Yuris Danilwan Ph.D Direktur Akademi Maritim Indonesia mengutip laporan BIMCO dan International Shipping Federation dalam Drewy tahun 2008 menyebutkan,    sampai tahun 2015 dunia kekurangan pelaut +83.900 orang.  Terkait itu,  Asosiasi Maritim Dunia (IMO) mengkampanyekan Go To Sea agar setiap negara melakukan langkah khusus dalam mengatasi problema kekurangan pelaut dunia. Hal tersebut disampaikannya disela acara Dies Natalis/Hari Jadi Akademi Maritim Indonesia (AMI) Medan ke – 51.

Disebutkan Yuris, termasuk RI juga kekurangan pelaut 18.000 perwira sampai tahun 2013. Oleh karena itu dalam memperingati Dies Natalis ke – 51,  AMI yang berada di   Jalan Pertempuran/Brigjend Bejo Pulo Brayan Medan ini  merevitalisasi dan mengevaluasi perannya dalam memajukan dunia pelayaran international dan nasional. ‘’Kami bertekad dan memanfaatkan peluang kebutuhan pelaut dunia dan nasional bagi lulusan AMI Medan dengan motto  memaksimal kompetensi dan meminimal masa studi, ‘’ujarnya.  Ditambahkannya, salah satu upaya revitalisai dibidang lulusannya yaitu taruna yang lulus Ahli Teknika Tingkat III (ATT III) dan Ahli Nautika Tingkat III (ANT III) wajib  menjalankan 1 (satu) tahun ikatan dinas/pengabdian pada kapal-kapal tempat praktek lautnya, dan setelah itu langsung bekerja sebagai perwira muda dikapal tersebut.  Selanjutnya, tersedia juga program cppm (cadet dan program perwira muda pelayaran) yang merupakan  kerjasama   dengan salah satu perusahaan pelayaran dan selanjutnya sedang dijajaki dengan perusahaan pelayaran lainnya.

Selama pendidikan, sambung Yuris, taruna harus diasramakan. Program ini akan dimulai pada tahun ajaran 2012/2013.  Yuris berkeingin menjadikan AMI menjadi kekuatan Sumatera Utara dalam menghasilkan sumber daya manusia pelayaran dalam membangun dunia pelayaran nasional.

Pada penutupan akhir tahun ini Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kembali meluluskan Ujian Keahlian Pelaut kepada 58 taruna AMI dan  mereka akan menjalan praktek laut selama 1 (satu) tahun dikapal dalam dan luar negeri.

AMI Medan sendiri didirikan pada 24 November 1960 oleh Yayasan Pendidikan Maritim dimana salah satu pendirinya H.M. Sani SH. Pada awalnya bernama Akademi Perdagangan Pelayaran dan sejak tahun 1980 bernama Akademi Pelayaran Niaga Indonesia. Selanjut pada tahun 1982 berubah menjadi Akademi Maritim Indonesia yang mengasuh 3 program studi Ket.Pel.Niaga (KPN), Ahli Teknika Tingkat III (ATT III) dan Ahli Nautika Tingkat III (ANT III). Sampai saat ini telah menghasilkan lulusan terdiri dari 2.545 Ahli Madya Pelayaran Niaga  dan Ahli Teknika Tingkat III (ATT III) 1.962 orang serta Ahli Nautika Tingkat III (ANT III) 1340 orang. (*/rel/sih)

Wartawan Pemko Medan Gelar Road Show Jurnalistik Goes to School 2011

MEDAN – Road Show Jurnalistik Goes to School yang digelar Koordinator Wartawan Unit Pemko Medan di Yayasan Perguruan SMK Pencawan 2 Medan Jalan Bunga Ncole Medan Tuntungan berlangsung sukses, Sabtu (26/11) lalu.
Kegiatan ini diikuti 100 peserta dan diisi pemateri dari Wakil Sekretaris PWI Zul Anwar Marbun, Redaktur Foto Harian Analisa Andi Kurniawan Lubis dan Direktur Lembaga Komunikasi Massa yang juga Pelatih Nasional Wartawan PWI Drs Dailami.

Ketua Koordinator Wartawan Unit Pemko Medan, Muhammad Arifin SPd MPd mengatakan Road Show Jurnalistik Goes to School didukung Pemko Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan. Acara digelar di enam sekolah swasta dan negeri di Kota Medan. Kegiatan perdana digelar di Yayasan Perguruan SMK Pencawan 2 Medan, sedangkan pembukaan resmi dilakukan Rabu (30/11) di SMA Negeri 3 Medan yang dibuka Wali Kota Medan, Drs Rahudman Harahap MM.

Dia berharap, road show jurnalistik goes to school di enam sekolah, SMK 2 Pencawan, SMK N 5 Medan, SMA N 3, SMA N 2, SMA Santo Thomas dan MAN I Medan diharapkan siswa memahami kinerja jurnalis yang baik dan ke depannya muncul komunitas-jurnalis di sekolah-sekolah dengan membentuk majalah sekolah.

Wakil Sekretaris PWI Cabang Sumut, Zul Anwar Marbun mengatakan dalam pelatihan jurnalistik untuk siswa diajarkan bagaimana memahami kinerja wartawan, bagaimana kode etik jurnalistik (KEJ) sehingga dalam melaksanakan tugasnya ada rambu agar terhindar dari gugatan hokum maupun melanggar norma dan aturan.

Sementara Drs Dailami menegaskan untuk menjadi wartawan sekolah diminta untuk benar-benar menjadi wartawan, bukan jadi-jadian. Artinya, wartawan sekolah tidak boleh menjadi provokator, pemeras, peminta-minta dan penyebar fitnah. “Jadilah wartawan sekolah, jangan jadi wartawan jadi-jadian,” ucapnya.

Dia menjelaskan, untuk menjadi wartawan saat ini tidak mudah. Harus memiliki pendidikan, kemauan, pantang menyerah, beretika, sehat jasmani dan rohani dan peka terhadap lingkungan.

Sementara pembicara ketiga, Redaktur Foto Harian Analisa, Andi Kurniawan Lubis mengatakan menjadi wartawan sekolah harus dibarengi dengan pengetahuan foto jurnalistik sehingga kemampuan ketika mendirikan majalah sekolah sumber daya manusia (SDM) pengelola sudah lengkap. Ketua Yayasan Perguruan SMK Pencawan 2 Medan, Masti Pencawan menyambut baik kegiatan yang diadakan Wartawan Unit Pemko Medan dan berharap berlanjut ke depannya.
Novita Ginting mewakili siswa mengaku bangga mendapat pengetahuan jurnalistik ini. “Dalam sehari saya mendapat tiga ilmu, apa itu KEJ, menulis berita dan foto jurnalistik. Semoga kegiatan ini terus berlanjut karena sangat bermanfaat,” katanya. (*/adl)

MEDAN – Jual beli dan penyalahgunaan jabatan sering kali terjadi di negara ini. Akibatnya, Indonesia menjadi salah satu negara terkorup, dengan banyaknya koruptor-koruptor yang merusak  tatanan dan moral bangsa.

Demikian ditegaskan praktisi hukum DR. Putra Kaban, SH, MH kepada wartawan kemarin. Menurutnya, salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi ditanah air disebabkan para pejabat negara hingga daerah tidak lagi menganggap jabatannya sebagai suatu amanah, melainkan tempat mencari uang. Apalagi sudah menjadi kebiasaan, jabatan membuat pengaruh besar bagi perbaikan ekonomi pribadi para pejabat. Sebab bila jabatan yang semakin baik tidak dibarengi dengan kondisi ekonomi yang semakin baik pula, maka ini akan menjadi gengsi pejabat dimaksud dalam kehidupannya bermasyarakat. “Ini sekarang yang menjadi tekanan moral bagi para pejabat kita, sehingga akhirnya mereka terpengaruh untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam tugas dan jabatan.Ujung-ujungnya, mereka melakukan korupsi, ujar Kaban.

Kalau dahulu jabatan itu merupakan suatu amanah, lanjut advokat senior ini, sekarang sudah tidak lagi. Jabatan selalu menjadi lahan untuk mencari kekayaan, sehingga orientasi seperti ini merusak moral, mental dan kinerja mereka. Makanya sangat wajar bila banyak sekali koruptor di negara ini. Bahkan pejabat yang telah pensiun pun banyak yang dipidana lantaran korupsi.    Tapi meskipun demikian, tambah Kaban, semakin banyaknya lembaga-lembaga tindak pidana korupsi dan banyak pula pejabat-pejabat yang telah diadili, tidak membuat mereka jera melakukan kejahatan.

Ini disebabkan para pejabat itu beranggapan hukum di negara ini bisa diatur. “Saat ini memang ada kepribadian bangsa Indonesia yang sudah hilang. Etika dan moral masyarakatnya sudah tidak ada lagi. Sehingga menghalalkan segala cara untuk mencari kekayaan tanpa memikirkan dampak dan akibatnya. Padahal, apa yang dilakukan itu bisa membunuh diri sendiri dan mempermalukan keluarganya. Dan dengan semakin banyaknya kasus korupsi membuat kita bingung. Bisakan korupsi berhenti di Indonesia?” tanya eksekutif muda ini.

Menurut pengusaha alam wisata ini, korupsi di Indonesia sudah sangat sulit untuk diberantas, karena sistem yang sekarang ada sudah tidak konsistern lagi. Buktinya, semakin banyak institusi hukum dan banyak pula koruptor yang dipenjara, justru korupsi semakin merajalela.

Disisi lain, lanjut politisi salah satu parpol berkuasa ini, hukuman bagi para koruptor juga dianggap masih terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.  Untuk itu, penegakan hukum harus lebih ditingkatkan. Terutama hukuman paksa badan (penjara) dan pengembalian uang korupsi berikut dendanya. Bila tidak, korupsi akan terus menjadi-jadi. Hal ini juga akan berimbas pada tindak pidana umum yang pastinya nanti akan semakin meningkat pula. “Berlakukan kembali hukum tegas. Teori dan peraktek dalam menegakkan hukum harus disetarakan. Jangan beri ampun para koruptor,” pintanya. (*/ton/smg)

Medan-Menindaklanjuti Mubes dan Muswil Pujakesuma di Kisaran 4-5 November 2011 lalu, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Pujakesuma Sumut yang baru terbentuk mengadakan Rapat Konsolidasi dan Silaturahmi  di Hotel Saudara Syari’ah, Sabtu, 26 November 2011.

Rapat dihadiri 80 orang pengurus dari jajaran DPP, DPW dan DPD itu membicarakan persiapan Rapat Kerja Wilayah dan menerima saran, imbauan dan masukan  dari jajaran DPD se Sumut. Pada kesempatan itu, Ketua DPW terpilih Kol. Ahwan Ismadi, SPdI, MH., mengatakan bahwa kepengurusan DPW Pujakesuma terpilih harus menunjukkan kesediaan untuk bekerja merealisasikan semua program kerja yang akan dirumuskan di Rakerwil mendatang, agar dapat memberikan manfaat nyata bagi eksistensi masyarakat Jawa di Sumut.

Dan menjadi agen pembangunan Sumut dan Sumatera pada umumnya “Pujakesuma harus menjadi alat perekat seluruh etnik Jawa yang ada di Sumatera, agar masyarakat Jawa di lingkungannya kian eksis untuk bersama etnik lainnya membangun daerahnya. Dengan demikian, keberadaan Pujakesuma di suatu wilayah akan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah itu” demikian Kol. Ahwan membuka pembicaraannya dengan insan pers di lobi Hotel Saudara Syariah. Selanjutnya, Ahwan meminta agar jajaran pengurus selalu berbenah diri dalam bekerja membesarkan Pujakesuma dengan terus memahami AD ART organisasi, sehingga terhindar dari kesalahan fatal yang memalukan. “Merubah nama DPP menjadi PP dan DPW menjadi PW adalah contoh memalukan yang menggambarkan ketidaktahuan akan AD ART organisasi.

Lebih jauh, Ketua Harian DPW Pujakesuma Propinsi Sumut, Ir H Setyo Purwadi Mangunsastro MM, menekankan bahwa Pujakesuma itu adalah organisasi komitmen, non profit dan tidak berafiliasi dengan partai politik dan kepentingan politik sesaat dari pihak manapun. Karenanya, Purwadi mengajak segenap jajaran pengurus untuk menyadari hal ini, dan menjaga Paguyuban Pujakesuma agar senantiasa Rukun, Raket, Regeng dan Rumekso. Sebagai organisasi etnik, Pujakesuma memilki tujuan mulia utuk mensinergikan semua potensi masyarakat Jawa di Sumatera dalam rangka membangun Sumatera pada khususnya dan bangsa Indonesia seutuhnya, tambah Purwadi lagi.

“Jadi, sangat disayangkan jika Pujakesuma sebagai organisasi komitmen, harus dipolitisir oleh pihak tertentu untuk mengusung kepentingan tertentu, di luar visi dan misi organisasi,”ujarnya. Selanjutnya, lanjutnya, sebagai organisasi etnik yang seksi, tentu saja ada banyak pihak yang merasa berkepentingan dengan Pujakesuma sampai ada sebagian kalangan yang sampai tega melakukan pemecahan dengan mengumumkan susunan pengurus menurut versi tertentu. “Untuk kepentingan keutuhan organisasi, kami tegaskan di sini, Mubes III Pujakesuma di Sabty Hotel, Kisaran 5 November lalu telah memutuskan posisi Ketua Definitif DPP Pujakesuma dipegang H Suratman SP dan Sekretaris Umum H Suherdi SSos. Sedangkan Ketua DPW Pujakesuma Propsu adalah Kol Inf Ahwan Ismadi, SPdI, M.H. dengan Sekretaris Umum Sulasno Sumarto,” sambung Purwadi.

Rapat Konsultasi dan Silaturahmi DPW Pujakesuma dibuka dengan menghadirkan pemaparan dari beberapa tokoh masyarakat Jawa di Sumut yakni Sekjen DPP Pujakesuma, DR Budi Agustono, Kepala Dinas Diknas Sumut, Drs. H. Syaiful Syafri MM, dan Kepala Badan Ketahanan Pangan Propsu, Ir. H. Setyo Purwadi Mangunsastro, MM. Budi Agustono memaparkan sejarah kehadiran etnik Jawa di Sumatera, sementara Syaiful Syafri memaparkan potensi dari masyarakat Jawa yang cukup  besar. (rel/sih)

Rapat berakhir sekitar pukul 18.00 dan dilanjutkan dengan sarasehan di Padepokan Tunggal Roso Nuswantoro yang dihadiri beberapa tokoh DPP seperti . H. Rusbandi, H. Suratman, dan tokoh wanita Pujakesuma Prof. Hj Sri Susilawati. (rel/sih)