24 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14491

Bocah 6 Tahun Tewas Ditabrak

TEBING TINGGI-Mobil pengangkutan kota (mopen) CV Serbaguna bernomor plat polisi BK 1486 LN jurusan Tebing Tinggi-Bandar Khalifah menabrak Dita br Sihombing (6), pelajar kelas satu sekolah dasar, penduduk Desa Bandar Tengah, Dusun Silaban, Kecamatan Bandar Khalifah, Sergai hingga tewas, Sabtu (29/10).

Mopen yang dikendarai oleh Abas Nasution (49), warga Jalan SM Raja Kota Tebing Tinggi itu menabrak Dita br Sihombing saat hendak menyeberang. Saksi mata, B Simangunsong (48) mengatakan, mopen datang dari arah Tebing Tinggi. Persis ditempat kejadian perkara  mobil langsung menabrak bocah itu.
“Memang mopen kencang dan tak sempat mengerem dan langsung menghantam bocah yang ketika itu menyeberang,” jelasnya.

Akibatnya bocah itu mengalami luka koyak di bagian kepala, leher patah, rahang patah, hidung patah serta mengeluarkan darah dari kedua telinganya dan tewas di lokasi kejadian.
Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi, AKP Juliani Prihatini  mengatakan  supir dijerat melanggar pasal 310 ayat 4 jo pasal 106 ayat 2 UU RI No 22 tahun 2009, tentang Lalulintas Angkutan Jalan.  (mag-3)

Belum Dibahas DPRD, Terancam Disclaimer

LHP APBD Deli Serdang Tahun Anggaran 2010

LUBUK PAKAM-Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diaudit BPK RI untuk APBD tahun anggaran 2010 Pemkab Deli Serdang, terancam disclaimer (tidak dapat diyakini keandalannya dan dianggap bermasalah).

Ketua Fraksi PAN Imran Obos didampinggi Wakil Ketua Komisi C Supardi bersama anggota Fraksi PKS Saiful Tanjung menyatakan, BPK RI telah mengintruksikan agar pimpinan membentuk pansus atau panitia kerja untuk menuntaskan permasalahan ini. Tetapi hingga kini hasilnya tidak ada. Bahkan beberapa rapat yang digelar unsur pimpinan DPRD tidak membuahkan hasil.

“Terkesan dibiarkan sehingga tidak ada penuntasannya. Bila ini dibiarkan terus menerus maka Deli Serdang akan menerima nilai disclaimer empat kali berturut turut,” bilang Obos.

Soalnya, menurut laporan LHP BPK-RI menyebutkan adanya indikasi kerugian keuangan negara setelah dilakukan uji petik terhadap 27 sekolah sama dengan hasil sebelumnya setelah sempat tidak ada kabarnya.

Anehnya hingga saat ini pimpinan DPRD belum pernah membuat penugasan terhadap komisi yang membidangi keuangan Komisi C dan Komisi D yang membidangi pendidikan.

“Seharusnya pimpinan DPRD membuat penugasan terhadap kedua komisi tersebut. bukan malah buang badan dengan menyatakan sudah diberikan kewenangan ke komisi. Kita minta surat penugasannya. Karena ini kasus yang khusus,”tegas Supardi.

Supardi beralasan komisi tidak memiliki kewenangan memanggil pihak pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut, karena yang memiliki kewenangan mengundang pihak luar adalah pimpinan DPRD.

Dengan demikian pimpinan DPRD telah lalai membiarkan permasalahan dugaan kerugian negara Rp34.777.140.220 tanpa ada ujuang pangkalnya. Padahal, BPK-RI Cabang Sumatera Utara telah mengintruksikan agar DPRD Deli Serdang melakukan investigasi. (btr)

Ajak Menabung di Acara Jalan Santai

HUT ke-50 Bank Sumut di Tebing dan Langkat

TEBING TINGGI- Wali Kota Tebing Tinggi, Ir Umar Zunaidi Hasibuan melepas ratusan peserta jalan santai, dalam rangka memperingati HUT Bank Sumut ke-50 di depan halamanan kantor Bank Sumut Cabang Jalan Sutomo, Kota Tebing Tinggi, Minggu (30/10).

Wali Kota Tebing Tinggi, Umar Zunaidi mengatakan, Bank Sumut adalah salah satu bank yang langsung berhubungan dengan masyarakat khususnya masyarakat Kota Tebing Tinggi.
“Bank Sumut Cabang Tebing Tinggi Best CEO di Indonesia,” terang Ir Umar Zunaidi Hasibuan sebelum melepas peserta jalan santai.

Dikatakannya, diharapakan kepada peserta gerak jalan santai jangan hanya mengikuti kegiatan saja karena lucky drawnya, melainkan peserta diharapkan bisa menjadi nasabah Bank Sumut.
“Kegiatan gerak jalan santai ini sangat positif, ke depan diharapkan bank-bank lain yang ada di Kota Tebing Tinggi setiap bulannya mengadakan kegiatan jalan santai. Karena kegiatan ini bisa menyehatkan masyarakat Kota Tebing Tinggi,” cetus Umar Zunaidi.

Kepala Cabang Bank Sumut Kota Tebing Tinggi, Khairil Anwar mengatakan kegiatan ini untuk memperingati hari ulang tahun Bank Sumut ke-50 dan untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada masyarakat Tebing Tinggi.

Kita lebih dekat dan berbaur dengan masyarakat untuk menjalin silatuhrami, bahwa Bank Sumut hadir untuk masyarakat Kota Tebing Tinggi,” jelasnya.

Di Langkat, Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu mengaku, dengan kredibilitas yang semakin diakui saat ini, Bank Sumut juga berkontribusi untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota yang notabene merupakan pemegang saham. Ke depannya, lembaga keuangan dimaksud diharap terus meningkatkan dan mendekatkan pelayanan juga kenyamanan nasabah.

Sejatinya, Bank Sumut terus menambah kantor kas atau kantor pembantu di beberapa wilayah kecamatan di Langkat, gunanya turut serta menggerakkan sektor ekonomi dengan pemberian pinjaman kredit lunak.

Kepala PT Bank Sumut Cabang Stabat HTM Jefry mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat dan pemerintah daerah, karena menjadi bahagian keeksisan untuk terus meningkatkan kapasitas sesuai slogan yang dimiliki Memberikan yang Terbaik. (mag-4/mag-3)

Aku Sedih tak Bisa Lihat Keluargaku Dimakamkan

Pengakuan Korban Selamat Kereta Api Kontra Kijang Krista

Kecelakan maut antara mobil Toyota Kijang Krista BK 1188 WS dan kereta api Bisnis Sribilah BB 303.7303  jurusan Rantau Parapat-Medan di pintu perlintasan KA, di Desa Deli Muda Hilir, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai Jumat (28/10) malam lalu, menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi Apriyanti alias Yanti(25).

Yanti merupakan salah seorang penumpang yang selamat dalam insiden yang menewaskan keluarganya itu. Yanti selamat dari maut bersama kedua penumpang lainnya yakni Gusti Randa balita yang masih berusia 2 tahun serta keponakannya Icha 10 tahun.

Saat ditemui di Ruang Intan 4 RSU Trianda Desa Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan, Sabtu (29/10), kondisi ibu satu anak ini terlihat sudah mulai membaik dan sudah bisa duduk di tempat tidurnya. Tak jauh dari Yanti terlihat putra semata wayangnya Randa terbaring merintih kesakitan akibat benturan. Kepala masih terbalut perban.

Sementara disebuah tempat tidur di sampingnya Icha Anggreani (kemanakannya) yang dijaga keluarganya masih terbaring lemas dan lengan kanannya tampak dibalut karena mengalami patah tulang.

Yanti terlihat sedih karena tidak bisa melihat keluarganya yang telah meninggal dimakamkan.
“Aku sedih tidak bisa melihat keluargaku saat dimakamkan aku ikhlas mereka meninggalkanku untuk selamanya, namun aku tak bisa melihat mereka untuk terakhir kalinya karena kondisiku masih sakit,” ucapnya.

Warga sekitar yang melihatnya terus memberikan semangat agar Yanti tegar menerima kenyataan yang  datang dari yang Maha Kuasa. Saat menghubungi salah seorang keluarga, Yanti meminta tolong agar dirinya segera dijemput.

“Kak, tolong jemput kami kak, aku mau melihat keluarga kita yang telah meninggal, aku ikhlas kak, aku nggak akan sedih kak, tapi aku ingin sekali menemui bapak, ibu, kakak dan adik kita kak untuk yang terakhir kali,” ratap Yanti.

Deraian air mata kembali menetes di pipi Yanti ketika Icha (anak Joko, Red), tiba-tiba berucap, “Buk, mamak, ayah dan adik apa sudah meninggal, kok nggak ada di sini, aku ingin melihat mereka.”
Icha yang dijaga oleh Tatik mengatakan kalau kedua orangtua dan abangnya dirawat di kamar sebelah, jika Icha sudah sembuh baru diantar melihat mereka.

Yanti ternyata menghidupi Randa seorang diri semenjak ditinggalkan suaminya Rasyid Sahputra alias Rasid sehabis lebaran Idul Fitri kemarin. Semenjak ditinggalkan suaminya yang hingga kini tak ada kabar, Yanti pun memiliki usaha doorsmeer dengan bantuan orangtuanya untuk menutupi biaya hidupnya dan anaknya.

Yanti mengatakan kalau suaminya itu sering marah-marah dan kerap menganiayanya. “Suamiku itu pergi nggak bilang-bilang dia suka bermain judi kalau marah dia ringan tangan (main pukul) hingga sekarang dia tak pernah pulang ke rumah,” kenangnya. Kasat Lantas Polres Serdang Bedagai, AKP Gunadi SB mengatakan pihaknya telah memeriksa saksi-saksi serta Kepala Stasiun Lidah Tanah. “Senin (31/10) hari ini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap masinis. Masinisnya akan kita mintai keterangan,” kata Gunadi.(lik/smg)

Rekrut CPNS Baru Ditangguhkan

Tidak Termasuk Pengangkatan Honorer

Program reformasi birokrasi (RB) membuat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru kian rumit. Usul CPNS baru yang diajukan instansi pusat, pemprov, dan pemkot/pemkab Juli lalu digugurkan. Namun, hal itu tidak berlaku untuk rekrutmen CPNS dari honorer.

Data di Kementerian Pendaya gunaan Aparatur Negara dan RB (Kemen PAN dan RB) menyebutkan, pada Juli lalu seluruh permohonan dari Jatim, baik pemprov maupun pemkot/pemkab sudah komplet. Total CPNS yang diminta mencapai 67.359 orang.

Sayangnya, setelah diberlakukan program moratorium atau penghentian sementara pengangkatan CPNS pada 1 September lalu, usul tersebut buyar. Semua usul digugurkan. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho menjelaskan, usul CPNS dari seluruh instansi pusat maupun daerah dikembalikan lagi.

Diberlakukan mekanisme baru bagi seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk pengangkatan CPNS. Di antaranya, ada laporan penghitungan ulang kebutuhan riil pegawai negeri baru. Penghitungan ulang ini mengacu pada kursi yang kosong karena PNS pensiun, dipecat, atau mengudurkan diri. Selain itu, permintaan harus disertai hasil analisis jabatan dan tembusan ke gubernur setempat.

Pada September dan Oktober instansi pusat hingga daerah kembali melayangkan format usul CPNS baru sebagai pengganti usul yang dilayangkan Juli lalu. Ramli mengatakan, hingga Jumat lalu (28/10) sudah ada 97 kabupaten dan kota yang mengusulkan kebutuhan CPNS baru. “Tapi, semuanya kami tahan karena persyaratan kurang,” tandas Ramli.

Syarat yang kurang itu adalah pemerintah kabupaten dan kota tidak melampirkan hasil analisis jabatan. Pemkab dan pemkot masih membuat usul CPNS baru ini dengan asal-asalan. “Mereka langsung meminta sejumlah jatah CPNS baru, tanpa memberi tahu hasil analisis jabatan,” jelasnya.

Ramli menuturkan, 97 pemkab dan pemkot yang sudah menyerahkan format baru usul CPNS ini tersebar di 22 provinsi. Misalnya, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogjakarta, Banten, Bali, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Papua Barat. Usul juga datang dari Riau, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.

Khusus Jawa Timur, Ramli menunjukkan, ada empat pemkab dan pemkot yang sudah mengusulkan CPNS dalam format baru. Mereka adalah Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, Sampang, dan Kota Pasuruan. “Sama dengan yang lain, usul dari pemkab dan pemkot di Jawa Timur kami tangguhkan dulu,” urai Ramli.

Jumlah usul CPNS belum bisa disampaikan kepada masyarakat. Sebab, rata-rata jumlahnya menurun drastis dari usul setiap pemkab dan pemkot yang masuk ke Kemen PAN dan RB Juli lalu. Penurunan bervariasi, mulai 20 persen hingga 30 persen. “Kami bakal memaparkan langsung nanti jika kuotanya tetap. Jangan sampai muncul pelemik di masyarakat,” tutur Ramli.

Sebagai catatan, pada Juli lalu Kabupaten Bangkalan meminta jatah CPNS 3.774 orang, Pamekasan (331), Kabupaten Sampang (1.091), dan Kota Pasuruan (852). Ramli berharap, pada masa penangguhan ini seluruh pemkab dan pemkot maupun institusi pemerintah pusat dan provinsi segera melengkapi usul CPNS dengan hasil analisis jabatan.

Seperti diberitakan, Kemen PAN dan RB memberikan waktu hingga akhir Desember 2011 bagi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota untuk membuat analisis jabatan. Analisis itu dijadikan acuan Kemen PAN dan RB untuk memberikan kuota CPNS baru di setiap institusi. Jika hingga Desember belum menyetor hasil analisis jabatan, institusi yang bersangkutan tidak boleh menjalankan seleksi CPNS pada 2012.

Ramli menuturkan, Kemen PAN dan RB menyiapkan petugas yang bisa diorder untuk membantu atau mendampinging pembuatan analisis jabatan. “Kita tidak punya anggaran. Jadi, petugas kami siap jika diundang,” katanya. (wan/jpnn)

Diklat PNS Harus Ditinjau

SELAIN adanya moratorium tentang penerimaan CPNS, standar pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur perlu ditinjau kembali. Pasalnya, ada persepsi yang salah dalam pelaksanaan diklat. “Diklat itu tempat untuk mendidik PNS menjadi seorang pegawai profesional. Diklat merupakan salah satu cara menguji kemampuan pegawai. Namanya ujian, otomatis tidak semua PNS bisa lulus,” kata Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Asmawi  Rewansyah, Minggu (30/10).

Karena ada kesalahan persepsi, seluruh PNS yang ikut diklat pasti diluluskan. Padahal yang diharapkan hanya pegawai berwawasan luas dan berkompetensi yang lulus.
“Ada kekeliruan dalam pelaksanaan diklat terutama di daerah. Diklat hanya dijadikan sebagai formalitas saja. Setiap angkatan diklat pasti lulus. Iya kalau mereka layak lulus, kalau tidak kan repot,” tuturnya.

Dari realita inilah, menurut Asnawi, perlu peninjauan kembali standar diklatnya. Standarnya harus ditingkatkan melalui program Pembaruan Sistem Diklat Aparatur. Di antaranya pembaruan modul diklat dan peningkatan kualitas widyaiswara.

“Di sini peran Badan Kepegawaian Negara (BKN) harus dioptimalkan. Karena lembaga itu yang bertugas melakukan pengembangan dan penetapan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat,” terangnya.

Selain BKN, peran LAN, Pejabat Pembina  Kepegawaian (PPK), instansi yang membawahi lembaga diklat pemerintah, Tim Seleksi Peseta Diklat Instansi (TSPDI) ataupun Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat),  Instansi Pembina Jabatan Fungsional, Instansi Teknis, dan Lembaga Diklat Swasta sangat dibutuhkan dalam menciptakan diklat yang berkompetensi. (esy/jpnn)

Lonjakan Penduduk Ganggu Ekosistem Alam

Peringatan Kewaspadaan Penduduk Dunia 7 Miliar

Puncak peringatan Kewaspadaan Penduduk Dunia 7 miliar Tingkat Sumatera Utara berlangsung di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (30/10) pagi. Keberagaman kegiatan menarik dirangkai untuk memeriahkan pelaksanaan acara tersebut.

Dalam acara itu, banyak kegiatan menarik yang di hadirkan seperti pembagian hadiah melalui lucky draw, road show sejumlah kendaraan Keluarga Berencana (KB) berupa sepeda motor dan mobil, sepeda santai, gerak jalan massal, pawai pakaian adat multietnis dan pencanangan dan ikrar para pelajar untuk Gerakan Siap Kawin (Gersaka) usia 20-25.

Menyikapi itu, Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM mengatakan, jumlah penduduk dunia telah mencapai 7 miliar tanpa disadari menimbulkan gangguan ekosistem alam, yang semakin serius. Sehingga, keberadaan  manusia cenderung mengganggu habitan lainnya seperti flora dan fauna. Pada hakikatnya merupakan bagian penting dari ekosistem alam secara keseluruhan.

“Masalah kependudukan tidak semata-mata berkaitan dengan masalah kualitas, tapi kuantitas seperti kesehatan, pendidikan maupun ekonomi,” katanya dalam kata sambutan.

Dia menyebutkan, satu kebijakan pokok digerakkan dalam rangka pengendalian jumlah penduduk adalah gerakan norma keluarga kecil sejahtera. Di mana, pemerintah  dalam jangka waktu yang lama terus gencar melaksanakan program ini secara terpadu. “Sasarannya  bukan hanya kaum ibu, tetapi kaum bapak. Gerakan ini harus didukung  tokoh-tokoh agama maupun adat secara keseluruhan guna memberhasilkan kebijakan pemerintah di bidang kependudukan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya norma keluarga kecil sejahtera serta upaya mendorong perubahan cara pandang masyarakat. Sehingga tidak ada lagi pemikiran dengan cara pandang banyak anak, banyak rezeki.

“Alhamdulillah, melalui upaya-upaya ini, tren laju pertumbuhan penduduk di Sumut dan Kota Medan dalam kurun waktu lima tahun  menunjukkan kecenderungan menurun. Untuk Kota Medan, capaian laju pertumbuhan penduduk  rata-rata 0,9 persen per tahun,” ungkapnya.

Agar angka kelahiran dapat lebih rendah, paparnya tentunya perlu peningkatan komitmen bersama  dengan semua unsur, terutama kader serta PLKB di tingkat kecamatan dan kelurahan yang merupakan ujung tombak di masyarakat.  “Kemudian butuh dukungan Pemprovsu dan pemerintahan di bawahnya demi  keberhasilan program pada masa mendatang,” katanya.
Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan, Dr Sonny B Harmady mewakili Kepala BKKBN Pusat  menyampaikan rasa takjubnya karena acara ini dikemas luar biasa. Untuk itu, apa yang dilakukan Wali Kota Medan perlu diapresiasi.

Dia merinci, pertambahan penduduk saat ini sangat tinggi sekali, penduduk dunia pada 1800 hanya 1 miliar. Kisaran 130 tahun kemudian, penduduk dunia bertambah 1 miliar sehingga jumlahnya menjadi 2 miliar. Pada tahun 1996, jumlah penduduk dunia bertambah lagi hingga berjumlah 6 miliar. Akan tetapi kini hanya dalam tempo 12 tahun, penduduk dunia kini berjumlah 7 miliar. Melihat fenomena ini, dia mengkhawatirkan hanya dalam kurun waktu 5 tahun, penduduk dunia bisa bertambah 1 miliar.

“Indonesia masuk dalam 5 besar penyumbang penduduk terbanyak. Satu upaya untuk mengendalikan jumlah pertambahan penduduk adalah dengan melaksanakan program KB. Kami minta seluruh kepala daerah harus memiliki komitmen yang kuat dalam mengatasi masalah lonjakan penduduk ini,” harapnya.

Acara ini dihadiri Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM, Wakil Wali Kota Drs H Dzulmi Eldin MSi, Ketua Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan Dr Sonny B Harmady mewakili Kepala BKKBN Pusat, Sekda Ir Syaiful Bahri, Dandim 0201/BS Letkol Inf Doni Hutabarat, Kajari Medan Raja Nofrizal SH, Pangdam I/BB diwakili Aster Kolonel Sofyan Chandra, Kepala BKKBN Sumut H Novrizal SP MA, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Medan Abdul Muluk, Pimpinan SKPD Kota Medan, camat, lurah dan kepala lingkungan serta pengurus PKK. (adl)

Ajang Meningkatkan Kualitas Pereli

North Sumatera Rally Championship 2011 Seri III

Kemeriahan kembali mewarnai penutupan North Sumatera Rally Championship (NSRC) 2011 Seri III yang dilaksanakan di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (30/10).

Dalam kata sambutannya, Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Sumatera Utara (Pengprov IMI Sumut) atas suksesnya kegiatan.

“Saya imbau agar pelaku ekonomi kreatif dan pelaku industri pariwisata dapat berperan menjadikan kegiatan reli ini sebagai calender of event. Dengan mengkapitalisasikan kegiatan ini untuk membangkitkan pariwisata Sumatera Utara. Ini yang saya maksud dengan multy player effect,” kata Gatot Pujo Nugroho.

Turut hadir untuk menyerahkan hadiah, Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewijk F Paulus, Kapoldasu Irjen Wisjnu Atma Sastra, Pangkosek Hanudnas III Medan Marsma Bonar H Hutagaol, Kadispora, Wakil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Dandim, PT PP Lonsum, dan seluruh pendukung kegiatan.
Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewijk F Paulus mengatakan, selain memajukan dunia pariwisata, dengan meningkatkan kualitas, pereli Sumut diharapkan dapat turun pada Asia Pacific Rally Championship (APRC) membela nama Indonesia dan Sumut pada khususnya.

Serie III NSRC 2011 dimenangkan oleh pereli FBRT Sport Subhan Aksa/Webb Bernie diikuti Ijeck/Uche (BlaBlaBla), Benny Lautan/Boy Martadinata (Speedline Rally Team), Sadikin Aksa/Adi Wibowo (FBRT Sport), Dian AP Harahap/Edwin Nasution (Net Motorsport Rally Team), Ahmad Taufik Harahap/Lanang Damarjati (MMRT Rally Team), Eddy WS/Syariful Adil Daulay (Suzuki Spectra Indocafe), Rino Oestara/Kusuma Bagja, Andi Jachmoon/Arji (BlaBlaBla), dan Akbar Hadianto/Arianto Sjarief (BlaBlaBla).

Seperti yang disampaikan Ketua Pengprov IMI Sumut H Musa Rajeckshah, NSRC 2011 merupakan persiapan untuk kejuaraan nasional yang disiapkan 2012 mendatang. Dengan harapan 2013, Sumut dapat menjadi tuan rumah Asia Pasifik Rally Championship (APRC).  (*)

Target Medali Emas PON XVIII

MEDAN-Tak main-main gebrakan yang dilakukan Ir H Kamaluddin Harahap MSi sebagai Ketua Pengprov PSSI Sumut yang dipilih oleh 23 Pengcab/Klub.
Usai mengantarkan  tim sepakbola Sumut lolos pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII mendatang, pria yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut itu menargetkan medali emas pada PON nantinya.

Hal itu diungkapkannya setiba di Bandara Polonia Medan, kemarin (30/10). Ditambahkannya bahwa untuk mewujudkan ambisinya tadi, seluruh pemain akan dipertahankan dan diberdayakan kepada klub asal Sumatera Utara yang berkiprah di ajang Divisi Utama ataupun Divisi I.

“Ini penting agar  para pemain memiliki mental berkompetisi yang teruji. Di sisi lain, keberadaan anak-anak ini diharapkan mampu mendongkrak prestasi tim yang dibelanya,” bilang Kamaluddin didampingi Manejer Tim Dr M Nur Rasyid Lubis dan Drs Azzam Nasution MAP.

Selanjutnya pria yang menjadi donatur tetap tim sepak bola Sumut ini mengatakan bahwa pihaknya juga berencana menggelar pertandingan ujicoba dengan tim-tim elit negara sahabat, seperti Malaysia ataupun Thailand.

“Laga ini akan menambah jam terbang mereka. Buktinya, Sabtu (29/10) lalu, selepas mengalahkan Bengkulu pada babak playoff Pra PON, kesebelasan Sumut menjajal Persija. Meski kalah, namun anak-anak mampu merepotkan tim elit itu,” tambahnya.

Kamaluddin Harahap terpilih sebagai Ketua PSSI Sumut setelah didukung 23 Pengcab/Klub yang merasa tidak puas dengan gelaran Musdalub yang menetapkan Darwin Syamsul sebagai Ketua PSSI.
Imbas dari semuanya itu, hingga kini KONI Sumut selaku induk organisasi seluruh cabang olahraga belum merekomdasikan siapa Ketua PSSI Sumut yang sah.

Hal itu tertuang dalam surat bernomor 1139/KONI-SU/X/2011 tertanggal 27 Oktober 2011 yang berbunyi bahwa KONI Sumut belum dapat memberikan rekomendasi kepengurusan Pengprov PSSI Sumut sebelum ada keputusan dari Badan Arbitrase Olahraga KONI Pusat.

Hal itu ditempuh karena adanya surat permohonan penyelesaian sengketa pelaksanaan Musdalub PSSI Sumut yang dilontarkan pihak Kamaluddin Harahap kepada Ketua Umum KONI Pusat c.q Badan Arbitrase Olahraga KONI Pusat tertanggal 24 Oktober 2011.

Selain itu KONI Sumut juga menerima surat penolakan hasil Musdalub PSSI Sumut dari sebelas Pengcab, yaitu Kabupaten Serdang Badagai, Kabupaten Batu Bara, Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, PS Rapel, Badan Pengurus Harian PS Kabupaten Humbang  Hasundutan. (jun)

Kadisdukcapil dan Camat Diminta Atasi Antrean Panjang

Wali Kota Kecewa Layanan e-KTP

MEDAN- Wali Kota Medan Rahudman Harahap mengaku kecewa dengan pelayanan program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang hingga kini belum bisa berjalan maksimal. Karenanya, dia meminta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Darussalam Pohan untuk benar-benar bekerja.

“e-KTP ini program nasional yang harus terwujud secara baik. Saya minta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) supaya benar-benar bekerja,” kata Rahudman Harahap kepada wartawan, Minggu (30/10).

Karenanya, dia menginstruksikan kepada Kadisdukcapil untuk mobile, setiap saat ke kantor-kantor camat untuk memantau perkembangan pelaksanaan e-KTP. Termasuk melakukan upaya antisipasi antrean panjang, sehingga warga yang mengurus e-KTP tak mengeluh, apalagi sampai terjadi kericuhan akibat antrean panjang seperti yang terjadi di Medan Tuntungan belum lama ini.

“Saya minta kadis dan stafnya supaya mobile ke kantor-kantor camat memantau pelaksanaan e-KTP ini. Jangan duduk saja kerja kalian di dalam kantor, sehingga keresahan masyarakat tidak kalian ketahui. Bila dalam bulan ini pelayanan e-KTP belum maksimal, saya akan buat perhitungan,” ungkapnya dengan nada tinggi.

Dikatakannya, Disdukcapil dan seluruh camat se Kota Medan harus mampu menyusun strategi dalam pelayanan e-KTP, supaya masyarakat tidak terlalu lelah mengantre. “Susun secara baik sistem dalam pemanggilan warga untuk e-KTP. Jangan diundang sekaligus, sehingga terjadi antrian panjang. Saya tidak ingin lagi ada keluhan warga soal pelayanan e-KTP. Kalau camat tidak bisa membuat pelayanan e-KTP dengan baik, saya anggap camat gagal dan akan buat perhitungan,” ujarnya.

Sedangkan untuk kericuhan yang terjadi di Medan Tuntungan, Rahudman akan memanggil Kadisdukcapil dan Camat Medan Tuntungan untuk memberikan penjelasan, kenapa hal tersebut bisa terjadi. “Saya akan minta pejelasan mereka, kenapa bisa terjadi kericuhan. Kalau nantinya camat bersangkutan yang salah, akan ditindak tegas,” ungkapnya.

Sementara, Kadisdukcapil Kota Medan Darussalam Pohan ketika dikonfirmasi membenarkan kekecewaan Wali Kota Medan terhadap pelayanan e-KTP. Sampai saat ini pihaknya terus berupaya meningkatkan kinerja dalam pelayanan e-KTP terhadap masyarakat.

“Teguran yang diberikan Pak Wali akan menjadi motivasi kami dalam perbaikan. Saat ini, kita sedang berupaya menjalankan sistem yang dibuat supaya pelayanan e-KTP tidak melelahkan bagi masyarakat. Untuk itu, kita juga berharap supaya warga yang diundang mentaati peraturan yang dibuat,” katanya.

Selain itu, dia juga menjelaskan, pelayanan e-KTP di seluruh kecamatan di Kota Medan sudah bisa dilakukan, karena setiap kecamatan sudah terhubung ke pusat. Sedangkan rekapituliasi jumlah entri yang terhubung ke pusat sudah mencapai 80 ribu lebih. Sedangkan mengenai, kapan waktunya untuk seluruh masyarakat di Kota Medan terdata dalam program e-KTP, Darusalam belum bisa memastikannya karena perangkat belum masuk seluruhnya.

“Seluruh kecamatan sudah bisa melayani e-KTP. Jadi, kalau seluruh peralatan sudah masuk, baru bisa diprediksi kapan selesai pelayanan e-KTP ini. Sampai saat ini, perlatan di Kota Medan hanya 42 set, sedangkan yang akan dipinjamkan sebanyak 106 set untuk wajib e-KTP di Kota Medan,” ujarnya.

Sedangkan untuk, mengatasi antrean panjang, dia mengaku sudah mencari solusinya yakni dengan memprogramkan dalam per jam terhadap wajib e-KTP. “Untuk camat dan lurah harus bisa mengimbau warganya dengan menggiring seluruh masyarakat melalui kepling guna mengatasi antrian secara bertahap,” bebernya.(adl)

1...14,49014,49114,492...15,733Page 14,491 of 15,733

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor