harus ditingkatkan. Sebab, keberhasilan yang dicapai tahun ini merupakan buah dari kerjasama yang cukup keras dari Disdik Sumut beserta mitranya DPRD Sumut dan elemen-elemen yang terkait di bidang pendidikan.

Seperti yang diketahui peringkat UN di Sumut untuk jenjang SMA pada 2011 di Sumut menempati urutan ke empat secara nasional. Sementara untuk jenjang SMP berada diurutan kedua.
Hasil kelulusan SD/MTs juga mengalami kelulusan 100 persen. (uma)

MEDAN- Wali Kota Medan Rahudman Harahap mengimbau seluruh camat dan lurah agar tidak meninggalkan wilayahnya pada pelaksanaan Tahun Baru Masehi 2012. Hal itu untuk mencegah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

“Kita harus di Medan semuanya, untuk camat dan lurah tidak ada yang boleh meninggalkan wilayahnya masing-masing,” katanya dalam rapat akhir tahun di kantor Wali Kota Medan, Kamis (29/12).

Dia menyebutkan, apabila lurah ataupun mau keluar Kota Medan wajib meminta izin. Misalnya lurah minta izin keluar kota harus melapor ke camat, selanjutnya camat dapat melaporkannya kepada Wali Kota. Hal itu agar bisa sama-sama terwujud rasa aman dan pelayanan yang baik ke masyarakat.

Tak lupa, Rahudman mengingatkan kepada seluruh camat se Kota Medan, pada 2012 mendatang agar administrasi dalam pelayanan publik segera diseragamkan. Tidak boleh berbeda format, misalnya surat keterangan antara Kecamatan Medan Tuntungan dengan Medan Labuhan harus sama.

Hal lainnya, dia menyampaikan pada pelaksanaan Tahun Baru 2012 Pemko Medan melakukan berbagai kegiatan sosial termasuk dzikir akbar, yang diikuti 1000 orang, menyantuni anak yatim seribu orang dan pesta rakyat masyarakat Kota Medan di Taman Sri Deli serta dihibur artis-artis lokal maupun ibukota.
“Kegiatan penyambutan tahun baru ini harus kita dukung bersama, agar pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik,” bebernya.(adl)

MEDAN- Plt Gubsu Gatot Pujonugroho diwajibkan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka periode 2011-2016 kembali. Pasalnya, hasil Musda Kwarda Pramuka dibatalkan Pengadilan Negeri (PN) Medan.
Putusan pembatalan itu disampaikan Ketua Majelis hakim, Erwin Mangatas Malau, Rabu (28/12). Dalam putusannya, hakim memutuskan mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat yakni Bahdin Nur Tanjung.  Bahkan, dalam putusan tersebut, tergugat I yakni pengurus Kwarnas, tergugat II pengurus Kwarda dan tergugat III Gatot Pujonugroho diminta untuk kembali melakukan Musda Kwarda Pramuka Sumut, yang dilaksanakan paling lambat 90 hari setelah putusan ditetapkan. “Dalam putusan ini tergugat maupun penggugat punya hak untuk banding,” ucapnya.

Penasehat hukum tergugat II dan III, Samsul Bahri Siregar mengaku pikir-pikir untuk melakukan upaya banding terhadap putusan majelis hakim. “Kami masih pikir-pikir atas putusan majelis hakim,”ujarnya.

Bahdin dalam gugatan perdatanya menggugat Gatot yang juga Plt Gubsu serta Pengurus Kwarda dan Kwarnas Gerakan Pramuka sebesar Rp5 miliar karena menyalahi aturan pemilihan ketua Kwarda Sumut periode 2011-2016.
Dalam gugatannya, Bahdin menyatakan pemilihan ketua Kwarda Sumut cacat hukum karena menyalahi AD/RT Pramuka. Pasalnya, sesuai dengan ketentuan nama kandidat dikeluarkan pihak kwarda dua bulan sebelum pemilihan, dan nama-nama tersebut dikirimkan ke Kwarcab se-Sumut untuk dibahas secara internal.

Dalam  surat edaran No 10.426/02.02-A tanggal 22 Desember 2010 disebutkan, sampai batas akhir 13 Desember 2010, terdapat dua bakal calon Ketua Kwarda Sumut yakni M Syafii dan Bahdin NurTanjung.  Tapi, surat edaran No: 11.031/02.A tanggal 4 Maret 2011, Gatot masuk menjadi kandidat. Penambahan kandidat itulah menjadi masalah. Seharusnya kandidat maju dua bulan sebelum pemilihan Musda Pramuka, 15-16 Maret, sesuai Pasal 75 Ayat 2 AD/RT Pramuka. (rud)

MEDAN- Pembongkaran rumah milik seorang oknum lurah di kawasan Medan Kota tertunda dikarenakan Kabid Pemanfaatan dan Tata Ruang, Ali Tohar menerima telpon yang diberikan oleh oknum lurah tersebut, Kamis (29/12).
Ditundanya pembongkaran rumah Jalan Jati III Gang Ampera II, Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, dikarenakan oknum Lurah menandatangani surat pernyataan di atas segel. Dalam surat pernyataan itu, oknum lurah diberi waktu 3 x 24 jam untuk membongkar bangunannya yang terbukti melanggar.

“Bangunan milik Lurah akan terus dipantau dalam waktu 3 x 24 jam. Jika dalam batas waktu yang diberikan ternyata bangunan bermasalah tak juga dibongkar, kami akan datang kembali untuk melakukan pembongkaran.  Saya pastikan pembongkaran tidak akan terkendala, sebab kami akan membawa tangga maupun perlengkapan lainnya sehingga pembongkaran dapat dilaksanakan,” tegasnya.

Dia menyebutkan, sesuai Perda No 9/2002 tentang retribusi izin mendirikan bangunan, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB)  Kota Medan tidak pandang bulu terhadap bangunan bermasalah.

Terbukti, satu unit rumah yang sedang dibangun menjadi lantai dua milik seorang lurah dibongkar karena tak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). Bangunan itu dibongkar karena berdiri di atas badan jalan/gang.
“Kami mengetahui bangunan ini bermasalah dari laporan, terbukti bangunan milik oknum lurah ternyata melanggar peraturan,” katanya. (adl)