25 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14458

Warga Sari Rejo Iri dengan Benny Basri

MEDAN-Warga Sari Rejo terus berjuang untuk mendapatkan sertifikat tanah meski mereka belum tahu kapan hal itu bisa terealisasi. Mereka pun merasa iri dengan pengusaha Central Business District (CBD), Benny Basri, yang telah meraih sertifikat. Padahal, warga telah memiki sekian kelengkapan.

Bukti nyata kekuatan warga adalah Putusan MA No.229 K/Pdt/1991 Tanggal 18 Mei 1995 dan Peraturan Pemerintah (PP) RI No 24 Tahun 1997. Terkait dengan perbedaa nasib yang mencolok itu, Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas), Riwayat Pakpahan, yang dikonfirmasi Sumut Pos menyatakan sudah jadi rahasia umum jika sudah ada ‘perbincangan’ antara pengembang CBD dengan pihak TNI AU serta Pemerintah Kota (Pemko) Medan. “Ya seperti itulah. Sudah jadi rahasia umum. Benny Basri kan pemilik CBD, dia punya uang.

Kami masyarakat hanya bisa berjuang seperti ini. Kalau tidak ada kerja sama antara pihak-pihak itu (TNI AU dan Pemko Medan, Red) serta pengembang, tidak mungkin ada CBD dan tidak mungkin begitu saja keluar sertifikatnya,” ungkapnya.

Menariknya, apa yang dikatakan Riwayat sedikit berbeda dengan tanggapan anggota DPRD Sumut Brillian Moktar. Saat ditanya Sumut Pos melalui layanan pesan singkat (SMS), mengenai keterkaitan Benny Basri dengan masalah keinginan masyarakat Sari Rejo untuk mendapatkan sertifikat tanah, Brilian mengatakan jangan mengait-ngaitkan hal itu dengan Benny Basri. “Saya lagi rapat sekarang. Dan tidak bisa memberikan jawaban. Saya mohon jangan Abang muat keterlibatan tersebut. Karena sama sekali tidak terlibat. Karena Pak Pakpahan (Riwayat Pakpahan, Ketua Formas, Red) dan kawan-kawan, datang sama saya dan mohon agar Benny Basri membantu mereka. Kalau dimuat, nanti saya menjadi tidak enak sama beliau. Wass,” jawab Brillian Moktar dalam smsnya.

Tak pelak, kalimat Brilian tadi langsung dikonfirmasi pada Riwayat. “Kami tidak ada meminta bantuan Benny Basri, kami hanya mohon perlakukan kami seperti Benny Basri yang sudah mendapat sertifikat. Kenapa pemerintah tidak adil kepada kami yang rakyat ini,” tegasnya.

Riwayat menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan permasalahan tanah ini ke presiden, Kemenham, Kemenkeu, BPN Pusat, DPR RI, DPD RI, gubsu, wali kota, Kakanwil BPN Provsu, BPN Medan, DPRD Provsu, dan DPRD Medan. “Dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, semoga membuka pintu hati para pengambil keputusan untuk penyelesaian tanah Sari Rejo dengan adil. MoU antara Pemko Medan dan TNI AU harus memberikan hak masyarakat sepenuhnya, dengan eksistensi yang diklaim bersertifikat,” ucapnya.

Formas berharap janji wali kota untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini, tidak sekadar janji. “Pak Wali, pastikan kapan hak masyarakat diberikan. Karena Pak Wali sudah berjanji, warga berharap segera diselesaikan agar tidak menjadi janji yang hanya tinggal janji,” cetusnya.

Soal janji ini juga menjadi perhatian Plt Wakil DPRD Medan, Muslim Maksum. Dikatakannya, seharusnya masyarakat sudah mendapatkan sertifikat tanah atas dasar putusan MA No.229 K/Pdt/1991 Tanggal 18 Mei 1995 dan Peraturan Pemerintah (PP) RI No.24 Tahun 1997. “Itu kan sudah membuktikan bahwa status tanah tersebut milik masyarakat. Jadi, Wali Kota tinggal meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Medan untuk memberikan sertifikat tanah tersebut dan berkoordinasi dengan TNI AU. Supaya secepatnya memberikan kepada masyarakat apa yang menjadi haknya,” cetusnya, Senin (7/11).

Menurutnya, keterlambatan sertifikasi tanah warga sangat mencurigakan. “Permainan mafia tanah dengan pengembang CBD Polonia di tanah TNI AU pasti ada. Seharusnya, Rahudman yang merupakan Wali Kota Medan tidak kalah dengan permainan mafia tanah itu dan tidak menjadi takut,” bebernya.

Harapan Muslim kepada warga agar terus berjuang mempertahankan tanah Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia. “Warga terus berjuang mempertahankan tanah Sari Rejo sampai selesai, yang sudah menjadi hunian warga sejak dulu. Kepada Wali Kota Medan, agar segera direalisasikan segala janji yang sudah diberikan,” bebernya. (ari/ril)

Antrean Makan tak Manusiawi

JAKARTA-Ketua Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji, Marzuki Alie mengatakan mayoritas klaim terhadap penyelenggaraan Haji Indonesia tahun ini bersumber dari tata kelola makanan yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh penyelenggara dalam hal ini Kementrian Agama.

“Jamaah harus berbaris dengan piring kosong lalu maju satu-persatu ke meja makan dan petugas mengisi piring dengan nasi, sayur dan salah satu lauk seperti telur, ikan teri atau ayam,” kata Marzuki Alie dalam rilisnya dari Mina, Senin (7/11).

Para jamaah lanjutnya, memprotes pola untuk mendapatkan makanan dengan antrean per kloter ini bukan prasmanan namanya tapi pola membagi makanan untuk narapidana di penjara. “Seperti makan di penjara, para napi berbaris membawa piring kemudian diisi oleh petugas sambil berjalan melewati meja makanan,” ungkap Ketua DPR itun
Persoalan lain dibalik itu lanjutnya, bila meja ditempatkan di lorong maktab, maka siang hari berpanas-panas dan ini sangat tidak manusiawi. Kekecewaan juga datang dari jamaah perempuan yang mempertanyakan kamar mandi dan toilet yang sangat minim fasilitasnya.

“Fakta ini berbeda dengan komitmen Kementerian Agama dihadapan DPR bahwa sistim makan diberikan dalam bentuk nasi kotak. Belakangan saya dapat kabar bahwa sistem itu dirubah tanpa pembicaraan dengan DPR. Yang saya sesalkan diantara para Kyai beredar isu dengan sistem antri makanan yang dipakai sekarang semakin besar keuntungan dan sebagian disetor kepada partai berkuasa,” ujar Marzuki Alie.(fas/jpnn)

Plt Gubsu bak Menjanda

Gatot Dinilai seperti Kacang Lupa Kulitnya

MEDAN-Sembilan partai pengusung Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho, memenuhi janjinya untuk buka-bukaan atas sikap dan kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho selama memimpin Sumatera Utara. Dalam acara itu, semua fungsionaris sembilan partai koalisi (lihat daftar hadir di grafis) menyampaikan pikiran dan perasaanya secara terbuka.

Secara umum, pada keterangan pers di Jalan Elang No 7 Medan, Senin (7/11) itu, wakil dari sembilan partai yang hadir sepakat menyatakan, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho bak istilah kacang lupa kulitnya.

Maka dari itu, kesembilan partai pengusung pasangan Syampurno untuk eling atau ingat atas kinerja yang telah dihasilkan sehingga mendudukan Gatot menjadi orang nomor satu di Sumut saat ini. “Kami mengimbau kepada Plt Gubsu yang selama ini melupakan partai pengusung, dengan dibuktikan tidak terjadi dan terjalinnya komunikasi sehingga kami mendekatkan diri kepada Mendagri dengan beraudiensi. Cobalah ingat kami sebagai pengusung, sebagai orangtua, sebagai pembimbing dan sebagai pengantar. Jadi kami harapkan, Plt Gubsu eling, jangan seperti kacang lupa kulitnya. Jangan pula seperti Malin Kundang,” tegas ketua Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Sumut HM Nasib Rusdiono.

Sementara itu, Ketua PPDI Sumut BMR Simorangkir menyatakan, sejauh ini dari kacamata sembilan partai pengusung Syampurno, kepemimpinan Gatot belum menunjukkan adanya perkembangan dan kemajuan yang signifikan. “Dalam visi misi Syampurno di bawah kendali Gatot Pujo Nugroho, masih semu. Belum ada kebijakan yang signifikan, belum ada terobosan yang diambil dan dilakukan,” tegasnya.

Kritik pedas juga dikemukakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Merdeka Rudi Lubis. Dikatakannya, sembilan partai pengusung Syampurno akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Plt Gubsu. Terlebih lagi, sejauh ini kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Gatot merupakan kebijakan-kebijakan yang tidak populis dan kontroversial, sehingga membuat kekisruhan di Sumut. Itu terbukti dari munculnya interpelasi yang bersumber dari pemutasian jabatan eselon III beberapa waktu lalu.

“Satu tahun ini, banyak program yang terhambat sehingga kami berhak untuk terus mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang tidak populis yang dikeluarkan Plt Gubsu. Tujuan kami ke Mendagri adalah agar pemerintah pusat tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Supaya pemerintahan yang ada bisa berjalan dengan kondusif. Suasana politik bisa nyaman, serta pembangunan jangan sampai tersendat,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakannya, apa yang dilakukan sembilan partai pengusung Syampurno karena melihat banyaknya komunikasi yang tersendat. Sehingga, yang tersumbat inilah yang ingin dicairkan.

“Dengan terbukanya komunikasi ini, bertujuan agar pembangunan di Sumut berjalan dengan baik tanpa dibumbui konflik-konflik politik. Misalnya, ketua partai di Sumut ini saja bisa dijatuhkan kalau tidak didukung partai di daerah dengan mosi tidak percaya,” tukasnya.

Tidak sampai di situ saja, SekjenPPP Sumut Andi Jaya Matondang juga mengutarakan hal yang sama. “Sumut dikenal dengan keterbukaan. Pasti orang yang terbuka, disebut orang Sumut atau Medan. Karena orang Medan, maka mengkritik pun secara terbuka. Gubsu atau pun Plt Gubsu itu jabatan politis. Kebijakannya, kebijakan politis. Tapi, untuk kepentingan rakyat. Saat ini, Plt Gubsu itu memimpin Sumut sendiri, bak ibarat kata menjanda. Tentunya, yang harus diajak komunikasi itu keluarganya. Dan keluarga Plt Gubsu itu adalah kesembilan partai ini. Jadi, kalau ada statemen yang mengatakan, apalah sembilan partai ini, hanya partai-partai kecil saja. Secara hukum atau UU memang tidak bisa menggulingkan. Namun, bila Sumut chaos, bisa saja sembilan partai ini menurunkan kepemimpinan yang ada. Ingat, gajah itu matinya dengan semut,” urai Andi.

Ketua Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) Sumut Zainal Arifin dan Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Sumut Harianto pada kesempatan itu mengungkapkan, sejak memimpin Sumut, belum ada seperti dari visi misi yang diwujudkan oleh Gatot, karena tidak bisa dipungkiri Gatot tidak mampu membangun komunikasi dengan sembilan partai pengusung.

Sedangkan itu, Koordinator ke Sembilan Partai Pengusung yang juga Ketua Partai Patriot Sumut Edison Sianturi mengemukakan, Plt Gubsu harus memahami, tujuan koalisi termasuk sembilan partai pengusung adalah tidak melepas tanggung jawab untuk mengantarkan calon yang didukung. Maka dari itu, kesembilan partai tersebut memiliki fungsi yang cukup erat dan kuat untuk mengontrol pemerintahan yang berjalan, terlebih ketika muncul adanya kebijakan-kebijakan yang membuat suasan di Sumut yang tidak kondusif. “Visi dan misi Syampurno menjadi tolok ukur bagi partai pengusung untuk mengontrol dan mengawal pemerintahan, hingga akhir masanya di 2013 mendatang. Kami koalisi pendukung, masih solid untuk melakukan hal-hal tersebut,” tandasnya.(ari)

Saya Dibentak-bentak, Keluarlah Aslinya

Mengunjungi RE Siahaan di Rutan Tanjung Gusta Medan (2)

Istri RE Siahaan, Elfrida Hutapea, setiap hari selalu datang ke rutan bersama putrinya Sylvia Siahaan dan cucunya Beatrix Tampubolon untuk menemani sang suami pada jam-jam besuk. Sesekali, menantunya Bayu Tampubolon juga hadir.

PANDA MT SIALLAGAN, Tanjung Gusta

Kebetulan Sylvia Siahaan sedang menunggu persalinan anak keduanya. Dokter kandungannya kebetulan berada di Medan. Mereka tinggal di rumah pribadi di Jalan Sekip, Medan Barat. Demikianlah, setiap kali ke rutan, Elfrida selalu membawa segala perlengkapan dan kebutuhan RE Siahaan. Dan kopi tak pernah ketinggalan.

Pembincangan sore itupun tak lepas dari nikmat kopi. Sembari mengejek kinerja KPK yang disebutnya tak becus, RE Siahaan meminta istrinya menuang kopi, dan mengisi lagi cangkir Sumut Pos yang nyaris tandas.

“Kalian tidak buru-buru kan. Ayo biar enak ngobrol, kita ngopi. Enak ini kopinya, kopi Siantar. Mereka (istri dan putrinya) selalu bawa kalau ke sini,” ujar RE Siahaan sambil menyalakan rokok, mengisapnya yang sesekali disempurnakan dengan seruputan kopi. Kebiasaan merokok ini juga tak berubah. RE Siahaan tergolong perokok berat.

Semasa menjabat Walikota Siantar, setiap menghadiri acara atau melakukan kunjungan kerja, dia selalu tampak merokok. Di ruang sidang paripurna DPRD pun, dia tak bisa lepas dari merokok.

“Jadi begini, saya bingung dengan seluruh dakwaan itu. Kalau kita ulas, ini aneh. Ini mungkin pertama kali terjadi di KPK,” katanya.

Dia bercerita, selama 4 bulan ditahan di LP Cipinang, dia hanya diperiksa beberapa kali. Dalam suatu pemeriksaan, penyidik menunjukkan dan mempertanyakan kepadanya sebuah kwitansi pembayaran DPRD senilai Rp1,5 miliar. Kwitansi itu ditandatangani tiga asisten Pemko Pematangsiantar ketika itu: Lintong Siagian (asisten I), M Akhir Harahap (asisten II) dan Marihot Situmorang (asisten III).

“Tidak saya jawab. Saya katakan bahwa saya baru itu pertama kali melihat kwitansi dimaksud. Saya minta agar terlebih dahulu dilakukan penyidikan terhadap ketiga nama itu karena saya tak terkait dengan kwitansi tersebut. Saya minta agar kwitansi itu diteliti di labotarorium Mabes Polri agar diketahui keabsahannya. Saya duga itu kwitansi palsu,” ujarnya.

RE Siahaan telah melaporkan dugaan pemalsuan kwitansi itu ke Mabes Polri dengan tanda bukti lapor No Pol: TBL374/X/2011 pada tanggal 1 Oktober 2011. Tapi anehnya, perkara dilanjutkan tanpa menunggu hasil penyidikan Polri. “Kwitansi itu dijadikan barang bukti untuk menahan saya. Di mana logika hukumnya? Bebaskan saya, usut dulu kwitansi itu,” katanya.

Sambil tertawa, RE Siahaan menegaskan bahwa KPK bukan lembaga kampung yang bekerja suka-suka. KPK adalah lembaga yang disiapkan melakukan tugas dengan cermat, mantap, profesional, sehinggga diberikan anggaran besar setiap menangani satu kasus.

“Haru di Sipinggol-pinggol dang songoni. Denggan do surat-surat dibaen nasida. On puang, dakwaan ni KPK songoni. Bingung do au bah!” katanya. (Sedangkan di Sipinggol-pinggol tidak begitu. Mereka membuat surat menyurat dengan baik. Ini dakwaan KPK, saya sungguh bingung).

Sipinggol-pinggol yang dimaksud RE Siahaan adalah nama kelurahan di Siantar Barat. Kelurahan ini memang kerap dinamai peyoratif, digunakan orang sebagai perbandingan untuk meletakkan kualitas buruk. Maka tidak heran, Sipinggol-pinggol kerap jadi stereotip jelek, lambang keterbelakangan, simbol karakter buruk dan hal lain yang tidak elegan.

RE Siahaan mengatakan, kesalahan jaksa KPK terlalu banyak. Itu yang ingin dikatakan RE ‘aneh’ dan ‘baru pertama kali terjadi di KPK’. Kesalahan-kesalahan itu telah dibeber dalam eksepsi oleh tim penasehat hukum yang terdiri dari Sarbudin Panjaitan SH, MH, Kamaruddin Simanjuntak SH, Perry Kornelius P Sitohang SH.

Beberapa kesalahan itu antara lain penulisan identitas, nomor SK pengangkatannya sebagai walikota Siantar dan waktu kejadian perkara. RE sangat semangat mengulas waktu kejadian perkara yang dalam hukum diistilahkan tempus delicti. “Dalam surat dakwaan dinyatakan saya melakukan tindak korupsi hingga tanggal 13 November 2011. Bah, 13 November itu belum terjadi. Ini bagaimana di mata hukum? Apa harus diperbaiki? Kalo diperbaiki, bebaskan dulu saya,” katanya.

Selain uraian surat dakwaan yang tidak cermat, RE juga mempersoalkan jumlah kerugian negara yang tidak sinkron antara uraian dan jumlah. Disebutkan, kerugian negara yang timbul akibat tindakan terdakwa berjumlah Rp10.518.003.152,87. Sementara total kerugian dalam rincian keseluruhan dakwaan berjumlah 10.578.003.152,87, berarti ada selisih kerugian negara sebesar Rp60.000.000.

“Kalo perkara ini dilanjutkan, angka mana yang dipakai? Bagaimana hukum melihat materi itu. Apakah perkara bisa dilanjut dengan ketidakjelasan dakwaan semacam itu? Jumlah kerugian negara ini tentu akan berkurang lagi karena Rp1,5 miliar untuk pembayaran DPRD tidak ada urusannya dengan saya. Saya minta itu harus diusut,” katanya.
Perbincangan dengan RE Siahaan sesekali terganggu ketika mobil tahanan muncul dengan sirene khas, membawa pulang para tahanan dari persidangan. Para tahanan berjalan berbaris dan beberapa petugas menghitung jumlahnya dengan suara lantang. Menyedihkan, mereka dihitung seperti budak yang tak boleh hilang.

Sayangnya, RE Siahaan agak enggan bicara tentang kondisi Rutan, termasuk kegiatannya selama di Tanjung Gusta. “Selama di Cipinang, saya masih bisa menghabiskan waktu dengan main pimpong. Tapi di sini saya lebih banyak membaca dan mempelajari perkara ini. Membaca-baca ulang BAP dan mencermati dakwaan jaksa,” katanya.

Dia semangat lagi mengulas banyaknya dakwaan tidak berdasar BAP. Ia berkali-kali mengatakan bingung, banyak hal muncul di surat dakwaan tapi tak ada dalam BAP, tidak pernah dipertanyakan padanya selama penyidikan. “Logika saya, mestinya diberitahu kesalahan saya, dikonfrontir bukti-buktinya, soal saya jawab atau tidak itu hak saya sebagaimana posisi saya sebagai tersangka. Ditanya pun tidak. Makanya saya tidak tahu apa salah saya. BAP saya hanya soal kwitansi itu. Setelah saya minta penyidik mengusut kwitansi itu, saya tak pernah diperiksa lagi. Tiba-tiba saya disuruh teken BAP, katanya sudah P21 dan saya akan diboyong ke Medan. Tidak saya teken, sebab saya tak tahu BAP yang mana yang lengkap itu. Jadi saya dibawa ke Medan tanpa persetujuan saya. Ini betul-betul aneh,” katanya.

Secara etis, RE Siahaan juga mengkritisi sikap penyidik KPK. Ketika menanyakan kwitansi pembayaran untuk DPRD itu, dia mengaku tertekan. “Saya dibentak-bentak, ngeri. Sehebat-hebatnya orang kalau sudah masuk ke ruang pemeriksaan KPK pasti keder. Tapi saya tenang, toh sudah ditahan. Karena dibentak-bentak, maka keluarlah asli saya. Saya suruh mereka mengusut dulu kwitansi itu, baru saya mau menjawab,” katanya.

Demikianlah RE Siahaan yang kontroversial, keras, tegas dan kadang arogan. Saat kalah dalam Pilgubsu tahun 2008, ia malah bangga. “Kau pikir aku bodoh. Aku tahu tak mungkin menang, tapi aku ingin menguji tuah badan. Ternyata Ali Umri kalah dibanding aku,” katanya waktu itu sambil tertawa. (bersambung)

 

AS Khawatirkan Kemampuan Iran

TEHERAN – Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad menuding pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang merancang konspirasi untuk menjatuhkan Iran. Bahkan, AS mengkhawatirkan kemampuan militer Iran karena mampu bersaing dengan Israel dan Barat.

Pernyataan itu disampaikannya kepada surat kabar Mesir, Al Akhbar seperti dilansir kantor berita Reuters, Senin (7/11). Menuurut dia, Iran memiliki militer yang berbeda dengan negara lainnya di wilayah Timur Tengah. Kemampuan Iran telah meningkat dalam kemampuan dan kemajuan, oleh karena itu Iran bisa bersaing dengan Israel dan Barat, khususnya AS.

“AS mengkhawatirkan kemampuan Iran,” cetus Ahmadinejad merespons sikap AS dan Israel yang semakin keras terhadap Iran. Seorang pejabat militer senior AS pada Jumat, 4 November waktu setempat mencetuskan, Iran telah menjadi ancaman terbesar bagi AS dan pemerintah Israel menyatakan bahwa opsi militer untuk menghentikan program senjata nuklir Iran kini semakin dekat. Tapi,  Ahmadinejad menegaskan Iran tidak memiliki senjata nuklir. “Israel yang punya sekitar 300 hulu ledak nuklir. Iran hanya berniat memiliki kemampuan nuklir untuk tujuan damai,” tuturnya.
Sebenarnya, papar Ahmadinejad, Washington mengkhawatirkan persahabatan antara Iran dan Arab Saudi, sehingga AS terus mencoba menimbulkan permusuhan antara kedua negara. (net/jpnn)

Ekonomi Eropa Makin Mencemaskan

JAKARTA-Awal pekan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah. Indeks berkurang 5.388 poin (0.14 persen) ke level 3,778.240 dan LQ45 menipis 0.912 poin (0.14 persen) ke level 673.831 pada penutupan perdagangan kemarin.

Research Analyst PT Panin Sekuritas, Purwoko Sartono, mengatakan IHSG bergerak mixed sebelum akhirnya ditutup pada zona merah pada perdagangan kemarin, dengan nilai transaksi yang sangat minim. “Berlarut-larutnya penyelesaian utang Yunani yang merambat ke arah politik dalam negeri Yunani, membuat investor global melakukan wait and see atas perkembangan selanjutnya,” ujarnya, kemarin.

Kenaikan yang terjadi pada hari Jumat akhir pekan lalu juga mulai tertahan. Sementara untuk hari ini, Purwoko memproyeksikan investor masih akan fokus pada pemberitaan masalah utang Eropa yang dikabarkan mulai mengancam Italia.

Indeks pada hari ini diperkirakan bergerak mixed dengan kecenderungan melemah. Kisaran support 3.700 dan resistance 3.789.

Frekuensi transaksi perdagangan kemarin mencapai 87.403 kali pada volume 2,801 miliar lembar saham senilai Rp2,888 triliun. Sebanyak 75 saham naik, sisanya 140 saham turun, dan 80 saham stagnan. Transaksi investor asing tercatat melakukan pembelian bersih (foreign net buy) senilai Rp357,525 miliar di seluruh pasar.

Saham-saham yang naik signifikan (top gainers) di antaranya Century Textille (CNTX) naik Rp1.300 ke Rp8.800, Gudang Garam (GGRM) naik Rp950 ke Rp61.500, Indocement (INTP) naik Rp450 ke Rp15.950, dan United Tractor (UNTR) naik Rp400 ke Rp25.050.

Saham-saham yang turun cukup dalam (top losers) antara lain Bukit Asam (PTBA) turun Rp450 ke Rp17.700, Astra Internasional (ASII) turun Rp450 ke Rp67.850, Multibreeder (MBAI) turun Rp400 ke Rp12.500, Indo Tambangraya (ITMG) turun Rp150 ke Rp43.800.

Bursa di Asia pada penutupan perdagangan kemarin; Indeks Komposit Shanghai turun 18,49 poin (0,73 persen) ke level 2.509,80. Indeks Hang Seng turun 164,90 poin (0,83 persen) ke level 19.677,89. Indeks Nikkei-225 turun 34,31 poin (0,39 persen) ke level 8.767,09.(gen/jpnn)

Warga Inggris Eksploitasi Anak Jalanan Batam

Direkam dan Diunggah di Internet

JAKARTA-Terbongkarnya kasus asusila berupa pelecehan seksual dan aktivitas pornografi anak yang diduga dilakoni oleh seorang warga negara asing berinisial HSD di Batam, Kepulauan Riau, ternyata atas informasi kepolisian Inggris. Kadiv Humas Polri Irjen (pol) Saut Usman Nasution menyebut kasus ini bermula dari penyelidikan yang dilakukan polisi Inggris atas situs porno yang berisi gambar dan video porno dengan pelaku sejumlah anak dari Indonesia.

“Pada saat mereka (polisi Inggris) melakukan cyber patrol, mereka menemukan website dimana anak-anak melakukan foto bugil dan ternyata itu dari Indonesia kemudian mereka menghubungi kita dan ternyata di Batam,” ujar Saud di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/11).

Seperti diketahui Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri menangkap HSD, Sabtu (5/11) di Batam. Sejumlah bukti kini telah disita polisi terkait tuduhan yang dialamatkan  pada pada tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai engineer di sebuah perusahaan swasta di Nagoya, Batam.

‘’Ditemukan juga VCD dimana berisi rekaman dari pada anak-anak yang difoto maupun divideokan yang bersangkutan, termasuk juga laptop yang digunakan ada lima unit, satu kardus tisue dan plastik yang oleh yang bersangkutan merupakan sperma yang disimpan itu,’’ tambahnya.

Hingga saat ini jumlah korban yang diketahui polisi sekitar sembilan orang anak. Ini diduga dilakukan tersangka sejak 2004 lalu. Selain di foto, polisi menyebut para korban diajak berhubungan seksual.

“Jadi ini anak-anak jalanan di Batam, terus diberikan makan, jajan ketemu di MC Donald kemudian difoto di kolam, di bak, foto bugil,’’ tambahnya.

Polisi menangkap warga negara Inggris berinisial HSD, Sabtu (5/11) lalu. Dia ditangkap dengan dugaan pelecehan seksual terhadap sejumlah anak jalanan (anjal) di bawah umur di Batam.

HSD disebut polisi mempublikasikan foto-foto bugil dan asusila para bocah tersebut dalam situs porno sebuah komunitas penyuka pornografi anak di bawah umur.

‘’Yang bersangkutan dipersangkakan melakukan tindak pidana yaitu berkenan pengambilan foto telanjang anak-anak di bawah umur dan juga meng-upload ke internet kepada situs tertentu, dimana merupakan komunitas para penggemar anak-anak telanjang,’’ ujar Kadiv Humas Polri Irjen (Pol)  Saut Usman Nasution di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/11).
Saat ini HSD telah ditahan polisi di Bareskrim Mabes Polri atas aktivitas amoral yang disangkakan padanya. Karena itulah serangkaian pasal telah disiapkan untuk menjeratnya, antara lain UU ITE, Perlindungan anak dan pornografi.
“Jadi ada anak-anak yang difoto telanjang berkisar antara umur 8 sampai 12 tahun ini berlaku sampai tahun 2011,’’ tambahnya.

Di Batam tersangka telah cukup lama tinggal. Sehari-hari ia bekerja sebagai seorang engeener di sebuah perusahaan swasta di Nagoya, Batam. ‘’Jadi setelah dia memfoto anak-anak ini. Dia juga masturbasi dan juga pengakuan sementar dari tersangka dia juga melakukan hubungan seksual dengan anak ini,’’ tambahnya.(zul/jpnn)

Perempuan Penenun Ulos Makin Langka

JAKARTA-Perempuan-perempuan di Tanah Batak, Sumatera Utara, yang dulunya sangat aktif dengan kegiatan menenun selendang dan ulos, kini sudah langka. Malah nyaris tak lagi ditemukan, baik di wilayah perkotaan maupun perkampungan.

“Saya sempat berbincang dengan seorang ibu di sana yang masih aktif menenun. Dia bangga karena masih ada peninggalan nenek moyangnya yang masih dipertahankan sebagai warisan. Tetapi di sisi lain, terpancar raut sedih karena hampir tidak ada lagi yang menenun,” ujar Antropolog asal Belanda, Sandra Niessen yang sudah cukup lama melakukan penelitian di wilayah Tapanuli Utara saat mengadakan pertemuan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA), Senin (7/11).

Sandra yang melakukan penelitian dengan dibantu Restuala Pakpahan dan MJA Nashir asal Indonesia itu menyebut banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Di antaranya, akibat melonjaknya harga bahan baku yang tak sebanding dengan harga jual. Belum lagi ditambah proses pembuatan yang menyita waktu dan tenaga yang cukup lama.
“Harga jualnya sudah terkalahkan oleh kain-kain dari pabrik, meski secara kualitas ulos masih lebih unggul. Yang kita khawatirkan jangan sampai akibat harga jual yang rendah ini kemudian berpengaruh pada proses produksi ulos yang asal jadi dengan kualitas rendah,” timpalnya.

Alasan lain karena pandangan bahwa menenun identik dengan warga miskin. Padahal kenyatannya tidak demikian. “Untuk semua hasil penelitian itu sudah saya tuangkan dalam bentuk buku. Dan karena saya tidak mau itu hanya habis di rak buku, makanya buku-buku yang ada dijual di sekitar wilayah penelitian biar bermanfaat. Dan sudah hampir terjual semua,” tuturnya.

Mewakili Pemerintah Indonesia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar menyatakan apresiasinya. Terutama untuk Sandra dan rekannya. Ia mengaku tertarik sehingga mengundang si peneliti asal Belanda tersebut.

Terhadap hasil penelitian itu, Linda mengaku miris. Karena itu, ia berencana memfasilitasi masalah tersebut. Kini sudah dimulai dengan forum anak yang sudah terbangun hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Pada intinya, kami melihat bahwa di sini ada peluang bagi perempuan dan anak-anak untuk berkarya. Jadi kami siap untuk fasilitasi persoalan ini. Apalagi kain ulos termasuk high class untuk ukuran dunia,” pungkas Linda. (yes/jpnn)

Tiap Tahun, Anggaran Gelap Capai Rp14 Triliun

JAKARTA-Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan, membeberkan temuannya. Terutama menyangkut anggaran yang belakangan kian menjadi sorotan banyak pihak. Ia menyebut, sedikitnya, dalam setahun ada sekitar Rp14 triliun yang dianggarkan namun tak jelas peruntukannya.

Anggaran gelap itu, sambung dia, kerap dibungkus dengan berbagai label. Di antaranya seperti Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID). Tahun 2011 dianggarkan masing-masing Rp7,7 triliun untuk DPID dan Rp6,3 triliun untuk DPPID.

“Ini yang kita namakan mafia anggaran dan perampokan APBN. Karena ternyata dari sekian banyak dana yang digelontorkan itu tidak jelas peruntukannya,” ujar Yuna dalam acara diskusi bertemakan Perampokan APBN, Mafia Anggaran dan Kontrak Karya Pertambangan, Senin (7/11) kemarin.

Yang lebih parahnya lagi, kata dia, program tersebut tak mengena sasaran. Daerah yang angka kemiskinannya tinggi justru tidak tersentuh.

“Karena persoalan ini sehingga kami tengah melakukan Judicial Review terhadap APBN 2011. Ada banyak kejanggalan yang kami temukan di dalamnya,” tutur Yuna.

“Ini pelanggaran berat. Tidak hanya eksekutif tetapi juga legislatif. Presiden dan DPR sudah melanggar aturan. Padahal DPR itu seharusnya menjadi wakil rakyat. Tapi bisa jadi  karena kemungkinan tekanan dari partai,” tambah pengamat sosial politik, Irman Putra Sidin. (yes/jpnn)

Pakubuwono X Jadi Pahlawan Nasional

JAKARTA-Seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional dalam peringatan Hari Pahlawan, 10 November. Hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan menyematkan gelar pahlawan tersebut kepada sejumlah tokoh di Istana Negara.

“Besok (hari ini, Red) presiden akan menyematkan tanda gelar pahlawan,” kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, kemarin (7/11). Namun dia enggan memberikan bocoran siapa tokoh yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional itu.

Termasuk apakah mantan Presiden Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang akan ditetapkan sebagai pahlawan. Saat penetapan gelar pahlawan tahun lalu, dua nama itu termasuk yang sering disebut. “Dilihat saja besok jumlahnya berapa. Nanti akan kita dengar bersama nama-namanya,” elaknya.

Julian hanya menerangkan, penetapan pahlawan nasional tersebut melalui prosedur, seperti pengusulan dari masyarakat. Pembahasannya kemudian dilakukan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang diketuai oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto. “Ada prosesnya untuk menetapkan gelar pahlawan,” kata peraih doktor politik Hosei University, Tokyo, itu.

Sementara itu, informasi yang diperoleh, salah satu yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional adalah Sri Susuhunan Pakubuwono X. Anugrah tersebut akan diterima Dr BRA Mooryati Soedibyo sebagai cucu dari Paku Buwono X dan Prof Dr Gunawan Sumodiningrat sebagai cicitnya.

“Gelar kehormatan ini sangat disyukuri dan dibanggakan oleh kerabat dan sentono dalem Karaton Surakarta Hadiningrat, masyarakat Surakarta serta Jawa Tengah pada umumnya,” kata Mooryati Soedibyo.

Menurutnya, setidaknya ada lima alasan yang membuat Pakubuwono X pantas dianggap sebagai pahlawan nasional. Antara lain peran aktif dalam perjuangan pergerakan nasional, pelopor pembangunan sosial ekonomi, pendidikan rakyat, pembentukan jati diri bangsa, dan berperan dalam integrasi nasional.

“Gelar sebagai pahlawan nasional dari pemerintah kepada Pakubuwono X melahirkan kewajiban kita bersama sebagai generasi muda untuk menggali dan mempelajari apa yang sudah dikerjakan serta diperbuat oleh Paku Buwono X,” katanya. (fal/jan/jpnn)

1...14,45714,45814,459...15,733Page 14,458 of 15,733

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor