25 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14277

Pesta Danau Toba Ajang Pencitraan Jelang Pilgub 2013

MEDAN- Kritikan demi kritikan terus dialamatkan pada perhelatan Pesta Danau Toba (PDT) 2011, yang akan digelar 27-30 Desember 2011 mendatang. Bahkan, kritikan terhadap PDT juga diwarnai desakan agar penyelenggaraan PDT 2011 dibatalkan. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan, kenapa PDT 2011 lebih baik tidak diselenggarakan tahun ini. Pertama, terkait sarana dan prasaran pendukung seperti infrastruktur jalan dari dan ke arah Danau Toba. Isu selanjutnya adalah isu kekurangan anggaran, dimana saat ini PDT 2011 mengalami defisit anggaran lebih dari 50 persen sekitar Rp2,2 miliar dari Rp4,2 miliar yang dibutuhkan.

Nah, yang cukup mengusik pendengaran adalah mencuat isu penyelenggaran PDT 2011 tidak lebih merupakan sarana pencitraan, sarana menarik simpati yang ujungujungnya bermuatan politis bagi sejumlah elit politik, terlebih menyongsong gelaran Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013 mendatang. Hal itu dikemukakan, sosiolog asal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor kepada Sumut Pos, Jumat (9/12).

“Saya terkejut ketika saya tiba di Polonia beberapa waktu lalu dari luar kota. Saya melihat banyak spanduk, baliho yang memajang foto panitia dan Plt Gubsu besar-besar. Apa ini? Promosi besar-besaran, foto besar-besar tapi tak ada kerjanya. Kalau memang hanya promosi untuk menarik simpati atau pencitraan lebih baik dibatalkan saja,” tegasnya. Dijelaskannya, bila PDT 2011 tetap dijalankan, pelaksanaan kali ini tidak akan jauh berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya yang tidak memberi sumbangsih apa-apa bagi rakyat dan masyarakat Sumut. Buktinya, sambung Shohibul, dari tahun ke tahun penyelenggaraan bukannya memperbaiki ekosistem di area Danau Toba, malah semakin merusak danau itu sendiri.

“Ekosistem semakin rusak, penggundulan hutan terus merajalela. Ini bukti pemerintah, terlebih Pemerintahan Sumut tidak becus mengelola asset, yang bukan hanya milik masyarakat dan rakyat Sumut serta Indonesia, tapi juga asset dunia. Jadi sah bila PDT ini hanya sebatas ajang promosi pencitraan bagi elit politik,” tukasnya. Dalam upaya perbaikan ekosistem Danau Toba, perlu dipikirkan pembentukkan tujuh kabupaten/kota terdekat dengan Danau Toba menggabungkan diri menjadi satu daerah otorita.

“Sudah tersiar wacana, tujuh daerah atau kabupaten/kota terdekat dengan Danau Tiba menjadi satu daerah otorita seperti Batam. Agar pengelolaan dan pemberdayaan Danau Toba bias lebih berjalan, dari pada saat ini. Daerah otorita itu memiliki kewenangan sendiri, untuk memberdayakan potensi daerahnya,” ungkapnya. Namun, wacana ini memang jangka panjang dan masih dalam pembahasan di seminarseminar. “Dan untuk mengarah ke situ, tidak hanya cukup dengan teken SK saja. Perlu ada perencanaan yang matang, dan pembahasan di pusat. Setelah terbentuk, baru berkoordinasi dengan pemerintah daerah lainnya,” ujarnya lagi. Pengamat Psikologi Sosial dari Universitas Negeri Medan (Unimed) Dr M Rajab Lubis sekitar Rp2,2 miliar dari Rp4,2 miliar yang dibutuhkan. Nah, yang cukup mengusik pendengaran adalah mencuat isu penyelenggaran PDT 2011 tidak lebih merupakan sarana pencitraan, sarana menarik simpati yang ujungujungnya bermuatan politis bagi sejumlah elit politik, terlebih menyongsong gelaran Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2013 mendatang. Hal itu dikemukakan, sosiolog asal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Shohibul Anshor kepada Sumut Pos, Jumat (9/12). “Saya terkejut ketika saya tiba di Polonia beberapa waktu lalu dari luar kota. Saya melihat banyak spanduk, baliho yang memajang foto panitia dan Plt Gubsu besar-besar.

Apa ini? Promosi besar-besaran, foto besar-besar tapi tak ada kerjanya. Kalau memang hanya promosi untuk menarik simpati atau pencitraan lebih baik dibatalkan saja,” tegasnya. Dijelaskannya, bila PDT 2011 tetap dijalankan, pelaksanaan kali ini tidak akan jauh berbeda dengan pelaksanaan sebelumnya yang tidak memberi sumbangsih apa-apa bagi rakyat dan masyarakat Sumut. Buktinya, sambung Shohibul, dari tahun ke tahun penyelenggaraan bukannya memperbaiki ekosistem di area Danau Toba, malah semakin merusak danau itu sendiri. “Ekosistem semakin rusak, penggundulan hutan terus merajalela. Ini bukti pemerintah, terlebih Pemerintahan Sumut tidak becus mengelola asset, yang bukan hanya milik masyarakat dan rakyat Sumut serta Indonesia, tapi juga asset dunia. Jadi sah bila PDT ini hanya sebatas ajang promosi pencitraan bagi elit politik,” tukasnya. Dalam upaya perbaikan ekosistem Danau Toba, perlu dipikirkan pembentukkan tujuh kabupaten/kota terdekat dengan Danau Toba menggabungkan diri menjadi satu daerah otorita. “Sudah tersiar wacana, tujuh daerah atau kabupaten/kota terdekat dengan Danau Tiba menjadi satu daerah otorita seperti Batam.

Agar pengelolaan dan pemberdayaan Danau Toba bias lebih berjalan, dari pada saat ini. Daerah otorita itu memiliki kewenangan sendiri, untuk memberdayakan potensi daerahnya,” ungkapnya. Namun, wacana ini memang jangka panjang dan masih dalam pembahasan di seminarseminar. “Dan untuk mengarah ke situ, tidak hanya cukup dengan teken SK saja. Perlu ada perencanaan yang matang, dan pembahasan di pusat. Setelah terbentuk, baru berkoordinasi dengan pemerintah daerah lainnya,” ujarnya lagi. Pengamat Psikologi Sosial dari Universitas Negeri Medan (Unimed) Dr M Rajab Lubis MS, tidak setuju bila disebut PDT hanya ajang ‘cari muka’ untuk kepentingan Pilgubsu 2013 mendatang. “Secara akademisi, apa (stigma) yang muncul di masyarakat itu merupakan opini atau prasangka.

Walaupun ada arah ke situ,” jawabnya. Mengenai penyelenggaraan PDT serta pernak- pernik “ketertinggalan” area pelaksanaan PDT 2011, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Unimed menerangkan, ada empat komponen yang bias dijadikan acuan dalam upaya peningkatan pengelolaan Danau Toba, terlebih dalam sisi kepariwisataan. Ke empat hal tersebut yakni, pertama adalah masyarakat. Titik beratnya adalah menyangkut perilaku. “Yang layak dan bias dijual untuk menarik wisatawan adalah perilaku masyarakat,” katanya. Kedua adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini, bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap perilaku masyarakat.

“Lewat Dinas Pariwisata, serta para stakeholder harus mampu mengubah perilaku masyarakat. Kita lihat Bali dan daerah lainnya, bukan hanya objek wisata yang dijual tapi perilaku masyarakat di sana juga memiliki daya jual tinggi. Dan itu belum tergambar di sini,” bebernya. Komponen ketiga yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan PDT selanjutnya, sambung pria yang menjadi pengajar Ilmu Psikologi dan Konflik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unimed tersebut mengatakan, komponen ketiga adalah masalah pelayanan. “Kalau pelayanan baik, maka pariwisata akan baik. Bali itu yang dijual pantainya. Tapi pada prinsipnya itu tak cukup. Ada unsur budaya di sana, yang dikemas secara apik. Kemudian pelayanan yang maksimal pada sarana akomodasi yang ada seperti hotel dan sebagainya. Di Danau Toba ada Tor-tor, yang merupakan satu bentuk budaya yang memiliki nilai jual. Namun, itu tak termanfaatkan secara baik.

Ada pengalaman saya dengan teman-teman, ketika berkunjung ke Danau Toba. Muncul rasa di hati cukup sekali saja berkunjung ke Danau Toba, karena tidak ada kenyamanan. Saya piker, program sapta pesona itu bias kembali dimaksimalkan,” katanya lagi. Komponen ke empat adalah promosi. Dikatakannya, panitia mungkin sudah melakukan sosialisasi. Namun, apa yang dilakukan itu belum maksimal, sehingga pada akhirnya yang terselenggara itu tidak sepenuhnya berhasil. “PDT itu even singkat. Saya melihat, mesti ada evaluasi dan dijadikan rujukan untuk mengambil kebijakan untuk memperbaiki pagelaran yang ada untuk lebih bermanfaat,” sarannya.(ari)

Seleksi Audisi Indonesian Idol

Boleh Pakai Seragam Sekolah

MEDAN- Seleksi audisi pencari bakat Indonesian Idol 2012 berlangsung hari ini, Sabtu (10/12) di Gedung Serba Guna Universitas Negeri Medan (UNIMED). Audisi yang dilakukan secara terbuka untuk umum yang diadakan oleh RCTI dan FremantleMedia ini ber langsung selama dua hari dari 10-11 Desember 2011. Panitia Penyelenggara Audisi Indonesia Idol, Trista P Efendi, Jumat (9/12) mengatakan peserta dari Kota Medan sangat antusias mengikuti ajang pencari bakat ini. Selain itu, untuk jumlah peserta yang lolos seleksi dan akan dibawa ke Jakarta nantinya tidak dibatasi “Seleksi dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 12.00 WIB.

Nantinya peserta datang dengan membawa formulir yang sudah diisi. Lalu mendapat nomor peserta, antre dan menyanyi didepan juri local. Setelah itu video both dan menyanyi didepan kamera dan juri yang didatangkan dari Jakarta,” katanya. Bagi peserta yang memakai seragam sekolah, tidak masalah. “Berdasarkan pengalaman tahun lalu, banyak peserta yang menjalani ujian mid semester, dan datang dengan memakai seragam sekolah.

Tapi nggak masalah, mereka pasti boleh mengikuti seleksi,” jelasnya. Menurutnya, ajang ini diselenggarakan untuk mencari seorang bintang yang memiliki bakat yang luar biasa di bidang entertainmen, khususnya menyanyi. Ditujukan bagi pria atau wanita usia 16-27 tahun, belum pernah mempunyai rekaman album komersial dan Warga Negara Indonesia (WNI) atau keturunan Indonesia atau telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. “Jadi, bukan hanya bisa nyanyi, tapi juga bermain musik.

Kali ini Indonesia Idol dikemas berbeda dengan memadukan reality singing contest dengan reality show yang akan membuat even ini semakin menarik dan diminati. Indonesia Idol 2012 mencari sang idola baru yang tidak hanya memiliki kualitas suara yang bagus namun juga memiliki attitude dan personality yang mempesona,” ujarnya. Diharapkan dengan dilakukannya audisi di Kota Medan, maka semakin banyak bintang yang dilahirkan dengan kemampuan menyanyi dan mempunyai skill bermain musik. “Karena, banyak bintang-bintang Indonesian Idol dari Kota Medan. Jadi kita harap, para peserta yang lolos ini nantinya juga dapat lolos di Jakarta,” ucapnya. (mag-11)

Putri Sulung Pergoki Ibunya Selingkuh dengan Pria Lain

Istri Kabur Telantarkan Anak, Suami Bikin Sayembara Berhadiah

Seorang suami di Denpasar, Bali, membuat sayembara: Siapa saja yang memberikan informasi atau berhasil menangkap istrinya akan diberi hadiah Rp30 juta. Oleh polisi, si istri itu telah dinyatakan buron atas kasus menelantarkan empat anaknya.

DONNY TABELAK, Denpasar

ELI Gattenio, suami yang membikin sayembara itu, adalah warga negara Amerika Serikat yang sudah 15 tahun tinggal di Bali.

Terakhir, dia beralamat di Vila Jalan Dewi Kunti, Seminyak, Kuta. Di Bali, pria 50 tahun tersebut menikah dengan perempuan Indonesia bernama Saro Soraya Ruka. Perkawinan beda bangsa itu membuahkan empat anak. Mereka adalah Indigo Liliyan Gattenio, 12; dua kembar Hope Elisabeth Gattenio, 10, dan Joy Elisabeth Gattenio, 10; serta Nadia Eve Gattenio, 4,. Kehidupan rumah tangga Eli dan Soraya, dalam perkembangannya, berujung konflik.

Mereka pun berpisah sejak Mei 2010. Setelah berpisah dari suaminya, Soraya kabur meninggalkan empat anaknya. Sejak itu, perempuan 43 tahun tersebut hilang bak ditelan bumi. Ditinggal istri, Eli harus mengasuh empat anaknya sendiri. Dia pun stres berat. Apalagi, awal Maret lalu, oleh petugas imigrasi, dia nyaris dideportasi ke negaranya setelah terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian. Waktu itu, Eli menolak dideportasi jika tanpa empat anaknya.

Yang menjadi persoalan, empat anak Eli tercatat sebagai warga negara Indonesia, mengikuti ibunya. Selain itu, empat anak tersebut tak punya paspor karena semua dibawa kabur ibunya. Agar tak dideportasi, Eli sampai mengancam bunuh diri dengan cara membakar diri di rumahnya.

Waktu itu, dia mengancam akan membakar diri bersama empat anaknya jika mereka tak diperbolehkan pergi dengan dirinya pulang ke AS. Aksi nekat Eli kala itu mendapat perhatian banyak media. Patrialis Akbar, Menkum HAM saat itu, meminta deportasi ditunda dulu. Kaburnya Soraya membuat jengkel Indigo Liliyan Gattenio, putri sulungnya. Bocah 12 tahun tersebut lantas melaporkan ibu kandungnya ke Polresta Denpasar atas tuduhan menelantarkan anak. Dalam penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan Soraya sebagai tersangka sejak November tahun lalu. Bahkan, polisi mengeluarkan DPO (daftar pencarian orang) terhadap tersangka dengan Nomor DPO/B/51/XI/ 2010/Poltabes Denpasar/November 2010.

Soraya tak hanya dilaporkan anak kandungnya. Eli, si suami, hingga kemarin terus menyebar pamflet bergambar foto istrinya itu. “Sudah seribuan foto yang saya sebar,” katanya. Tak cukup itu, dia juga akan memberikan hadiah uang tunai Rp30 juta kepada siapa saja yang bisa memberikan informasi tentang keberadaan istrinya atau bahkan berhasil menangkapnya. “Hadiah uang yang saya siapkan Rp30 juta,” ujar Eli kepada wartawan.

Awalnya, nilai sayembara tersebut hanya Rp20 juta. Namun, putri pertama Eli, Indigo, juga menyatakan bersedia memberikan mobil pemberian ayahnya saat dirinya berulang tahun ke-6 kepada siapa pun yang bisa menangkap ibunya itu. “Mobil pemberian papa (Eli) akan saya berikan kepada siapa pun yang berhasil menangkap dia (Soraya, Red),” ujar Indigo sedikit emosional. Mendengar pernyataan putrinya tersebut, Eli langsung menenangkan Indigo. “Itu mobil kamu, Nak. Papa akan menaikkan sayembara itu menjadi Rp30 juta,” timpal Eli. Remaja yang mulai beranjak dewasa itu pantas marah kepada ibunya. Sebab, sejak kecil dia ditelantarkan. Bukan hanya dirinya yang ditelantarkan, tapi juga tiga adik perempuannya, Hope Elisabeth Gattenio, Joy Elisabeth Gattenio, dan Nadia Eve Gattenio. Lebih-lebih, belakangan Indigo mengetahui bahwa ibunya tak hanya mengkhianati ayahnya dengan berselingkuh dengan lelaki lain.

Tapi, ibunya juga mengambil uang perusahaan serta memalsukan sejumlah dokumen penting yang berujung pada nasib ayahnya yang hendak dideportasi ke negara asalnya. Menurut Eli, sayembara itu bukan mencari sensasi. Tapi, semata-mata untuk mempercepat proses hukum yang menjerat mantan istrinya tersebut. Sebab, tak kunjung diringkusnya Soraya bisa membawa pengaruh traumatis kepada empat putrinya itu. Mereka tak menghendaki ibunya pulang. Bahkan, mereka berencana ikut ayahnya ke AS. Simon Dromine, kuasa hukum Eli yang siang kemarin mendampingi, menambahkan, motif Soraya tak lain adalah ingin menguasai aset dan harta milik kliennya tersebut. Sejatinya, sejumlah aset dan harta lainnya sudah diberikan Eli kepada empat putrinya tersebut.

“Ya motifnya karena harta,” tegasnya. Guna memuluskan niat busuknya itu, Soraya diketahui acap meneror mantan suaminya tersebut dan berusaha menculik empat anaknya. Dia juga menyewa preman serta ditengarai berkongkalikong dengan aparat kepolisian dan imigrasi untuk menjebak Eli. “Ada lah… Kalau saya mau bongkar siapa saja aparat itu, butuh waktu seminggu,” ungkapnya. Dengan sayembara tersebut, Eli berharap bisa mendapat keadilan di Pulau Dewata, Bali. (yes/c5/kum/jpnn)

Dua Pegawai Pajak Ditahan

JAKARTA – Pasca kasus kakap mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan, Direktorat Jenderal Pajak rupanya belum bersih dari praktek korupsi. Yang terbaru, dua pegawainya ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka sekaligus ditahan. Selama 20 hari ke depan, mereka berdua akan meringkuk di tahanan untuk menjalani proses penyidikan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Noor Rachmad mengungkapkan, dua pegawai Ditjen Pajak itu adalah Bahar dan Pulung Sukarno. Bahar ditahan di Rutan Salemba sedangkan Pulung di Rutan Kejagung cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. “Mereka terlibat kasus korupsi sistem manajemen pajak,” tegas Noor di Jakarta kemarin (9/12). Noor mengungkapkan, jajaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) yang menangani kasus tersebut tak ragu-ragu menahan mereka.

Awalnya, dua tersangka tersebut menjalani pemeriksaan dalam kasus pengadaan sistem manajemen pajak di JAM Pidsus kemarin (9/12). Namun, menjelang sore, keduanya bablas ditahan. “Penyidik merasa perlu menahan mereka untuk memudahkan proses penyidikan,” ujar mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo itu. (aga/jpnn)

Remitansi TKI Tembus Rp50 Triliun

BNP2TKI Tantang Pengangguran Bekerja di Luar Negeri

JAKARTA – Angka pengiriman uang (remitansi) TKI dari luar negeri yang masuk ke Indonesia bukan main-main. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP- 2TKI) menyebutkan, hingga Oktober remitansi TKI mencapai Rp 50,5 trilun. Pengirim remintansi terbesar masih didominasi TKI yang bekerja di sektor non formal, seperti TKI. Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat di Jakarta kemarin (9/10) menuturkan, keberadaan remitansi tadi merupakan yang tercatat karena dikirim melalui jasa pengiriman uang atau perbankanyang dicatat Bank Indonesia (BI). Dia memperkirakan, angka pengiriman uang dari para TKI ke dalam negeri yang tidak tercatat lebih besar.

“Bisa jadi dibawa langsung ketika pulang, atau dititipkan rekan sesama TKI,” katanya. Jumhur menyebutkan, berdasarkan dari catatan BI ditemukan jika remitansi terbesar datang dari TKI yang bekerja di negara kawasan asia pasifik yakti mencapai Rp 29,30 triliun. Selanjutnya disusul kawasan Amerika (Rp 1 triliun), kawasan benua Eropa dan Australia (1,76 triliun). Secarakeseluruhan, jumlah TKI kita mencapai 6 juta jiwa. Dimanaperbandinganantara4,3juta TKI bekerja dengan dokumen ketenagakerjaan lengkap, dan sisanya tidak berdokumen alias illegal. BNP2TKI menjelaskan, di tengah tingginya remintasi tadi, pemerintah tidak melepaskan perlindungan terhadap para TKI.

Terlebih TKI di sektor non-formal yang selama ini kerap tersangkut perkara hukum dan sering menjadi korban kekerasan majikan. Jumhur menegaskan, pemerintah tidak memposisikan TKI menjadi sapi perah pendapatan negara. “Kita tetap perkuat perlindungan dengan penegakan undang-undang,” tandasnya. Jumhur menjelaskan, posisi remintasi sebaliknya bisa menggerakkan roda ekonomi mikro. Contohnya, uang kiriman TKI yang sampai ke keluarga di kampung halaman digunakan modal usaha oleh anggota keluarga lainnya. Selain itu, uang kiriman juga dapat digunakan sebagai biaya sekolah, atau membangun rumah.

Potensi remitansi yang bisa menumbuhkan perekonomian mikro ditangkap BNP2TKI dan bank-bank BUMN. Jumhur mengatakan, semangat pemberdayaan kepada keluarga dan para TKI yang sudah pulang terus digalakkan. Dengan cara demikian, bisa menutup peluang bagi para TKI untuk kembali terbang ke luar negeri untuk sekian kalinya. Dia yakin jika perekonomian keluarga para mantan TKI sudah tumbuh, niat untuk mencari duit ke luar negeri bisa sirna. Jumhur tidak menutup mata jika kepergian para WNI menjadi TKI disebabkan karena lapangan pekerjaan di Indonesia terbatas. Dia lantas menantang bagi para warga semi terampil, terampil, atau professional yang masih menganggur untuk bekerja ke luar negeri.

“Pelung bekerja di luar negeri masih terbuka besar,” tandasnya. Peluang yang disajikan dalam pameran bursa kerja BNP2TKI bersama sejumlah PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta). Dalam pameran ini, disiapkan sekitar 4.000 lowongan pekerjaan di luar negeri. Seperti di Brunei Darussalam, Taiwan, Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar. Lowongan ini meliputi, tenaga di perusahaan manufaktur, konstruksi, spa theraphy, perawat rumah sakit, dan pengasuh. (wan/jpnn)

Kejaksaan Selamatkan Miliaran, BPK Temukan Triliunan

Hasil Tindak Pidana Korupsi

PERINGATAN Hari Antikorupsi Sedunia kemarin menjadi ajang “pamer” beberapa instansi dalam upayanya memberantas tindak pidana korupsi. Diantaranya adalah Kejaksaan RI. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Andhi Nirwanto mengungkapkan bahwa dalam tahun ini, pihaknya berhasil menyelamatkan miliaran rupiah uang negara.

“Totalnya, kami sudah berhasil menyelamatkan Rp173 miliar ditambah USD 2 ribu,” kata Andhi dalam pembukaan Pagelaran Budaya Hari Antikorupsi di gedung KPK kemarin (9/12). Andhi menerangkan penyelamatan itu dilakukan dengan menangani ratusan perkara korupsi di seluruh satuan unit kerja kejaksaan.

Lebih lanjut dia merinci bahwa data tersebut merupakan data yang dirangkun sejak Januari hingga November 2011. Dalam kurun waktu tersebut kejaksaan telah menyidik 1.416 perkara korupsi dan menuntut 985 perkara korupsi. Sedangkan khusus untuk lima tahun terakhir pihaknya totalnya adalah 6.487 penyidikan kasus korupsi sedangkan yang sampai pada penuntutan kasus korupsi sebanyak 5.237 perkara.

Sementara itu Badan Pemeriksa Keuangan juga unjuk gigi dalam peringatan tersebut. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengaku bahwa pihaknya telah menemukan sebanyak 318 penyimpangan yang dilakukan berbagai lembaga negara yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Kerugian yang dialami negara menjacapai angka Rp29,5 triliun dan USD 480 juta.(kuh/jpnn)

Demokrat Minta Koalisi Dibubarkan

JAKARTA – Sejumlah perkembangan politik belakangan ini, membuat Partai Demokrat jengah. Bergulirnya usulan hak interpelasi yang digalang anggota DPR dari partai koalisi, beberapa hari terakhir, menambah geram partai utama koalisi pemerintahan tersebut. “Bubarkan saja koalisi kalau tidak bermanfaat,” tegas Wakil Ketua Fraksi PD Sutan Bhatoegana, di Jakarta, kemarin (9/12).

Dia menilai, bahwa situasi politik terkini menunjukkan bahwa jenis kelamin partai-partai anggota koalisi sekarang tidak jelas. “Koalisi harus jelas jenis kelaminnya, agar kita tidak salah menempatkannya nanti,” tandasnya, lagi. Dia menyatakan, dengan kondisi sikap partai-partai koalisi seperti yang ada sekarang, memberikan implikasipadaperjalanan pemerintahan. Partai-partai koalisi, lanjut dia, yang seharusnya jadi penopang malah terkesan ikut menganggu jalannya pemerintahan.

“Dengan (koalisi) dibubarkan, biar nanti pemerintah bekerja dengan rakyat untuk rakyat,” tegas ketua Departemen Perekonomian DPP Partai Demokrat, itu kembali. Jika dibubarkan, bagaimana dengan menteri-menteri kader parpol koalisi? Dia menyatakan, menteri-menteri yang berprestasi tetap saja dipertahankan. ?Tapi, harus berani lepas baju parpolnya. Jadi, bekerja bisa lebih fokus untuk rakyat dengan tanpa gangguan dari agenda-agenda parpol,” usulnya.

Sementara itu, hingga kemarin, dukungan atas digelarnya hak interpelasi terus bertambah. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya Bambang Soesatyo menyatakan, tanda tangan pendukung hak interpelasi terkait moratorium remisi sudah menembus 50 anggota dewan dari tujuh fraksi. “Kami menargetkan Rabu (14/12) siang pengusul bersama-sama menyerahkan kepada pimpinan DPR,” kata Bambang di Jakarta, kemarin.

Pada saat Rabu nanti, kata Bambang, ditargetkan jumlah tandatangan sudah bertambah menjadi 100 anggota dewan. Nantinya, pimpinanDPRdimintauntuk segera membahas usulan itu dalam rapat Badan Musyawarah DPR. “Ini agar dapat diagendakan pada sidang paripurna Jumat pekan depan,” tandasnya.

Diantara deretan pengusul, dari sembilan fraksi yang ada di parlemen, anggota dari tujuh fraksi telah masuk dalam daftar. Hanya anggota dari Fraksi Demokrat dan Fraksi PKB yang tidak ikut mengusulkan. (dyn/bay/pri/jpnn)

2 Kelompok Warga Bentrok, 3 Luka-luka

LUBUK PAKAM-Dua kelompok warga Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deliserdang bentrok, Jumat (9/12) sekira pukul 15.47 WIB. Tak ada korban jiwa, namun tiga warga menderita luka-luka.

Ketiga warga masing-masing Pardomuan Harianja, warga yang tidak tahu menahu mengalami luka bacok di bagian bahu dirawat di RSU Mitra Sejati, Titi Kuning Medan, Toto (38), warga Desa Sena, terkena panah di bagian dada, Rahmat (37), warga Desa Sena terkena panah di kaki kanan dirawat di RSU Mitra Husada Pasar 8 Tembung Informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, bentrok bermula saat puluhan kelompok pemuda lengkap dengan senjata tajam tiba-tiba menyerang orang-orang di gubuk milik warga Pujasena di lahan garapan di Dusun 3 Desa Sena. Kebetulan Pardomuan Harianja bersama empat orang temannya sedang duduk beristirahat sembari minum es kelapa muda. Kelompok pemuda itu langsung menyerang Pardomuan dkk dengan sejata tajam. Akibatnya, Pardomuan Harianja mengalami luka bacok di bagian bahu.

Korban yang sudah tidak berdaya kemudian dilarikan rekannya ke rumah sakit terdekat dengan mengendarai mobil Kijang Kapsul silver milik korban, BK 1679 CN yang tengah di parkir di pinggir jalan Tanjungmorawa- Batangkuis. Saat hendak diboyong kelompok pemuda itu menyerang mobil hingga kaca bagian depan, samping dan belakang pecah. “Saat itu Pardomuan hendak dilarikan ke rumah sakit,” bilang Sabar Tarigan, rekan korban. Dijelaskan Sabar Tarigan, dia dan Pardomuan kebetulan duduk di gubuk milik penggarap Pujasena. Setelah peristiwa penyerangan gubuk milik penggarap Pujasena, sekitar pukul 16.15 WIB, aksi balas dilakukan. Sekitar 30 warga dari kelompok Pujasena dilengkapi bersenjata tajam melakukan penyerangan balik ke kediaman ketua pemuda penyerang mereka di Dusun 4.

Aksi saling serang berlangsung selama 15 menit. Bahkan, polisi yang turun ke lokasi terpaksa melepaskan tembakan untuk membubarkan kedua kelompok. Hingga tadi malam, petugas dari Mapolres Deliserdang masih melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Kapolres Deliserdang, AKBP Wawan Munawar SiK membenarkan telah terjadi bentrok antar warga. Pihaknya sudah mengirimkan pasukan pengendali massa serta dibantu Brimob. (btr)

Muncul Dua Nama, Para Janda Sudah Buka Rekening Bank

Pertengahan Bulan Desember Kompensasi Rawagede Segera Cair

Pemerintah Belanda kemarin secara resmi meminta maaf pada sembilan janda korban pembantaian di Rawagede, Karawang. Duta Besar Belanda Tjeerd de Zwaan mewakili pemerintah Belanda meminta maaf di depan monumen pembantaian Rawagede di Desa Balongsari, Karawang.  

DALAM sambutannya, Dubes Tjeerd menyatakan permohonan maaf pada ahli waris korban diharapkan menutup episode yang luar biasa sulit dalam kehidupan ahli waris korban. Menanggapi permintaan maaf tersebut, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menilai tindakan tersebut sebagai perkembangan berarti.

Permohonan maaf tersebut juga sesuai dengan keputusan Pengadilan Den Haag yang memberi waktu tiga bulan sejak putusan diucapkan pada September lalu untuk memberikan kompensasi dan meminta maaf. Marty mengatakan, pemerintah berharap permasalahan yang berkaitan dengan aksi militer pada tahun 1947 di Rawagede yang menyebabkan jatuhnya korban sipil itu bisa cepat diselesaikan. “Sehingga bagi ahli waris yang terkait bisa merasakan adanya penyelesaian masalahmasalah ini,” tutur mantan duta besar RI untuk PBB itu. Saat ditanya apakah permintaan maaf tersebut merupakan bentuk pengakuan atas pembantaian di Rawagede, Marty memilih menjawab diplomatis. “Justru itu saya tidak menggunakan kalimat yang lebih dari itu, hanya menyatakan bahwa ini perkembangan yang penting,” katanya. “Bagi kita ini tidak merubah sesuatu yang sudah diakui oleh Pemerintah Belanda sendiri mengenai masalah kemerdekaan Indonesia tahun 1945,” sambungnya.

Selain meminta maaf, pemerintah Belanda juga akan mencairkan kompensasi senilai total Eur 180 ribu atau senilai Rp 2,1 miliar bagi sembilan janda korban pembantaian Rawagede. Masing- masing janda akan mendapatkan sekitar Rp240 juta. Kompensasi saat ini sudah berada di tangan pengacara korban dan akan dicairkan pada 14 Desember mendatang. Peristiwa pembantaian massal penduduk pria sipil tak bersenjata oleh pasukan Belanda di Rawagede terjadi pada 9/12/1947. Jumlah korban tewas menurut penghitungan versi Indonesia ada 431 orang. Sedangkan menurut laporan resmi pihak Belanda ada 150 orang. Di bagian lain, salah satu ahli waris korban Rawagede sekaligus ketua Yayasan Rawagede Sukarman saat dihubungi kemarin menuturkan, seluruh jandajanda yang bakal menerima santunan sudah membuat rekening tabungan di bank. “Tingga terima santunan saja,” katanya. Kabar pemberian santunan ini menurutnya menjadi kabar baik pada peringatan tragedi Rawagede ke 64 kemarin.

Sukarman menerangkan, dirinya masih belum tahu kapan persisnya pencairan dana santunan itu. Namun, dia memperkirakan pencairan dana itu bakal diproses sekitar pertengahan bulan ini. Perhitungan ini didasarkan pada tenggat waktu pengadilan Belanda yang memberikan deadline eksekusi putusan sidang selama empat bulan. Putusan sidang sendiri dikeluarkan pengadilan Belanda pertengahan September lalu. “Keberadaan santunan semakin jelas karena tidak ada banding dari pihak tergugat,” papar Sukarman. (fal/wan/jpnn)

Rumah Sakit Membara, 73 Pasien Tewas Terbakar

KALKUTA – Kebakaran hebat melanda Rumah Sakit AMRI di kawasan Dhakuria, Kalkuta, India, kemarin (9/12). Sedikitnya 73 orang tewas dalam kebakaran di rumah sakit tujuh lantai tersebut. Nyaris seluruh korban tewas karena paramedis dan staf rumah sakit sibuk menyelamatkan diri mereka masing-masing.

“Sangat mengejutkan mengetahui bahwa para petugas rumah sakit tidak berusaha mengevakuasi pasien-pasien yang terperangkap asap,” ujar Subrata Mukherjee, menteri kesehatan publik Negara Bagian Bengala Barat. Dia menyesalkan sikap egois paramedis dan staf rumah sakit yang langsung melarikan diri begitu melihat api membesar. Termasuk para pegawai senior. Api kali pertama terdeteksi di basement rumah sakit sekitar pukul 03.30 waktu setempat. Dalam waktu singkat, api menjalar ke lantai dasar dan menciptakan asap tebal yang membubung sampai ke beberapa lantai di atasnya.

Karena panik, paramedis dan staf rumah sakit yang bertugas pada dini hari itu langsung melarikan diri tanpa mengevakuasi para pasien. Namun, versi lain menyebutkan petugas keamanan rumah sakit sebenarnya sudah diperingatkan.

Konon, beberapa penduduk perumahan kumuh di dekat rumah sakit lah yang kali pertama melihat kobaran api. Mereka lantas bergegas ke rumah sakit dan berusaha memperingatkan staf yang bertugas. Kepada saksi mata itu, satpam mengatakan api berasal dari dapur dan ada yang perlu dikhawatirkan. “Mereka mengaku bisa mengendalikan api,” terang saksi mata yang tak menyebutkan identitasnya itu. Tapi, tak lama, api membesar dan membakar bangunan permanen tersebut.

“Pemadam kebakaran baru tiba di lokasi sekitar satu jam setelah kebakaran terjadi,” kata Pradeep Sarkar, salah seorang kerabat pasien yang selamat. Saat kebakaran terjadi, dia mengaku sedang menunggui pamannya yang dirawat karena serangan jantung.

Sempitnya jalan menuju kawasan rumah sakit tersebut membuat pasukan pemadam kebakaran kesulitan mencapai lokasi. Mereka bahkan terpaksa memarkir truk pemadam kebakaran di mulut jalan. Pintu gerbang rumah sakit pun terpaksa dijebol agar petugas pemadam kebakaran bisa memasukkan tangga darurat yang biasa digunakan untuk mengevakuasi korban. wakil presiden senior Yayasan AMRI, Satyabrata Upadhay mengatakan saat kebakaran terjadi, ada sekitar 160 pasien yang dirawat. Total, rumah sakit bisa menampung sampai 190 pasien. Kemarin, sebanyak 70 pasien dan tiga staf rumah sakit dilaporkan tewas. Sebagian besar dari mereka tewas karena sesak napas akibat asap yang memenuhi ruangan perawatan. (ap/afp/bbc/hep/ami/jpnn)

1...14,27614,27714,278...15,733Page 14,277 of 15,733

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor