27 C
Medan
Thursday, December 25, 2025
Home Blog Page 14349

Pelajar Bunuh Kekasih Ibunya

Sydney-Seorang pelajar berdarah Indonesia asal Sydney, Australia, menusuk kekasih ibunya hingga tewas. Ia menyangkal dan me nyatakan hanya melakukan tindakan bela diri. Pelajar bernama Andrew Iskandar (21) ini menyangkal membunuh Mohd Shah Saemin (43) di luar flatnya di Leichardt, Sydney, 21 Februari 2010 lalu.

Iskandar mengaku, ia menggunakan palu untuk memukul karena Saemin menyerang dirinya dan ayahnya. Iskandar juga menyatakan tak merencanakan pembunuhan itu. Jaksa di Pengadilan New South Wales Supreme Court menyatakan, Iskandar merencanakan pembunuhan saat affair ibunya itu jadi pembicaraan hangat di kalangan komunitas Indonesia di Sydney.

Vonis pengadilan akan disampaikan awal pekan ini. Namun Iskandar dinyatakan tak bersalah atas tudingan meminta sesama narapidana untuk membunuh seorang saksi kunci. Ibunya, Nina Iskandar (47), juga disidang dan menyatakan tak bersalah karena berusaha membantu putranya lari dari Australia setelah kematian Saemin. Juri masih mempertimbangkan kasus Nina. (net/bbs)

Perkosa Pria. Kumpulkan Sperma untuk Pesugihan

HARARE- Kepolisian Zimbabwe meyakini adanya sindikat nasional para wanita yang memperkosa pria. Para wanita pemerkosa ini mengambil sperma para pria untuk ritual. Kepolisian mengatakan bahwa sindikat ini akan mengambil sperma tersebut untuk dijadikan ritual untuk pesugihan agar menjadi kaya. Salah seorang korban memberikan pengakuannya pada televisi nasional ketika dia ditawari menumpang oleh tiga orang wanita di kota Harare. “Salah seorang wanita memercikkan air ke muka saya dan menyuntikkan saya dengan obat perangsang,” ujarnya seperti dilansir BBC, Senin (28/11).

“Mereka lalu menghentikan mobilnya dan memaksa saya  melakukan hubungan intim dengan ketiganya beberapa kali menggunakan kondom. Ketika mereka selesai melakukannya, mereka meninggalkan saya di semak-semak dengan keadaan telanjang,” lanjutnya.(net/bbs)

UMP Sumut Rp1,2 Juta

Dianggap Tidak Cukup Diukur dari Nilai Kemanusiaan

Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubsu No 188.44/988/KPTS/2011 tanggal 17 November sebesar  Rp1,2 juta.  Jumlah tersebut lebih tinggi dari ajuan atau pengusulan Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) Sumut yang hanya sebesar Rp1.107.500.

MEDAN-“Dari usulan dewan pengupahan ternyata mendapat apresiasi dari Plt Gubsu, sehingga dinaikan menjadi sekitar Rp1,2 juta,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Provsu, Nurdin Lubis ketika dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (28/11).

Anggota Komisi E DPRD Sumut Richard Eddy M Lingga mengaku, jumlah yang diminta dan disetujui oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho sudah sesuai dengan kebutuhan saat ini.

“Usulan kenaikan UMP 2012 tepat, sesuai dengan kebutuhan saat ini,” ungkap politisi asal Fraksi Golkar DPRD Sumut. Meskipun sudah ditetapkan, tetap saja ada pro dan kontra. Terutama dari pihak buruh. Menurut Humas Dewan Pergerakan Pusat Solidaritas Buruh Seluruh Sumatera Utara (DPP SBSU) M Amrul Sinaga SH, pada prinsipnya nominal UMP Sumut 2012 sebesar Rp1,2 juta belum layak. Dalam arti kata, mestinya bisa lebih tinggi dari jumlah tersebut sekitar Rp1,5 juta.

“Kita memberi apresiasi sikap Plt Gubsu, dengan meminta Depeda Sumut untuk menaikkan UMP dari usulan Depeda yang hanya Rp1.107.500 menjadi Rp1,2 juta. Usulan dari Depeda yang sebesar Rp1.107.500, memang mengalami kenaikan sekitar 6 persen dari UMP 2011 yang sebesar Rp1.035.000. Namun, pada prinsipnya nominal tersebut belum memberi rasa keadilan pada buruh. Layaknya adalah dengan peningkatan kebutuhan UMP Rp1,5 juta,” tegasnya.

Sementara itu, kenaikan upah minimum ini dianggap para pengusaha sangat wajar dan pantas. Karena setelah melakukan survei terkait kebutuhan hidup, inflasi dan lainnya. UMP ini biasanya yang dijadikan patokan para pengusaha untuk memberikan upah kepada pegawai dan karyawannya, atau dengan kata lain,UMP ini nantinya menjadi UMR (Upah Minimunm Regional).

“Upah yang sudah ditetapkan tersebut sudah sesuai, karena sesuai dengan biaya hidup, dan inflasi yang sedang terjadi,” ujar Ketua Kadin Sumut, Irfan Mutyara.

Irfan juga menjelaskan, upah yang diberikan tersebut biasanya berdasarkan biaya hidup buruh lajang. Sedangkan untuk yang telah berkeluarga dipastikan ada kebijakan tersendiri dari perusahaan. “Biasanya ada kebijakan dari perusahaan, yang biasanya kita sebut biaya tanggungan. Nah, biaya tanggungan ini akan diberikaan untuk 1 istri dan 2 anak,” lanjut Irfan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Parlindungan Purba juga menyatakan hal yang sama, bahwa penetapan UMP dari pemerintah tersebut sudah sesuai dengan biaya hidup seorang buruh. Karena terus mengalami kenaikan dari upah tahun sebelumnya.

Ketua DPD RI ini juga menyatakan bahwa sebelum menentukan UMP tersebut, Dewan Pengupahan Daerah (DPD) hal ini birokrasi dan pengusaha, buruh, akademisi akan mengadakan rapat bersama. DPD juga akan membentuk tim survei dan turun kelapangan untuk mengetahui harga kebutuhan yang dibutuhkan oleh karyawan, setelah itu baru ditentukan KHL (Kebutuhan Hidup layak). “Dari hasil DPD tersebut kan didapat, Rp1,2 juta sudah mencukupi dan menutupi kebutuhan hidup,” ujar Parlindungan Purba.

Sementara itu, untuk penetapan UMK (Upah Minimum Kota) akan ditambah 5 persen dari UMP tersebut. “Kalau untuk UMK, sepengetahuan saya nilai UMP ditambah 5 persen,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Medan, Iwan Habib menyatakan bahwa pengusaha selalu mendukung apapun yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu, sebisa mungkin pengusaha untuk memenuhi permintaan tersebut. “Intinya, kita pengusaha selalu mendukung peraturan dari pemerintah,” ujar Iwan.

Terkait dengan pemberian kompensasi, menurut Iwan hal tersebut masih sedikit sulit bila harus dilakukan. Karena perekonomian global. “Kalau industri kreatif, kompensasi masih bisa dilakukan, tetapi bila industri hulu dan hilir yang bahan bakunya telah ditentukan, maka ini akan menjadi sedikit kendala,” tambahnya.

Dosen Ekonomi Unimed, M Ishak menyatakan bahwa masalah upah itu adalah relatif, tetapi secara umum, upah Rp1,2 juta tersebut tidak mencukupi. “Tidak cukup bila kita ukur dengan nilai kemanusiaan. Mencukupi bila perusahaan memberikan kompensasi lain,” ujar M Ishak. Kompensasi tersebut, dapat berupa pemberian beras, intensif dan lainnya.

Menurutnya, bila kenaikan upah yang diharapkan oleh buruh juga dapat berdampak negatif pada daya beli umum. Dikarenakan perusahaan akan menaikkan harganya dipasaran secara otomatis. “masih lumayan bila kenaikkan tersebut sesuai dengan kenaikan upah, tapi pada umumnya, kenaikan harga dipasaran akan lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikkan upah,” lanjutnya.

Karena itu, menurutnya, pengusaha dalam hal ini perusahaan harus dapat mencari kompensasi lain untuk buruh. Misalnya, seperti pemberian beasiswa untuk anak buruh, atau memberikan dana pensiun atau memberikan pelatihan, sehingga buruh mendapatkan keterampilan yang lain. “Untuk memberikan keterampilan lain pada buruh, tidak perlu takut dengan yang namanya buruh akan pergi atau tidak konsentrasi, karena penggangguran di Sumut masih banyak, jadi banyak yang membutuhkan pekerjaan,” ungkap Ishak. (ari/ram)

Buruh: Tak Menutupi Kebutuhan

WALAUPUN pemerintah dan pengusaha sudah menyutujui UMP tersebut, tetapi para buruh masih menganggap bahwa nilai tersebut tidak menutupi kebutuhan hidup mereka. “Kami meminta agar pemerintah Provinsi Sumut dalam hal ini Plt Gbsu, dapat meninjau kembali SK yang telah ditanda tangani tersebut,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Sumut, Minggu Saragih.

Menurutnya, dengan nilai tersebut akan membuat para buruh akan kekurangan daya beli. Yang dapat mengakibatkan perekonomian Indonesia akan menjadi stagnan, atau dengan kata lain, dapat mengurangi pemasukan dari pemerintah itu sendiri. “Dengan anggota kita di Sumut sekitar 2.000 buruh, bayangkan berapa yang akan membatasi daya belinya, karena upah yang tidak memadai,” ujarnya.

FSPMI juga telah mencoba untuk berbicara dengan baik dengan pemerintah untuk hal ini, tetapi hingga saat ini belum mendapat jawaban. “Teman-teman sudah minta turun ke jalanan, terkait dengan upah. Tetapi jangan dulu lah, karena kita harus bicara baik-baik dulu. Kita tidak mau bila kejadian di Batam juga ikut ke Sumut, kan yang di Batam juga dari FSPMI,” ucapnya.

Minggu Saragih melanjutkan, bila upah ideal yang diberikan ke buruh lajang adalah Rp1,5 juta, sedangkan untuk yang telah berkeluarga atau memiliki tanggungan minimal upah yang diberikan sekitar Rp2,5 juta hingga Rp3 juta. “Ini upah yang ideal untuk kita, karena kita juga ingin sejahtera,” ungkapnya. (ari/ram)

IPDN Bantah Urusi Dana

Studi Banding Kades Sergai Inisiatif Pemda

JAKARTA – Pihak Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Bandung, meluruskan sejumlah hal terkait masalah lawatan 247 kepala desa (kades) dan lurah dari Kabupaten Serdang Bedagai (Sergei), Oktober 2011 silam.

Kabag Humas IPDN Drs Ujud Rusdia M Si membenarkan pada kurun Oktober itu ada kunjungan para kades dan lurah dari Sergei ke kampus Jatinangor. Hanya saja, lanjutnya, acaranya bukan pendidikan dan latihan (diklat), melainkan studi banding.

“Kita sebagai tuan rumah menerima tamu yang melakukan studi banding, bukan diklat. Jadi inisiatif kunjungan dari Pemkab. Kita hanya memfasilitasi,” terang Ujud Rusdia saat dihubungi koran ini dari Jakarta melalui ponselnya, kemarin (28/11).

Berkali-kali ditegaskan bahwa acara itu inisiatif Pemkab Sergei, bukan pihak IPDN yang mengundang. “Siapa pun tamu yang datang, ya kami layani. Mereka melakukan studi banding, ingin mendapatkan semacam pencerahan,” terangnya.
Mengenai informasi bahwa anggaran untuk satu peserta mencapai Rp6,5 juta sedang Kaban Badan Pemberdayaan Dan Pemerintah Desa Pemkab Sergei Drs H Ifdal S Sos M Ap menyebut angkanya hanya Rp5,5 juta dan disetorkan ke IPDN, Ujud mengaku tidak tahu-menahu berapa uang yang dikeluarkan dari Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2011 itu.
Yang jelas, lanjut Ujud, tak ada dana yang masuk ke IPDN. “Sekali lagi, kita hanya fasilitator. Tak ada uang yang masuk ke rekening IPDN, karena aturan melarang itu,” ujar Ujud.

Terkait keluhan peserta studi banding mengenai penempatan mereka di asrama Praja IPDN yang satu kamar ditempati 20 peserta dan tanpa AC, Ujud menjelaskan, ya memang itu yang dipunyai IPDN. “Karena kita hanya punya asrama. Ya kita melayani tamu semampu kita,” kata Ujud.

Ujud sendiri mau memberikan keterangan ke koran ini setelah tiga kali dihubungi. Saat dihubungi pertama kali, dia mengaku sedang mengajar sehingga tidak bisa memberikan keterangan. Yang kedua kalinya, dia merasa kurang pas memberikan keterangan dan meminta koran ini menghubungi ‘Pak Ubay’, yang koran ini tidak tahu apa jabatan dan kapasitas Ubay itu. Untuk ketiga kalinya, dia mau memberikan penjelasan.

Seperti diketahui, IPDN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, saat dimintai konfirmasi terkait masalah ini, belum bisa memberikan penjelasan. Reydonnyzar yang kemarin sedang tugas di Padang, saat ditelepon lagi, mengaku masih menunggu keterangan dari Rektor IPDN Prof DR I Nyoman Sumaryadi, MSi.

Terpisah, Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo menilai, acara-acara semacam studi banding kades dan lurah dengan ongkos per orang hingga jutaan rupiah itu, lebih berorientasi kepada bisnis. “Kegiatan semacam itu tak bermanfaat, patut diduga hanya untuk bisnis saja,” ujar politisi dari PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, dengan dalih meningkatkan pengetahuan manajemen pemerintahan,  Oktober silam, Pemkb Sergei memberangkatkan 247 kepala desa dan lurah ke kampus IPDN. Mereka berangkat dalam dua termin. (sam)

Ribuan Pohon Ditanam

TEBING TINGGI- Wakil Wali Kota Tebing Tinggi, Irham Taufik SH didampingi Kapolres Tebing Tinggi, AKBP Andi Rian Djajadi Sik dan Kadis Pertanain Ir Leo Lapulisa MSi memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dengan menanam sejumlah pohon sengon di Kelurahan Lubuk Baru, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi disepanjang jalan protokol dan pinggiran Sungai Padang, Kota Tebing Tinggi, Senin (28/11) pagi.

Irham Taufik SH yang membaca sambutan Menteri Kehutanan mengatakan, peringatanHMPIberdasarkan putusan Presiden No. 24 Tahun 2008 telah ditetapkan 28 November sebagai HMPI dan Desember sebagai Bulan Menanam Nasional (BMN).

Sementara itu, Kadis Pertanian Leo Lapulisa mengatakan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia perlu kita menjaga alam dengan mengupayakan bila melakukan penebangan pohon hendaknya ditanam pohon pengganti. “Pohon sangat penting untuk menjaga kebutuhan manusia terhadap oksigen yang dihasilkan tumbuhan dan juga tumbuhan mengikat karbon dioksida disekitarnya, serta pohon menimbulkan rasa sejuk dan keindahan,” ucap Leo.

Di Tebing Tinggi sering terjadi banjir kiriman, secara tidak langsung diakibatkan rusaknya ekosisitem dan serapan daerah pinggiran sungai. “Untuk itu kita juga mengadakan penghijauan di daerah aliran sungai Bahilang dan sungai Padang. Selama tahun 2011 ini kita sudah menanam 55 ribu lebih pohon dengan berbagai jenis tanaman dan pohon,” papar Leo.

Di Lubuk Pakam, ratusan ibu ibu yang terhimpun di Bhayangkari menanam 50 batang tanaman mangga di areal kompleks perumahan Polres Deli Serdang, sisanya dibagikan kewarga. Cuaca hujan tidak menghalangi niat para ibu tersebut.

Kegiatan penanaman pohon ini, dimotori Ketua Bhayangkari Polres Deliserdang, Wina Wawan Munawar. “Bhayangkari terpilih ikut dalam Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara (GPTP), kita akan ikut serta bersama ibu-ibu PKK, ibu-ibu Persit, masyarakat, guru dan siswa,” ujar Wina Wawan Munawar.
Lebih lanjut, Wina menerangkan, bahwa Bhayangkari Ranting yang diamanahkan untuk menanam 270 batang pohon ini sebelumnya juga sudah dibekali pelatihan penanaman pohon dalam Training of Trainer (ToT), 23 November lalu. (mag-3/btr)

DPW Pujakesuma Sumut Gelar Rapat Konsultasi

Suroan di Padepokan Agung Tunggal Roso Nuswantoro Berlangsung Hikmat

DPW Pujakesuma Sumut bersama Ketua DPD Pujakesuma kabupaten maupun kota se-Sumut menggelar rapat konsultasi dan silaturahmi di Hotel Saudara Syariah Jalan Ringroad Medan, Sabtu (26/11).

Rapat ini dibuka Ketua Harian DPP Pujakesuma Sumut H Suherdi SSos diisi dengan penyampaian materi diantaranya Dr Budi MA yang juga Sekjen DPP Pujakesuma.

Dalam rapat dipandu Pembantu Rektor III Universitas Darma Agung Drs Sutarto MSi, mengemuka berbagai tanggapan, harapan dan saran dari pimpinan Pujakesuma di kabupaten/kota seperti H Suryanto (Langkat), H Endang (Asahan), Sabari (Sergai), Supratikno (Medan).

Budi menjelaskan tentang sejarah dan peadaban masyarakat Jawa di Sumut dalam empat gelombang sebelum kemerdekaan, masa kolonial, masa kemerdekaan dan masa pembangunan. Dr Budi menjelaskan untuk membangun keluarga Pujakseuma ke depan, program pemberdayaan eko-nomi bagi warganya menjadi prioritas utama disamping pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi mereka yang putus sekolah.

Ketua Harian DPP Pujakesuma, H Suherdi SSos menjelaskan rasa bangga terhadap pengurus DPW Pujakesuma Sumut dan DPD Pujakesuma se-Sumut yang dapat melaksanakan rapat konsultasi dan suroan. Ia berharap, dari rapat konsultasi lahir program kerja yang secara real dapat dilaksanakan oleh anggota masyarakat di setiap kabupaten/kota dalam rangka peningkatan kesejahteraan warganya. Sekaligus mampu bersaing di bidang pendidikan, politik maupun perekonomian.

Sedangkan Ketua DPW Pujakesuma Sumut, Kol Inf Ahwan Ismadi SPdI MH mengutarakan, pihaknya mengutamakan urug rembuk dengan pola bottom up sehingga dapat mengetahui perkembangan di daerah. ‘’Saatnya kita guyub dan saling kenal sehingga satu bahasa untuk mengurusi masyarakat Jawa yang lebih sejahtera dan miliki masa depan,’’ kata Ahwan.

Dari rapat konsultasi dan kegiatan suroan, akan disusun menjadi program kerja DPW Pujakesuma Sumut lima tahun ke depan yang dimantapkan da-lam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dibawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Pujakesuma H Suratman SP pada pertengahan Desember 2011.
Acara Suroa.

Usai melaksanakan rapat konsultasi, keluarga besar Pujakesuma di Sumut menggelar kegiatan suroan menyambut Ta-hun Baru Islam 1433 Hijriah di pusat kebudayaan dan kesenian Jawa, Padepokan Agung Tunggal Roso Nuswantoro, Jalan Sedap Malam Patumbak, Sabtu (26/11) malam.

Suroan ini dihadiri Ketua DPP Pujakesuma H Suratman SP, Ketua DPW Pujakesuma Sumut Kol Inf Ahwan Ismadi SPdI MH, Ketua DPW Wanita Pujakesuma Sumut Hj Chairiah Sujono Giatmo, Ketua DPW GM Pujakesuma Sumut Agus Baktiono, Ketua Umum PB Satgas Joko Tingkir Sumut Sukirmanto SH dan Ketua DPD Pujakesuma kabupaten/kota se-Sumut.

Hadir juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut Prof Dr Asmuni, Anggota DPD RI Parlindungan Purba SH MM, tokoh pendidikan Dr Robert Valentino Tarigan, Ketua Yayasan Pres-tasi Lansia Sumut H sanggup Purba, Ketua Panitia Ir Zahir MAP dan undangan lain.

Acara diisi dengan acara sandara tari Jawa Gambiong dan Hanuman dibawah pimpinan R Mulyono, seni kerawitan campur sari dan penampilan wayang kulit semalam suntuk dengan lakon Wahyu Kamulyan Sejati dipimpin Ki Dalang Sunardi.

Suroan 1 Muharram 1433 Hijriah yang dipandu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumut Raden Mas Adi SS dan Saumin berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Suroan diisi dengan acara makan ambengan diawali dengan pembacaan Al-Quran dan doa bersama. Dalam kesempatan ini dilaksanakan pemotongan nasi tumpeng yang dilakukan Ketua DPP Pujakesuma, Ketua DPW Pujakesuma Sumut, Ketua DPW Wanita Pujakesuma, Ketua GM Pujakesuma dan Ketua Panitia Suroan.

Ketua Panitia Suroan, Ir Zahir MAP mengutarakan makna suroan Tahun Baru 1433 Hijriah sebagai momentum kembali hijriah dalam berbagai aspek kehidupan. Ia meminta warga Jawa semakin berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadist sebagai pedoman hidup. Dalam kesempatan ini, Zahir mengatakan, terima kasih atas berbagai dukungan masyarakat Jawa sehingga acara suroan yang dipersiapkan dalam beberapa hari dapat berlangsung dengan hikmat.

Ketua Umum Padepokan Agung AKBP Purn Rusbandi mengatakan, Padepokan Agung didirikan pada tahun 2007 di atas tanah seluas satu hektar dipersembahkan untuk kepentingan kebudayaan dan kesenian Pujakesuma sekaligus sebagai tempat pembelajaran dan pertemuan silaturahmi masyarakat Jawa yang tergabung di dalam organisasi Pujakesuma. ‘’Padepokan ini masih belum selesai, diharapkan penyelesaiannya tidak terlalu lama lagi,” katanya. (*)

Harlah ke-39, PPP Sumut Santuni 125 Anak Yatim

MEDAN- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sumut menyantuni 135 anak yatim, dalam rangkaian Hari Lahir (Harlah) ke-39 partai berbasis Islam di Komplek Perguruan/Mesjid Raya Taqwa Muhammadiyah Belawan Jalan Medan Belawan, Minggu (27/11).

Kegiatan yang dirangkai dengan tabligh akbar dalam peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1433 H, dihadiri sekitar 5000-an umat Islam, termasuk pengurus DPW PPP Sumut, seluruh ketua DPC dan para fungsionaris maupun simpatisan PPP.

Al Ustadz KH Akhyar Zein dalam tausiahnya menyampaikan peringatan 1 Muharram merupakan momentum kebangkitan umat Islam.   “Umat Islam sebagai kelompok harus hijrah dari keterpurukan dan kemiskinan menuju kemakmuran,” ingatkannya.

Ketua DPW PPP Sumut  Fadly Nurzal SAg mengharapkan semangat tahun baru hijriah 1433 H menambah optimisme baru kepada masyarakat untuk menatap masa depan. Hingga kini, PPP tetap komit bertahan sebagai partai politik berbasis Islam.

“Kami terus bersiap dalam menentukan arah dan strategi partai untuk menghadapi Pemilu legislatif 2014 sebagai proses Pilpres dan Pilkada Gubsu 2013,” ujarnya.

Pihaknya terus menyusun program ke depan, dan bergiat mendongkrak suara di masyarakat hingga ke daerah-daerah. Untuk itu, kegiatan Harlah ke-39 PPP, yang bersamaan dengan 1 Muharram diisi beragam kegiatan yang mengambil lokasi di Medan, Tapsel, Madina dan Padang Sidimpuan.

Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Harlah Andy Jaya Matondang didampingi Muhammad Soleh mengatakan,  kegiatan dilanjutkan, tasyahur dan haflah Alquran yang dilaksanakan 4 Januari 2012 di Mesjid Al Amin Jalan Prof HM Yamin SH No 482 Medan Perjuangan. Sedangkan kegiatan Halaqah Alim Ulama, digelar di Kabupaten Mandailing Natal, pada 6 Januari 2012. “Kegiatan ini melibatkan para alim ulama se-Tabagsel,” katanya.(ila)

Kecamatan Kerajaan Budidayakan Kakao

PAKPAK BHARAT- Untuk meningkatkan keahlian masyarakat dalam bidang pertanian, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdayakan masyarakat melalui pelatihan pembuatan kompos organik dan budidaya tanaman kakao. Pelatihan yang dipusatkan di Desa Sukaramai Kecamatan Kerajaan, Pakpak Bharat, dilatih 2 orang tenaga terampil dan berpengalaman.

Ketua TPK Desa Sukaramai, Pendra Wiliamsyah Tinendung, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan program PNPM-LMP (Lingkungan Masyarakat Perdesaan) di Kecamatan Kerajaan. “Karena banyaknya peminat latihan ini, sesuai kemampuan anggaran, kami hanya sanggup menampung sebanyak 20 orang,” kata pria lajang itu, kemarin (28/11).
Pelatihan pembuatan kompos orga-nik tersebut dilaksanakan selama 3 hari. Setelah peserta memahami materi, mereka langsung mempraktekkan teori kemudian dibimbing membibitkan biji kakao. “Kita gunakan biji kakao unggul bersertifikasi, agar kualitasnya terjamin,” tegas Pendra.

Menurut Pendra, dana yang dikucurkan pada program itu sebanyak Rp36 jutaan, yang meliputi bantuan bibit kakao 23.000 butir.

Setelah biji itu disemaikan hingga layak tanam, bibit tersebut akan disalurkan kepada masyarakat Desa Sukaramai secara cuma-cuma. “Kita prioritas yang punya lahan,” imbuhnya. (mag-14)

Garuda Indonesia Dukung Pesta Danau Toba

MEDAN- Perusahaan penerbangan nasional, Garuda Indonesia mendukung pelaksanaan Pesta Danau Toba 2011 yang akan digelar 27-30 Desember mendatang di Prapat. Garuda Indonesia akan menyemarakkan PDT dengan menggelar even bertajuk Garuda Indonesia Fun Bike 28 Desember mendatang.

Keikutsertaan Garuda Indonesia dalam mendukung PDT 2011 dipastikan saat pertemuan Panitia PDT 2011, yang diwakili Nurlisa Ginting (Sekretaris Umum), Dewi Juita Purba (Sekretariat) dan Aswin Ginting bersama General Manager Garuda Indonesia Cabang Medan, Muchwendy dan Widya Pramono (sales) di kantor Garuda Indonesia Cabang Medan Jalan Mongosidi, Jumat (25/11) lalu.

Menurut Nurlisa Ginting, penyelenggaraan PDT yang kian dekat ini perlu terus dimatangkan dengan berbagai konsep kegiatan yang telah direncanakan.  Begitu juga dengan dukungan dari berbagai stakeholders pariwisata yang selama ini telah menjadi mitra Pemprovsu dalam menggalakkan dunia pariwisata Sumut.

“Keterlibatan Garuda Indonesia dalam Pesta Danau Toba Indonesia dengan menggelar acara Garuda Indonesia Fun Bike tentu sangat baik sekali. Apalagi kegiatan ini nantinya dapat menambahkan serangkaian acara dan juga melibatkan peserta dari komunitas sepeda di Medan dan daerah lainnya,” terangnya Senin (28/11).(ful)

DPRD Langkat Tantang Pemkab

LANGKAT- Konsistensi Pemkab Langkat ditantang menjalankan peraturan , terkait bakalan berdirinya bangunan persis di bibir jembatan penghubung Langkat-NAD persisnya di Kecamatan Tanjungpura.

“Eksekutif semestinya tahu akan tugas pokok dan fungsi mereka, itu menandakan kalau penempatan mereka sesuai dengan kemampuan dimiliki menjalankan tugas diembankan pimpinannya,” kata Ketua Komisi IV Bid Lingkungan dan Pembangunan DPRD Kabupaten Langkat, Sri Wahna Kaban, Senin (28/11).

Ketika disinggung tentang masih berlanjutnya pembangunan diduga resto sea food di DAS Batang Serangan yang membelah kota Tanjungpura dan disebut-sebut tak kantongi ijin dari pihak terkait.  Wahna khawatir wibawa Pemkab yang dikomandoi H Ngogesa Sitepu tercoreng. “Kita tidak tutup mata ya dengan seabrek keberhasilan Pemkab saat ini, mulai dari beragam penghargaan diterima bupati oleh pemerintah sampai keberhasilan memindahkan ternak di dekat inti kota Stabat belum lama ini. Tetapi, kalau hal itu dibiarkan tetap berlangsung tidak hanya wibawa tercoreng tetapi kredibilitas bupatinya terancam,” urai Politisi asal PBB ini. (mag-5)