MEDAN- Di penghujung 2011, Pemko Medan mengajukan tiga ranperda revisi tentang retribusi pelayanan kebersihan, pemakaian kekayaan daerah dan izin mendirikan bangunan kepada DPRD Kota Medan. Penyampaian nota pengantar ketiga ranperda revisi tersebut dibacakan Wakil Wali Kota Medan Drs Dzulmi Eldin pada sidang paripurna dewan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikrimah Hamidy, Rabu (16/11).

Dikatakan Dzulmi Eldin, adapun peraturan daerah (Perda) retribusi yang akan direvisi yaitu Perda No 8 Tahun 2002 tentang pelayanan kebersihan, Perda No 10 Tahun 2009 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah dan Perda No 9 tahun 2002 tentang izin mendirikan bangunan. “Ke tiga ranperda ini dinilai merupakan objek retribusi yang keberadaannya masih tetap diakui Undang-undang No 28 tahun 2009,” kata Eldin.

Sementara, Kadis Kebersihan Kota Medan Pardamean Siregar kepada wartawan mengatakan, pengajuan revisi retribusi pelayanan kebersihan itu sebagai upaya peningkatan pelayanan kebersihan di Kota Medan. Selain itu, Pardamean mengatakan, dengan revisi itu juga diharapkan untuk peningkatan PAD.

“Untuk 2011, Dinas Kebersihan Kota Medan ditargetkan PAD sebesar Rp29 miliar. Sedangkan realisasi target PAD tersebut saat ini masih mencapai 50 persen dengan jumlah wajib retribusi sebanyak 80.000 KK,” jelasnya.
Namun lanjut Pardamean, pihaknya berupaya memaksimalkan jumlah wajib retribusi dengan melakukan pendataan ulang. Hasilnya memang positif dan jumlah wajib retribusi sudah bertambah 3.216 KK. Dengan bertambahnya jumlah wajib retribusi dan revisi Perda, diyakini akan menambah perolehan PAD. “Untuk 2012 target Rp29 miliar optimis akan tercapai,” jelas Pardamean.

Sama halnya dengan Kadis Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan, Sampurno Pohan menyampaikan, pengajuan revisi Perda Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) sangat perlu terkait perubahan fungsi dan jenis peruntukan yang tujuannya pengendalian ruang dan peningkatan PAD. Dikatakan Sampurno, hal tersebut sangat perlu mengingat target PAD di Dinas TRTB bertambah cukup tajam yakni dari Rp32 miliar pada 2010 menjadi Rp138 niliar pada 2011. Sedangkan untuk saat ini Dinas TRTB baru merealisasikan target tersebut sebesar Rp75 miliar.

“Dalam ranperda dimaksud akan diatur tentang ketentuan pembangunan ruang bawah tanah dan ketetapan setiap pembangunan gedung diwajibkan pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak. Selain itu, terkait penambahan biaya retribusi SIMB pasti tidak memberatkan masyarakat,” bebernya.(adl)

Disbudpar Medan Sidak ke Hotel dan Restoran

MEDAN- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Medan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah hotel dan restoran di Medan, Rabu (16/11) siang. Sidak tersebut dilakukan karena hotel dan restoran tersebut menunggak retribusi Izin Usaha Pariwisata (IUP) selama tiga hingga empat tahun, sehingga mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai.

“Saat ini kita langsung turun, karena sebelumnya kita sudah memberikan tiga kali surat peringatan tapi tak juga diindahkan dan mereka tetap menunggak retribusi. Untuk itu, kita ingin mereka harus membuat surat pernyataan untuk segera membayar. Kalau dalam seminggu ini tidak direspon, minggu depan langsung izinnya kita cabut dan tempat usaha ditutup,” kata Kadisbudpar Medan Busral Manan di Hotel Travellers Suites, Jalan Listrik Medan.
Dikatakan Busral, seperti Hotel Travellers Suites denga pemilik usaha Hendri Wigin belum juga memperpanjang izin usaha pariwisatanya dengan nomor : 503/2357/69.SK.IUP/HT/MPT/09 tanggal 2 April 2007 selama tiga tahunn
Akibat kondisi ini, Pemko Medan dirugikan senilai Rp30 juta. “Retribusi usahanya setahun itu Rp10 juta, jadi selama tiga tahun dia sudah menunggak Rp30 juta,” terang Busral.

Sebelumnya, lanjut Busral, pihaknya sudah mengirimkan tiga kali surat peringatan, pertama dikirimkan pada 29 November 2010, Surat Peringatan II dikirim pada 28 Januari 2011 dan terakhir dikirimkan pada 28 Februari 2011. Namun, dari ketiga surat peringatan itu, tak satupun ada respon yang diberikan pihak Hotal Travellers Suites.
“Kali ini memang kita berikan mereka tenggang waktu, dan mereka harus bisa mengurus perpanjangan izin sebelum dilakukan penutupan sementara. Bila minggu depan tidak juga membayar, kita akan langsung menutup usahanya. Kalau ditutup berarti tidak ada lagi kegiatan. Kalau mau diizinkan lagi membuka usahanya, mereka harus membayar seluruh tunggakan retribusi yang sudah ditetapkan,” jelas Busral.

Hele selaku Acounting Hotel Travellers Suites mengatakan, saat ini pihaknya belum dapat memberikan jawaban apapun terhadap hal itu. Sebab, pemilik hotel tidak berada di tempat. Namun, pihaknya berjanji akan segera melunasi tunggakan itu sebelum minggu depan. “Kami belum bisa mengambil keputusan sekarang, karena pimpinan hotel tidak ada, berkas ini akan kami sampaikan kepada pimpinan,” kata Hele.

Sambil menunggu niat baik pimpinan hotel untuk menyelesaikan tunggakan retribusinya, Disbudpar Medan meninggalkan berkas yang berisi surat pernyataan, di mana pemimpin hotel harus menandatangani surat tersebut yang di dalamnya menyatakan kapan pihak hotel akan membayar tunggakan retribusi. Dan di dalam surat itu juga dinyatakan jika tidak juga dibayar maka Disbudpar Medan akan melakukan izin usaha.
Ditegaskan Busral, setiap usaha pariwista wajib mematuhi ketentuan perda Medan No 37 tahun 2002 tentang retribusi izin usaha parawisata, di mana disebutkan dalam bab III pasal 4 ayat 3 bahwa izin usaha pariwisata berlaku selama kegiatan usaha parawisata berjalan dan harus didaftar ulang setiap tahunnya.

Setelah ke hotel Travellers Suites, tim sidak Disbudpar yang dipimpin Kadispariwisata, terdiri dari Kabid Objek Daya tarik Wisata, Arpan, Kasi Perhotelan, Khaidir, bendahara Rina dan Kabid Sarana Parawisata, Naimah menuju ke hotel Duta di jalan Nibung Raya Medan. Hotel ini juga sudah menunggak retribusi izin No 503/1251/624.SK.IUP/HT/MPT/2007 tanggal 12 Maret 2007, selama 4 tahun dan diperkirakan telah merugikan Pemko Medan karena menunggak retribusi sebesar Rp2 juta. Hotel ini juga terancam ditutup sementara karena sudah tiga kali diberi surat peringatan tak juga ada respon.

Di hotel ini juga tidak ditemukan pemimpin hotel hanya staf bernama Rizal yang juga meminta waktu kepda Disbudpar Medan untuk dapat menyelesaikan masalah ini dalam waktu seminggu.Sedangkan Hotel New Super yang berada di Jalan Nibung Raya Medan ini juga termasuk hotel yang menunggak retribusi izin usaha. Menurut Kasi Perhotelan, Khaidir, hotel New Super ini telah menungak izin nomor 503/10611.B/904/SK.IUP/HT/MPT/08. tanggal 19 Oktober 2008, ini telah menunggak selama 3 tahun dan diperkirakan kerugian sebesar Rp3 juta.

Tak hanya hotel, tim juga melakukan sidak ke sejumlah restoran termasuk RM ACC yang terdapat 6 lokasi di Medan yang keseluruhannya menunggak retribusi izin selama tiga tahun. Sehingga, Pemko Medan dirugikan sebesar Rp6,75 juta dari satu lokasi RM ACC di Medan. Selain itu juga Restoran Olala Café yang berada di Merdeka Walk yang menunggak retribusi selama dua tahun dan kerugian Pemko Medan diperkirakan sebesar Rp4,5 juta juga Restoran Jitlada Royal Thai Cuisine yang terletak di Cambridge juga menunggak retribusi satu tahun dengan perkiraan kerugian Pemko Medan sebesar Rp2.250.000.

Seluruh pemilik restoran yang diwakili oleh karyawannya berjanji akan datang ke Kantoe Disbudpar untuk membayara tunggakan tersebut secepatnya.(adl)

MEDAN- Aksi menuntut Presiden SBY mundur dari jabatannya yang marak belakangan ini dinilai tidak etis. Bahkan,  pelaku dianggap tidak mengerti undang-undang dan mencoreng lambang negara.

“Sekarang ini di masyarakat kita telah terjangkit penyakit-penyakit demokrasi eforia. Sportivitas orang Indonesia sudah sangat menurun. Artinya, dulu rakyat kita dikenal anti kekerasan, antiradikalisme dan anti memfitnah orang. Tapi sekarang orang Indonesia telah terjangkit demokrasi dari luar, sehingga apapun yang dilakukan pejabat public tidak pernah dianggap benar. Sampai-sampai berani bersikap kurang ajar menghina lambang negera dan seenaknya menggelar aksi menuntut presiden turun dari jabatannya. Inikan namanya tidak etis,” tegas praktisi hukum DR. Putra Kaban SH MH kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, kalau rakyat Indonesia susah tidak lagi mempunyai jati diri, berarti dimana lagi harga diri kita sebagai anak bangsa, karena setiap kebijakan yang dikeluarkan pejabat publik, bila tidak disukai pasti didemo.
Politisi senior partai penguasa ini menilai, hal itu terjadi disebabkan karena parlemen-parlemen yang diharapkan membawa aspirasi masyarakat, belum bisa menjadi seperti yang diharapkan. Sehingga muncul parlemen-parleman jalanan yang selalu mengkritisi dan menyalahkan setiap kebijakan pemerintah. “Dalam demokrasi boleh-boleh saja melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi tentunya tidak boleh menghina lambang negara, dengan cara mendiskreditkan dan memfitnah kepala negara. Mencari kelemahan-kelemahan lembaga-lembaga lain yang akhirnya semua kesalahan itu dilimpahkan kepada presiden. Disinilah letak tidak fairnya aksi unjukrasa, apalagi sampai mengeluarkan bahasa-bahasa yang menyinggung presiden,” papar advokad senior yang juga pengusaha muda taman wisata alam ini.

Putra Kaban menambahkan, rakyat Indonesia harus menghargai presiden dan mendukung kebijakan-kebijakannya. Apalagi Presiden SBY merupakan pemenang Pemilu 2009 dari partai Demokrat. Bahkan kemenangan Partai Demokrat sendiri pada Pemilu lalu mencapai 60 persen, baik untuk eksekutif maupun legislatif.

Dengan kemenangan itu, artinya masyarakat sangat mempercayai SBY sebagai pemimpin negara. Sehingga bila dalam perjalanan kepemimpinannya tidak sesuai dengan harapan, maka harus dikritik secara santun. Jangan melakukan penghinaan terhadap kepala negara, karena ini kurang bagus.

Permintaan mundur terhadap Presiden SBY-Boediono yang disampaikan pelaku aksi unjukrasa beberapa waktu lalu, tambah Kaban, juga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sebab harus melalui prosedur dan tahapan-tahan yang telah ditetapkan undang-undang. “Kalau kita mempelajari undang-undang, tidak mungkin SBY-Boediono dilengserkan sebelum 2014, atau sebelum berakhirnya masa jabatan mereka,” ungkap putra kelahiran Kaban Jahe ini. (ton/smg)