Sidang Dugaan Korupsi Masterplan

MEDAN–Sidang lanjutan dugaan korupsi penyusunan master plan Kota Medan 2006 dengan terdakwa mantan Kepala Bappeda Medan, Harmes Joni, kembali digelar, Kamis (10/11). Dalam sidang kemarin, Harmes membantah dirinya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dia juga menolak terlibat dalam proyek yang diduga merugikan negara Rp1,5 miliar tersebut.

“Saya tidak pernah ditetapkan sebagai pengguna anggaran oleh Wali Kota Medan saat itu (Abdillah, Red) untuk pengerjaan penyusunan Master Plan Kota Medan 2006,” jelas Harmes dalam persidangan yang dipimpin Jonny Sitohang SH. Harmes juga mengatakan, tidak ada surat keterangan (SK) yang menyatakan dia sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi seorang pejabat di Setdako Medan, Muhammad Syafii yang dihadirkan dalam persidangan tersebut. Syafii tidak bisa membuktikan Harmes sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek tersebut. Dia hanya mengatakan, Harmes sebagai Kuasa Pengguna Anggaran karena lazimnya setiap Kepala SKPD otomatis menduduki jabatan itu. “Biasanya seperti itu Pak Hakim. Kepala SKPD menjadi Kuasa Pengguna Anggaran,” bebernya.

Saat ditanya hakim atas dasar apa cek sebesar Rp2,1 miliar dan Rp400 juta untuk pembayaran PPn dan PPh dikeluarkan. Dia menjawab atas masuknya surat perintah membayar yang diteken Kabag Keuangan Setdako Medan yang waktu itu dijabat Datuk Djohansyah.

“Saya mengeluarkan cek itu atas adanya permohonan surat perintah membayar (SPM) dari bagian keuangan. Saya juga meneken dalam cek tersebut. SPM itu keluar atas dasar perintah kuasa pengguna anggaran,” bebernya.
Saksi lain dalam persidangan kemarin, Leli selaku teller di Bank Sumut pada waktu itu mengaku ada mencairkan cek sebesar Rp2,1 miliar. Uang tersebut ada yang diterima kontan dan juga ditransfer ke bank lain (Danamon dan BNI, Red).

Cek tersebut dicairkan Syarifah Chaerunisa sebagai pemegang kuasa dari Pimpinan PT Indah Karya Fadjrif selaku pihak ketiga.

“Dia tidak menujukkan surat kuasanya, hanya KTP saja ditunjukkan pada saat melakukan pencairan. Saya juga tidak menanyakan ke Bappeda Medan ada cek dari mereka yang dicairkan. Sebab, syarat pencairan saya nilai sudah cukup,” jelasnya.

Leli juga mengungkapkan, cek tersebut dicairkan 12 Januari 2007 dan dikeluarkan dari SKPD terkait dikeluarkan 28 Desember. “Alasan lain yang dicairkan cek tersebut karena masuk dalam rekening pemko, ada stempel, besarannya juga jelas,” pungkasnya. Sidang ini kembali dilanjutkan pada 24 November mendatang. (rud)

MEDAN-Kuasa Hukum RS Colombia Asia, Marcos Kaban SH, mengatakan keberadaan Ravi Raj Sivaraj (47), warga negara Malaysia yang bekerja sebagai Chief Excecutive Officer (CEO) di rumah sakit tersebut sebagai tenaga kerja asing (TKA) tidak menyalahi ketentuan ketenagakerjaan. Namun telah terjadi sedikit kesalahan administrasi, sehingga kemudian muncul persoalan yang menjadi perhatian publik.

“Keberadaan Ravi Raj di Medan sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan hal ini diketahui saat dengar pendapat ketika di Kantor DPR-RI dan Kementerian Ketenaga Kerja di Jakarta. Ini hanya masalah kecil yaitu hanya kesalahan administrasi dan bisa diperbaiki,” katanya didampingi HRD RS Colombia Asia, Hendrik S.
Menurutnya, kliennya tidak ada melakukan kesalahan yang fatal sesuai dengan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, jadi kenapa harus dideportasi. “Saya tidak tahu apakah ini ada kepentingan pribadi atau kepentingan politik, yang jelas Ravi Raj tidak ada melakukan kesalahan dan tidak illegal keberadaannya di Sumut ini,” tegasnya.

Marcos menambahkan, Ravi Raj datang ke Indonesia menggunakan dokumen yang lengkap dan sah. “Mengenai dokumen, cek dan giro yang pernah ditanda tangani beliau, itu tidak diketahui beliau karena dokumen atau apapun yang ditanda tangani beliau tidak pernah ditunjukkan ke beliau,” ujarnya.

Hal senada juga diucapkan HRD RS Colombia Asia Medan, Hendrik S. “Pimpinan kami mempunyai dokumen yang lengkap keberadaannya di Medan,” ucapnya. Hendrik mengatakan, hanya karena masalah kesalahan administrasi dan bisa diperbaiki, kenapa harus diributkan. “Dalam menjalankan tugas, Ravi Raj sudah memenuhi peraturan. Kalau pun ada kesalahan administrasi itu pun bukan karena kesengajaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Medan, Bandara Polonia Medan, Jalan Mangkubumi, Cahiril, mengaku, tidak semudah itu melakukan deportasi kepada warga negara asing dan harus diketahui terlebih dahulu letak kesalahannya. “Yang bisa dideportasi itu kalau dia melakukan kesalahan dalam tugasnya,” katanya.(jon)

Gelombang Satu Bersiap Pulang

MEDAN-Saat ini seluruh jamaah haji gelombang I yang mengambil nafar awal telah menyelesaikan pelemparan jumrah. Sebelum maghrib para jamaah haji harus meninggalkan Mina. Demikian dikatakan Humas Badan Pengelola Asrama Haji (BPAH) Debarkasi Medan, Sazli Nasution.

“Semua proses ibadah haji telah selesai dilakukan. Maka jamaah haji di pemondokan sedang bersiap-siap untuk kembali ke tanah air. Selain itu, untuk gelombang II sedang menuju Madinah,” kata Sazli, Rabu (9/11).
Dikatakan Sazli, pihak Daker Madinah telah menyiapkan gudang tempat penyimpanan barang jemaah haji yang akan kembali ke tanah air usai menjalankan ibadah haji. Batas barang bawaan jemaah haji
telah diatur sesuai dengan ketentuan penerbangan Internasional yaitu 32 kilogram dan 1 tentengan untuk setiap jemaah. Jadwal pendaratan jamaah haji asal Sumut dimulai Jumat (11/11) pukul 23.00 malam. “Kelebihan barang bawaan nantinya akan menjadi tanggung jawab pemilik untuk dikeluarkan. Tujuan pembatasan itu untuk menjamin keselamatan penerbangan. Pembagian air zam-zam sendiri dilakukan di daerah untuk lebih mengurangi bawaan jamaah,” jelasnya.

Lanjut Sazli, barang bawaan yang biasa dibawa oleh jamaah haji ketanah air berdasarkan pengalaman setiap musim haji antara lain berupa air zam-zam, pakaian, serta sejumlah barang lainnya yang biasa digunakan untuk buah tangan.

Sementara itu terkait makanan yang dikonsumsi jamaah di maktab 71sebanyak 329 orang berasal dari kelompok terbang (kloter) DKI Jakarta, Aceh, Makassar serta Surabaya hingga menyebabkan diare, Menteri Agama Suryadharma Ali telah menginstrusikan kepada pihak terkait untuk melakukan investigasi terhadap kasus tersebut.
“Penyebab keracunan sedang diteliti di laboratorium apakah karena kualitas makanan atau mungkin ada campuran-campuran yang menyebabkan jamaah diare. Untungnya dari jamaah Embarkasi Medan sendiri tidak ada yang mengalaminya,” ungkap Sazli.

Selain itu, ada 3 jamaah yang wafat di tanah suci. Diantaranya, Amran Bin Kasiran (59) warga Madina tergabung dalam kloter 18/MES nomor manifest 156 karena serangan jantung. Hasan Juara Siahaan (53) warga Pulau Rakyat Asahan tergabung dalam kloter 17/MES nomor manifest 250 belum diketahui penyakitnya dan Aprilmin Karjono (54) warga Medan tergabung dalam kloter 08/MES nomor manifest 185 karena stroke.
“Dengan demikian sudah 12 jamaah haji yang wafat di tanah suci dan dua jamaah wafat di RS Haji Medan. Para jamaah yang wafat ditanah suci dikebumikan di Syara. Bagi para ahli waris diharapkan kedatangannya di Asrama haji Medan saat pemulangan jamaah untuk mengambil koper dan barang-barang jamaah serta mengurus asuransi,” bebernya. (mag-11)

Jamaah yang Meninggal

Nama Umur Kloter No Manifest Asal

1. Amran Bin Kasiran 59 18/MES 156 Madina
2. Hasan Juara Siahaan 53 17/MES 250 Asahan
3. Aprilmin Karjono 54 08/MES 185 Medan
4. Parluhutan bin Janagiri Siagian 67 02/MES 265 P. Sidimpuan
5. Haidir bin Abdul Rahman Ritonga 44 02/MES 333 P. Sidimpuan
6. Harmaini Harahap 75 03/MES 160 Deliserdang
7. Kamaluddin Ritonga 59 08/MES 291 Medan
8. Masnik binti Abdul Majid 61 14/MES 304 Medan
9. Usman bin Muhammad Jadi 73 10/MES 074 Asahan
10.  Netty Yuliana Hutasuhut 80 ? 176 Binjai
11. Basri bin Marjuki 81 ? 141 Asahan
12. Jumadi bin Saimin 72 ? 121 Sergai

Meninggal Sebelum Berangkat
Nama Umur Kloter No Manifest Asal

1. Ali Hasaran Nasution bin Hipuli 69 02/MES 329 P. Sidimpuan
2. Sarwan bin Mad Kasan ? 13/MES 147 Medan

Sumber: Humas PPIH Embarkasi Medan, Sazli Nasution

MEDAN-Perampokan di rumah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) AK Basyuni SH telah berlalu sekitar tiga bulan. Namun, hingga kini, belum jtampak titik terang dari kasus yang didugan merugikan korban hingga Rp10 miliar tersebut.

Memang, Kajatisu sempat meralat soal kerugian tersebut beberapa waktu. Dikatakan, kerugian pada perampokan di Jalan Listrik Medan Baru, pada 21 Agustus 2011 dini hari itu hanya mencapai puluhan juta saja.
Kenyataan ini memunculkan sekian asumsi, mulai dari nilai kerugian yang terlalu besar mengingat AK Basyuni baru beberapa bulan bertugas, ketidakprofesionalan polisi, hingga adanya kongkalikong antarpihak yang berkepentingan.

Kasus ini dinilai jadi ironi terkait keamanan. Bagaimana tidak, di rumah Kajatisu saja bisa dirampok dan perampokanya tidak bisa ditemukan. Bagaimana dengan rakyat biasa?
“Dapat dilihat dari kasus ini bahwa perampoknya lebih profesional disbanding pihak kepolisian. Karena perampok ini bukan membobol rumah masyarakat biasa, tapi rumah seorang pemimpin garda terdepan dalam bidang hokum, yang notabene merupakan pihak-pihak memiliki peran dalam memberantas kejahatan,”
tutur praktisi hukum Sumut Julheri Sinaga, Rabu (9/11).

Menurut Julheri, polisi hingga saat ini masih kesulitan mencari bukti-bukti otentik tentang siapa pelaku pembobolan rumah tersebut. “Kasus perampokan ini dapat dikatakan sudah menyita waktu yang cukup lama,” jelasnya.
Ia mengimbau, diharapkan pihak kepolisian memiliki orientasi yang lebih baik ke depana. “Orientas yang harus diterapkan pihak kepolisian adalah tindakan pencegahan, bukan menangani masalah pasca terjadinya,” tegas Julheri.

Menurutnya, saat ini masyarakat sudah berinterpretasi bahwa menjadi saksi bagi pihak kepolisian ujung-ujungnya akan dirugikan. “Karena banyak dari sekian kasus yang ditangani polisi, masyarakat yang rela menjadi saksi malah terjerat hingga dituding sebagai tersangka. Ini menimbulkan trauma berat kepada masyarakat. Yang akhirnya enggan membantu polisi dalam mengungkap satu kejadian kejahatan,” ujar Julheri lagi.
Misalnya, terdapat kasus pencurian yang terjadi di rumah tetangga. Kemudian tetangga lain menjadi saksi. Dan tak sedikit masyarakat yang menjadi saksi tadi malah dirugikan. Seperti kendaraan bermotornya disita sebagai barang bukti atau penyelidikan. “Ini artinya punya niat baik malah jadi sial. Kalau begini, siapa ke depan yang akan mau membantu pihak kepolisian mengungkap kasus?” tanya Julheri tegas.
Sebelumnya, dalam menangani kasus ini pihak kepolisian terlihat tertutup. Dengan tertutupnya pihak kepolisian ini malah menimbulkan persepsi dan indikasi adanya persoalan. Dan menurut analisis sejumlah pengamat, dicurigai adanya permainan antara Kejatisu dan pihak kepolisian dalam penanganan kasus ini.

Sekretaris Fraksi PP DPRD Sumut Ahmad Hosen Hutagalung berpendapat, kasus itu harus diusut. “Bisa saja seperti itu. Uang sebanyak itu, dari masa jabatan yang belum beberapa lama, karena uang-uang yang ditilep dari kasus-kasus yang ada. Itu asumsi yang berkembang. Makanya, ini perlu dibuktikan. Kita meminta polisi harus profesional dan mengungkap kasus pencurian di rumah dinas Kajatisu itu,” tegasnya beberapa waktu lalu kepada Sumut Pos.

Sebelumnya anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar Isma Fadly Ardhya Pulungan buka suara tentang kasus ini. “Kita minta agar kepolisian, terutama Polda Sumut untuk segera mengungkap pelaku pencurian di Rumah Dinas Kajatisu itu. Masak rumah dinas penegak hukum, bisa kecurian dan sampai sekarang belum terungkap,” ungkapnya kepada Sumut Pos, Rabu (19/10) lalu.
Ketua Pemuda Mitra Kamtibmas Medan ini mengatakan, sebaiknya segala tindak kriminal yang terjadi harus segera diungkap. Apalagi kasus pencurian di rumah dinas orang nomor satu di Kejatisu tersebut. “Itu tadi, masa rumah penegak hukum bisa dibobol maling. Bagaimana pula dengan rumah masyaralat biasa. Maka dari itu, kita mendesak polisi untuk segera mengungkap siapa pelakunya,” tegasnya. (saz/ari)