Home Blog Page 1445

Penjualan Ritel Daihatsu Hingga Mei 2023 Naik 18,3%

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Hingga Mei 2023, Daihatsu Indonesia membukukan raihan penjualan positif. Pada periode yang sama, penjualan ritel Daihatsu catatkan lebih dari 87ribu unit, atau naik sekitar 18,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sekitar 73ribu unit.

Secara nasional, penjualan ritel otomotif di Indonesia hingga Mei 2023 mencapai sekitar422ribu unit, atau naik 10,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 lalu sebanyak 381ribu unit.

Dari capaian tersebut, kontribusi penjualan ritel Daihatsu terhadap market share ritel otomotif nasional sebesar 20,6%, atau naik sekitar 1,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 19,3%.

Secara volume dan kontribusi model, penjualan ritel Daihatsu pada hingga Mei 2023 didominasi oleh top 3 model, seperti Sigra sebanyak 27.348 unit, atau berkontribusi sekitar31,4%; disusul Gran Max PU (Pick Up) 18.120 unit (20,8%); dan Terios 12.069 unit (13,8%).

“Kami bersyukur, hingga Mei 2023 penjualan Daihatsu raih capaian positif dengan penjualan ritel sebanyak 87ribu unit dengan kenaikan 18,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Semoga capaian baik ini dapat terus berlangsung, dan pasar otomotif tahun ini dapat lebih baik disbanding tahun sebelumnya,” ujar Hendrayadi Lastiyoso, Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation. (rel/ram)

Manfaatkan Momentum Idul Adha 1444 H, Beli Hewan Kurban di Muamalat DIN

HEWAN KURBAN: Sekretaris Perusahaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Hayunaji (kedua kiri) bersama Region Head Jakarta West Erick Ermawan (kanan) dan Branch Manager Bank Muamalat Bintaro Jaya Melinawati Amran (kedua kanan) menyaksikan nasabah melakukan pembelian hewan kurban menggunakan fitur QRIS Muamalat DIN di salah satu pusat penjualan hewan di Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Kamis (15/6/2023).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk terus memperluas penetrasi penggunaan fitur pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS di aplikasi Muamalat DIN. Salah satunya dengan memanfaatkan momentum hari raya Idul Adha 1444 H dimana masyarakat memiliki kebutuhan untuk membeli hewan kurban.

Direktur Operasi dan Digital Bank Muamalat Wahyu Avianto mengatakan, animo pengguna Muamalat DIN untuk melakukan pembayaran menggunakan QRIS terus meningkat setiap tahun. Total transaksi via QRIS per 31 Maret 2023 tercatat sebanyak 195.048 kali atau tumbuh 296% secara year on year (yoy).

Pertumbuhan total transaksi tersebut sejalan dengan kenaikan volume transaksi pada periode yang sama yaitu sebesar 333% (yoy), meningkat lebih dari 4 kali lipat dari Rp8,98 miliar per 31 Maret 2022 menjadi Rp38,92 miliar per 31 Maret 2023.

“Implementasi fitur pembayaran QRIS di Muamalat DIN sudah sangat luas. Nasabah Bank Muamalat dapat memanfaatkan fitur QRIS untuk beragam transaksi termasuk pembelian hewan kurban di hari raya Idul Adha tahun ini,” ujarnya.

Selain sebagai penyedia fitur pembayaran QRIS, Bank Muamalat juga sudah mendapatkan izin sebagai acquirer dari Bank Indonesia untuk mengeluarkan stiker QRIS yang bias digunakan nasabahPenyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) mana saja yang terhubung dengan QRIS. Nasabah sebagai merchant akan dibekali aplikasi khusus bernama Muamalat Merchant App (MMA) untuk mengelola transaksi pembayaran mereka.

Selain dapat digunakan di merchant, layanan QRIS Acquirer Bank Muamalat juga dapat digunakan untuk pembayaran donasi dan transaksi pembayaran di berbagai instansi seperti sekolah, masjid, lembaga donasi dan rumah sakit.

Menurut Wahyu, lebih dari 90% transaksi nasabah perseroan sudah dilakukan melalui kanal digital dimana mayorita smelalui aplikasi Muamalat DIN. Per 31 Maret 2023, total pengguna aplikasi Muamalat DIN tercatat sekitar 400 ribu. Angka ini meningkat 23,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Selain itu, saat ini di Muamalat DIN juga sudah tersedia fitur unduh mutasi rekening elektronik atau e-statement. Nasabah dapat mengunduh riwayat transaksi hingga tiga bulan terakhir. Fitur inimemudahkan nasabah, salah satunya jika hendak melakukan pengurusan visa perjalanan dimana negara tujuan meminta lampiran dalam bentuk e-statement. (rel/ram)

DPD Demokrat Sumut, Apresiasi MK Tolak Gugatan Pemilu Proporsional Tertutup

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPD Demokrat Sumatera Utara Lokot Nasution, mengapresiasi Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Pemilu Proporsional Tertutup.

“Alhamdulillah, permohonan/pengajuan gugatan atas perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini sangat tepat, karena sistem proporsional terbuka inilah yang paling baik saat ini untuk sistem politik demokrasi di negara kita,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Sumut Pos, Kamis (15/6/2023).

Menurutnya, dengan sistem proporsional terbuka ini, ada ruang konstitusi yang berjalan dan saling kontrol. Yakni, partai politik sebagai lembaga penyedia dan pencetak politisi berkualitas, masyarakat sebagai objek yang akan diurus. Sehingga, setiap politisi memiliki dua pertanggungjawaban, kepada partai dan kepada masyarakat.

Jika dengan tertutup, maka yang terjadi adalah pertanggungjawaban hanya kepada partai. Sehingga, hak-hak demokrasi masyarakat ada yang pincang, seperti orang berjalan dengan satu kaki. Supaya sempurna jalannya sistem politik demokrasi kita, maka sistem pemilu dengan proporsional terbuka yang terbaik pada saat ini. Yakni, ada ruang check and balance yang diberikan kepada masyarakat.

Lokot yang juga Caleg DPR RI dari Dapil Sumatera Utara 1 inipun menambahkan, DPD Demokrat Sumut mengajak kepada masyarakat sebagai pengguna hak pilih, untuk memberikan mandat kepada politisi yang memiliki komitmen terhadap perjuangan hajat hidup masa depan, kemudian dalami rekam jejaknya. Jangan memilih karena transaksional, melainkan pilihlah kandidat yang diyakini dapat bekerja untuk menghadirkan kehidupan terbaik pada saat ini, dan akan datang.

“Imbauan kami dari Partai Demokrat, pilihlah politisi yang berjuang untuk rakyat, bukan politisi yang menggugat ke MK mengurangi hak rakyat untuk kepentingan pertahankan oligarki. Partai Demokrat tetap menghadirkan rakyatlah pemegang mandat atas wakilnya di legislatif,” tambahnya.

Terakhir, sistem proporsional terbuka juga membuat partai politik berpikir, berbuat, dan bertindak dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kehidupan alam demokrasi inilah yang baik, karena ada ruang check and balance yang merupakan milik rakyat. (mag-1/ram)

Rektor Unimed Ajak Alumni Daftar PPG 2023

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Universitas Negeri Medan (Unimed) mengajak alumni Unimed, yang ada di Sumatera Utara yang ingin mengabdikan dirinya menjadi guru untuk membangun pendidikan bangsa dengan mendaftar Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan tahun 2023 oleh Kemendikbudristek. Selain itu, ini merupakan kesempatan yang tidak dapat dilewatkan.

Rektor Unimed, Prof Syamsul Gultom menjelaskan bahwa program ini diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan, baik dari jurusan kependidikan maupun non kependidikan dalam upaya mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang pendidikan.

“Sehingga nantinya dapat terlahir guru profesional, di sekolah-sekolah dasar dan menengah yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk membangun pendidikan bangsa,” ucap Syamsul, kepada wartawan, Kamis (15/6/2023).

Prof. Syamsul mengatakan Unimed telah menjadi universitas yang puluhan tahun melaksanakan program PPG ini. Karena itu, ia menghimbau kepada lulusan Unimed dimana. Yang telah telah menghasilkan ribuan atau mungkin puluhan ribu dan juga universitas dengan slogannya ‘Membangun Negeri dari Sekolah’.

“Agar tidak ragu-ragu lagi untuk mendaftar PPG Prajabatan Tahun 2023 ini, agar tercipta generasi baru guru-guru Indonesia yang memiliki panggilan hati menjadi guru, profesional, komitmen menjadi teladan, cinta terhadap profesi, dan pembelajar sepanjang hayat demi membangun pendidikan bangsa lebih maju lagi menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Prof. Syamsul.

Prof Syamsul menjelaskan bahwa PPG Prajabatan tahun 2023 akan memberikan manfaat bagi pesertanya. Peserta yang berhasil menyelesaikan program ini akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan pedagogik yang meningkat, serta sertifikasi pendidik sebagai guru profesional. Tentunya dengan yang didapat ini akan menjadi peluang karir yang lebih baik di sekolah-sekolah.

“Selain itu, para peserta juga akan memiliki kesempatan untuk membangun relasi dengan berbagai rekan yang mempunyai profesi yang sama. Karena itu sekali lagi saya menghimbau bagi para calon guru untuk segera melakukan pendaftaran dan bergabunglah dengan program ini untuk mengembangkan karir dalam dunia pendidikan. Yuk Jadi Guru,” ucap Rektor Unimed.

Pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023 telah resmi dibuka pada hari Rabu (31/5) mulai pukul 13.30 WIB, periode pendaftarannya telah berlangsung pada akhir Mei lalu yakni 31 Mei hingga 25 Juni 2023. Bagi calon guru yang tertarik untuk mendaftar, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.

Persyaratan Pendaftaran:
1. Warga Negara Indonesia;
2. Belum/tidak pernah terdaftar sebagai Guru/Kepala Sekolah pada Data Pokok Pendidik (Dapodik) dan Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kemenag Simpatika;
3. Mempunyai ijazah dengan kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-4) yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) atau terdata di basis unit data Penyetaraan Ijazah Luar Negeri untuk lulusan universitas luar negeri;
4. Memiliki Indeks Prestasi Komulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
5. Berusia maksimal 32 (tiga puluh dua) tahun pada tahun 31 Desember 2023;
6. Menandatangani pakta integritas;
7. Memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
8. Memiliki surat keterangan berkelakuan baik dan
9. Memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA*).

Proses pendaftaran PPG Prajabatan tahun 2023 akan dilakukan melalui serangkaian tahapan seleksi yang ketat dan dilakukan secara online melalui situs resmi https://ppg.kemdikbud.go.id. Calon peserta diharuskan mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan mengunggah dokumen pendukung, seperti fotokopi ijazah, transkrip nilai, dan identitas diri. Pihak panitia akan melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut. Calon peserta juga akan mengikuti tes potensi akademik, tes kemampuan bidang studi, tes kecakapan pedagogik, dan wawancara sebagai bagian dari proses seleksi.

Tahapan Seleksi:
1. Setelah proses pendaftaran selesai, calon peserta akan menjalani serangkaian tahapan seleksi, seperti:
2. Verifikasi dokumen: Pihak panitia akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dan keaslian dokumen yang diunggah.
3. Seleksi substantif : Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan akademik calon peserta meliputi tes penguasaan konten dan kemampuan dasar literasi dan numerasi.
4. Wawancara: Tahap wawancara dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan interpersonal dan motivasi calon peserta meliputi kompetensi, kepribadian, motivasi, dan kognitif.(gus/ram)

Jalur Alternatif Medan-Berastagi Sudah Capai 9,75 KM

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menyebutkan 65 persen logistik atau kebutuhan pokok masyarakat, dipasok dari Kabupaten Karo. Sehingga Karo memberikan kontribusi besar dalam ketersediaan pangan.

“65 persen logistik Sumatera Utara itu dari Tanah Karo. Nande-nande (ibu-ibu) kita berhenti menanam, gak makan orang Sumut ini,” ucap Edy Rahmayadi, di Kota Medan, Kamis (15/6).

Tingginya ketergantungan dengan Kabupaten Karo, Gubsu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, membangun jalan alternatif Medan-Berastagi.

“Itu lah kami membuat jalan, untuk menembus. Capek sekali memikirkan jalan ini, Jalan Tol, Jalan Layang dan segala macam,” sebut Edy.

Edy Rahmayadi mengatakan berdasarkan kolaborasi dirinya dengan Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting. Jalan alternatif itu, disepakati untuk dibangun dalam rangka mempermudah transparan pengangkut logistik.

“Akhirnya, saya Gurbernur dan Pak Baskami Ginting dari Ketua DPRD Sumut, kami tandatangani membuat jalan ini,” ucap Gubernur Edy.

Edy mengaku terus mendapatkan bully atau diserang dalam pembangunan infrastruktur atau jalan di Sumut atau dikenal dengan proyek Rp2,7 triliun. Namun, tidak mau ambil pusing. Semua itu, demi kesejahteraan rakyat Sumut.

“Gampang?, tidak gampang. Sampai detik ini, diserang terus,” tutur Mantan Ketua Umum PSSI itu.

Untuk diketahui, jalan alternatif Medan-Berastagi, dimana sudah sekitar 9,75 Km jalan tersebut telah selesai diperbaiki dan dibangun oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Jalur yang telah rampung dibangun berada di Desa Suka Makmur, Kecamatan Kutalimbaru, Deliserdang. Saat ini masih dalam proses pembangunan membuka jalan baru di Dusun Tanduk Benua, karena di lokasi ini terdapat tanjakan yang sangat curam.

Total jalur alternatif via Kutalimbaru ini sekitar 55,87 Km, lebih pendek dari jalur utama (jalan nasional) 76 Km. Selain itu, jalur ini juga lebih landai dari jalan nasional, sehingga akan mempercepat waktu tempuh antara Medan-Berastagi.

“Tembus lah jalan dari Tuntungan hingga tembus Berastagi, tembus Gundaling. Akhirnya, kita harapkan hingga ke Dairi,” kata Gubernur Edy.

Gurbernur Sumut mengaku pernah bercerita dengan Presiden RI, Joko Widodo. Bahwa Kabupaten Karo, merupakan lokasi yang produktif dalam menyediakan kebutuhan pokok seperti sahur, buah dan tanaman lainnya.

“Orang Karo ini, kasih dia cangkul, tanah, Jambur. Selesai itu semua, saya sudah ngomong sama Presiden, rumah dia buat sendiri. Dari lahir, menikah hingga meninggal dia di Jambur. Tapi saya bilang sama bang Baskami mereka tetap miskin,” ujar Edy.

Edy mengungkapkan jeruk berasal dari Berastagi atau ditingkat petani Rp 4 ribu per kilogram. Tapi, masuk ke toko-toko buah di Kota Medan menjadi Rp 16 ribu per kilogram. Itu pun, bersaing dengan jeruk impor dari mandarin atau China disebut dengan jeruk Mandarin harganya Rp 14 ribu per kilogram.

“Apa jauh Berastagi dari pada Mandarin?. Ini lah jalan harus ditembus, 9 jam dan 10 jam truk bawa makan dari Berastagi, dengan jalan (alternatif) itu jadi Insyaallah 3 atau 4 jam. Berapa kos, bisa menurun. Rakyat Karo mensejahterakan rakyat kami,” tandas mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.(gus/ram)

NasDem Sumut Terima Kunjungan Konjen Singapura

KUNJUNGAN: Ketua Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST saat menerima kunjungan silaturahmi Konjen Singapura untuk Kota Medan, DR Edmund Chia di Kantor DPW NasDem, Kota Medan - BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Partai NasDem Sumatera Utara (Sumut), Iskandar ST menerima kunjungan silaturahim Konsulat Jendral (Konjen) Singapura untuk Kota Medan, DR Edmund Chia di Kantor DPW NasDem Sumatera Utara, Jalan HM Yamin, Medan, Kamis (14/6) sore, sekitar pukul 14.30 WIB.

Iskandar ST menjelaskan kunjungan tersebut, meningkatkan hubungan bilateral politik antara Singapura dengan NasDem. Sehingga banyak pembahasan diskusi dibicarakan kedua bela pihak tersebut. “Melakukan silaturahim antara Konjen Singapura dengan Pengurus Partai Nasdem Sumut, dalam pertemuan itu meningkatkan persahabatan, bukan saja antara Singapura dengan Indonesia. Tapi, antara Singapura dengan Partai NasDem,” ucap Iskandar.

Iskandar mengungkapkan dalam kunjungan ini, juga bertukar pikiran tidak saja tentang dunia politik, tapi juga berkembang tentang ekonomi, sosial, dan budaya.

“Kehadiran mereka, juga melakukan diskusi dan tukar pikiran. Utama soal perkembangan politik, baik perkembangan partai politik dan politik Indonesia. Kami berdiskusi dengan baik dan keakraban,” ucap Iskandar.

“Tidak saja diskusi tentang politik, tapi dikembangkan ke ekonomi, sosial dan budaya. Hubungan antara manusia, warga Indonesia dengan warga Singapura, lebih baik dan lebih erat,” jelas Iskandar.

Iskandar mengatakan kunjungan Konjen Singapura merupakan sebuah kehormatan bagi partai mereka yang saat ini terus bekerja untuk mencapai tujuan memenangkan pemilu 2024.

“Secara khusus kami menargetkan Nasdem menjadi juara di Sumatera Utara. Dengan kerjasama seluruh pengurus, cita-cita itu akan kami wujudkan,” jelas Iskandar.

Dalam pertemuan ini, rombongan DR Edmun Chia diterima oleh jajaran pengurus DPW NasDem Sumut, yakni Wakil Ketua DPW Nasdem Sumut Rico Waas, Ketua Bappilu DPW Nasdem Sumut Salman Ginting, Bendahara DPW Nasdem Sumut Iqbal Simangunsong, dan sejumlah pengurus lainnya

Sementara itu, Konsul Jenderal Singapura untuk Kota Medan DR. Edmund Chia mengatakan kunjungan mereka ke Kantor Nasdem Sumatera Utara merupakan bagian dari upaya meningkatkan hubungan negara mereka dengan Provinsi Sumatera Utara.

Selain hubungan antar Singapura dan Indonesia dalam hal ini Sumatera Utara, ia menilai hubungan tersebut akan semakin erat jika mengenal secara personal dengan unsur-unsur di Sumatera Utara termasuk pengurus-pengurus partai politik.

“Jadi menurut kami, hubungan baik yang lebih personal itu akan semakin menguatkan hubungan baik yang selama ini terjalin antara Singapura dan Indonesia,” kata Edmund. (gus/azw)

Inspektur Daerah Ikuti Rakornas Pengawasan Intern

IKUTI RAKORNAS: Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu Ahlan Teruna Ritonga beserta jajaran mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023. FAJAR/SUMUT POS.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu Ahlan Teruna Ritonga beserta jajaran mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor BPKP Jakarta secara daring dari Ruang Rapat Kantor Bupati, Rabu (14/6).

Dalam Rapat tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan peran pengawasan sangat penting dalam peningkatan produktivitas utama pemerintah menuju ke Indonesia Emas 2045.

“Bukan barang yang mudah, angka-angkanya sudah ada, tetapi tantangannya juga tidak gampang. Kita tahu situasi global tidak mendukung, situasi ekonomi dunia juga tidak mendukung. Saat di Jepang, di Hiroshima, di G7 kemarin saya bertemu dengan Managing Director-nya IMF Kristalina Georgieva, beliau menyampaikan yang menjadi pasien IMF sekarang ini sudah 96 negara, 96 negara. Dulu ’98 hanya berapa sih, 10 saja enggak ada, sudah geger semuanya. Sembilan puluh enam negara menunjukkan bahwa situasi dunia sekarang ini betul-betul pada situasi yang sangat sulit. Mungkin dalam 1-2 minggu kemarin juga kita baca, di Eropa secara teknikal sudah masuk ke resesi. Informasinya yang jelek-jelek seperti itu,” jelas Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden menambahkan, setiap rupiah yang kita belanjakan dari APBN, dari APBD, yang ada di BUMN, semuanya harus produktif. Karena memang cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen, tidak mudah. Sekarang ini tidak mudah.

“Sekali lagi, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah, di sinilah pentingnya peran pengawasan. Peran pengawasan sangat sangat sangat penting. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan turun ke bawah? Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu. Jika tidak diawasi, hati-hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat dipelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ. Dipelototi, kita turun ke bawah itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak,” ungkap Presiden.

Menutup sambutannya, Presiden berharap perkuatan pengawasan internal jangan sampai hanya menjadi aksesoris dan juga jangan ada data yang ditutup-tutupi. Sudah kalau memang salah, tunjukkan kesalahan, cara memperbaikinya seperti apa. Kepada seluruh daerah jangan mengabaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPKP. (fdh/han)

MK Putuskan Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan judicial review (JR) alias uji materi sistem pemilu yang tertuang dalam perkara Nomor 114/PUU-XIX/2022. Dengan demikian, Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka.

“Mengadili, memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan di Gedung MK di Gedung MK, Jakarta, Rabu (15/6/2023).

Sidang pleno pembacaan putusan ini dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, yakni Anwar Usman, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Guntur Hamzah. Sementara hakim konstitusi Wahiduddin Adams tidak hadir karena sedang menjalankan tugas MK di luar negeri.

Perkara dengan nomor 114/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diajukan oleh enam pemohon. Mereka adalah Demas Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. Para pemohon meminta agar sistem Pemilu 2024 diubah dari sitem proporsional tertutup, menjadi proporsional terbuka.

Para Pemohon menguji Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu terkait ketentuan sistem proporsional terbuka pada pemilu.

Para Pemohon berpendapat UU Pemilu telah mengkerdilkan atau membonsai organisasi partai politik dan pengurus partai politik. Hal tersebut karena dalam penentuan caleg terpilih oleh KPU, tidak berdasarkan nomor urut sebagaimana daftar caleg yang dipersiapkan oleh partai politik, namun berdasarkan suara terbanyak secara perseorangan.

Model penentuan caleg terpilih berdasarkan pasal a quo menurut para pemohon telah nyata menyebabkan para caleg merasa Parpol hanya kendaraan dalam menjadi anggota parlemen, seolah-olah peserta pemilu adalah perseorangan bukan partai politik.

Putusan ini diambil oleh 9 hakim MK dengan satu hakim yang berpendapat berbeda atau dissenting opinion, yakni hakim konstitusi Arief Hidayat.

“Sistem pemilu proporsional terbuka terbatas itulah yang saya usulkan. Isu hukum mengenai sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka, namun tidak berarti hal tersebut menghalangi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitasnya,” kata Hakim Konstitusi Arief Hidayat membacakan dissenting opinion di Gedung MK, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Menurut Arief, diperlukan evaluasi perbaikan dan perubahan pada sistem proporsional terbuka yang telah empat kali diterapkan pada 2004, 2009, 2014, dan 2019. Karena itu, ia berpendapat peralihan sistem pemilu, dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional terbuka terbatas diperlukan.

Sebab dari perspektif filosofis dan sosiologis pelaksanaan sistem proporsional terbuka yang selama ini eksis, ternyata didasarkan pada demokrasi yang rapuh. Karena para calon anggota legislatif bersaing tanpa etika. “Menghalalkan segala cara untuk dapat dipilih masyarkat dan adanya potensi konflik yang tajam di masyarakat yang berbeda pilihan,” cetus Arief. (jpc/ram)

Fraksi PKS Medan Dukung Pemko Naikkan Honor Kepling

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan mendukung dinaikannya honor 2.001 Kepala Lingkungan di Kota Medan agar kesejahteraannya semakin baik, sehingga bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

“Pada intinya, PKS mendukung adanya upaya ini (Kenaikan honor kepling-red), bagaimanapun Kepala Lingkungan merupakan pelaksana pemerintahan paling bawah yang dalam praktek pelaksanaan pekerjaannya tidak mengenal jam kerja,” ucap Syaiful di Medan, Kamis (15/6/2023).

Syaiful mengatakan, Kepling saat ini dituntut untuk memahami lingkungannya dengan baik, maka tidak heran mereka kerap berada dalam berbagai suasana.

“Kita bisa melihat saat terjadinya musibah, gotong royong hingga pelaksanaan berbagai aktifitas lainnya, Kepling selalu dituntut menjadi yang terdepan. Ini yang kita lihat, dan rencana kenaikan honor ini diharapkan bisa memotivasi Kepling untuk melaksanakan tugasnya dengan baik ke depan,” ujarnya.

Politisi dari Dapil V Kota Medan ini menegaskan, kesejahteraan Kepling juga harus dipikirkan, sebagai garda terdepan di masyarakat, Kepling juga tentunya memiliki keluarga yang harus dihidupi.

“Kenaikan honor kepling ini juga merupakan langkah bijak dalam memguatkan kesejahteraan meraka ditengah persoalan ekonomi saat ini,” katanya.

Namun begitu, Syaiful melihat Pemerintah Kota Medan juga perlu memberikan penguatan-penguatan dalam beberapa hal, khususnya terkait keberadaan Kepling di Kota Medan. Pasalnga hingga saat ini, pihaknya masih melihat adabya pengangkatan Kepling juga memunculkan persoalan di masyarakat.

“Pemerintah Kota Medan juga perlu memperhatikan persoalan-persoalan yang ada dalam pengangkatan Kepala Lingkungan saat ini. Sehingga, keberadaan Kepling di tengah-tengah masyarakat benar-benar menjadi solusi,” tuturnya.

Kemudian, status dan posisi Kepling kedepan perlu dikuatkan dan diperjelas, dimana sesuai Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, keberadaan Kepling juga sangat jelas. Pada pasal 31 ayat (1), untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kelurahan di dalam Kelurahan dapat dibentuk Lingkungan yang dikepalai oleh Kepala Lingkungan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. (2) Kepala Lingkungan adalah unsur pelaksana tugas Kepala Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu.

(3) Kepala Lingkungan adalah Pegawai Negeri yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita sangat mengharapkan bahwa keberadaan Kepling bisa terus mendapat penguatan sehingga posisinya jelas sesuai dengan aturan yang ada,” jelasnya.

Seperti diketahui honor 2.001 kepala lingkungan di 151 kelurahan se-Kota Medan rencannya akan disesuaikan dengan Upah Minimum Kota (UMK) Medan pada 2023 yakni sebesar Rp3.624.117,59. Sesuai dengan Surat Edaran No.900/2112 yang ditandatangani Sekda Kota Medan Wirya Alrahman pada 23 Maret 2021, honorarium PHL Pemkot Medan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.329.867.

Jumlah ini masih harus dipotong dengan iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp207.784 dan BPJS Kesehatan Rp166.493, sehingga kepling menerima honorer Rp2.955.590 setiap bulan.(map/ram)

Citra Kirana Hanya Diam Terkait Keputusan MA

Citra Kirana

Istri Rezky Aditya, Citra Kirana hanya diam seribu bahasa saat disinggung surat keputusan MA yang mensahkan anak Wenny Ariani, Kekey sebagai anak biologis Rezky Aditya.
Ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Citra Kirana diam seribu bahasa. Perempuan yang akrab disapa Ciki itu terlihat hanya memberikan senyum tanpa memberikan tanggapan saat ditanya mengenai berita yang kini beredar.

“Permisi ya,” jawab Citra Kirana, kemarin.

Ia pun langsung membelah kerumunan media yang sudah menunggunya sedari tadi. Citra Kirana sama sekali tidak mau memberikan jawaban mengenai putusan MA yang menolak kasasi Rezky Aditya.

Sebelumnya, pihak Wenny Ariani sudah memberikan jawaban mengenai keputusan MA tersebut. Wenny Ariani mengaku sangat lega mengenai keputusan MA itu.

Wenny Ariani juga tak takut jika Rezky Aditya terus mengelak mengenai anaknya itu.

“Silakan saja dia melakukan tes DNA, tentunya harus sesuai prosedur dan diakui oleh sistem pembuktian di pengadilan,” kata Wenny Ariani, Rabu (14/6/2023).

“Sebenarnya sejak putusan banding dia sudah bisa melakukannya, jika memang ada itikad baik. Tapi kalian tahu sendiri selalu dilakukan upaya untuk men-delay putusan,” tambahnya.

Dia pun dengan tegas meminta Rezky Aditya berperilaku selayaknya seorang ayah. Jangan lagi dirinya berkelit dan harus melakukan tanggung jawabnya sebagai ayah.

“Dengan putusan kasasi ini kami sudah bersyukur kasasinya ditolak dan tentunya menguatkan putusan banding. Putusan kasasi ini merupakan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht)” kata Wenny Ariani. (dtc/ram)

1...1,4441,4451,446...15,716Page 1,445 of 15,716