25 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14488

Sudah 120 Peserta Ikuti Seleksi PSDS Jr

LUBUK PAKAM-Dari sekitar 500 fomulir pendaftaran seleksi PSDS Junior, yang disebarkan sekitar 120 yang di antaranya telah mengembalikan dan siap ikut seleksi.

Hal itu disampaikan bagian penerimaan formulir seleksi pemain PSDS Jr tahun 2011, Herman Santoso, ketika ditemui di Stadion Baharuddin Siregar, Minggu (9/10). Jumlah itu kemungkinan bertambah pada, Senin (10/10). “Kegiatan seleksi berlangsung pukul 15.00 Wib. Saat seleksi peserta boleh mengembalikan formulir,”bilangnya.

Salah satu anggota tim seleksi, Susanto ketika ditanyai materi apa saja yang bakal diujikan kepada setiap peserta seleksi, tim telah merumuskan tiga pokok ujian yang bakal diterapkan kepada peserta. Di antaranya teknik bermain bola yang benar, kemudian fisik pemain dan motivasi pemain.

Nantinya, setiap anggota tim seleksi yang terdiri 10 orang akan memperhatikan kemampuan teknik dasar para peserta seleksi. Pada prinsipnya dasar permainan sepak bola merupakan suatu usaha untuk menguasai bola dan untuk merebutnya kembali bila sedang dikuasai oleh lawan. “Untuk mampu melakukan itu pemain bola harus menguasai teknik-teknik dasar sepak bola yang baik,” ucapnya. Semuannya bakal terpantau melalui game yang bakal dilakukan. Setiap game membutuhkan waktu sekitar 30 menit. (btr)

Pembukaan Porkot Disemarakkan Artis Ibukota

MEDAN-KONI Medan siap menggelar pembukaan Pekan Olahraga Kota (Porkot) 2011 pada 15 Oktober di Stadion Teladan Medan dengan semarak. Pembukaan rencananya akan dimeriahkan tarian massal yang diikuti 2.000 penari dan penampilan artis ibukota.

Hal tersebut diputuskan panpel Porkot 2011 dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua Umum Drs H Zulhifzy Lubis dan Sekum Khairil Basri di kantor KONI Medan di Stadion Teladan Medan, Sabtu (8/10).

Pembukaan Porkot Medan 2011 rencananya dilakukan Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM akan diisi dengan defile peserta dari 21 kontingen atlit kecamatan se Kota Medan yang akan bertanding dalam 32 cabang olahraga (cabor).
Bagi juara umum Porkot 2011 seperti juga juara tahun 2010 lalu yang direbut Kecamatan Medan Kota akan berhak atas hadiah satu unit sepeda motor. Panpel juga menyediakan satu unit sepeda motor Honda bagi kontingen terbaik.

“Penilaian kontingen terbaik akan dimulai dari ketertiban pada acara pembukaan dan menyangkut berbagai aspek lain, KONI Medan telah membentuk tim sebagai penilainya. Sebab itu, kita minta agar peserta kontingen tertib mulai defile dan ketika Wali Kota Medan membuka Porkot,” ujar Ketua Umum KONI Medan Drs H Zulhifzy didampingi Sekum Khairil Basri dan Ketua Panitia Porkot 2011 Syarifudin Lubis. (jun)

Densus Incar Otak Bom Cirebon

JAKARTA- Penangkapan terhadap Heru Komaruddin oleh Densus 88 membawa titik terang untuk menggulung seluruh anggota jaringan ini. Satu buron utama yang saat ini sedang dalam pengejaran intensif adalah Yadi Al Hasan alias Vijay. Orang inilah simpul kunci jaringan Cirebon dan perekrut dua bomber Syarif dan Hayat.

Heru yang dibekuk Sabtu dinihari lalu sekarang dibawa untuk pengembangan penyidikan. Dia tidak ditahan di rutan Brimob. “Kami perlukan untuk menangkap Yadi,” kata seorang perwira lapangan anti teror pada Jawa Pos kemarin (09/10).

Sejak ditangkap, Heru, kata dia, kooperatif. “Dia mau terbuka. Kami optimistis jaringan ini bisa terurai,” ujarnya. Padahal, Heru sebelumnya diduga akan bungkam dan menjaga komitmen kerahasiaan gerakan mereka. “Ternyata tidak, dia mau bicara,” tambahnya.

Yadi Al Hasan adalah warga Cirebon yang sekarang diduga memegang tampuk kepemimpinan kelompok Tauhid Wal Jihad setelah salah satu ideolognya yakni Aman Abdurahman divonis penjara 12 tahun karena terlibat pelatihan ala militer di Aceh.

Secara terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar menegaskan pengembangan penyidikan terhadap Heru dan teman-temannya dilakukan secara tertutup. “Itu bagian dari strategi penyidikan,” katanya.  Yang jelas, Polri punya 7 x 24 jam untuk menentukan status orang-orang yang ditangkap di Pondok Cipta, Bekasi. “Itu sesuai UU ,” katanya.(rdl/jpnn)

Politikus Hobi Ziarah Kubur

Syofwatillah Mohzaib

Jejak mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid yang hobi melakukan ziarah kubur ternyata juga diikuti politikus Partai Demokrat Syofwatillah Mohzaib. Dalam setiap momentum, ia sempatkan melakukan ziarah baik di dalam maupun luar negeri.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Syofwatillah Mohzaib bisa disebut berbeda dengan politisi Senayan lainnya. Hobinya cukup unik yakni ziarah kubur ke makam para tokoh penting di Islam. Menariknya, makam para tokoh yang dikunjungi tidak hanya di dalam tapi juga di luar negeri.

“Di manapun saya pergi bila daerah tersebut ada makam Wali Allah atau ulama besar yang berjasa membangun dan mengembangkan ajaran Islam, maka saya usahakan untuk ziarah,” ujarnya.

Politikus asal Palembang, Sumatera Selatan ini menuturkan, aktivitas ziarah kubur ini kerap ia lakukan di sela-sela kesibukannya sebagai anggota DPR. Seperti saat melakukan kunjungan ke luar negeri khususnya di negara Timur Tengah, kesempatan ziarah kubur tak pernah ia sia-siakan. “Jika berkunjung ke negara-negara Arab, tentu tidak saya sia-siakan. Di sanalah tempat makam para nabi, sahabat, para imam, para wali, dan pejuang Islam,” paparnya.

Beberapa makam penting tokoh Islam pernah ia kunjungi. Seperti makam Nabi Muhammad SAW dan para sahabat nabi di Madinah. Di Syiria, Syofwat juga menyempatkan ziarah kubur ke makam Nabi Zakaria dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sementara di Iraq, makam Imam Syafii, tokoh ulama fikih tekemuka, juga pernah ia kunjungi.

Alumnus IAIN Raden Fatah Palembang ini memiliki alasan mengapa gemar berziarah ke makam tokoh-tokoh Islam. Dia menyebutkan inti ziarah kubur para tokoh Islam untuk mendoakan yang di dalam kubur.(net/jpnn)

Brankas Sindu Malik Segera Dibuka

KPK Dalami Transaksi Mencurigakan Banggar

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang telah menggeledah dan menyita beberapa barang di dua kediaman Sindu Malik dan menyita beberapa dokumen penting, termasuk uang Rp100 juta yang diduga berkaitan dengan kasus suap Kemenakertrans. Namun, ada satu brankas yang isinya masih menjadi misteri, lantaran belum dibuka para penyidik. Diduga kuat, brankas tersebut juga berisi barang-barang yang sangat penting.

“Kami belum tahu apa isinya, karena belum membukanya. Rencananya, akan kami buka Rabu (12/10),” kata seorang sumber di KPK. Dia lalu menerangkan, pihaknya memang tidak bisa membuka seenaknya brankas milik Sindu. Sebab, KPK harus memenuhi prosedur untuk membuka brankas tersebut.

Menurutnya, pihak pemilik akan diundang untuk menyaksikan pembukaan brankas tersebut dan langsung dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Pihaknya tidak mau disalahkan dan dituduh telah menghilangkan barang bukti atau merekayasanya.

