13 Ribu Personel Diturunkan untuk Natal dan Tahun Baru

MEDAN-Sedikitnya 13.988 personel gabungan dari Polda Sumut, TNI Kodam I/BB, Pemko Medan, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan akan dikerahkan untuk pengamanan pengamanan jelang Natal 2011 dan Tahun Baru 2012. Untuk memaksimalkan persiapan tersebut, Polda Sumut dan Kodam I/BB melakukan upacara gelar pasukan di Lapangan Merdeka Medan, Kamis (22/12) pagi.

Berindak sebagai inspektur upacara adalah Pangdam I/ BB Mayjen TNI Lodewijk F Paulus. Dalam arahannya, Lodewijk menjelaskan isi dari UU No 34 Tahun 2004 yang mengatur salah satu tugas TNI yang disebutkannya ada dua, yakni operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Salah satu operasi militer selain perang adalah dengan memberikan bantuan pengamanan kepada pemerintah daerah maupun aparat kepolisian.

“SOP-nya sudah jelas, semua pelaksanaannya dibawah kendali Kapoldasu. Sedang kita sifatnya on call, berapapun kekuatan yang diminta kepada kita, kita siap. Itu sudah ada SOP-nya, baik dari pihak kepolisian maupun Mabes TNI, kita tinggal menjalankannya di lapangan,” katanya.

Sementara itu, Kapoldasu Ijen Pol Wisjnu A Sastro mengatakan pengamanan yang dilakukan ini akan berlangsung selama 10 hari. “Ini merupakan operasi kemanusiaan terpadu. Artinya, yang terlibat dalam operasi ini tidak hanya aparat kepolisian saja tetapi juga melibatkan unsur TNI dan (aparat) pemerintah daerah,” ujar Wisjnu kepada wartawan.

Dijelaskannya, operasi yang dilakukan ini akan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Nasrani yang merayarakan Natal 2011 dan Tahun Baru 2012. Dengan begitu, dalam operasi ini lebih mengedepankan penanganan secara persuasif, preventif, dan represif yang setelah itu barulah dilakukan penegakan secara hukum.

“Masyarakat tidak perlu dibentak-bentak karena masyarakat perlu pengayoman. Untuk itu aparat kita berikan arahan agar memberikan yang terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.

Kepada warga yang menjalankan ibadah Natal dan merayakan Tahun Baru 2012, Wisjnu mengingatkan untuk menjaga keamanan dirinya masing-masing, terutama ketika hendak berpergian. Dengan demikian semua kegiatan yang dilakukan dapat berjalan tertib dan lancar.

Sedangkan untuk melakukan pengamanan di jajaran Polda Sumatera Utara, mendirikan 112 pos pengamanan dan 18 pos pelayanan.

Wisjnu mengatakan, pengamanan tempat ibadah merupakan prioritas utama. Ada 944 gereja yang harus diamankan. Itu sebabnya Poldasu mengajak seluruh masyarakat untuk ikut membantu melakukan pengamanan.

Sedangkan Wali Kota Medan Rahudman Harahap mengatakan untuk menciptakan kondisi kota yang aman tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian, TNI maupun pemerintah kota tetapi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

“Kita ingin mulai dari tingkat kepala lingkungan sampai kecamatan harus ikut bersama-sama menciptakan suasana kondusif dan mendorong masyarakat untuk lebih waspada dan tetap siaga dalam menghadapi setiap ancaman yang mungkin terjadi,” ujarnya. (adl/mag-5)

Diciduk tanpa Barang Bukti di Rumah Mewahnya di Medan

JAKARTA-Pasca tertangkapnya dua kurir berinisial Y dan A ketika transaksi paket narkoba seberat 20 kg dari Malaysia dan mengamankan napi perempuan, Mami Medan, sebagai pengendali sindikat narkoba di Medan, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga berhasil menangkap seseorang lagi berinisial B.

Setidaknya hal ini diungkapkan Direktur Bidang Penindakan dan Pengejaran, BNN, Brigjen Pol Benny Mamoto.

“Sudah, sudah berhasil kita tangkap.

Oknum B ini ditangkap sore hari di rumahnya, setelah kita menangkap kedua kurir,” kata Benny kepada Sumut Pos melalui ponselnya, tadi malam.

Sayang, Benny tidak merinci detil waktu penangkapan tersebut. Benny pun tidak menyebutkan dimana posisi B diamankan saat ini. Kemungkinan besar, pria yang disebut-sebut sebagai orang yang cukup berpengaruh dalam sindikat narkoba di Medan itu, ditangkap Kamis (22/12) sore. Pasalnya, saat diwawancarai Rabu (21/12) malam, Benny menyebut BNN masih sedang memburu B.

Benny menyebutkan, oknum berinisial B ini ditangkap karena dari pengembangan kasus dan dari keterangan tiga tersangka yang sebelumnya ditangkap, narkoba sebanyak 20 kg itu akan diserahkan kepada B. “Kini kasusnya masih dalam pengembangan. Bisa saja masih ada yang terlibat,” ujarnya.

Sedikit ia menceritakan kronologi penangkapan, yang terbilang sulit. “Oknum B ini punya rumah sangat mewah di Medan. Anggota sedikit kesulitan melakukan penangkapan, karena dia (B, Red) punya banyak mata-mata dan rumahnya dilengkapi dengan CCTV.

Tapi, dengan keuletan dan kesabaran anggota, akhirnya dia berhasil ditangkap tanpa perlawanan,” urai putra Sulut ini.

Saat ini, tambah Benny, seluruh aset dan rekening oknum B ini sedang dilacak.

“Kami tidak temukan narkoba atau bukti lain, seperti uang tunai. Hanya aset dan rekening terkait aliran dana sedang diselidiki,” jelasnya.

Soal tertangkapnya B oleh BNN, jajaran Poldasu mengaku tidak pernah dilibatkan.

Hal ini dikatakan Dir Narkoba Poldasu Kombes Pol Andjar Dewantoro.

“Tak ada laporan dalam bentuk lisan dan tertulis dari BNN terkait penangkapan B. Kalaupun ada, Dit Narkoba Poldasu pasti akan bantu. BBN tak ada berkoordinasi dengan kita. Coba tanyakan saja langsung sama BNN. Sayapun tak kenal mereka,” ujarnya, kemarin.

Salah seorang sumber terpercaya di Poldasu juga mengatakan hal yang sama kalau tidak ada tim dari BNN yang datang ke Dit Narkoba Poldasu untuk melakukan penangkapan B.

Sebab, kata dia, Dit Narkoba Poldasu yang lebih paham dengan situasi daerah di Medan.

“Tak ada tuh Dek, kalaupun ada, saya rasa pasti berkoordinasi dengan Dit Poldasu atau dengan atasan saya. Biasanya, kalau sudah BNN yang turun, mereka bekerja secara rahasia.

Bisa saja si B sudah ditangkap dan diendapkan di hotel. Ini karena BNN bekerja secara tertutup,” ujar pria berkulit cokelat.

Sedangkan Kepala BNN Sumut Aguswan yang dikonfirmasi melalui telepon seluler juga membantah adanya penangkapan B di Kota Medan. “Dari tadi banyak wartawan yang menghubungi saya, tapi itu tak benar. Biar saya jelaskan ya, saya ini lagi rapat di Jakarta.

Kalau tidak percaya, boleh cek ke kantor BBN pusat. BNN Sumut belum ada menerima perintah dari BNN pusat untuk melakukan tugas itu.

Sabarya, kalauadainformasiakansaya beritahu,” ujarnya.

Pun dengan penggerebekan di LP Wanita Tanjung Gusta yang merupakan kerja BNN pusat. Namun, bukan berarti tidak ada keterlibatan dari BNN Sumut dalam hal itu. “Itu BNN pusat langsung dengan Wamenkumham.

Bukan berarti tidak ada koordinasi dengan BNN Sumut. Tetap ada. Di Sumut ini kan baru terbentuk dan kantornya juga belum ada. Jadi, kami tidak bisa berstatement lebih jauh. Karena itu langsung BNN pusat,” jawab Aguswan.

Sementara itu, untuk mencari dugaan adanya keterlibatan oknum petugas terkait kasus ini, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum dan Ham Sumut, Baldwin Simatupang terus melakukan penyelidikan dan menggelar pemeriksaan terhadap para penghuni dan pegawai LP. “Kita sudah berusaha untuk menekan peredaran narkoba di LP. Aksi yang kita lakukan dengan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada setiap kamar di dalam,” ujar Baldwin.

Selain melakukan pemeriksaan, pihaknya juga melakukan tes urine pada seluruh penghuni warga binaan. “Bukan hanya warga binaan, tapi kita juga melakukan pemeriksaan tes urine pada petugas. Apabila kita temukan adanya pemakaian narkoba, maka oknum itu akan kita tindak tegas berupa pemecatan,” tegasnya.

Terkait kasus yang menghentak Kota Medan ini, anggota Komisi A DPRD Sumut Syamsul Hilal langsung buka suara. Menurutnya, tidak mungkin petugas LP tidak mengetahui adanya peredaran narkoba di kawasan yang menjadi wilayah ‘kekuasaan’ mereka. “Bisa jadi, memang ada permainan antara pengedar narkoba dengan petugas. Kemungkinannya, ada petugas LP yang tidak dapat bagian dari peredaran narkoba itu, kemudian dia membongkarnya. Makanya, langsung Wamenkumham dan BNN menggerebek itu,” ungkapnya, Kamis (22/12). Jadi, sambungnya, persoalan ini harus segera diusut tuntas.

Selain itu, keberhasilan BNN mengungkap peredaran narkoba tersebut tanpa diketahui pihak lokal, dalam hal ini Poldasu dan Polresta, dianggap Syamsul Hilal sebagai titik lemah.

“Ada dua hal. Pertama, polisi tahu tapi tidak mau tahu. Kedua, sudah jadi rahasia umum kalau ada juga polisi yang jadi pemasok narkoba.

Terlepas dari persoalan itu, dengan kejadian ini menunjukkan kepolisian itu lemah dalam memberantas peredaran narkoba di Sumut,” tegasnya. (fir/jpnn/sam/rud/ari/ adl)

Massa Lempar Tuntut Gatot Mundur

MEDAN-Momen Hari Ibu dimanfaatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (Lempar) untuk mengkritik Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho. Jenis pakaian yang identik dengan ibu atau wanita mereka usung pada aksi di halaman depan Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Kamis (22/12).

“Kita tidak ingin Sumut dipimpin oleh kepala daerah yang pengecut, tidak berani menindak tegas kepala-kepala dinas yang terindikasi korupsi,” tegas Ketua LSM Lempar Picky Fadly Pardede dalam orasinya.

Aksi Lempar ini ditujukan kepada Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

Selain berorasi, massa menghadiahkan pakaian dalam wanita yakni, celana dalam (CD) dan bra.

Hadiah pakaian dalam wanita kepada Gatot itu melambangkan bahwa Pemprovsu di bawah roda kepemimpinan Gatot merupakan pemerintahan lembek dan tak benar. “Masyarakat Sumut juga tidak mau punya pemimpin yang tidak baik karena dipecat sebagai PNS secara tidak hormat,” tambah Picky Fadly.

Massa juga sempat menyinggung dan mengutuk keras adanya oknum pejabat, oknum PNS, dan oknum kepala daerah di Sumut yang melakukan poligami. Hal tersebut, menurut massa Lempar, sangat bertentangan dengan peraturan dan perundang- undangan yang ada tentang PNS dan kepala daerah. Atas beberapa hal tersebut, massa Lempar mendesak agar Gatot secara profesional dan legowo turun dari jabatan Plt Gubsu. “Dan masyarakat Sumut tidak mau dipimpin oleh pejabat, PNS atau pun kepala daerah yang poligami. Kami meminta Gatot rela turun dari kursi Plt Gubsu,” kata Picky Fadly lagi.

Dalam aksi kemarin, ‘borok-borok’ Gatot terus dikumandangkan. Mulai dari kebijakan mutasi 110 pejabat, hingga Gatot mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Selain itu, mengenai sosok Gatot yang pada prinsipnya bukan seorang yang mutlak baik, karena Gatot sendiri merupakan mantan PNS yang pernah diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) No.32451/ A4.6/KP/2007 Tanggal 1 Agustus 2007, tentang pemberhentian secara tidak hormat Gatot Pujo Nugroho sebagai PNS.

Dalam surat yang ditandatangani Mendiknas saat itu, Prof Dr Bambang Sudibyo MBA di Jakarta berisi tiga poin.

Inti dari isi surat tersebut tak lain soal pemberhentian tidak dengan hormat kepada Ir Gatot Pujo Nugroho karena melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) No 37 Tahun 2004.

Setelah melakukan aksi sekira satu jam, massa membubarkan diri. Dari awal hingga akhir aksi tak terlihat satu pun pihak Pemprovsu menyambut aksi Lempar tersebut. Akibatnya, hadiah berupa pakaian dalam untuk Gatot pun mereka bawa pulang kembali. (ari)

MEDAN- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) sampai saat ini masih menunggu Peraturan Pemerintah (PP), mengenai pengangkatan tenaga honorer dari pusat. Karenanya, Pemprovsu belum bisa memastikan kapan 223 tenaga honorer kategori I yang sudah diajukan saat saat Rapat Kerja (Raker) di Bali beberapa waktu lalu akan diangkat.

“Kita belum bisa memastikan kapan pengangkatannya, karena belum ada keputusannya dari pusat. Kita tunggulah,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provsu Kaiman Turnip kepada Sumut Pos, Kamis (22/12).

Dijelaskannya, tenaga honorer kategori I adalah tenaga honorer yang digaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang selama ini masih tercecer.

Nah, Kaiman juga menyatakan, untuk 16 orang tenaga honorer kategori II, dimana penggajiannya tidak dari APBD/ APBN tidak masuk dalam rencana pengangkatan menjadi CPNS. “223 tenaga honorer itu kategori I, yang masih tercecer per Januari 2005 dan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk rencana pengangkatannya, kita fokuskan ke yang kategori I dulu. Kalau yang kategori II sebanyak 16 orang,” terangnya lagi. Kaiman mengaku, sering ditelepon masyarakat menanyakan waktu pengangkatan tenaga honorer tersebut.

Anggota Komisi A DPRD Sumut Syamsul Hilal menegaskan, sebaiknya pemerintah pusat mengeluarkan peraturan pengangkatan tenaga honorer tersebut. Karena semakin lama aturan itu dikeluarkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik sosial.

“Harusnya secepat mungkin. Karena ini sangat erat kaitannya dengan masalah sosial. Apalagi para tenaga honorer ini, telah mengabdi kepada pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.(ari)