Home Blog Page 14457

Siap Taruhkan Darah dan Nyawa

Ribuan Massa BPRPI dan AMAN Tuntut Tanah Adat

MEDAN-Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Senin (31/10).
Para pengunjuk rasa meminta agar pemerintah segera mendistribusikan 9.085 hektar tanah adat kepada masyarakat seperti yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam hal ini Harun Nuh selaku Ketua Umum BPRPI menuntut pemerintah untuk membentuk tim khusus yang melibatkan masyarakat adat untuk mencari tanah yang pernah didistribusikan kepada masyarakat BPRPI sebanyak 9.085 hektar pada masa Pemerintahan Gubernur  Sumut, EWP Tambunan pada 24 Mei 1980 lalu. Yang mana menurut para pengunjuk rasa, tanah yang dijanjikan EWP Tambunan tersebut terletak di Kabupaten Langkat dan Deliserdang.

“Hingga saat ini sejengkal tanah pun tidak pernah diterima masyarakat adat BPRPI,” ungkap Harun.

Masih menurut Harun, perjuangan mereka menuntut hak atas tanah adat tertuang dalam Surat Gubernur EWP Tambunan Nomor 14233/3 tanggal 24 Mei 1980 tentang usaha penyelesaian kasus tanah adat yang diperjuangkan BPRPI secara tegas ditujukan kepada Bupati Langkat dan Bupati Deliserdang. Bahkan ditegaskan kembali surat Bupati Deliserdang yang saat itu dijabat Teteng Ginting, Nomor 10675/3 pada 4 Agustus 1980 tentang pendaftaran petani yang dikategorikan sebagai rakyat penunggu yang ditujukan kepada 10 Camat di Kecamatan Deliserdang.

Selain itu ada juga surat Asisten Bidang Pertanahan Tengku Putra Aziz, yang mengatasnamakan Gubernur TK I Sumut, No 593.7/ii 889 tanggal 30 April 1982 tentang penyelesaian tanah jaluran BPRPI di tujukan kepada Bupati Langkat dan Deli Serdang.

Isi surat tersebut menyatakan secara khusus pada Bupati Langkat untuk realisasikan penyediaan lahan 1000 hektar tanah untuk BPRPI.

Dasar itulah para pengunjuk rasa meminta agar Pemprov Sumut diminta serius untuk melindungi tanah tanah adat yang telah dikelola secara mandiri oleh masyarakat adat BPRPI. “Karena dengan melindungi tanah adat yang dikelola mandiri merupakan contoh nyata keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan seperti yang menjadi salah satu prioritas program pemerintah,” ungkapnya.

Diakhir orasinya, Harun menegaskan jika perjuangan BPRPI tidak akan pernah berhenti sampai pemerintah merealisasikan hak masyarakat adat. “Haram bagi kami mengakui yang bukan hak. Tapi kalau itu hak kami, wajib hukumnya untuk menuntut dan mempertahankannya walaupun nyawa dan darah taruhannya,” tegasnya.
Perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diterima Kepala Bagian Pertanahan Biro Pemerintahan Pemprov Sumut Darwin Hutahuruk setelah satu jam lebih berorasi di depan kantor Gubsu. Dalam kesempatan itu, Darwin berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke Plt Gubernur Sumut yang kemarin sedang bertugas ke Kabupaten Karo.
“Permasalahan tanah sudah menjadi fokus perhatian Pemprov Sumut selama ini. Beberapa kali pertemuan dalam forum komunikasi daerah soal sengketa tanah selalu menjadi pembahasan,” sebutnya. (uma)

Tawuran di USU saat Ujian Tengah Semester

MEDAN-Merasa tak kuasa mengurusi mahasiswanya, pihak rektorat Universitas Sumatera Utara (USU), mempersilahkan pihak polisi untuk masuk kampus. Polisi diberi kebebasan untuk menindak langsung mahasiswa bermasalah.

Hal ini terungkap menyikapi tawuran yang terjadi antara mahasiswa Fakultas Pertanian yang dibantu Fakultas Ekonomi
melawan Fakultas Teknik. Dalam kejadian itu, dua unit sepeda motor menjadi korban setelah dibakar massa. Pun, sejumlah mobil yang terpakir di lokasi kejadian tak lumput dari sasaran lemparan dari kedua kubu ini. Tercatat 4 mahasiswa harus dirawat secara intensif, sementara 8 mahasiswa lainnya luka ringan.

Rektor USU Prof, Dr Syahrial Pasaribu, melalui Humas, Bisru mengatakan bahwa kesepakatan damai sudah dilakukan antara fakultas yang bertikai. Kemudian dia juga mengatakan, bahwa ke depannya jikalau ada mahasiswa yang bentrok, pihaknya akan menyerahkan ke proses hukum. “Kalau ada lagi yang bentrok, mau fakultas dari manapun itu akan kita serahkan ke polisi,” ujar Bisru, Senin (31/10).

Tawuran kemarin diduga merupakan lanjutan masalah ketika pelaksanaan orientasi studi dan pengenalan kampus (Ospek), September lalu. “Saya tidak tahu penyebabnya. Saya baru keluar dari kelas selesai ujian. Saya lihat bentrok, ya, saya sembunyi menyelamatkan diri ke dalam kelas,” ujar mahasiswi Fakultas Pertanian yang enggan menyebutkan namanya.

Di USU kemarin memang sedang dilaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS). Menariknya, ujian terus berlangsung meski kegaduhan terjadi di luar kelas. Bahkan, tawuran terjadi dalam dua gelombang. “Pertama jam 10 pagi. Kemudian jam 1 siang tadi yang besarnya. Dua motor milik mahasiswa ada yang dibakar. Tak tahu dari pihak mana kalau pemicu bentrokkan hanya salah paham saja, Bang,” ujar seorang security USU, Supriadi.

Dari informasi yang didapat, tawuran dimulai saat mahasiswa Fakultas Pertanian dibantu Fakultas Ekonomi menyerang Fakultas Teknik. Sempat terjadi aksi kejar antara kedua kubu yang berseteru. Jalan Almamater Pintu III–lokasi tawuran—yang tenang menjadi ramai dengan teriakan dan debu yang beterbangan. Bentrok juga melebar ke beberapa jalan lainnya. Dalam aksinya, mereka membawa batu, bambu, dan kayu.

Tawuran bisa reda setelah polisi dari Polsekta Medan Baru dan Polresta Medan turun melakukan pengamanan. Terlihat juga Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga turun langsung melakukan pengamanan. “Sudah berdamai. Tidak ada yang diamankan. Kalau sepeda motor yang dibakar itu mau didata pihak universitas,” ujar Kapolsekta Medan Baru, AKP Dony Alexander, SIk

Hingga sore kemarin, sekira pukul 15.30 WIB suasana kampus USU masih terlihat mencekam. Di lokasi selain terlihat polisi berjaga-jaga, pihak mahasiswa yang berseteru masih terlihat berkumpul dan tidak membubarkan diri. “Anggota masih tetap stanby, untuk berjaga-jaga,” tambah Dony. (mag-7/uma/mag-5)

Jamaah Haji Pulang Melalui Dua Pintu

MEDAN- Pemulangan Jamaah Haji Indonesia tahun ini diperkirakan akan lebih lancar dari tahun sebelumnya. Pasalnya, pemulangan tahun ini akan dilakukan melalui dua pintu (gate) di Bandara King Abdul Aziz Jeddah.
“Pemulangan jamaah haji selama ini hanya satu pintu, dan itu sangat merepotkan petugas. Serta pemulangan jamaah terkadang sering terlambat hingga memakan waktu 4 sampai 7 jam,” ujar Humas Badan Pengelola Asrama Haji (BPAH), Sazli Nasution, Senin (31/10).

Selama ini pemulangan Jamaah Haji Indonesia hanya melalui satu pintu yaitu di pintu 22 yang khusus dibuat oleh pihak Garuda Indonesia. Tahun ini direncanakan menjadi dua pintu yang letaknya  di Terminal Barat tepatnya didekat parkir pesawat. “Rencana ini setelah Menteri Agama Surya Dharma Ali meninjau secara langsung persiapan pemulangan jamaah haji di Bandara King Abdul Aziz Jeddah,” kata Sazli.

Dalam kunjungan itu, Menteri Agama yang didampingi Sekretaris Dirjen Kemenag Pusat dan Dubes untuk Arab Saudi Gatot Abdul Mansyur juga mengunjungi ruangan imigrasi dan ruangan tunggu jamaah haji. “Untuk pemulangan Jamaah Haji sudah dipersiapkan sebaik mungkin. Pintu Terminal Barat sendiri masih dalam perbaikan dan pembersihan,” jelasnya.

Sementara itu, hingga saat ini, jumlah Jamaah Haji asal Sumut yang wafat di tanah suci mencapai 10 orang dan yang wafat di RS. Haji Medan ada dua orang. Ahli waris Jamaah Haji yang wafat ditanah suci akan mendapat asuransi dari Beringin Life Syariah sebesar Rp34 juta. Sementara, jamaah haji yang wafat di RS.Haji Medan juga mendapat asuransi Rp34 juta dan uang pemberangkatan sebelumnya akan dikembalikan seutuhnya.

“Dua Jamaah Haji Embarkasi Medan yang gagal berangkat ketanah suci karena sakit, uang pemberangkatan yang telah dibayarkannya akan dikembalikan seutuhnya. Uang tersebut, dapat diurus setelah pemulangan haji Kloter 01/MES ke tanah air. Jamaah Haji Kloter 01/MES dijadwalkan pada 11 November 2011 sekitar pukul 23.30 WIB,” bebernya. (mag-11)

Jatah Pemda Diusahakan Lebih Besar

Soal Akuisisi Inalum oleh Pemerintah Indonesia

JAKARTA-Saham PT Indonesia Asahan Alumuniam (Inalum) sudah dipastikan 100 persen bakal diakuisisi Pemerintah Republik Indonesia dengan dana Rp2 triliun yang sudah dialokasikan di APBN 2012. Tahapan krusial selanjutnya, siapa yang dipercaya mengelolanya, termasuk siapa saja yang dilibatkan.

Dengan gaya bicara khasnya, menggebu-gebu, anggota Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana mengatakan, dalam pengelolaan Inalum pascaputus kontrak dengan konsorsium 12 investor Jepang pada 2013, Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba, harus dilibatkan.

Bahkan, pentolan Partai Demokrat yang duduk di komisi bidang energi DPR itu berjanji akan mendorong agar jatah saham pemda lebih besar dibanding jatah pemerintah pusat. “Sebenarnya pusat dan daerah sama saja. Tapi saya akan dorong agar nantinya lebih besar untuk daerah,” cetus Sutan kepada Sumut Pos di Jakarta, kemarin (31/10)n
Sutan mengatakan, pada 2013 merupakan awal bagi Sumut untuk menikmati Inalum. “Ya kapan lagi. Mulai 2013 Inalum milik kita,” cetusnya, dengan mimik serius.

Sebagai politisi dari partai yang saat ini berkuasa, Sutan malah mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan pentingnya pemda dilibatkan dalam pengelolaan Inalum ke depan. “Pejabat-pejabat di Jakarta, jangan main-main,” ujarnya, tanpa menjabarkan maksud kata ‘main-main’ itu.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah bersama DPR telah sepakat mengalokasikan dana sebesar Rp2 triliun untuk mengambil alih 58,88 persen saham Inalum yang selama ini dikuasai konsorsium 12 investor Jepang. Dana sebesar Rp2 triliun itu telah disepakati dimasukkan ke dalam RAPBN 2012 dan telah diketok palu di DPR, Jumat (28/10) pekan lalu.

Kesepakatan penyiapan dana Rp2 triliun itu sendiri diambil melalui rapat kerja antara Komisi VI DPR bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan yang berlangsung Kamis (27/10) tengah malam menjelang Jumat (28/10) dini hari.  Dengan kata lain, hanya selang sehari sebelum RUU APBN 2012 diketok palu lewat paripurna dewan.

Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mengatakan, dalam rapat dengan Kementrian BUMN yang berlangsung hingga tengah malam itu, belum secara spesifik dibahas jatah saham pemda. Hanya saja, lanjutnya, saat itu sudah muncul desakan agar pemda mendapat jatah saham.

Inalum merupakan perusahaan pengolahan aluminium yang beroperasi sejak 1982 dengan kapasitas terpasang 225 ribu ton aluminium batangan per tahun. Investasi proyek tersebut sekitar US$ 2 miliar, termasuk pabrik smleter dan pembangkit listrik tenaga air Asahan II. Pemegang saham Inalum terdiri dari pemerintah RI 41,12 persen dan konsorsium 12 investor Jepang 58,88 persen. (sam)

Pakai Ramuan Ajaib

Vicky Shu

Di atas panggung Vicky Shu terkenal dengan penampilannya yang energik. Saat tampil, pelantun Mari Bercinta 2 itu selalu menari. Tentu dibutuhkan stamina yang fit agar penampilannya tak mengecewakan. Karena tak suka minum vitamin, Vicky punya ramuan ‘ajaib’, khusus dan tersendiri.

“Biar segar setiap hari, wajib minum air putih, makan buah. Juga minum jeruk lemon, kencur, dan madu. Itu harus,” ungkap perempuan yang juga desainer sepatu tersebut mengungkap ramuan ajaib dimaksud.

Kalau olahraga, Vicky sebetulnya suka. Namun, kesibukan kerja membuat dia tak bisa meluangkan waktu dengan leluasa. Karena itu, sekarang begitu ada waktu, dia langsung menggunakannya untuk menggerakkan badan.

“Aku olahraganya aerobik. Enak, karena bisa membentuk tubuh. Dulu bisa dua jam, sekarang sejam aja udah syukur banget,” ujar Vicky. (fed/c9/ayi/jpnn)

Kelola Pemerintahan Layaknya Perusahaan

Buah Tangan T Erry Nuradi dari Kuliah Singkat di Harvard (1)

Pertengahan September lalu, Bupati Serdang Bedagai T Erry Nuradi berangkat ke Amerika Serikat mengikuti kuliah singkat di Harvard University, Cambridge, Massachusetts. Seperti apa kuliah singkat di universitas terbaik dan paling bergengsi di dunia itu? Bagaimana kemungkinan implementasinya? T Erry Nuradi berbagi pengalaman.

T Erry Nuradi tentu bukan satu-satunya bupati yang mengikuti kuliah singkat di Harvard. Ia berangkat ke Massachusetts bersama 19 bupati/wali kota dari berbagai daerah didampingi Kepala Bappeda masing-masing, sehingga total pejabat yang berangkat berjumlah 38 orang, ditambah 2 pendamping dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sumut tergolong beruntung, sebab selain T Erry Nuradi, Bupati Samosir Mangindar Simbolon juga terpilih mengikuti program ini.

Kemendagri mengirim kepala daerah tersebut setelah sebelumnya menjalani Pendidikan dan Latihan Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah sejak 2010. Jadi mereka adalah para lulusan terbaik dari diklat tersebut. Pengiriman kepala daerah ini didukung lembaga nirlaba Rajawali Foundation yang memiliki kerja sama dengan Harvard Kennedy School of Government.

Maka pada 16 Sepetember, berangkatlah bupati, wali kota dan kepada Bappeda ini secara bersama-sama dari Jakarta. Perkuliahan di Harvard  dimulai sejak 18 September dan berlangsung hingga 3 Oktober 2011. Selain belajar di kelas, kepala daerah ini juga diberi kesempatan berkunjung ke lapangan, menyaksikan langsung sistem pemerintahan di County Council (semacam kabupaten) dan City Council (semacam Pemko).

“Di sana, kami berkunjung ke beberapa city dan county di North Carolina,” ujar T Erry Nuradi.
Apa yang dipelajari selama kuliah? T Erry Nuradi menceritakan, materi yang dipelajari fokus pada tiga hal. Pertama tentang kepemimpinan strategis (strategic leadership), paradigma baru manajemen publik (new public manajemen) dan terakhir adalah pembangunan berkelanjutan (suistainable development).

Selama sesi pembelajaran strategic leadership, para kepala daerah ini disuguhi model penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, etika dan akuntabilitas pemerintahan, strategi-strategi komunikasi, konsep pemerintahan partisipatif, penguatan transparansi, manajemen krisis dan hubungan antara legislatif-eksekutif.

Menurut Erry, salah satu hal menarik dalam pembelajaran kepemimpinan strategis itu adalah hubungan antara eksekutif dengan legislatif. Di Indonesia, legislatif dan eksekutif seolah-olah dualisme yang saling intai dan bermusuhan. Padahal, secara substansi fungsi lembaga, eksekutif dan legislatif adalah satu-kesatuan yang bergerak melayani rakyat secara bersama-sama. Di Amerika, hubungan kedua lembaga ini berlangsung padu dalam sebuah lembaga yang disebut Dewan Kota.

Pemerintahan tingkat kota disebut dengan City Council atau Dewan Kota. Sedangkan kabupaten disebut County Council atau Dewan Kabupaten. Dewan Kota diketuai oleh Mayor (wali kota) dan beranggotan legislator yang jumlahnya relatif sedikit, berkisar 13-15 orang. Mayor dan legislator dipilih dengan mekanisme langsung oleh rakyat tanpa intervensi politik. Sedangkan proses pemilihan diselenggarakan panitia, tidak komisioner.

Mayor dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak berfungsi seperti wali kota di Indonesia. Pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintahan diurusi oleh seorang manajer yang disebut City Manager. Kepada City Manager inilah para kepala dinas bertanggung jawab. City Manager direkrut dan dipilih Dewan Kota secara profesional melalui fit and proper test.

Lebih jauh T Erry Nuradi bercerita, dalam tugas-tugas menyelenggarakan kota, City Manager berhak mencopot kepala dinas tapi harus terlebih dahulu meminta pendapat dan persetujuan Dewan Kota. Masa jabatan City Manager 2 tahun, tapi bisa dipilih lagi oleh Dewan Kota jika dianggap berhasil. Tidak ada batasan periodisasi kepemimpinan City Manager. Jika layak, City Manager bisa menjabat berkali-kali.

Demikianlah sistem pemerintahan dijalankan di Amerika. Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat adalah sebuah negara Federal yang terdiri dari 50 negara bagian atas state. Satu negara bagian (state) terdiri banyak City Council atau County Council, bahkan jumlahnya bisa ratusan. “Satu negara bagian itu memiliki kota atau kabupaten yang sangat banyak, rata-rata di atas seratus,” ujar Erry Nuradi.

Erry Nuradi berpendapat, secara umum prinsip pengelolaan pemerintahan kota dan kabupaten di Amerika hampir sama dengan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Namun satu hal yang menonjol adalah kesadaran pemimpin yang selalu siap mengakomodir secara manusiawi kepentingan warganya. Kondisi ini diperkuat oleh kesadaran warga, sehingga konsep pemerintahan partisipatif berjalan baik, sinergis antara pemerintah dan warga.

Hal menarik lain yang memungkinkan diterapkan para kepala daerah di Indonesia adalah komunikasi antara pemimpin dengan warga yang dilakukan secara terjadwal melalui sidang Dewan Kota. Sekali dalam sebulan, Dewan Kota bersidang bersama warga. Dalam sidang tersebut, warga diberi kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi, keluhan dan harapan. Selanjutnya, hasil persidangan akan menjadi referensi dan pedoman bagi City Manager untuk menyahuti dan mencarikan solusi terhadap seluruh permasalahan yang disampaikan warga.

Secara umum, kata T Erry Nuradi, seluruh sistem itu dapat terlaksana dengan baik karena kesadaran pemimpin dan warganya. Gesekan-gesekan politik yang kerap menyebabkan kebijakan pembangunan terhambat sebagaimana jamak terjadi di Indonesia, tidak ditemukan dalam sistem pemerintahan kota dan kabupaten di Amerika. Ranah politik dan sistem kepartaian lebih banyak bersentuhan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini federal. Bahkan, untuk tingkat negara bagian (states), semacam provinsi di Indonesia, gesekan-gesekan politik tidak terlalu berarti.

Lalu bagaimana dengan sistem anggaran? Dengan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel, City Council dipercaya secara penuh mengelola anggaran sendiri. T Erry Nuradi mengibaratkan pemerintahan kota di Amerika sebagai sebuah perusahaan profit. Dewan Kota bisa diandaikan sebagai jajaran direksi dengan Mayor sebagai direktur utamanya. Para anggota legislatifnya merupakan jajaran direksi yang lain. Perlu diketahui, Mayor tidak memiliki wakil seperti kepala daerah di Indonesia. Maka, posisi Mayor dan para legislator adalah pengarah, pembimbing dan penyetuju setiap program anggaran. Kebijakan penganggaran tetap berada di tangan City Manager yang secara teknis akan dilakukan para kepala dinas. Sumber dana juga dikelola sendiri oleh Dewan Kota, tidak tergantung pada federal sebagai APBD daerah di Indonesia yang bergantung pada pusat. (bersambung)

Tidak Ada Ampun, Dilarang Jadi TKI Lagi

JAKARTA – Pemulangan TKI yang melanggar batas izin tinggal di Arab Saudi ke tanah air kemarin (31/10) berjalan lancar. Sekitar pukul 11.00 satu kloter TKI yang berjumlah 355 mendarat di terminal 2D (khusus TKI) Bandara Soekarno Hatta dengan pesawat Garuda GA 9292. Dalam rombongan tersebut sebagian besar adalah perempuan dewasa. Yang lainnya adalah seorang laki-laki, tiga anak, dan dua bayi.

Kedatangan para TKI yang sering disebut TKI kolong jembatan atau overstay ini disambut oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono serta Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat. Kedatangan para TKI ini juga mendapat pengawalan ketat dan polisi Polres Bandara Internasional Soekarno Hatta dan petugas Bea Cukai.

Agung mengatakan, pemulangan sejumlah TKI ini adalah hasil koordinati dari beberapa pihak. Dia mengatakan, para TKI yang bermasalah karena melanggar batas izin tinggal ini tidak bisa dibiarkan terus di Saudi. Namun, setelah selesai proses pemulangan ini, pemerintah Indonesia tidak lagi memfasilitasi pemulangan lagi. “Jika masih ada yang membandel, tanggung sendiri proses kepulangan ke tanah air,” kata dia usai berbincang-bincang dengan sejumlah TKI.
Menteri yang juga wakil ketua umum DPP Partai Golkar mengatakan, pemerintah terus berupaya melakukan penanganan TKI di luar negeri. Diantaranya memperbaiki regulasi pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang menjadi wewenang BNP2TKI. “Penanganan terhadap TKI yang ditangani pemerintah ini bagaikan air mengalir. Jika di hulunya penanganannya baik, maka di hilirnya juga akan baik,” kata Agung.

Jumhur menjelaskan, seluruh TKI overstay yang dipulangkan dengan menumpang pesawat pengangkut jamaah haji ini sekitar 1.600 orang. Mereka diterbangkan menuju tanah air dengan lima kloter atau penerbangan. Empat kloter sisanya dijadwalkan mendarat hari ini.

Menurut jumhur, TKI yang ikut dalam program pemulangan ini dipastikan tidak bisa kembali bekerja sebagai TKI ke tanah suci. Sebab, meskipun memaksa mereka terganjal program moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI ke Saudi.

Penerapan moratorium ini diambil setelah terjadi insiden pemancungan Ruyati binti Satubi, TKI asal Indonesia beberapa bulan lalu. “Dalam moratorium disebutkan TKI tidak boleh kembali bekerja (ke Saudi, red) jika belum melewati masa lima tahun,” katanya. (wan/jpnn)

Warga Bangkok Berebut Pintu Air

BANGKOK – Bencana banjir yang melanda Thailand memantik sejumlah konflik di ibu kota. Kemarin (31/10), sekitar 300 penduduk Kota Bangkok berunjuk rasa. Mereka mengeluhkan kebijakan pemerintah yang tidak adil. Sebab, demi menyelamatkan kompleks pemerintahan dan pusat kota, pemerintah mengorbankan permukiman warga.

Kebijakan yang membuat warga Bangkok di wilayah pinggiran mengalami dampak paling parah tersebut jelas memantik amarah. Karena itu, kemarin mereka memprotes pemerintahan Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra. Mereka menganggap pemerintah sengaja mengorbankan rakyat kecil demi menyelamatkan pusat kota dari genangan air banjir.
Kemarin para penduduk Khlong Sam Wa memblokade dua jalan raya utama yang menghubungkan distrik mereka dengan ibu kota. Ini merupakan protes hari kedua yang mereka lakukan untuk mengetuk hati nurani pemerintah. “Rumah saya sudah terendam air banjir dua bulan dan dalam dua pekan terakhir, kondisinya semakin memprihatinkan,” kata Samorn Sohwiset, penduduk Khlong Sam Wa.

Di dekat pria 43 tahun itu berdiri seorang pemuda yang sibuk menggali tanah di sekitar pintu air. Dia berusaha keras membuat saluran irigasi di dekat pintu air. Dia berharap saluran irigasi buatannya bisa mengalirkan air ke distrik lain yang dia sebut sebagai lingkungan orang-orang kaya. Dengan demikian, luapan air dari Sungai Chao Phraya tak hanya mengalir ke Khlong Sam Wa saja.

Warga yang jumlahnya berkisar 300 orang itu menuntut pemerintah membuka maksimal pintu air di sebelah timur laut. Tepatnya, pintu air yang berada di Distrik Khlong Sam Wa. Dengan demikian, air yang menggenangi permukiman warga bisa segera surut. Para pengunjuk rasa, termasuk Samorn, bertekad akan tetap menduduki dua jalan raya utama itu sampai pemerintah mengabulkan tuntutan mereka.

Namun, pemerintah menanggapi dingin aspirasi warga yang menjadi korban banjir itu. Otoritas Metropolis Bangkok (BMA) mengatakan bahwa membuka seluruh pintu-pintu air di distrik tersebut akan mengancam keberadaan fasilitas-fasilitas utama yang terletak di pusat ibu kota. Banjir akan merendam kompleks pemerintah yang sangat vital bagi keberlangsungan pemerintahan Yingluck.

“Kami jelas tak ingin rencana jangka panjang pemerintah dibuyarkan oleh sekelompok orang,” kata Jubir BMA Jate Sopitpongstorn. Karena itu, untuk mencegah terjadinya bentrok, Yingluck mengerahkan sejumlah besar aparat ke lokasi unjuk rasa. Khususnya ke distrik Khlong Sam Wa yang sudah dua hari terakhir menggelar protes terhadap pemerintah.

Bersamaan dengan itu, Pusat Kendali Bantuan Banjir (FROC) meminta bantuan militer untuk menghadapi unjuk rasa warga. “Kami mengerahkan sekitar 200 personel untuk membantu tugas polisi yang menghadapi unjuk rasa di beberapa titik,” kata Menteri Pertahanan Thailand Yuthasak Sasiprapha. Kemarin unjuk rasa memang tak hanya terjadi di satu lokasi.

Terpisah, beberapa kelompok warga sempat bersitegang dengan aparat. Puluhan warga yang emosi karena tempat tinggal mereka terendam banjir, berusaha menjebol beberapa tanggul darurat. Sebab, mereka beranggapan bahwa tanggul yang terbuat dari karung berisi pasir tersebut justru menghambat air yang mengalir keluar. Akibatnya, genangan air tak kunjung surut.

Konflik antara warga, pemerintah, dan aparat itulah yang membuat OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Crisis) menyebut Bangkok masih kritis. Pasalnya, meski banjir di beberapa titik mulai surut, konflik yang muncul berpotensi memperparah bencana yang terjadi. “Di beberapa lokasi, khususnya di wilayah utara dan barat Bangkok, ketinggian air masih berkisar satu meter,”terang OCHA.

Sabtu lalu (29/10), sekelompok warga nekat menjebol tanggul di sebelah utara bandara lama, Don Mueang. Akibatnya, sejumlah besar air bah mengalir ke Kanal Prapa. Padahal, kanal tersebut juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan air bersih untuk memasok kebutuhan seluruh warga Bangkok. “Kini militer mengerahkan 50.000 personel untuk khusus menjaga tanggul,” lapor OCHA dalam pernyataan tertulis. (ap/afp/hep/c3/ami/jpnn)

UNESCO Akui Pelestina Sebagai Anggota

WASHINGTON- Badan pendidikan dan kebudayaan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau disebut UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) memutuskan memberi keanggotaan penuh kepada Palestina.
Demikian dilansir Reuters, Senin (31/10) malam. Hal itu akan menaikkan posisi tawar Palestina dalam mendapat pengakuan sebagai sebuah negara dari PBB.

UNESCO merupakan lembaga PBB pertama yang ditargetkan Palestina untuk mendapatkan status keanggotaan penuh, sejak Presiden Mahmoud Abbas mendaftarkan keanggotaan di PBB pada 23 September 2011.

Seperti diketahui, Amerika Serikat (AS), Kanada, dan Jerman menentang keanggotaan Palestina dalam PBB. Sementara, Brasil, Rusia, Cina, India, Afrika Selatan, dan Prancis mendukung. Sedangkan  Inggris untuk sementara masih abstain.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton mengatakan UNESCO tidak berhak menerima Palestina sebagai anggota, karena belum diakui status negaranya oleh PBB. “Saya bingung, bagaimana badan di PBB membuat keputusan status negara saat isu tengah digodok di PBB. Saya kira prosedurnya aneh,” ujarnya. (net/jpnn)

Hakim Dituding Bela Mubarak, Sidang Ditunda

KAIRO- Para pengacara keluarga korban tewas akibat kerusuhan di Kairo menganggap persidangan mantan presiden Mesir, Hosni Mubarak dipimpin oleh hakim yang tidak tegas. Sebaiknya persidangan ditunda selama dua bulan sampai hakimnya diganti. “Hakim Ahmed Refaat tidak tegas. Ia tidak mengizinkan korban masuk ke ruang sidang dan tidak pula memberi cukup waktu mengajukan pertanyaan, terutama pada Jenderal Tantawi,” kata seorang pengacara, Khaled Abu Bakr, seperti dikutip laman CNN, Minggu (30/10).

Munculnya keberatan itu masih ditunggu para korban, jika dipenuhi, maka sidang harus dilanjutkan dengan dipimpin hakim baru.  Sebuah panel akan memutuskan nasib hakim Refaat pada 26 Desember karena pada Minggu lalu, ia menetapkan sidang dengar pendapat berikutnya akan berlangsung pada 28 Desember. Keputusan itu diumumkan dalam sidang yang berlangsung sekitar satu menit di hadapan Mubarak, anak-anaknya dan mantan Menteri Dalam Negeri Habib El Adly, yang semuanya hadir.  (net/jpnn)

1...14,45614,45714,458...15,690Page 14,457 of 15,690