25 C
Medan
Saturday, December 27, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14332

Gaji TKI di Malaysia Minimal Rp1,9 Juta

JAKARTA-  Penghentian sementara (moratorium) pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor informal ke Malaysia resmi dicabut, Kamis (1/12). Moratorium dicabut setelah dua tahun diberlakukan. Tapi, Malaysia  wajib membayar gaji TKI minimal Rp1,9 juta.

“Untuk moratorium dinyatakan resmi dicabut,” ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar ditemui di Jakarta, Kamis (1/12).

Dia memaparkan, meski sudah dicabut, tapi pengiriman baru bisa dilaksanakan paling cepat dua bulan mendatang. “Kemungkinan akhir Februari atau awal Maret 2012 diberangkatkan,” katanya.
Pengiriman TKI diserahkan ke Pelaksana Penempatan TKI swasta yang telah diseleksi untuk mengirim TKI sektor domestik ke Malaysia.

Sebanyak 117 PPTKIS telah diseleksi dan siap menempatkan kembali TKI dengan berpedoman pada kontrak kinerja yang telah ditandatangani 17 Oktober lalu.  Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati 11 poin dalam nota kesepahaman (MoU) pengiriman dan penempatan TKI sektor domestik ke Malaysia.

Dalam nota kesepahaman itu, TKI mendapat jatah libur satu hari dalam seminggu dan majikan wajib membayar upah dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan perjanjian kerja yang telah disetujui konsulat Malaysia. Untuk pembayaran gaji, disetujui minimal upah sesuai ketentuan pasar yang berlaku, yakni 700 Ringgit Malaysia setara Rp1.960.000 per bulan.  (net/jpnn)

Petani Lepas Puluhan Ular di Kantor Pajak

LUCKNOW – Dua orang petani muak dengan kasus penyuapan dan gara-gara keluhannya soal permohonan kepemilikan tanah tidak ditanggapi di kantor pelayanan pajak, keduanya mengirimkan puluhan ular ke kantor pajak.  Puluhan ular dalam bentuk yang berbeda-beda itu membuat petugas kantor pelayanan pajak di Uttar Pradesh, India Utara panik, para warga dan petugas pajak juga tampak berdiri di atas meja menghindari ular-ular itu. Di antara puluhan ular, terdapat pula beberapa ular kobra.  Demikian dilansir kantor berita Associated Press, Rabu (30/11).

Satu dari dua petani yang melepaskan ular itu, Hakkul  mengaku telah mengajukan permohonan untuk satu bidang tanah untuk memelihara ularnya. Hanya saja tidak ada ketentuan seperti itu. Anehnya, aksinya bukan meminta jawaban tertulis,  tapi Hakkul menciptakan kehebohan dengan melepaskan ular di seluruh kantor.

“Saya seorang pecinta hewan dan telah berusaha meminta bantuan pemerintah. Setelah menunggu dengan sabar untuk waktu cukup lama, saya tak mempunyai pilihan selain melepaskan semua ular saya di kantor ini,” kata Hakkul..
Beruntung, tidak ada yang terluka dalam serangan ular-ular di kantor pajak tersebut. Para petugas pajak juga sudah menangkapi ular-ular itu dan kepolisian setempat langsung mengumpulkan ular yang berada di kantor tersebut. (bbs/jpnn)

Rakyat Berhak Dilayani

Anggaran Kesehatan Minim, Negara Digugat

Dianggap tidak peduli dengan rakyatnya, negara digugat koalisi LSM. Benarkah generasi Indonesia mendatang tidak akan lebih baik dari rakyat Timor Leste yang baru resmi merdeka 20 Mei 2002?

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pleno lanjutan uji materi Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2011. Judicial review itu diajukan oleh beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat.

Koalisi yang terdiri dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dan Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) itu menilai postur APBN-P 2011 masih jauh dari semangat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh anggaran kesehatan di luar komponen gaji yang hanya dialokasikan sebesar Rp24,98 triliun atau 1,89 persen dari total APBN 2011.

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan pihak pemerintah itu, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof Hasbullah Thabrany, berpendapat komitmen pemerintah memang sangat rendah dalam membiayai pelayanan kesehatan masyarakat karena hanya menganggarkan kurang dari 2 persen dalam APBN.

“Anggaran kesehatan kita masih jauh dibandingkan negara-negara lain. Seperti Malaysia, Thailand, dan Timor Leste yang telah mengganggarkan dana kesehatan 12 persen. Maka, jangan heran jika nanti Timor Leste akan memiliki generasi yang lebih baik  daripada kita,” kata Hasbullah, saat memberi keterangan ahli, di ruang sidang MK, kemarin (30/11).

Menurutnya, konsep pelayanan kesehatan di Indonesia , pemerintah tidak melayani dan menyehatkan rakyatnya, tetapi “berjualan” pelayanan kesehatan. “Seharusnya rakyat harus dilayani, bukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rakyat harus bayar seperti konsep berjualan yang belakangan ini semakin dominan di Indonesia ,” ujarnya dalam sidang pleno yang diketuai Mahfud MD itu.

Sebab, lanjut Hasbullah, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai terkait dengan hak untuk hidup. Misalnya, jika seseorang membutuhkan perawatan Intensive Care Unit (ICU) atau operasi, tetapi tidak memiliki uang muka, tentu ia tidak dapat pelayanan yang memadai.

“Faktanya, meski di rumah sakit pemerintah kalau tidak ada uang muka untuk kelas dua ke atas, pelayanan tidak diberikan. Padahal dalam kondisi mengancam keselamatan rakyat. Apakah ini bukan ‘pembunuhan’?” tegasnya.
Dia juga membantah pernyataan pejabat pemerintah bahwa yang berhak atas jaminan pelayanan kesehatan hanya fakir miskin dan anak-anak telantar. Karena, masalah hidup mati tak hanya mengancam rakyat pra sejahtera.

“Dalam UUD 1945 yang lama memang Jamkesmas itu diperuntukkan masyarakat yang secara ekonomi menengah kebawah. Tetapi dalam Pasal 34 ayat (2), (3) UUD 1945 amandemen justru menginginkan hak jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat. Artinya (seluruh) itu tidak boleh dipilah antara miskin dan kaya, tapi selama dia warga negara Indonesia, maka berhak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah,” dalihnya.

Hasbullah menambahkan, pemerintah boleh saja memberikan subsidi BBM. Tetapi, tidak berarti harus mengenyampingkan kesehatan yang juga menjadi hak rakyat. Sebab hal itu mengakibatkan SDM bangsa Indonesia yang kurang produktif, kompetitif dan kreatif.(ris/jpnn)

Posyandu Jangan hanya Timbang Bayi

Selama ini, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sekadar tempat pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan timbang bayi. Padahal, Posyandu bisa memiliki peran lebih luas. Revitalisasi Posyandu inilah yang sedang digalakkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

’’Menyadari permasalahan ini, BKKBN bekerjasama dengan TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) pusat road show ke beberapa wilayah di Indonesia yang kami anggap mendesak,’’ tutur Kepala BKKBN
Sugiri Syarief di sela-sela roadshow dan dialog revitalisasi Posyandu di Desa Bojong, Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (30/11). ’’Sebenarnya permasalahan pokoknya bukan pada ketersediaan makanan bergizi. Tetapi menyangkut pola hidup sehat. Makanya kita road show ini untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi kendala Posyandu di daerah. Sekalian kami minta supaya kadernya bisa bekerja maksimal,’’ tandasnya.

Sugiri menarget, 2015 mendatang semua posyandu di Indonesia sudah mandiri. Mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Berada di baris terdepan sebelum ke puskesmas dan rumah sakit. Hal senada disampaikan Ketua TP PKK Vita Gamawan Fauzi. Meski masih banyak kekurangan, dia mengaku bersyukur karena banyak posyandu mulai berbenah. Termasuk di Sukabumi. Salah satu indikatornya, berupa perhatian Pemerintah Daerah untuk para kader dalam bentuk insentif. Meski jumlahnya tak seberapa, cukup membantu dan membangun motivasi kader. ’’Posyandu harus bisa berfungsi sesuai namanya, yakni memberikan pelayanan terpadu. Jadi revitalisasi Posyandu ini harus berlaku mulai nasional hingga desa dan RT,’’ katanya. (yes/jpnn)

Narkoba dan Judi di Jalan Kiwi Perumnas Mandala

081378789xxx

Pak Kapolresta Medan Yth tolong berantas peredaran narkoba dan judi di Jalan Kiwi Perumnas Mandala. Para pengedar dan pemakai sering mangkal dekat Mesjid Al Ikhlas sehingga mengganggu warga yang hendak ke Mesjid.

Secepatnya Dilidik

Terimakasih untuk informasinya. Secepatnya akan dilakukan penyelidikan di lapangan mengingat pemberantasan narkoba dan judi sudah menjadi komitmen kepolisian.

Untuk itu kami juga mengharapkan kerjasama dari warga agar memberikan informasi mengenai kegiatan peredaran narkoba tersebut untuk dilakukan tindakan tegas.

Kompol Juli Agung
Kasat Narkoba Polresta Medan

PDI-P Soroti Kasus Mangrove Langkat

LANGKAT- DPD PDI Perjuangan Kabupaten Langkat menggelar aksi keprihatinan, tentang lambatnya kinerja aparat penegak hukum memproses kasus diduga berhubungan erat dengan pihak penguasa sekaligus mengesankan pembiaran. Diantaranya, meliputi isu nasional hingga muatan lokal.

Syafril selaku Ketua DPD PDI-P memboyong seratusan warga partai berlambang kepala banteng tersebut mendatangi Kejari serta DPRD, Kamis (1/12), dengan melemparkan sepuluh pernyataan sikap. Seluruh lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan KPK) diminta melaksanakan tugas sesuai UU berlaku serta tunduk kepada konstitusi bukan pemerintah yang berkuasa, menjadi poin pertama pernyataan mereka.

Diantara pernyaatan mendesak KPK serta aparat penegak hukum lainnya mengusut tuntas kasus Bank Century sampai ke akarnya sekaligus memproses hukum kepada siapapun pihak yang terlibat tanpa diskriminasi. PDI Perjuangan meminta pengusutan dan proses hukum mafia suara di Pemilu 2009 lalu baik pemilihan legislatif serta presiden.

Selanjutnya, massa mendesak agar mafia pajak yang dinilai merugikan negara dan mendorong DPR-RI awasi kinerja aparat penegak hukum, terutama terkait kasus menjadi perhatian publik serta yang merugikan keuangan negara.  Selain itu, kasus alih fungsi hutan mangrove di pesisir Kabupaten Langkat seperti di Kecamatan Pangkalan Susu, Pematang Jaya, Brandan Barat, Sei Lepan, Babalan, Gebang, Secanggang dan Tanjung Pura harus diproses tegas. “Kami menginginkan, legislatif harus bisa menyelesaikan persoalan masyarakat sekaligus penuntasan kasus rakyat,” kata Syafril.

Wakil Ketua DPRD Surialam usai pertemuan menjelaskan pihaknya bukanlah eksekutor dapat mengambil begitu saja kebijakan bersifat memutuskan, tapi kami memberikan masukan dalam menyikapi persoalan rakyat. (m ag-4)

Oknum Polisi Keroyok Anak Wakil Ketua DPRD Siantar

SIANTAR –  Sebanyak empat orang kawanan pemuda yang mengaku oknum polisi melayangkan pukulan ke arah wajah dan tubuh anak sulung Wakil Ketua DPRD Siantar Zainal Purba warga Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan, Siantar Timur, Kamis (1/12) dini hari.

Pemukulan terhadap anak sulung wakil Ketua DPRD Siantar itu, Dian Purba (28) terjadi di lokasi hiburan malam Gedung Juang, Jalan Merdeka Kelurahan Proklamasi, Siantar Barat. Hal itu diketahui, ketika Dian hendak membuat pengaduan ke Mapolres Siantar, Kamis (1/12) sekitar pukul 14.00 WIB.

Dian menuturkan, peristiwa naas itu terjadi Kamis (1/12) sekitar pukul 00.30 WIB. Ketika itu, korban sedikit sempoyongan karena di pengaruhi minuman keras masuk ke lokasi karaoke Gedung Juang. Tak berapa lama di dalam, Dian masuk ke dalam sebuah ruangan tempat empat kawanan pemuda yang minum-minuman keras karena tidak mendapati tempat duduk di Hall lokasi karaoke tersebut.

Setelah membuka pintu satu ruangan VIP, Dian permisi kepada seorang dari sekumpulan pemuda tersebut untuk ikut bergabung dengan para pemuda itu. Lantas, seorang dari pemuda yang berjumlah 4 orang itu mempersilahkan Dian bergabung bersama mereka sembari menikmati minuman.

Tak berapa lama, seorang dari 4 orang pemuda itu yang diduga sudah terpengaruh minuman keras langsung mendorong Dian dan menyuruhnya untuk keluar. Namun, Dian yang sudah sedikit sempoyongan menolak perintah seorang pria yang diakuinya berbadan tegap itu. Akibatnya, kedua pemuda itu adu mulut.

Tak sampai di situ, ketiga teman pria tersebut yang mengetahui sedang bertengkar dengan Dian langsung ambil posisi dan langsung menganiaya Dian di dalam ruangan VIP tersebut. Meski sudah minta maaf, keempat pemuda tersebut tetap saja melayangkan pukulan bertubi-tubi ke arah wajah dan bagian punggung serta perut Dian hingga keluar dari gedung tersebut, bahkan keempat pemuda itu sempat mengaku mereka adalah oknum polisi kepada Dian.

Spontan Dian terjatuh dan beruntung sejumlah pengunjung dan karyawan yang berada di lokasi Gedung Juang langsung melerai pertikaian antara Dian dan empat pemuda itu. Di saat bersamaan, sekumpulan pemuda itupun langsung pergi dan meninggalkan Dian yang terkapar dan merintih kesakitan di parkiran halaman Gedung Juang itu.
“Orang itu 4 orang, aku dikeroyok di Gedung Juang, sudah minta maaf nya aku sama orang itu, tapi tetap saja dipukuli. Orang itu ngaku polisi samaku. Untung saja ada yang memisah, kalau tidak makin parah aku,” kata Dian dengan wajah lembam.

Namun tak berapa lama berada di Mapolres Siantar, Dian akhirnya memilih pulang dan mengurungkan niatnya membuat laporan, dikarenakan kondisi badan dan bagian kepalanya masih terasa sakit karena dianiaya sekumpulang pemuda itu. “Besok ajalah aku buat laporan, sudah tak tahan kali aku, masih linglung pikiranku,” tambah pria yang saat ini bekerja di Pemko Siantar, didampingi adik bungsunya Bana (20).

Ketika awak koran ini mencoba mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada orangtuanya yang menjabat Wakil Ketua DPRD Siantar sekaligus Ketua DPD PAN Zainal Purba, dianya sedang tidak berada di rumah. (cr1/smg)

Harga Tiket Pesawat Picu Inflasi Sumut

MEDAN- Selama Nopember 2011, Sumut mengalami inflasi sebesar 0,08 persen. Padahal bulan lalu (Oktober), Sumut mengalami deflasi sebesar 0,65 persen. Salah satu penyebabnya penyumbang terbesar inflasi ini adalah penurunan harga ongkos angkutan udara sebesar 37,27 persen.

Untuk Inflasi pada Nopember ini, harga angkutan udara juga merupakan salah satu penyumbang terbesar, atau tepatnya sekitar 27,54 persen. Faktor lain di luar harga kebutuhan pokok yang cenderung stabil. “Selama Nopember, harga kebutuhan pokok, seperti sayuran, minyak goreng, ikan dan ayam cenderung stabil. tidak menyumbang untuk inflasi,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Suharno.

Kestabilan harga bahan pokok (kecuali beras dan cabe merah) mampu dipertahankan, mengingat pada bulan Nopember curah hujan yang cukup tinggi, sehingga ditakutkan dapat menghambat distribusi barang, yang bisa membuat kenaikan harga.

“Memang ada kenaikan harga cabe merah, tetapi tidak seperti musim hujan kemarin yang membuat harga cabe melonjak sangat tinggi,” tambah Suharno.  Selain itu, harga sayuran yang pada umunya di suplai dari kabupaten karo dan Deli Tua juga tetap stabil. “Penyumbang inflasi dari bahan poko hanya beras dan cabe merah. Kalau beras kita belum ketahui kenapa harganya naik,” ungkap Suharno.

Selama Nopember 2011, harga angkutan udara juga mengalami kenaikan. Dan kalau mengingat musimnya, karena berdekatan dengan bulan libur (Desember), sehingga banyak yang membeli tiket angkutan udara.
Selain itu, juga adanya rute baru dari maskapai penerbangan yang sangat dekat dengan Sumut. “Lion membuka rute baru, Medan-Aceh dan Medan-Pekan baru yang merupakan tempat yang sangat dekat dengan Sumut,” tambah Suharno.

Sabun batangan yang biasanya digunakan oleh para ibu untuk mencuci juga mengalami kenaikan sebesar 5,80 persen. Tetapi, kenaikan tersebut belum dirasakan, karena kenaikan masih berada di pihak distributor.
“Untuk harga sabun batangan, harga jual kemasyarakat belum berubah, masih Rp1500. Tetapi, harga beli kita yang ke pusat mengalami kenaikan,” ujar  pedagang bahan pokok di pusat pasar, Abdi.(ram)

Untuk Kembangkan Industri Hilir

Gapki Tuntut Roadmap Hilirisasi Cpo

NUSA DUA- Industri hilir CPO harus memiliki struktur yang kuat agar bisa berkembang di masa mendatang.
Karenanya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah untuk menyusun roadmap (aturan/kebijakan) yang jelas mengenai industri hilir minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) nasional. Hal itu dikatakan Sekjen Gapki Joko Supriyono.

“Industri hilir adalah keniscayaan terhadap Indonesia.  Namun, industri hilir harus didalami supaya benar dan terstuktur kuat dan keberlanjutannya ada. Perlu roadmap jelas mengenai industri hilir apa yang harus kita kembangkan,” kata Joko di sela acara 7th Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) and 2012 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis (1/12).

Apabila ada roadmap yang jelas, lanjutnya, maka akan diketahui seperti apa regulasi-regulasi yang bisa mendukung perkembangan industri CPO terutama di sektor hilir. “Perlu didukung oleh regulasi yang seperti apa. Tidak bisa yang sifatnya jangka pendek. Instrumen harus dirubah untuk mengembangkan industri yang jangka panjang,” jelasnya.
Di sisi lain, Gapki juga meminta agar pemberlakuan moratorium Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 10 Tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam dan lahan gambut diberhentikan pada Mei 2013.

“Moratorium diberlakukan selama dua tahun. Memang harus kita jalani. Tapi, kita berharap itu tidak tidak diperpanjang lagi. Pasalnya, sedikit menghambat industri CPO nasional. Cukuplah dua tahun. Mudah-mudahan bisa selesai,” paparnya.

Ketua Bidang Penelitian dan Lingkungan Hidup Gapki sekaligus Direktur Utama PT SMART Tbk Daud Dharsono menjelaskan, apabila moratorium diberhentikan, maka pelaku usaha CPO nasional akan kembali melakukan ekspansi bisnis.

Gapki, kata dia, berharap ada aksi konkrit yang dilakukan oleh pemerintah terkait industri CPO. Daud mencontohkan, harmonisasi regulasi, penyelesaian perijinan, peningkatan produktivitas, serta penyediaan dana riset.
“Sehingga pada Mei 2013, segala sesuatunya sudah beres. Peraturan sudah harmonis. Sehingga kita bisa tancap gas lagi untuk mencapai target pemerintah maupun informal kita yakni produksi mencapai 40 juta ton di 2014 mendatang,” ungkapnya.

Daud menambahkan, setelah moratorium berhenti, sebaiknya produksi CPO nasional bisa ditingkatkan menjadi lima ton per hektare (ha) dari 3,5 ton. “Moratorium diberikan kepada produsen baru yang mendapatkan izin baru. Harus diikuti peningkatan produktivitas dari 3,5 ton per ha menjadi lima ton,” tuturnya.

Untuk merealisasikan hal tersebut, lanjutnya, Gapki akan bekerja sama dengan pihak petani dan pemerintah secara intensif. “Gapki mau kerja sama dengan petani plasma. Gapki dan pemerintah saling berkoordinasi,” pungkasnya. (net/jpnn)

Polisi Diminta Razia Truk Over Tonase

Antisipasi Jembatan Putus, 7 Kades Lapor DPRD

LUBUK PAKAM- Dinas Perhubungan Deli Serdang diminta bertidak tegas terhadap truk tonase berat yang melintas di jembatan Desa Batu Gemuk, Namorambe. Pasalnya, jembatan sepanjang 156 meter itu baru selesai dibangun.
Demikian disampaikan anggota DPRD Deli Serdang Riki Nelson Barus SH usai menerima kedatangan 7 orang kepala desa meliputi Kepala Desa Timbang Lawan, Laumulgab, Batu Gemuk, Batu Mbeling, Namobaru, Rumah Bacang, Gunung Kelawas, dan Sarang Tugir Silue-lue, Kamis (1/12).

Dari paparan kepala desa, sebutnya jembatan yang memiliki panjang 15 meter serta lebar 6 meter itu baru selesai dibangun sejak dua bulan lalu. Sedangkan kemampuan jembatan itu hanya untuk menahan tonase sekitar 8 ton. Tapi, sejumlah truk bertonase puluhan ton selalu hilir mudik melintas dari jembatan.

“Akibatnya, warga resah dengan ulah supir truk itu, dan melaporkan kepada kepala desa setempat,” ujarnya.
Riki menyebutkan jembatan tersebut berfungsi menghubungkan 12 desa yang ada di wilayah tersebut ke pusat perkantoran kecamatan Namorambe. Jadi, apabila truk lebih dari 8 ton terus  melintas, para kepala desa khawatir jembatan itu rusak kembali.  Seperti dirasakan warga beberapa tahun lalu.

Mengantisipasi kerusakan itu, dia meminta instansi terkait melakukan penertiban terhadap kendaran yang bertonase berat. Hal itu dilakukan untuk merespon apa yang dikehendaki masyarakat, apalagi warga sudah memulai menerapkan pengutipan kepada kendaran yang melintas Rp10 ribu sekali lintas.

“Nah, ini tidak dibenarkan, soalnya ke depan bakal ada penolakan dari pengusaha truk. Bahkan akan menjurus bentrok fisik, jadi Pemkab harus tegas,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kades Timbang Lawan, Pintar Ukur S Depari mewakili rekannya menyatakan warga setempat melakukan pengutipan Rp10 ribu per truk dengan alasan dana tersebut bakal dipakai untuk biaya perawatan bila terjadi kerusakan. Sifatnya hanya jaminan, dan bisa jadi kutipan menjadi terus menerus tanpa terselesaikan masalanya.
“Warga minta uang kepada supir truk yang melintas. Alasanya dana yang terhimpun untuk perbaikan bila ada kerusakan,”katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Jalan dan Jembatan Dinas Perhubungan Pemkab Deli Serdang H Sumardi menyatakan sesuai PP No 43/1993 tentang prasarana dan lalulintas jalan. Dalam aturan itu disebutkan, jalan kabupaten merupakan kelas III C artinya kendaran yang diperbolehkan melintas tiga suku atau dengan berat 8 ton.
“Sekarang ini di lokasi itu sudah dipasang rambu lalulintas, jadi kewenangannya kepolisian menertibkan kendaran truk bertonase berat,” ujarnya. (btr)

Berlomba Serbu Pasar Indonesia

Ajang Tokyo Motor Show

TOKYO- Para produsen otomotif di ajang Tokyo Motor Show (TMS) ke-42 bukan hanya memamerkan mobil konsep berbasis teknologi masa depan. Tapi, pameran yang baru resmi dibuka untuk publik besok (2/12) itu juga memajang produk-produk yang siap merebut pasar otomotif dunia hingga dua tahun ke depan.

Saat menyusuri satu per satu stan pameran di Big Sight Tokyo yang luasnya sekitar 450 hektare, koran ini menjumpai merek-merek mobil yang saat ini penjualannya menanjak di Indonesia. Di stan Honda, misalnya, terpajang All New CR-V. Compact SUV andalan Honda itu terlihat dimensinya lebih panjang, desain front grille-nya didominasi warna chrome, dan lebih besar jika dibandingkan dengan model sebelumnya.

Di tempat yang sama juga terlihat edisi lanjutan dari Honda All New Jazz, Freed, dan generasi terbaru All New Civic. Sedangkan mobil baru yang dijanjikan masuk Indonesia adalah Brio. Menurut President Honda Motor Co Takonobu Ito, Indonesia adalah pasar yang sangat diperhatikan Honda. Pabrikan mobil terbesar ketiga di dunia itu mendominasi penjualan sepeda motor dan mencatat kenaikan penjualan signifikan di pasar mobil.

Ke depan, Honda akan terus menghadirkan produk baru dengan komitmen kenyamanan dan harga yang terjangkau.”Kami harus memperhatikan setiap dinamika pasar Indonesia. Ketika ada kebutuhan terhadap produk yang lebih terjangkau, kami berusaha keras untuk memenuhinya,” ujarnya saat jumpa pers dengan wartawan Asia Oceania di TMS kemarin.

Sebagai pabrikan terbesar di Asia, Toyota tak mau kalah. Di stannya yang megah Toyota memamerkan mobil generasi terbaru dari FT-86. Rencananya, mobil ini masuk produksi pada 2012. FT-86 diciptakan untuk menghidupkan kembali daya tarik Toyota. Mobil berdesain retro itu juga didesain berdasar inspirasi Toyota Corolla AE86 besutan 1980-an. Diperkirakan, FT-86 diperkenalkan ke pasar Indonesia pada 2012.

Untuk mobil generasi berikutnya dari mobil yang beredar di Indonesia, Toyota mengandalkan sedan kelas premium. Di antara dua seri terbaru Lexus yang diluncurkan pada TMS kali ini, yaitu seri GS450h dan GS350 F Sport, seri GS450h yang dapat segera masuk pasar otomotif di Indonesia. “Sekitar kuartal pertama 2011 sedan Lexus GS450h ini akan meramaikan pasar otomotif kelas premium di tanah air,” kata Public Relation Manager PT Toyota Astra Motor (TAM) Rouli Hasintongan di sela-sela arena TMS di Tokyo, Jepang, kemarin.

Sedan yang ditujukan kalangan atas tersebut mengusung mesin the new 3.5 I V6 engine 2GR-FXE yang merupakan generasi baru D-4S dan Atkinson Cycle. Itu adalah kali pertama digabungkan dengan teknologi hybrid. Pendamba mobil murah tak perlu khawatir. Di Tokyo Motor Show, Daihatsu menunjukkan komitmen sebagai penyedia mobil di kisaran Rp 100 jutaan. Setelah sukses menjadikan Xenia mobil sejuta umat, Daihatsu kini menyiapkan Mira.
Mobil yang tampilannya mirip Sirion itu dirancang sebagai mobil ramah lingkungan dan irit bahan bakar dengan kekuatan mesin 660 cc.

“Ini sudah diuji coba di Jepang. Satu liter bisa menempuh jarak 30 kilometer,” kata Product Marketing Group Daihatsu Motor Co Ltd Takuya Uchida. Takuya menjelaskan, salah satu sebab Mira laris di Jepang karena faktor harga yang sangat terjangkau. (kim/bec/c4/iro/jpnn)

1...14,33114,33214,333...15,738Page 14,332 of 15,738

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor