Tekan Biaya Logistik dan Ketimpangan Wilayah, Menko AHY Dorong Percepatan Konektivitas KA di Luar Jawa

JAKARTA, SumutPos.co— Pemerintah secara resmi memulai langkah besar untuk memangkas ketimpangan infrastruktur antarwilayah di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS).

Langkah strategis ini bertujuan utama untuk menekan biaya logistik nasional, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memperkuat konektivitas lintas pulau sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Stasiun Tanah Abang, Selasa (22/4/2026), Menko AHY menyampaikan bahwa proyek ini merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Menurutnya, integrasi rel kereta api di luar Pulau Jawa bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya mewujudkan pemerataan ekonomi.

“Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal. Dengan jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujar Menko AHY di hadapan jajaran menteri dan pimpinan lembaga.

Menko AHY menyoroti data kontribusi perkeretaapian yang masih minim terhadap mobilitas nasional, yakni hanya 4 persen untuk penumpang dan 1 persen untuk angkutan logistik. Kondisi ini dinilai akibat adanya celah investasi (investment gap) yang lebar antara pembangunan jalan raya dan moda transportasi rel.

Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan, Menko AHY menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada APBN. Pemerintah akan mendorong skema creative financing dan kolaborasi intensif dengan pihak swasta.

Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk lebih proporsional dalam mengalokasikan anggaran transportasi publik. “Pendapatan daerah dari sektor transportasi cukup besar, namun belanja untuk transportasi publik masih rendah. Ini yang harus kita koreksi bersama,” tegasnya.

Rapat koordinasi tingkat tinggi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci, di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BRIN Prof. Arif Satria, Wamen Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakepala BP BUMN Amminudin Ma’ruf, serta Dirut PT KAI Bobby Rasyidin.

Kehadiran para pemangku kepentingan ini menandai dimulainya kolaborasi multidimensi untuk memastikan pembangunan perkeretaapian selaras dengan perencanaan tata ruang dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. (adz)

JAKARTA, SumutPos.co— Pemerintah secara resmi memulai langkah besar untuk memangkas ketimpangan infrastruktur antarwilayah di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS).

Langkah strategis ini bertujuan utama untuk menekan biaya logistik nasional, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta memperkuat konektivitas lintas pulau sesuai mandat Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Stasiun Tanah Abang, Selasa (22/4/2026), Menko AHY menyampaikan bahwa proyek ini merupakan bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Menurutnya, integrasi rel kereta api di luar Pulau Jawa bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya mewujudkan pemerataan ekonomi.

“Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal. Dengan jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujar Menko AHY di hadapan jajaran menteri dan pimpinan lembaga.

Menko AHY menyoroti data kontribusi perkeretaapian yang masih minim terhadap mobilitas nasional, yakni hanya 4 persen untuk penumpang dan 1 persen untuk angkutan logistik. Kondisi ini dinilai akibat adanya celah investasi (investment gap) yang lebar antara pembangunan jalan raya dan moda transportasi rel.

Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan, Menko AHY menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya bertumpu pada APBN. Pemerintah akan mendorong skema creative financing dan kolaborasi intensif dengan pihak swasta.

Ia juga mengajak pemerintah daerah untuk lebih proporsional dalam mengalokasikan anggaran transportasi publik. “Pendapatan daerah dari sektor transportasi cukup besar, namun belanja untuk transportasi publik masih rendah. Ini yang harus kita koreksi bersama,” tegasnya.

Rapat koordinasi tingkat tinggi ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci, di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BRIN Prof. Arif Satria, Wamen Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan, Wakepala BP BUMN Amminudin Ma’ruf, serta Dirut PT KAI Bobby Rasyidin.

Kehadiran para pemangku kepentingan ini menandai dimulainya kolaborasi multidimensi untuk memastikan pembangunan perkeretaapian selaras dengan perencanaan tata ruang dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. (adz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru