Komunitas Betor Kepung Balai Kota

MEDAN- Kemacetan relatif panjang sempat terjadi di depan Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, hingga ke Jalan Kejaksaan, Senin (5/12) sejak pukul 09.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Kemacetan ini merupakan efek domino, dari aksi yang dilakukan ratusan para penarik becak bermotor (Betor) di Balai Kota Medan, dimana ratusan para penarik betor melakukan aksi dengan membawa becak mereka dalam aksi tersebut, sehingga terjadi penumpukkan betor di bagian depan Balai Kota Medan sampai ke depan Palladium Mall.

Sempat terjadi kekisruhan di tengah-tengah aksi tersebut, dimana para penarik betor yang sedangn melakukan aksi, secara spontan menghentikan laju penarik betor yang melintas dan sedang membawa penumpang untuk diajak ikut melakukan aksi. Teriakan-teriakan melengking terdengar sampai ke Gedung DPRD Medan.

Sedangkan itu, para penarik betor tergabung dalam Komunitas Beca Bermotor Medan tersebut, menggaungkan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan terutama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan.

Tuntutan para pendemo dalam pernyataan sikapnya antara lain, menolak kebijakan Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Medan tentang Wajib Lampir Kartu Pengawasan (KPS) Becak saat melakukan Uji Berkala Kendaran Bermotor (Betor), karena kebijakan Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Medan tentang Wajib Lampir KPS saat Uji Berkala Kendaraan Bermotor (Betor), tidak tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) 24 dan 33 Tahun 2003.

Tuntutan lain dari massa penarik betor tersebut juga menuntut, agar Dishub Medan menghentikan penindakan dan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Medan tanpa didampingi kepolisian. Karena tindakan dan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Dishub Medan di ruas jalan tanpa didampingi kepolisian, melanggar Undang-undang 22 Tahun 2009 Pasal 262 Ayat (2) dan (3), pasal 263 Ayat (2).

Tidak hanya sampai di situ dan tidak tanggung-tanggung, dalam pernyataan sikap mereka, para penarik becak mendesak Wali Kota Medan Rahudman Harahap, untuk segera mengevaluasi kinerja serta mencopot jabatan Kadishub Medan, yang saat ini dijabat oleh Syarif Armansyah alias Bob.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu kepada Sumut Pos menuturkan, persoalan ini harus segera dipecahkan atau diatasi oleh Dishub Medan dengan mengeluarkan aturan, dalam rangka penataan penarik becak. Aturan yang ada, juga harus mengedepankan kebutuhan penarik becak.

“Medan akan jadi Kota Metropolitan, dan mengenai arus kendaraan atau transportasi harus diatasi dan diatur terlebih di inti kota. Di satu sisi juga, banyak yang bergantung dari profesi itu. Sebaiknya, Dishub Medan segera mengeluarkan aturan misalnya, tetap melakukan upaya penciptaan Medan Kota Metropolitan, tapi juga mengedepankan hajat hidup orang banyak. Seperti memindahkan area atau rute para penarik becak, kemudian ada aturan mengenai waktu kapan boleh masuk ke inti kota kapan tidak. Itu perlu digodok Dishub Medan,” tegasnya.(ari/adl)

MEDAN- Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI No 299 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Internship Dokter Indonesia dan Penempatan Pasca Internship, pada awal Januari 2012, semua dokter yang baru menyelesaikan kuliahnya, wajib ditempatkan di rumah sakit dan puskesmas di kabupaten/kota selama satu tahun.
“Dimulai awal tahun ini. Karena ini juga berdasarkan SK Menkes RI untuk seluruh provinsi di mana sebagai sub komitenya berasal dari dekan fakultas kedokteran, asosiasi rumah sakit daerah dan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI),”n kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Candra Syafei SpOG, Senin (5/12).

Menurutnya, penentuan dokter yang akan ditempatkan nantinya, akan ditentukan oleh Komite Internsif Dokter Indonesia (KIDI). “Ini merupakan program baru bagi dokter yang baru tamat dan wajib, tidak boleh memilih selama 1 tahun. Setelah itu baru bebas memilih apakah akan mengambil spesialis atau tidak,” jelasnya.

Penempatan dokter ini, nantinya, kata Candra, diharapkan untuk peningkatan kapasitas dan keterampilan, dapat beradaptasi sehingga menjadi dokter yang lebih bermutu dan kompeten. “Penempatannya di rumah sakit kelas C dan D. Jadi, diharapkan tiap Kabupaten/Kota ada dua dokter yaitu di rumah sakit dan puskesmas,” ucap Candra.
Ditambahkannya, para dokter yang baru tamat, akan didampingi seorang dokter pendamping atau supervisor. Dimana satu dokter pendamping untuk 5 sampai 10 dokter yang ditempatkan. “Tapi, paling tidak satu dokter pendamping akan mendampingi lima dokter yang di didik tadi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum IDI Sumut dr Ade Taufiq SpOG mengatakan, untuk program tersebut pihaknya sedang mempersiapkan sekitar 200 dokter alumnus USU. Selain itu, saat ini ada sekitar 60 dokter dari seluruh kabupaten/kota di Sumut yang telah dilatih di Jakarta untuk mendampingi dokter yang akan ditempatkan nantinya.

“Kita persiapkan alumni USU, karena memiliki Kurikulum Berbasis Kompetensi. Dari Sumut ada sekitar 60 dokter dan termasuk dokter dari seluruh Indonesia,” ujar dr Ade Taufiq yang juga Ketua Divisi Dokter Pendamping ini.
Sambungnya, dokter yang diberikan pelatihan itu merupakan dokter umum yang sudah memiliki Surat Tanda Registerasi dan mempunyai izin praktek dari IDI. “Diharapkan penempatan dokter muda ini akan membantu pelayanan di rumah sakit dan puskesmas,” bebernya. (mag-11)

MEDAN- Komisi C DPRD Kota Medan meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan menjelaskan izin peredaran minuman keras (Miras) beralkohol tingkat tinggi. Hal itu untuk mengetahui di mana saja peredaran miras tersebut.

“Kita minta ketegasan Disperindag dimana saja bisa beradar Miras ini, soalnya banyak beradar di grosir-grosir, apa sudah ada izinnya,” kata Ketua Komisi C DPRD Medan Jumadi kepada wartawan, Senin (5/12). Dikatakannya, sampai sekarang pihaknya belum mengetahui secara pasti di mana saja tempat yang diperbolehkan menjual miras dan seperti apa mekanismenya. “Apa sanksinya dan seperti apa izinnya,” jelasnya.

Kepala Disperindag Kota Medan, Syafrizal menjelaskan, izin penjualan miras hanya diberlakukan di hotel bintang III, IV dan Bintang V. Sedangkan untuk izin, baru 37 izin tempat yang telah memperoleh izin resmi yang sudah terdata di Disperindag.

Syafrizal juga mengakui, adanya penjualan miras di grosir. “Tapi kalau yang seperti itu ada izin distributor dari pusat. Disperindag juga tetap melakukan penindakan dan pemberian sanksi bila ada penjualan Miras di luar ketentuan yang berlaku,” bebernya.(adl)

MEDAN- Surat edaran Wali Kota Medan tentang larangan kepada siswa membawa mobil ke sekolah, sudah dikirimkan ke setiap sekolah di Kota Medan, tiga minggu lalu. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan, Armansyah Lubis dalam rapat evaluasi pembahasan R-APBD 2012 bersama Komisi D DPRD Kota Medan, akhir pekan lalu.
“Surat edaran itu dikeluarkan untuk mengurangi kemacetan. Memalui surat edaran itu, seluruh sekolah yang sudah menerima, dapat memberikan imbauan kepada siswanya. Dan itu semua tergantung kepala sekolahnya,” ucapnya.

Ketika disinggung dengan sanksi bila masih ada juga siswa yang membandel dan membawa kendaraan pribadinya ke sekolah, menurut Arman, Pemko Medan akan memberikan teguran kepada sekolah. “Tindak lanjutnya adalah memberikan teguran ke sekolah, namun itu setelah mendapat evaluasi dari Kabag Hukum Pemko Medan,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, pintu gerbang yang ada di sekolah juga harus terbuka lebar untuk keluar masuknya kendaraan antar jemput siswa ke dalam pekarangan sekolah. “Pintu gerbang dibuka agar jangan ada lagi mobil antar jemput yang menaikkan siswa atau menurunkan siwa di badan jalan yang bisa mengakibatkan kemacetan. Tapi, sesuai imbauan di dalam surat edaran tersebut, masih banyak juga sekolah yang tidak mematuhinya,” cetusnya.

Namun saat pernyataan Kadishub Medan itu dikonfirmasi ke Kepsek SMA Harapan I, Sofyan Alwi, dia mengaku belum menerima surat edaran dari Pemko Medan. “Sampai sekarang belum ada kami terima surat edaran itu. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin ke yayasan. Tapi kalau ke sekolah, belum ada kami terima,” ujar Sofyan saat dihubungi melalui telepon selulernya, kemarin.

Sofyan malah mengaku heran, mengapa siswa dilarang membawa mobil ke sekolah. “Membawa kendaraan ke sekolah kan juga kebutuhan siswa, agar mereka tidak terlambat ke sekolah. Kalau begitu, sekolah harus menyediakan transport seperti bus antar jemput anak sekolah,” cetusnya.(adl)