MEDAN- Sejumlah fotografer muda Sumut ambil bagian mensukseskan pagelaran Pesta Danau Toba (PDT)  yang dihelat 27 hingga 30 Desember mendatang di Parapat. Para fotografer akan menampilkan hasil karya terbaiknya melalui media monitor display yang menyajikan dokumentasi peliputan selama even pariwisata tingkat internasional berlangsung.

Dokumentasi hasil karya potografer muda yang dikemas secara profesional dapat disaksikan pengunjung diantaranya di lobi Hotel Niagara dan  Hotel Inna Parapat serta dua lokasi di publik area di kawasan Parapat.

Ketua Umum Panitia PDT 2011 Jhon Hugo Silalahi melalui Koordinator Humas, Cahyo Pramono pada wartawan Rabu (30/11) di Medan hasil karya fotografi merupakan pemotretan hasil karya dari lima fotografer muda Sumut diantaranya, Andre, Mantok, Jumpa, Fauzi dan Yudha.

Hasil karya poto yang ditampilkan, kata Cahyo sangat beragam mulai dari keberadaan kawasan Danau Toba dan berbagai kegiatan selama even PDT berlangsung ditampilkan di slide.

Dia menyebutkan fungsi fotografer ini memberikan informasi kemasyarakat dan pengunjung seputar aktivitas serta kegiatan berlangsung di PDT 2011. “Kehadiran media display diharapkan memberikan informasi ke masyarakat umum, turis domestik dan turis manca negara yang datang ke Parapat. Sehingga mereka tahu apa aktivitas berlangsung meskipun tak memiliki kesempatan secara langsung,” ujarnya. (ful)

MEDAN- Poldasu menetapkan dua tersangka penggelapan dan pencurian kayu milik PT Panei Lika Sejahtera (PLS) Kepala Dinas Kehutanan Tapanuli Selatan (Kadishut Tapsel) Syahgiman Siregar dan seorang pengusaha, Heri Gusman wajib lapor.
Hal itu diketahui setelah keduanya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh Penyidik Subdit II Harta Tanah Dan Bangunan Poldasu, Kamis (1/12).  Keduanya tak ditahan karena ada penangguhan dari pengacaranya masing-masing.
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Raden Heru Prakso mengatakan terkait tidak dilakukannya penahanan terhadap Kadishut Tapsel  dan rekannya seorang pengusaha belum bisa dibeberkannya secara rinci karena dirinya sedang berada di luar Kota Medan.

Kasubdit II Harta Tanah dan Bangunan (Tahbang) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut AKBP Rudi Rifani mengatakan kedua tersangka Kadishut Tapsel dan Heri Gusman dikenakan wajib lapor.

Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Bambang Herianto saat hendak ditemui di ruang kerjanya. Mengaku sedang sibuk dan tak bisa diganggu. Bahkan, Sumut Pos mencoba konfirmasi via SMS, tapi sampai berita ini ditulis tak ada balasannya. Hal sama dilakukan Wadir Reserse Kriminal Umum Polda Sumut AKBP Masudi, bedanya AKBP Masudi menolak bertemu melalui staf pribadinya. “Bapak wadir Reskrim lagi ada tamu, dan lagi sibuk,” ujar stafnya itu.

Anehnya, berselang beberapa menit Dir dan Wadir Direktorat Reserse Kriminal Umum mengaku sedang sibuk dan tak bisa diganggu. Seorang wanita berparas cantik dengan tubuh tinggi sekitar 170 cm kulit putih datang dengan membawa tas tangan besar berbahan kulit berwarna merah hati.   Wanita yang mengaku bernama Siti itu mengaku masuk ke ruangan Bambang Harianto. Setelah masuk ke ruangan, selang beberapa menit di dalam wanita itu ke luar dan masuk ke ruangan Masudi. Selanjutnya naik ke lantai dua dan akhirnya keluar menaiki mobilnya dengan diantar pegawai harian lepas Poldasu. (mag-5)

MEDAN – Aksi menanam pohon semakin marak dilaksanakan, bahkan pemerintah menetapkan hari menanam pohon Indonesia dan bulan menanam pohon dimulai pada 28 November. Namun, maraknya penanaman pohon tak dilandasi dengan perawatannya.

Demikian disampaikan Panglima Komunitas Melayu Bumi Putera (KMBP) Tengku Zainuddin kepada wartawan, Kamis (1/12) di sekretariat KMBP di Kompleks Taman Setia Budi Indah Blok RR No 66 Medan.

Menurut dia, kampanye penanaman pohon dilakukan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Bahkan, pola penanamanya sudah melampau target, pada 2011 saja ada sebanyak 1,7 miliar batang pohon yang ditanam.
Di tengah banyaknya jumlah penanaman pohon, paparnya aksi tanam pohon dilakukan tanpa peta penanaman. Sehingga, apa yang dilakukan hanya sebatas secara inisiatif kelompok tertentu saja. Hal itu dikhawatirkan tidak akan bermanfaat dalam jangka panjang.

“Biasanya setelah ditanam, pohon-pohon itu ditinggalkan begitu saja. Jadi jangan cuma menanam, tapi perlu dipikirkan perawatan dan lokasi penanamannya,” ungkapnya.

Dia memaparkan, untuk melakukan penanaman seharusnya meliputi beberapa aktivitas. Di mulai penentuan lokasi tanam, pemilihan jenis tanaman, persiapan lahan tanam, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, pengangkutan bibit, penanaman, evaluasi dan perawatan tanaman. Proses itulah diupayakan untuk untuk memastikan pohon yang ditanam hidup. Sehingga, setiap kali ditanam, paling tidak dibutuhkan waktu minimal 3 bulan untuk memastikan pohon yang ditanam pasti tumbuh sesuai yang diharapkan.

“Idealnya, setiap pohon yang ditanampun didata dengan sistem pencatatan berbasis geographic positioning system (GPS). Dengan begitu, setiap titik yang ditanam dapat dipertanggungjawabkan karena dibalik penanaman ada yang mesti dipertanggungjawabkan secara moral dan hokum,” ucapnya.

Sekretaris Pemangku Pusat KMBP, Darma Lubis mengatakan di negera  maju seperti di Eropa, penebangan pohon tidak bisa dilakukan secara sembarang, karena butuh izin dari pemerintah setempat. Sekalipun pohon tersebut tumbuh di halaman sendiri.

Dia menerangkan, terdatanya setiap pohon yang ditanam akan memberikan implikasi atas perlindungan hukum terhadap pohon. Apalagi, ancaman terbesar pohon yang ditanam adalah manusia itu sendiri. “Apabila ini tak segera disikapi, 5 hingga 10 tahun mendatang akan terjadi pergeseran perspektif publik terhadap aktivitas menanam. Karena setiap yang ditanam tidak memiliki upaya perlindungan. (ril)

Pasca Eksekusi Lahan di Jalan Jati, Warga Mengais Sisa Bangunan

MEDAN- Eksekusi lahan seluas 70.506,45 meter persegi di Jalan Jati, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Medan Timur, oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (30/11), menyisakan kesedihan bagi pemilik rumah. Dengan raut wajah sedih, Kamis (1/12) pagi, mereka mulai mengais sisa bangunan yang masih bisa dipergunakan, seperti pagar, kusen, atap rumah atau seng, dan sebagainya.

Namun, dalam kondisi seperti itu, masih ada saja orang yang mengambil kesempatan dengan ikut memunguti sisa bangunan untuk kepentingannya. Mengetahui ada orang lain yang ikut memunguti sisa bangunan, pemilik rumah marah, sehingga menimbulkan pertengkaran. Elis Nirawati (52), warga yang rumahnya turut dihancurkan tim eksekusi PN Medan, hanya bisa termenung dan menatapi puing-puing rumahnya. Dia pun terlihat memunguti puing-puing sisa bangunan yang masih bisa dipergunakan lagi.

Saat wartawan Sumut Pos mendatangi wanita keturunan Tionghoa ini, dia hanya bisa berkata tentangn
kesedihannya serta mengutuk eksekusi yang dilakukan juru sita PN Medan tersebut. “Mereka (juru sita PN Medan, Red) sangat kejam. Bayangkan, rumah yang sudah kami tempati selama 10 tahun dan memiliki sertifikat Hak Milik Tanah harus dieksekusi,” katanya. Kini, dirinya hanya berpikir mencari tempat tinggal untuk anak dan cucunya yang masih berusia 11 bulan.

“Sekarang saya bingung mau tinggal di mana lagi? Tadi malam saja, setelah rumah saya dirobohkan, saya tidur di mobil pick up, sementara anak dan cucu saya menumpang di rumah kerabat terdekat saya,” ucap Elis dengan nada sedih di atas puing bangunan rumahnya.

Eksekusi tersebut tak hanya menimbulkan kerugian materi, namun dirasakan warga yang menyewa rumah. Seperti dialami Faigizharo Zega yang menyewa rumah milik Corner Hutapea, selama satu tahun dengan harga sewa per tahun mencapai Rp12 juta.

Faigizharo menceritakan kerugian yang dialami atas dampak eksekusi di rumah kontraknya. Dia bersama keluarganya baru menempati rumah tersebut sekitar dua bulan. Dirinya memiliki usaha konveksi jahitan tas yang diekspor ke luar kota dan luar negeri.

Kepada Sumut Pos Faigizharo mengatakan, saat dilakukan eksekusi, dirinya bersama anggota keluarganya sudah mengevakuasi barang-barang keluar rumah. Namun saat ditunggunya hingga pukul 16.30 WIB, rumah kontrakkannya belum juga dirobohkan. Saat dibertanya kepada seorang petugas kepolisian kapan rumah kontrakannya dirobohkan, petugas tersebut mengatakan, karena hari sudah sore, kemungkinan rumah kontrakan Faizharo tersebut akan dirobohkan keesokan harinya. Karenanya, dia bersama anggota keluarganya kembali memasukan barang-barang ke rumah.

Setelah barang-barang dimasukkan kembali, berselang beberapa menit blodozer milik juru sita PN Medan mengarah ke rumah kontrakkan Faigizharo dan merobohkan rumah kontrakannya itu. Naas bagi Faizharo, karena tidak sempat mengevakuasi kembali barang-barangnya. Reruntuhan bangunan rumah menimbun hampir seluruh barang miliknya.
Akibatnya, perabotan rumah Faizharo pun hancur. Diperkirakan, dia mengalami kerugian mencapai Rp30 Juta. “Barang yang tersisa saja yang bisa diambil, seluruh barang ditertibkan bangunan rumah ini,” ungkapnya.

Setelah rumahnya hancur, dia pun terpaksa menumpang di rumah tetangganya yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah kontrakannya. “Sementara ini kami terpaksan menumpang di rumah tetangga. Akibat barang-barang kami tertimbun reruntuhan bangunan, anak saya tidak bisa sekolah karena baju seragam sekolah ikut tertibun direruntuhan rumah. Saya berharap, setelah dibongkar rerutuhan rumah kontrakkan ini, semoga ada barang yang masih bisa dipergunakan,” ujarnya dengan nada sedih.(gus)

MEDAN- Dalam melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Medan tidak pandang bulu. Hingga Oktober 2011, sebanyak 1,8 miliar dan 2 juta KWH yang diselamatkan dari operasi rutin P2TL. Demikian dikatakan Manager PLN Cabang Medan, Wahyu Bintoro, Kamis (1/12) di ruangannya.
“Kalau tidak diselamatkan, akibatnya bisa ke mana-mana. Pelaku pelanggaran pemakaian listrik ini bermacam-macam, bisa dari rumah tangga, bisnis, pejabat dan bermacam-macam. Sebelum P2TL, Target Operasi (TO) nya harus diketahui lebih dulu. Tapi, sejauh ini TO kita 90-95 persen memang ada pelanggaran. Pejabat juga jika memang ada indikasi pelanggaran pemakaian listrik, tidak luput dari P2TL, karena pejabat adalah pelanggan, jadi tidak kita beda-bedakan,” katanya.

Dikatakannya, selama 2011, Hotel Griya Jalan Helvetia Medan atas nama Aini Sugoto selaku Komisaris Utama merupakan pelanggan yang melakukan pelanggaran pemakaian listrik dengan denda atau tagihan susulan terbesar yaitu Rp1,62 miliar dengan cicilan sekitar Rp65 juta per bulan selama 16 kali cicilan.

Pemutusan ini pada hotel milik Robert Hutahaean ini kembali dilakukan setelah ditemukan pelanggaran pemakaian listrik seperti segel boks pengukuran yang diputus, segel boks pembatas diputus, segel tutup sel pengukuran juga putus dan CT Fasa terbakar serta LVC trafo MH 265 digembok.

Selanjutnya, pada Selasa (29/11), PLN Cabang Medan langsung membuat laporan ke Polsek Helvetia Medan dengan nomor STPL/1200/XI/2011/SU/Polresta Medan/Sek Medan Helvetia. “Kita sudah buat laporan ke pihak kepolisian atas tindakan perusakan aset PLN. Sekarang tinggal tunggu dari pihak kepolisian,” ucapnya.

Mengenai pihak hotel yang membawa permasalahan tersebut ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), Wahyu menilai BPSK sudah salah kaprah dalam menerima pengadian pihak Hotel Griya yang bukan konsumen akhir. “Kita berhak memutus aliran lisrik sampai masalah tuntas. BPSK sudah salah kaprah, seharusnya mereka hanya menerima laporan konsumen akhir,” tegasnya.

Wahyu menambahkan, selama P2TL, pemutusan arus listrik disaksikan pemilik atau penjaga rumah. “Petugas kita bebas masuk kepekarangan rumah pelanggan dan selalu mempunyai surat tugas. Didalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik, petugas dibolehkan masuk ke pekarangan rumah pelanggan karena ada aser PLN di lokasi rumah pelanggan. Jadi, tidak benar kalau dikatakan petugas kita seenaknya saja masuk ke rumah pelanggan tanpa permisi seperti maling,” urainya.

Sementara itu, P2TL kembali melakukan P2TL di dua tempat terpisah di antaranya di kawasan Jalan Setia Luhur dan Jalan Madong Lubis. Pada kawasan Jalan Setia Luhur di Komplek Milenium No. A6 atas nama Khairuddin juga ditemukan pelanggaran yaitu mempengaruhi pengukuran pemakaian listrik.

“Pada 24 Agustus lalu, arus listrik di rumah milik Khairtati ini telah kita putus karena mereka melakukan pelanggaran memperlambat putaran kawat jumperan dan dikenakan tagihan susulan sebesar Rp 5.855.730 juta. Setelah beberapa kali kita surati pemilik rumah, namun tidak ada niat baik untuk menyelesaikan tagihan susulan ini. Jadi arus listriknya kembali kita putus,” ungkap Ade Budhi selaku Humas PLN Cabang Medan.

Kemudian, P2TL yang berlangsung di Jalan Madong Lubis tepatnya dikediaman seorang dokter atas nama Felix, juga terdapat pelanggaran berupa memperlambat putaran KWH meter. Sempat terjadi adu mulut antara petugas P2TL dengan pemilik rumah. Bahkan, pemilik rumah tersebut mengancam akan mengadukan ke salah seorang anggota DPRD jika arus listrik dirumah tersebut diputus. “Setelah kita periksa, memang ada pelanggaran ya, mereka dikenakan tagihan susulan sebesar Rp 9.859.580 juta. Jika tidak diselesaikan, terpaksa, arus listriknya kita putus,” bebernya. (mag-11)