Saat ditanya apa kira-kira isi brankas itu, sumber itu mengaku tidak mau menerka-nerka. Yang jelas, penyidik sangat berkeyakinan bahwa isi brankas tersebut sangat penting.

“Nggak mungkin, kalau tidak penting di taruh di brankas yang terkunci rapat,” imbuhnya.
Juru bicara KPK Johan Budi mengaku tidak tahu tentang rencana pembukaan brankas tersebut. Namun dia membenarkan bahwa hingga kemarin kotak rahasia milik Sindu itu masih terkunci rapat dan belum dibuka oleh penyidik.

“Saya belum tahu kapan brankasnya akan dibuka,” kata Johan saat dihubungi kemarin.

Menurutnya, pembukaan brankas tersebut merupakan kewenangan penyidik. Selain itu, Johan menegaskan bahwa pihaknya akan membuka brankas tersebut dengan prosedur yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto mengatakan bahwa pihaknya masih tetap menelusuri barang-barang bukti yang disita di rumah Sindu. Namun, dia juga mengaku tidak mengetahui kapan brankas tersebut akan dibuka.
Lebih lanjut Bibit mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya fokus untuk menelusuri keterlibatan Sindu saja dalam kasus ini. KPK juga akan menelusuri semua pihak yang terkait.

Bahkan termasuk anggota Badan Anggaran DPR sekalipun. Memang, selama ini Sindu disebut-sebut merupakan orang dekat Banggar yang dengan kemampuannya bisa melobi sebagai peng hubung antara Banggar dan Kementerian.
Bibit yang merupakan purnawirawan polisi dengan pangkat Irjen Pol itu mengaku, hingga kini KPK masih menelusuri transaksi mencurigakan seperti yang diberikan Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasar data PPATK yang didapat KPK, ada 21 transaksi mencurigakan yang terkait dengan Banggar.
“Sampai sekarang masih kami pelajari,” kata Bibit di sela diskusi di Jakarta kemarin (9/10).

Namun Bibit enggan menerangkan siapa pemilik rekening yang transaksinya mencurigakan itu. Bahkan saat ditanya apakah yang bersangkutan merupakan anggota atau pimpinan Banggar, Bibit juga enggan menerangkan.

KPK sebenarnya tidak bermain-main dengan Banggar. Buktinya, lembaga yang dipimpin Busyro Muqoddas itu telah memanggil empat pimpinan Banggar untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus suap Kemenakertrans. Bahkan dua Wakil Ketua Banggar Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey dipanggil dua kali.

“Kami tidak pernah takut dengan tekanan siapapun. Kami tidak pernah gagal menangani kasus,” imbuhnya. (kuh/bay/nw/jpnn)

Marzuki: KPK Jangan Anti Kritik

JAKARTA- Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum masih dibutuhkan masyarakat. Namun, dalam posisinya sebagai lembaga yang mendapat dukungan publik, KPK seharusnya tidak menjadi instansi yang anti kritik.

“Kita ingin KPK menjadi harapan masyarakat semua, tapi jangan sampai KPK anti kritik,” kata Marzuki Alie dalam diskusi bertajuk Realistiskah Pembubaran KPK di Restoran Bumbu Desa, Jakarta, kemarin (9/10).

Menurut Marzuki, dalam wacana pembubaran KPK, dirinya menegaskan tidak setuju dengan usulan tersebut. Menurut dia, pada momen saat ini, KPK masih dibutuhkan untuk melakukan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang Undang.
“Jadi sebenarnya itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena (usul pembubaran KPK) itu tidak realistis,” jelasnya.

Hanya saja, kata Marzuki, posisi KPK saat ini seakan kebal dengan kritik yang terlontar. Sebagai contoh, kritiknya terhadap KPK memiliki latar belakang dan penjelasan yang gamblang. Namun, seakan-akan kritik itu dianggap sebagai bentuk resistensi dewan terhadap KPK.

“Yang kita bicarakan A sampai Z. Jangan hanya disimpulkan Z,” ujarnya.

Sebagai lembaga penegak hukum, Marzuki menilai KPK memiliki kedudukan yang sama dengan Kepolisian dan Jaksa. Dalam hal ini, KPK harus memahami bahwa setiap lembaga membutuhkan pengawas.
“Sebab kalau tidak diawasi, lama-lama lembaga itu menjadi arogan,” ujarnya.

Menurut Marzuki, KPK sudah mengalami perjalanan selama kurang lebih delapan tahun sejak berdiri. Semakin lama, pola penindakan KPK bisa jadi dipahami oleh para oknum koruptor. Karena itu, tidak bisa pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan hanya mengandalkan KPK.

“Keliru besar kalau hanya mengandalkan KPK. (Karena) koruptor makin lama makin pintar,” ujarnya.
Dalam hal ini, Marzuki meminta adanya lembaga pendukung yang mampu menjadi pencegah tindak pidana korupsi. Keberadaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus dipulihkan kembali kewenangannya.
Saat ini, BPKP tidak lebih hanya sebagai lembaga pengawas yang hanya bisa memberikan rekomendasi atas keuangan instansi pemerintah.

“Fungsinya supaya instansi itu mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian, red). Tapi ada maling atau tidak di dalamnya tidak ada yang bisa menjamin,” ujar mantan Sekjen Demokrat itu.

Marzuki menyatakan, BPKP harus dikembalikan fungsinya sebagai auditor internal dari instansi pemerintah. Dengan begitu, celah-celah permainan anggaran yang akan dilakukan oknum instansi pemerintah, bisa langsung dicegah oleh BPKP.

“Fungsi itu bisa bersinergi dengan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal,” jelas Marzuki.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto menyatakan, KPK selama ini tidak pernah anti kritik. Menurut dia, kritik apapun bisa disampaikan asal disampaikan juga solusinya. “Karena anda yang tahu solusinya, jangan sekedar kritik,” ujar Bibit.

Mengomentari wacana pembubaran KPK, Bibit lantas menyampaikan sejumlah data mengapa KPK masih dibutuhkan secara kelembagaan. Pembubaran KPK bisa dilakukan jika aparat penegak hukum lain sudah bersih dari korupsi. “Namun, aparat penegak hukum saat ini tidak bersih dari korupsi,” kata Bibit.

Tidak cukup di situ, kasus korupsi adalah kejahatan extraordinary atau luar biasa. Sementara, hanya KPK yang saat ini menjadi lembaga yang diberi mandat melaksanakan UU tindak pidana korupsi. “Hukum acara pidana biasa saat ini tidak mampu menangani korupsi,” kata Bibit mengingatkan. Termasuk pula, lanjut dia, peluang dilakukannya korupsi di lingkungan aparat penegak hukum masih tinggi.

Bibit juga sependapat jika ada lembaga di luar KPK yang mampu mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Tidak hanya BPKP, lembaga pengawas tingkah daerah sebaiknya dioptimalkan kembali. “Irjen (Inspektorat Jenderal, red), dan Bawas (Badan Pengawas, red) juga harus dihidupkan,” tandasnya. (bay/jpnn)

Mereka Pernah Diseret ke KPK:

  1. 43 Anggota Dewan
  2. 8 Kementrian
  3. 7 Gubernur
  4. 22 Bupati/Walikota
  5. 8 Komisioner seperti KPU, Komisi Yudisial, dan KPPU
  6. 3 Duta Besar (termasuk mantan Kapolri) dan 4 pejabat Konsulat Jenderal
  7. 1 guberur Bank Indonesia dan 4 Deputi Gubernur
  8. 4 Hakim, 2 Jaksa, termasuk penyidik KPK
  9. Sejumlah pejabat eselon I dan II (Dirjen, Sekjen, Deputi Jenderal, Direktur Jenderal, dll)
  10. Sejumlah CEO perusahaan publik yang terlibat kasus korupsi.

Jumlah Aset Negara yang Sudah Diselamatkan KPK (s.d 2010)

  • 2005: Rp 6,95 miliar
  • 2006: Rp 12,99 miliar
  • 2007: Rp 48,45 miliar
  • 2008: Rp 411,8 miliar
  • 2009: Rp 144,28 miliar
  • 2010: Rp 134,36 miliar

Sumber: Paparan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto

Genap Dua Tahun, Kinerja DPR Semakin Anjlok

JAKARTA- Perjalanan DPR periode 2009-2014 sudah genap berusia dua tahun per 1 Oktober lalu. Bukannya semakin membaik dari tahun sebelumnya, kinerja DPR di tahun kedua ini, baik kinerja legislasi, anggaran, maupun pengawasan, justru semakin merosot.

“Masih bisa dipahami kalau pada tahun pertama, kinerja DPR agak terpuruk. Soalnya, tahun pertama biasanya masih perlu penyesuaian dan belajar. Tapi, setelah melewati tahun kedua, kinerjanya malah semakin jeblok,” kritik Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang di kantornya, Jalan Matraman Raya, Jakarta, kemarin (9/10).

Menurut Sebastian, fungsi-fungsi DPR memang berjalan. Tapi, tidak menghasilkan kinerja dan produk yang benar-benar memenuhi kepentingan publik. Ironisnya, lanjut dia, perilaku anggota DPR justru semakin menjauh dari kesan mengabdi kepada kepentingan dan aspirasi rakyat.

“Kuatnya dugaan telah terjadi praktek mafia dan percaloan dalam proses anggaran, legislasi, dan pengawasan di Senayan semakin memperburuk wajah DPR,” katanya.

Sebastian mencontohkan, dari aspek anggaran, DPR seolah sengaja tidak kritis dan mendorong efisiensi. Alokasi anggaran yang disetujui DPR, hampir selalu lebih besar dari usul anggaran yang diajukan pemerintah. Gejala ini terlihat dengan kasat mata pada APBN tahun 2011.

Pemerintah awalnya mengajukan anggaran belanja negara sebesar Rp 1.202 triliun. Alih-alih berfikir efisiensi, DPR justru menyetujui anggaran dalam jumlah yang lebih besar, yakni Rp 1.229,5 triliun. “DPR menambah Rp 27,5 triliun dari yang diusulkan pemerintah,” kata Sebastian.

Hal yang sama terjadi pada alokasi belanja kementerian/lembaga. Pemerintah hanya mengusulkan Rp 410,4 triliun. Oleh DPR, disepakati sebesar Rp432,7 triliun. Artinya, ada tambahan “bonus” sebesar Rp 22,3 triliun. Meskipun sudah mendapat tambahan, ternyata masih ada nomenklatur lain yang disebut tambahan belanja kementerian/lembaga yang nominalnya mencapai Rp 21,8 triliun. Sebastian mengatakan DPR sebenarnya tidak perlu menambah alokasi anggaran yang diajukan pemerintah. Karena pemerintah pasti sudah memperhitungkan masak-masak anggaran yang diajukannya.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan performance dan kinerja DPR sebagai episentrum politik nasional tidak terlepas dari dinamika menuju penyerahan estafet kepemimpinan nasional pada 2014. Dalam situasi seperti itu, otomatis masing-masing partai berusaha memanfaatkan sisa untuk pembangunan citra.(pri/bay/jpnn)

Diduga Diperkosa Lalu Dibunuh

Gadis 13 Tahun Ditemukan Tewas di Kebun Sawit

LABURA- Darno (40) penduduk Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labura (Labuhan Batu Utara), sontak menjerti saat melihat sesosok mayat wanita ditaksir berusia 13 tahun, dengan posisi terlentang di kebun sawit milik Ali Munthe, Sabtu (8/10).

Peristiwa penemuan mayat wanita itu, peratama kali diketahui Darno saat ia sedang mengembalakan ternaknya. Saat tengah asik mengembalakan lembu miliknya di tengah kebun Ali, tepatnya pukul 15.00 WIB, dia mencium aroma bau busuk yang tak jauh dari tempat dia berdiri tepat di Kampung Yaman.

Merasa penasaran dengan bau menyengat hidung itu, Darno pun berupaya mencari asal bau tersebut. Tak jauh dari lokasi semula, Darno sontak menjerit setelah mendapati seonggok mayat wanita mengenakan baju cokelat dan rok pramuka. Melihat hal tersebut, Darno langsung berlari ketakutan dan menuju rumah Kepala Dusun yang tak jauh dari lokasi penemuan mayat.

Warga yang mengetahui adanya temuan mayat setelah Darno bercerita kepada Kepala Dusun, langsung berduyun-duyun menuju TKP (tempat kejadian perkara). Selanjutnya, setelah melihat dengan mata kepala, Kepala Dusun tersebut menghubungi petugas Kepolisian Mapolsek Aek Natas.

Tak berapa lama, petugas tiba di TKP setelah mendapat laporan dari Kepala Dusun dan melakukan olah TKP,. Setelah olah TKP, petugas langsung memboyong jenazah korban ke ruang jenazah RSUD Djasamen Saragih untuk diotopsi.
Sekitar pukul 08.00 WIB, jenazah wanita muda tersebut tiba di Ruang jenazah RSUD Djasamen Saragih untuk dilakukan otopsi.

“Di sekitar tubuh korban ditemukan sepatu transparan dan pakaian korban masih lengkap di sekujur tubuh korban,” ujar Kanit Reskrim Polsek Aek Natas Aiptu Pandiangan Purba saat di temui  di kamar mayat RSUD Dr Djasamen Saragih, Minggu (9/10).

Ahli Forensik RSUD Djasamen Saragih Dr Reinhard JD Hutahaean SpF, ketika dikonfirmasi mengatakan, dari hasil otopsi sementara, korban meninggal sekira 24 jam lalu, dugaan sementara kematian korban akibat benturan benda tumpul pada kepala, leher, dan dada.

“Kita juga menemukan tanda-tanda persetubuhan karena ada cairan sperma di kemaluan korban dan kekerasan pada vagina, yang kita dapati luka robek akibat benda tumpul,” ujar Dr Reinhard.(cr1/smg)

Ingat Bendera dan Gotong Royong, Bangsa Kuat

Hari besar kenegaraan tak begitu banyak di Indonesia, tapi banyak warga tak mengingatnya. Seperti hari kesaktian pancasila yang jatuh tepat pada 1 Oktober setiap tahunnya, sudah amanat aturan memasang bendera setengah tiang. Tapi itu hanya sebatas amanat, kini kebiasaan itu luntur sudah.

Indonesia dikenal sebagai negara yang merdeka pada 17 Agustus 1945, di negara yang memiliki 230 juta jiwa penduduk itu dihuni beragam etnik. Sekitar 300 kelompok suku mendiami lima pulau besar di Indonesia.
Keragaman kelompok suku itu terbagi dalam kelompok kecil lainnya. Bahkan, pada tahun 2000 silam Indonesia menambah satu etnis lagi yakni etnis Tionghoa. Pada hakekatnya, per tambahan bukan menjurus kepada persaingan, kecemburuan maupun pemisahan. Tapi, semuanya diharapkan membaur dengan mendirikan rumah-rumah yang saling berdekatan antar etnis. Di bidang usaha, proporsi antar etnik saling berhubungan. Kerekatan antar etnis menunjukkan kerukunan dan ketentraman.

Cerminan itu tak muncul sejak era reformasi. Seperti pada peringatan hari kesaktian Pancasila 1 Oktober 2011 silam. Warga di Sumut tak banyak yang menghargainya. Bahkan, pada era orde baru ketika hari kesaktian Pancasila datang warga berduyun-duyun memasang bendera setengah tiang di depan rumahnya masing-masing. Hal itu tak tampak lagi, di Kota Medan khususnya. Lebih mirisnya, warga lupa dengan hari kesaktian pancasila itu. Terlihat, hanya sedikit dari warga yang mengibarkan bendera setengah tiang untuk memperingati hari kesaktian pancasila. Tak jarang, di antara warga pun tak saling mengingatkan lantaran kesibukannya masing-masing.

Wartawan koran ini bertanya kepada seorang warga, Faisal (21) warga Jalan Tempuling, Medan Tembung. Dia mengakui, bahwa dirinya lupa dengan hari kesaktian pancasila. Sebab, surat imbauan ke rumah warga tak sampai.
“Kalau dulu masa orde baru, ada surat imbauan dari kelurahan atau kepala lingkungan ke rumah. Tapi sejak reformasi ini sudah mulai jarang,” sebutnya.

Bukan itu saja, diberbagai wilayah di ruas jalan di Kota Medan tak tampak berkibar bendera setengah tiang. Baik itu di kecamatan yang mayoritas dihuni warga Melayu, Minang, Batak dan Jawa, melainkan di kelurahan yang banyak dihuni suka Tionghoa juga tak mengibarkan bendera setengah tiang.

Mendengar hal itu, Wali Kota Medan, Rahudman Harahap menyebutkan suerat sudah diedarkan melalui kelurahan. Jika tak sampai ke rumah-rumah warga, tentunya ada halangan lain di tingkat pemerintahan terdekat yakni kelurahan.
“Ini akan menjadi evaluasi kami ke depan. Intinya, seluruh warga kami ingatkan untuk sama-sama menghargai dan peduli mengibarkan berbedera setiap hari besar negara,” ingatkannya.

Rahudman membeberkan, apabila kondisinya banyak diantara masyarakat yang masih tak memasang bendera, tentunya bukan menegurnya sekarang. Melainkan harus membuat berbagai kegiatan untuk mengingatkan kembali bagi generasi muda mendatang. Untuk melakukan hal tersebut diperlukan kebersamaan agar terbentuknya generasi muda yang mencintai negaranya.

“Kalau semuanya dilakukan dengan kebersamaan, negara ini khususnya Kota Medan akan semakin indah. Apalagi budaya gotong royong sudah ada sejak leluhur, maka tinggal memupuknya lagi agar kebersamaan itu tetap terjaga,” paparnya.

Dia mengakui, persoalan meng hargai hari kesaktian pancasila ini merupakan bentuk kesadaran semata. Bila diketahui, sekarang ini kesadaran lemah. Justru setiap pihak harus bersama-sama memupuknya agar terbangun suatu kesamaan visi membangun bangsa yang lebih sejahtera.

Ungkapan itu diamini sejumlah politisi di DPRD Medan. Ilhamsyah satu diantaranya. Pelajaran kewarganegaraan di sekolah sudah mulai melemah, padahal ketika dulu pelajaran kewarganegaraan terus diajarkan hingga ke perguruan tinggi. Bukan itu saja, setiap memasuki jenjang pendidikan harus memiliki surat kelulusan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Dengan adanya itulah, setiap siswa mengingat betul hari-hari besar kenegaraan.
“Sekarang ini saatnya kurikulum kenegaraan itu lebih ditanamkan, tak hanya teori melainkan pengamalannya juga harus dididik,” ingatkannya.

Dipaparkannya bukan terhadap peringatan hari-hari besar kenegaraan saja, tapi sudah harus diajarkan dalam menjaga dan mempertahankan negara. Selanjutnya, pengamalam pada setiap sila-sila Pancasila, karena setiap sila memiliki makna.

“Pancasila itu sebagai dasar negara, jadi setiap silanya harus dikaji dan diamalkan. Pancasila bukan sekedar dipajang di setiap kelas sekolah, guru harus berperan mendidik setiap siswa, lebih peduli kepada bendera dan gotong royong,” sebutnya.

Pada hekekatnya, persoalan rendahnya menghargai hari besar kenegaraan menjadi pertanda satu penurunan sikap kebangsaan. Hal itu juga yang menunjukkan kebersamaan warga negara terus terkikis. Buktinya, pelaksanaan gotong royong cendrung sepi sejak era reformasi. Padahal, gotong royong sebagai budaya bangsa di Indonesia yang diwariskan orang-orang terdahulu.

Munculnya penurunan itu, ketika banyak diantara pejabat, politisi dan pengusaha berjalan sendiri tanpa melihat kondisi bangsa. Bukan itu saja, setingkat kepala daerah cendrung lupa atas rakyatnya hingga akhirnya si pejabat atau politisi menelan pil pahit harus terjerat persoalan penegakkan hukum.

Kondisi bangsa seperti inilah pada akhirnya warga negara melupakan hari besar kenegaran, tingkah sejumlah politisi dan pejabat yang mana politisi cenderung saling gontok-gontokan, padahal memiliki tanggung jawab memberikan pengajaran politik dan kenegaraan, hal yang sama juga dilakukan pejabat setingkat kepala daerah dan wakilnya. Persoalan konflik inilah yang cendrung menghalangi dan membuat warga bersikap tak mau tahu. Alhasil, persoalan bangsa tak tuntas sedangkan konflik kedua tokoh politik dan pejabat harus dituntaskan.

Masalah tersebut bisa dituntaskan dengan berbagai hal, seperti melalui program peningkatan kurikulum kewarganegaraan di setiap jenjang pendidikan dan mengatur setiap partai politik memiliki tanggung jawab kepada warga negara. Dengan kedua hal itu, tercerminnya sikap peduli terhadap bendera simbol negara serta kemauan bersama-sama membangun bangsa.

Rumusan lainnya, perlu dilakukan kegiatan menghargai pancasila setiap kelurahan pada hari kesaktian pancasila setiap tahunnya. Selanjutnya, pada hari besar atau hari libur dimanfaatkan berkumpul antar sesama warga melalui bulan siskamling, bulan gotong royong atau berbagai kegiatan lainnya untuk membangun kelurahan/desa masing-masing. Semakin seringnya warga berkumpul, maka akan semakin erat hubungan antar warga dan menjalar kepada saling menghargai etnik untuk kebersamaan membangun negara. Bila konsep kebersamaan terus dipupuk dengan bekal pendidikan kewarganegaraan yang dimiliki, maka negara semakin kuat dan bangsa sejahtera. (*)

Oleh Chairil Hudha
Wartawan Sumut Pos

Uang Rampokan untuk Bayar Utang

Pelaku Perampokan Toke Sawit Diamankan

BINJAI- Masih ingat dengan kasus perampokan dialami Hendra (27) warga Jalan MT Haryono, Kecamatan Binjai Utara, yang terjadi Senin (25/7) sekitar pukul 17.30 WIB lalu. Kini, satu dari dua pelaku perampokan terhadap tokeh sawit tersebut, berhasil diamankan petugas Polres Binjai, Sabtu (8/10), sekitar pukul 07.00 WIB.

Pelaku yang berhasil diamankan itu yakni, Maruba Sitorus (29) warga Lingkungan IX, Sei Mati, Medan Labuhan. Selain pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio warna merah BK 5368 HX yang diduga baru dibeli pelaku dengan menggunakan uang hasil rampokannya.

Selain itu, barang bukti lainnya yang berhasil diamankan yakni, buku tabungan Bank Sumut berisikan uang sekitar Rp5 juta, satu buah lemari dengan harga sekitar Rp1,5 juta, dan satu AC merek Sony dengan garga sekitar Rp2,5 juta.
Keterangan yang berhasil dihimpun wartawan Sumut Pos di Polres Binjai menyebutkan, sejak terjadinya perampokan tersebut, petugas Polres Binjai yang dipimpin Kanit Ekonomi Ipda H Tobing beserta anggotanya, terus melakukan penyidikan terhadap peristiwa itu.

Akhirnya, penyidikan yang dilakukan selama kurun waktu sekitar 3 bulan tersebut membuahkan hasil. Dimana, satu dari dua pelaku perampokan berhasil diamankan di rumahnya saat sedang tidur dan sempat bersembunyi di dalam lemari.

Untuk selanjutnya, petugas membawa tersangka ke Polres Binjai beserta barang bukti. Di Polres Binjai, Maruba Sitorus mengaku, kalau ia tidak mengetahui dimana sisa uang hasil rampokannya tersebut.

“Uang hasil rampokan itu, kami bagi dua. Saya dapat Rp30 juta, sementara sisanya diberikan kepada pelaku lain berinisial AN,” ungkap Maruba Sitorus.

Maruba Sitorus, kepada wartawan Sumut Pos mengatakan, uang hasil rampokannya itu, digunakan untuk membayar hutang, memberi orangtua, membeli sepeda motor, lemari, dan menebus tanah. (dan)

1...14,48714,48814,489...15,594Page 14,488 of 15,594

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor