26 C
Medan
Thursday, April 9, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 14402

Tersangka Perampok Truk Tangki Sering Beraksi

BELAWAN-Tersangka pelaku perampok truk tangki muatan Palm Karnel Oil (PKO) bernomor plat polisi BK 8152 BT, di pintu tol Tanjung Mulia, Medan Deli, sudah sering beraksi.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Hamam yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya telah melakukan pemerikasan terhadap tersangka warga sipil. Dari pengakuannya mereka juga yang merampok truk tangki pada bulan Mei 2011 lalu.

“Kita masih memburu 2 pelaku lagi, pelaku ini juga terlibat. Kita akan terus lakukan pengembangan,” kata Hamam.
Sementara itu, sumber menyebutkan penyebab maraknya perampokan truk membawa PKO akibat berdirinya beberapa gudang ilegal di kawasan pintu tol Hanif, Jalan Aluminium dan di Belawan. Gudan itu dikendalikan oleh oknum aparat yang bertugas di Belawan. “Ini sudah permainan lama, kalau masih ada gudang ilegal pasti aksi pembajakan akan terus ada,” kata sumber.

Sementara itu Komandan Detasemen Markas (Dandenma) TNI AL, Letkol Agustinus yang dikonfirmasi dengan tegas mengatakan, pihaknya menyerahkan masalah tersebut ke POMAL, hingga kini mengenai anggotanya pihaknya akan menunggu hasil pemeriksaan apakah terlibat atau tidak. (ril)

Rekening Anak Kecil Berisi Miliaran

JAKARTA – Entah fenomena apa ini, bentuk pengalihan kekayaan baru atau karena benar-benar sayang terhadap anak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah rekening atas nama anak sekolah yang isinya miliaran rupiah. Lebih mengejutkan lagi, ada bayi dengan rekening sama plus tercover semua asuransinya.

Temuan itu disampaikan oleh Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK, Subiantoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kemarin. Dia tidak tahu pasti kenapa ada banyak rekening anak-anak bernilai miliaran rupiah.

“Orang Indonesia ini sayang sekali sama anak-anaknya,” ujarnya setelah menjadi saksi atas terdakwa Gayus Tambunan.
Tentu saja jawaban itu disampaikan dengan nada berkelakar. Maklum, dia belum mengusut secara pasti apa yang membuat rekening anak-anak itu menjadi gemuk.

Yang pasti, dugaan fulus itu didapat dari tindak pidana tetap ada. Itulah mengapa uang tersebut dibagi-bagi ke anggota keluarga.

Subiantoro jelas tidak percaya begitu saja dengan aliran uang terhadap anak-anak itu. Logika paling gampang, darimana mereka mendapatkan uang itu kalau bukan dari orang tuanya. Nah, apa background pekerjaan orang tuanya sampai bisa mengalirkan uang sebanyak itu. “Itu harus ditanya darimana asal uangnya,” imbuhnya.(dim/jpnn)

Inggris Usir Diplomat Iran

Ketegangan Hubungan Bilateral

LONDON – Ketegangan diplomatik antara Inggris dan Iran kian meningkat. Dampak serangan terhadap Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris di Teheran, Iran, masih berlanjut. Setelah menarik seluruh diplomatnya dari Negeri Para Mullah itu, Inggris giliran menutup Kedubes Iran di Kota London kemarin (1/12). Selain itu, pemerintahan Perdana Menteri (PM) David Cameron mengusir seluruh diplomat Iran dari negeri Ratu Elizabeth II tersebut.

Dalam pidato di  depan parlemen, Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris William Hague menuding pemerintahan Presiden Mahmoud Ahmadinejad mendukung serangan anarkistis ke Kedubes Inggris dan kompleks diplomatik lain di ibu kota Iran. Serangan pada Selasa lalu (29/11) itu menimbulkan kerusakan cukup parah. Namun, serangan yang dilakukan sekitar 100-300 demonstran itu tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

“Jika sebuah negara ternyata membuat kami mustahil mengoperasikan misi (diplomatik) di wilayahnya, jangan harap mereka bisa beroperasi di sini,” tegas Hague. Karena itu, dia langsung menginstruksikan penutupan Kedubes Iran di London. Di samping itu, dia juga memerintahkan pemulangan seluruh staf dan diplomat Iran yang bertugas di Inggris ke negara asal mereka. Politikus 50 tahun itu lantas memberikan waktu 48 jam kepada para staf dan diplomat Iran untuk berkemas.

Hague mengatakan bahwa sekitar 300 demonstran yang terlibat dalam unjuk rasa memprotes sanksi nuklir terhadap Iran itu berasal dari kelompok paramiliter Basij. Kelompok beranggotakan mahasiswa itu merupakan organisasi yang dibentuk Garda Revolusi Iran di kampus-kampus. Karena itu, Hague menuntut pemerintah Iran bertanggung jawab terhadap serangan yang menuai kontroversi internasional tersebut. “Iran telah melakukan pelanggaran atas tanggung jawab internasional,” ujarnya.

Aksi protes menolak sanksi nuklir terhadap Iran tersebut dipicu ancaman Inggris untuk membekukan segala bentuk transaksi finansial dengan negeri di Teluk Persia tersebut. Termasuk membekukan transaksi dengan Bank Sentral Iran.
Ancaman yang dilontarkan Inggris pekan lalu itu dibalas dengan ancaman pula oleh Iran. “Kami menyikapinya dengan aksi tegas,” tandas politikus 45 tahun itu awal pekan ini. Di luar dugaan, Selasa lalu 300 massa menyerang Kedubes Inggris dan kompleks diplomatik di sekitarnya.

Sementara itu, Iran membebaskan 11 mahasiswa yang terlibat aksi penyerangan Kedubes Inggris di Teheran sehari setelah diamankan. (afp/ap/hep/dwi/jpnn)

Ikhwanul Muslimin Yakin Menangi Pemilu

KAIRO – Belum diumumkannya hasil pemilihan umum (Pemilu) Mesir menunjukkan akan adanya kemenangan bagi kelompok Islam, Ikhwanul Muslimin yang sempat menjadi kelompok terlarang di Mesir. Pimpinan kelompok mengatakan, akan membentuk pemerintahan di Mesir.

Partai Kebebasan dan Keadilan yang dipelopori Ikhwanul Muslimin sudah yakin akan ekspektasinya memenangkan banyak kursi di Parlemen Mesir, dan mereka memperingatkan Dewan Militer Mesir agar tidak bertindak sewenang-wenang. Mereka juga siap untuk melakukan konfrontasi dengan militer Mesir. Demikian diberitakan AP, Kamis (1/12).
Selama 80 tahun lamanya, Ikhwanul Mulsimin dicap sebagai organisasi terlarang di bawah kepemimpinan militer Mesir. Para aktivisnya juga ditahan, meski demikian, organisasi ini tetap menjadi organisasi politik yang kuat.

Sementara itu, pejabat pemilu Mesir diperkirakan akan mengumumkan hasil pemilu parlemen babak pertama. Hasil pemungutan suara hari Senin dan Selasa di Kairo, Iskandariyah dan tujuh provinsi lain diperkirakan muncul hari Rabu.  Surat kabar Mesir al-Ahram menyatakan pengumuman ditunda karena kertas suara dari warga negara Mesir yang tinggal di luar negeri belum dihitung.

Surat kabar Al Syuruq melaporkan perhitungan sementara menunjukkan Partai Kebebasan dan Keadilan memenangkan 47 persen , sementara blok Mesir 22 persen. (bbs/jpnn)

Gaji TKI di Malaysia Minimal Rp1,9 Juta

JAKARTA-  Penghentian sementara (moratorium) pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor informal ke Malaysia resmi dicabut, Kamis (1/12). Moratorium dicabut setelah dua tahun diberlakukan. Tapi, Malaysia  wajib membayar gaji TKI minimal Rp1,9 juta.

“Untuk moratorium dinyatakan resmi dicabut,” ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar ditemui di Jakarta, Kamis (1/12).

Dia memaparkan, meski sudah dicabut, tapi pengiriman baru bisa dilaksanakan paling cepat dua bulan mendatang. “Kemungkinan akhir Februari atau awal Maret 2012 diberangkatkan,” katanya.
Pengiriman TKI diserahkan ke Pelaksana Penempatan TKI swasta yang telah diseleksi untuk mengirim TKI sektor domestik ke Malaysia.

Sebanyak 117 PPTKIS telah diseleksi dan siap menempatkan kembali TKI dengan berpedoman pada kontrak kinerja yang telah ditandatangani 17 Oktober lalu.  Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan Malaysia menyepakati 11 poin dalam nota kesepahaman (MoU) pengiriman dan penempatan TKI sektor domestik ke Malaysia.

Dalam nota kesepahaman itu, TKI mendapat jatah libur satu hari dalam seminggu dan majikan wajib membayar upah dalam jumlah tertentu sesuai kesepakatan perjanjian kerja yang telah disetujui konsulat Malaysia. Untuk pembayaran gaji, disetujui minimal upah sesuai ketentuan pasar yang berlaku, yakni 700 Ringgit Malaysia setara Rp1.960.000 per bulan.  (net/jpnn)

Petani Lepas Puluhan Ular di Kantor Pajak

LUCKNOW – Dua orang petani muak dengan kasus penyuapan dan gara-gara keluhannya soal permohonan kepemilikan tanah tidak ditanggapi di kantor pelayanan pajak, keduanya mengirimkan puluhan ular ke kantor pajak.  Puluhan ular dalam bentuk yang berbeda-beda itu membuat petugas kantor pelayanan pajak di Uttar Pradesh, India Utara panik, para warga dan petugas pajak juga tampak berdiri di atas meja menghindari ular-ular itu. Di antara puluhan ular, terdapat pula beberapa ular kobra.  Demikian dilansir kantor berita Associated Press, Rabu (30/11).

Satu dari dua petani yang melepaskan ular itu, Hakkul  mengaku telah mengajukan permohonan untuk satu bidang tanah untuk memelihara ularnya. Hanya saja tidak ada ketentuan seperti itu. Anehnya, aksinya bukan meminta jawaban tertulis,  tapi Hakkul menciptakan kehebohan dengan melepaskan ular di seluruh kantor.

“Saya seorang pecinta hewan dan telah berusaha meminta bantuan pemerintah. Setelah menunggu dengan sabar untuk waktu cukup lama, saya tak mempunyai pilihan selain melepaskan semua ular saya di kantor ini,” kata Hakkul..
Beruntung, tidak ada yang terluka dalam serangan ular-ular di kantor pajak tersebut. Para petugas pajak juga sudah menangkapi ular-ular itu dan kepolisian setempat langsung mengumpulkan ular yang berada di kantor tersebut. (bbs/jpnn)

Rakyat Berhak Dilayani

Anggaran Kesehatan Minim, Negara Digugat

Dianggap tidak peduli dengan rakyatnya, negara digugat koalisi LSM. Benarkah generasi Indonesia mendatang tidak akan lebih baik dari rakyat Timor Leste yang baru resmi merdeka 20 Mei 2002?

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pleno lanjutan uji materi Undang-Undang (UU) No 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2011. Judicial review itu diajukan oleh beberapa LSM yang tergabung dalam Koalisi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat.

Koalisi yang terdiri dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dan Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) itu menilai postur APBN-P 2011 masih jauh dari semangat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Contoh anggaran kesehatan di luar komponen gaji yang hanya dialokasikan sebesar Rp24,98 triliun atau 1,89 persen dari total APBN 2011.

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan pihak pemerintah itu, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof Hasbullah Thabrany, berpendapat komitmen pemerintah memang sangat rendah dalam membiayai pelayanan kesehatan masyarakat karena hanya menganggarkan kurang dari 2 persen dalam APBN.

“Anggaran kesehatan kita masih jauh dibandingkan negara-negara lain. Seperti Malaysia, Thailand, dan Timor Leste yang telah mengganggarkan dana kesehatan 12 persen. Maka, jangan heran jika nanti Timor Leste akan memiliki generasi yang lebih baik  daripada kita,” kata Hasbullah, saat memberi keterangan ahli, di ruang sidang MK, kemarin (30/11).

Menurutnya, konsep pelayanan kesehatan di Indonesia , pemerintah tidak melayani dan menyehatkan rakyatnya, tetapi “berjualan” pelayanan kesehatan. “Seharusnya rakyat harus dilayani, bukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rakyat harus bayar seperti konsep berjualan yang belakangan ini semakin dominan di Indonesia ,” ujarnya dalam sidang pleno yang diketuai Mahfud MD itu.

Sebab, lanjut Hasbullah, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai terkait dengan hak untuk hidup. Misalnya, jika seseorang membutuhkan perawatan Intensive Care Unit (ICU) atau operasi, tetapi tidak memiliki uang muka, tentu ia tidak dapat pelayanan yang memadai.

“Faktanya, meski di rumah sakit pemerintah kalau tidak ada uang muka untuk kelas dua ke atas, pelayanan tidak diberikan. Padahal dalam kondisi mengancam keselamatan rakyat. Apakah ini bukan ‘pembunuhan’?” tegasnya.
Dia juga membantah pernyataan pejabat pemerintah bahwa yang berhak atas jaminan pelayanan kesehatan hanya fakir miskin dan anak-anak telantar. Karena, masalah hidup mati tak hanya mengancam rakyat pra sejahtera.

“Dalam UUD 1945 yang lama memang Jamkesmas itu diperuntukkan masyarakat yang secara ekonomi menengah kebawah. Tetapi dalam Pasal 34 ayat (2), (3) UUD 1945 amandemen justru menginginkan hak jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat. Artinya (seluruh) itu tidak boleh dipilah antara miskin dan kaya, tapi selama dia warga negara Indonesia, maka berhak mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah,” dalihnya.

Hasbullah menambahkan, pemerintah boleh saja memberikan subsidi BBM. Tetapi, tidak berarti harus mengenyampingkan kesehatan yang juga menjadi hak rakyat. Sebab hal itu mengakibatkan SDM bangsa Indonesia yang kurang produktif, kompetitif dan kreatif.(ris/jpnn)

Posyandu Jangan hanya Timbang Bayi

Selama ini, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sekadar tempat pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan timbang bayi. Padahal, Posyandu bisa memiliki peran lebih luas. Revitalisasi Posyandu inilah yang sedang digalakkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

’’Menyadari permasalahan ini, BKKBN bekerjasama dengan TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) pusat road show ke beberapa wilayah di Indonesia yang kami anggap mendesak,’’ tutur Kepala BKKBN
Sugiri Syarief di sela-sela roadshow dan dialog revitalisasi Posyandu di Desa Bojong, Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (30/11). ’’Sebenarnya permasalahan pokoknya bukan pada ketersediaan makanan bergizi. Tetapi menyangkut pola hidup sehat. Makanya kita road show ini untuk mengetahui apa sebenarnya yang menjadi kendala Posyandu di daerah. Sekalian kami minta supaya kadernya bisa bekerja maksimal,’’ tandasnya.

Sugiri menarget, 2015 mendatang semua posyandu di Indonesia sudah mandiri. Mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Berada di baris terdepan sebelum ke puskesmas dan rumah sakit. Hal senada disampaikan Ketua TP PKK Vita Gamawan Fauzi. Meski masih banyak kekurangan, dia mengaku bersyukur karena banyak posyandu mulai berbenah. Termasuk di Sukabumi. Salah satu indikatornya, berupa perhatian Pemerintah Daerah untuk para kader dalam bentuk insentif. Meski jumlahnya tak seberapa, cukup membantu dan membangun motivasi kader. ’’Posyandu harus bisa berfungsi sesuai namanya, yakni memberikan pelayanan terpadu. Jadi revitalisasi Posyandu ini harus berlaku mulai nasional hingga desa dan RT,’’ katanya. (yes/jpnn)

Narkoba dan Judi di Jalan Kiwi Perumnas Mandala

081378789xxx

Pak Kapolresta Medan Yth tolong berantas peredaran narkoba dan judi di Jalan Kiwi Perumnas Mandala. Para pengedar dan pemakai sering mangkal dekat Mesjid Al Ikhlas sehingga mengganggu warga yang hendak ke Mesjid.

Secepatnya Dilidik

Terimakasih untuk informasinya. Secepatnya akan dilakukan penyelidikan di lapangan mengingat pemberantasan narkoba dan judi sudah menjadi komitmen kepolisian.

Untuk itu kami juga mengharapkan kerjasama dari warga agar memberikan informasi mengenai kegiatan peredaran narkoba tersebut untuk dilakukan tindakan tegas.

Kompol Juli Agung
Kasat Narkoba Polresta Medan

PDI-P Soroti Kasus Mangrove Langkat

LANGKAT- DPD PDI Perjuangan Kabupaten Langkat menggelar aksi keprihatinan, tentang lambatnya kinerja aparat penegak hukum memproses kasus diduga berhubungan erat dengan pihak penguasa sekaligus mengesankan pembiaran. Diantaranya, meliputi isu nasional hingga muatan lokal.

Syafril selaku Ketua DPD PDI-P memboyong seratusan warga partai berlambang kepala banteng tersebut mendatangi Kejari serta DPRD, Kamis (1/12), dengan melemparkan sepuluh pernyataan sikap. Seluruh lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan KPK) diminta melaksanakan tugas sesuai UU berlaku serta tunduk kepada konstitusi bukan pemerintah yang berkuasa, menjadi poin pertama pernyataan mereka.

Diantara pernyaatan mendesak KPK serta aparat penegak hukum lainnya mengusut tuntas kasus Bank Century sampai ke akarnya sekaligus memproses hukum kepada siapapun pihak yang terlibat tanpa diskriminasi. PDI Perjuangan meminta pengusutan dan proses hukum mafia suara di Pemilu 2009 lalu baik pemilihan legislatif serta presiden.

Selanjutnya, massa mendesak agar mafia pajak yang dinilai merugikan negara dan mendorong DPR-RI awasi kinerja aparat penegak hukum, terutama terkait kasus menjadi perhatian publik serta yang merugikan keuangan negara.  Selain itu, kasus alih fungsi hutan mangrove di pesisir Kabupaten Langkat seperti di Kecamatan Pangkalan Susu, Pematang Jaya, Brandan Barat, Sei Lepan, Babalan, Gebang, Secanggang dan Tanjung Pura harus diproses tegas. “Kami menginginkan, legislatif harus bisa menyelesaikan persoalan masyarakat sekaligus penuntasan kasus rakyat,” kata Syafril.

Wakil Ketua DPRD Surialam usai pertemuan menjelaskan pihaknya bukanlah eksekutor dapat mengambil begitu saja kebijakan bersifat memutuskan, tapi kami memberikan masukan dalam menyikapi persoalan rakyat. (m ag-4)

Oknum Polisi Keroyok Anak Wakil Ketua DPRD Siantar

SIANTAR –  Sebanyak empat orang kawanan pemuda yang mengaku oknum polisi melayangkan pukulan ke arah wajah dan tubuh anak sulung Wakil Ketua DPRD Siantar Zainal Purba warga Jalan Pattimura Ujung Kelurahan Tomuan, Siantar Timur, Kamis (1/12) dini hari.

Pemukulan terhadap anak sulung wakil Ketua DPRD Siantar itu, Dian Purba (28) terjadi di lokasi hiburan malam Gedung Juang, Jalan Merdeka Kelurahan Proklamasi, Siantar Barat. Hal itu diketahui, ketika Dian hendak membuat pengaduan ke Mapolres Siantar, Kamis (1/12) sekitar pukul 14.00 WIB.

Dian menuturkan, peristiwa naas itu terjadi Kamis (1/12) sekitar pukul 00.30 WIB. Ketika itu, korban sedikit sempoyongan karena di pengaruhi minuman keras masuk ke lokasi karaoke Gedung Juang. Tak berapa lama di dalam, Dian masuk ke dalam sebuah ruangan tempat empat kawanan pemuda yang minum-minuman keras karena tidak mendapati tempat duduk di Hall lokasi karaoke tersebut.

Setelah membuka pintu satu ruangan VIP, Dian permisi kepada seorang dari sekumpulan pemuda tersebut untuk ikut bergabung dengan para pemuda itu. Lantas, seorang dari pemuda yang berjumlah 4 orang itu mempersilahkan Dian bergabung bersama mereka sembari menikmati minuman.

Tak berapa lama, seorang dari 4 orang pemuda itu yang diduga sudah terpengaruh minuman keras langsung mendorong Dian dan menyuruhnya untuk keluar. Namun, Dian yang sudah sedikit sempoyongan menolak perintah seorang pria yang diakuinya berbadan tegap itu. Akibatnya, kedua pemuda itu adu mulut.

Tak sampai di situ, ketiga teman pria tersebut yang mengetahui sedang bertengkar dengan Dian langsung ambil posisi dan langsung menganiaya Dian di dalam ruangan VIP tersebut. Meski sudah minta maaf, keempat pemuda tersebut tetap saja melayangkan pukulan bertubi-tubi ke arah wajah dan bagian punggung serta perut Dian hingga keluar dari gedung tersebut, bahkan keempat pemuda itu sempat mengaku mereka adalah oknum polisi kepada Dian.

Spontan Dian terjatuh dan beruntung sejumlah pengunjung dan karyawan yang berada di lokasi Gedung Juang langsung melerai pertikaian antara Dian dan empat pemuda itu. Di saat bersamaan, sekumpulan pemuda itupun langsung pergi dan meninggalkan Dian yang terkapar dan merintih kesakitan di parkiran halaman Gedung Juang itu.
“Orang itu 4 orang, aku dikeroyok di Gedung Juang, sudah minta maaf nya aku sama orang itu, tapi tetap saja dipukuli. Orang itu ngaku polisi samaku. Untung saja ada yang memisah, kalau tidak makin parah aku,” kata Dian dengan wajah lembam.

Namun tak berapa lama berada di Mapolres Siantar, Dian akhirnya memilih pulang dan mengurungkan niatnya membuat laporan, dikarenakan kondisi badan dan bagian kepalanya masih terasa sakit karena dianiaya sekumpulang pemuda itu. “Besok ajalah aku buat laporan, sudah tak tahan kali aku, masih linglung pikiranku,” tambah pria yang saat ini bekerja di Pemko Siantar, didampingi adik bungsunya Bana (20).

Ketika awak koran ini mencoba mengkonfirmasi kejadian tersebut kepada orangtuanya yang menjabat Wakil Ketua DPRD Siantar sekaligus Ketua DPD PAN Zainal Purba, dianya sedang tidak berada di rumah. (cr1/smg)

1...14,40114,40214,403...15,809Page 14,402 of 15,809

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor