24 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Home Blog Page 14490

Yingluck: Awal November Bangkok Bebas Banjir

BANGKOK- Banjir kembali meluap di Bangkok mencapai sekitar istana kerajaan, sementara Perdana Menteri (PM) Thailand, Yingluck Shinawatra tetap optimis ibukota Thailand itu tidak akan mengalami lebih banyak lagi kerusakan karena tanggul-tanggul darurat yang membentengi Kota Bangkok cukup sukses menghalau air bah, Minggu (30/10).

Meluapnya air di wilayah ibu kota Bangkok itu akibat beberapa distrik utara kota Bangkok jebol akibat adanya gelombang pasang yang mendorong air dari teluk Thailand masuk lembah sungai Chao Praya diperkirakan akan berlangsung hingga Senin.

Tapi, adik bungsu mantan PM Thaksin Shinawatra tersebut menegaskan bahwa genangan air di ibu kota segera surut. “Jika tanggul jebol, tapi pola pemasangan tanggul diantasipasi cepat, maka banjir akan surut pada pekan pertama November,” tandas pemimpin 44 tahun itu dalam siaran televisi nasional. Dia yakin, ibu kota akan bebas banjir dan aktivitas perekonomian serta pemerintahan kembali normal.

Genangan air di beberapa titik strategis ibu kota juga mulai surut kemarin. Salah satunya adalah di kawasan sekitar Grand Palace. Meski sempat terendam air setinggi mata kaki pada Jumat lalu, satu objek wisata utama Negeri Gajah Putih itu kembali kering. Bahkan, dalam waktu kurang dari 24 jam, Grand Palace sudah kembali dibuka untuk para wisatawan.

Ribuan penduduk ibu kota yang beberapa waktu lalu berbondong-bondong meninggalkan tempat tinggal mereka, pun mulai berpikir untuk pulang. Mereka berharap, Bangkok merupakan wilayah paling akhir yang terimbas banjir, bakal menjadi wilayah pertama yang terbebas dari banjir. Dengan demikian, mereka bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing.

Tapi, Yingluck mengimbau para penduduk Bangkok untuk bisa menahan diri dan terlibat langsung dalam upaya untuk menyelamatkan wilayah masing-masing dari banjir. Kemarin, Raja Bhumibol Adulyadej mengimbau militer Thailand bahu-membahu dengan warga dalam menghalau banjir. Sebab, tanpa kerja keras semua pihak, mustahil Bangkok dan Thailand terbebas dari banjir.

“Yang Mulia Raja dan Ratu memerintahkan kami untuk berupaya maksimal dalam memerangi bencana banjir kali ini,” kata Komandan Angkatan Darat (AD) Thailand, Jenderal Prayuth Chan-ocha.
Mantan PM Abhisit Vejjajiva mengaku prihatin atas bencana sejak sekitar tiga bulan terakhir bertahan di Thailand. Apalagi, jumlah korban tewas sudah melebihi 381 jiwa. Politikus itu menyatakan siap membantu pemerintahan Yingluck untuk mengatasi banjir. (ap/afp/rtr/hep/ami/jpnn)

Minggu Sehat Bersama Sumut Pos

Dimeriahkan Poco-poco Yonzipur-I/DD

MEDAN-Ratusan masyarakat kembali ramaikan Minggu Sehat bersama Sumut Pos, yang berlangsung Minggu pagi (30/10). Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Yonzipur I/DD Jalan Kapten Muslim ini juga diselingi dengan goyang poco-poco dari sejumlah peserta yang tergabung di kesatuan Yonzipur-I/DD.

Tidak hanya melaksanakan senam pagi, pelaksanaan Minggu Sehat ini juga diramaikan dengan beragam produk dari masing-masing sponsor. Di antaranya Energen, Ester C, Durol, La Fonte Pasta dan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Sumut Pos juga menyediakan konsultasi kesehatan secara gratis bagi seluruh peserta yang disediakan oleh rumah sakit ibu dan anak Salam Tanjung Sari Medan. Pemeriksaan yang disediakan di antaranya yakni cek gula darah dan tekanan darah.

Dalam kesempatan tersebut Mayor Czi Edward R Samuel Wakil Komandan Batalion Zeni Tempur mengatakan jika acara Minggu Sehat yang dilaksanakan Sumut Pos sebagai bentuk kegiatan sosial yang sangat positif. Selain menyehatkan, kegiatan senam sehat ini juga bilang Czi Edward, mampu memberikan refreshing bagi anggotanya setelah mengikuti beragam kegiatan protokoler.
“Ke depannya kegiatan ini diharapkan bisa kembali dilaksanakan di sini (Yonzipur-I/DD, Red),” sebutnya.

Adnan C Nainggolan, selaku ketua panitia mengaku kegiatan tersebut tak lain sebagai bentuk kepedulian Sumut Pos terhadap pembaca, pelanggan setia, dan sponsor yang ikut menyukseskan kegiatan tersebut. “Kita berterima kasih untuk animo dan kepedulian masyarakat dalam mengikuti kegiatan ini,”ungkapnya.

Dalam acara itu juga para peserta disajikan sebuah hiburan dari anggota Yonzipur yang mewakili beberapa kompi dari kesatuan dengan mempertunjukkan kebolehan mereka dalam goyang poco-poco. Bahkan untuk kompi/tim terbaik juga mendapatkan hadiah langsung dari wakil komandan batalion dan Sumut Pos bagi tim/kompi terbaik. Dalam acara itu, Sumut Pos membagikan hadiah lewat lucky draw bagi peserta yang merupakan pembaca dan pelanggan setia. (uma)

Citra Gatot Melorot

Banyak SKPD Diduga Terlibat Korupsi Misi Syampurno Mengambang 

MEDAN-Telah tujuh bulan Gatot Pujo Nugroho menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). Namun, beberapa kalangan menganggap kinerja Gatot belum tampak. Bahkan, ada yang menganggap Gatot tak berhasil memimpin Sumut. Tak pelak, citra Gatot sebagai pemimpin yang tepat mulai melorot.

Hal ini tidak terlepas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disoroti kinerjanya, karena dianggap tidak ‘becus’ dalam menjalankan roda anggaran pada APBD 2011 ini. Setidaknya Anggota Komisi A DPRD, Syamsul Hilal, mengungkapkan hal itu pada Sumut Pos. “Banyak SKPD yang diduga kuat terlibat dan melakukan tindakan korup. Harusnya ini menjadi perhatian Plt Gubsu, sebagai bahan evaluasi. Karena citra pemerintahan Sumut, menjadi negatif atas hal-hal itu,” katanya, Minggu (30/10).

Apalagi, sejauh ini, realisasi serapan anggaran pada semua SKPD di lingkungan Pemprovsu hanya berkisar 51,9 persen dari Rp4,4 triliun APBD Sumut. Ujung-ujungnya, Gatot dinilai tidak mampu “menuntun” SKPD, dan parahnya lagi mantan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sumut ini dinilai tidak mampu memimpin Sumut.

Sebut saja beberapa SKPD yang acapkali mendapat sorotan tajam dari masyarakat, terutama diduga kuat terlibat dengan kasus-kasus korupsi seperti, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) Sumut, Dinas Pertanian Sumut, Dinas Bina Marga (PU) Sumut, Dinas Perhubungan (Dishub) Sumut serta banyak lagi SKPD lainnya.  “Apalagi, Plt Gubsu katanya mau menciptakan pemerintahan bersih, dan dia (Gatot, Red) juga berasal dari partai yang relatif bersih. Tapi, arah untuk perbaikan belum terlihat,” tambah Syamsul Hilal.

Politisi senior PDIP Sumut ini menambahkan, Gatot juga ‘bermasalah’ dengan mutasi SKPD. “Kalau mutasi waktu lalu, itu berdasarkan ‘ini orang siapa dan itu orang siapa’. Kalau evaluasi atau mutasi atas SKPD yang diduga kuat korupsi tidak ada. Jadi, wajar bila masyarakat menganggap, Plt Gubsu tidak mampu memperbaiki jalannya pemerintahan dan jadi sah-sah saja kalau masyarakat juga menilai Plt Gubsu tidak mampu memimpin Sumut,” tegasnya.

Terkait realisasi anggaran, Syamsul juga menyatakan, harusnya Gatot sudah harus mengambil sikap dan kebijakan dalam rangka evaluasi SKPD.  “Realisasi serapan di SKPD rendah. Dan ini harusnya sudah jadi bahan evaluasi,” tambahnya.

Senada dengan itu, pengamat politik asal Universitas Sumatera Utara (USU) Wara Sinuhaji mengatakan, dengan banyaknya persoalan yang muncul dengan penilaian-penilaian miring terhadap SKPD di Sumut, dan telah ter-blow up di media massa, sehingga menjadi konsumsi publik, harusnya menjadi bahan pertimbangan dan masukkan bagi Plt Gubsu untuk melakukan kajian dan penelitian.

“Banyak dan hampir semua SKPD yang ada, mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Ada yang menyatakan, diduga korupsi dan telah dilaporkan ke penegak hukum, kemudian ada juga SKPD yang tidak sesuai pada tempatnya. Semestinya ini segera diperbaiki, namun kenyataannya belum ada langkah ril dari kepala daerah yang bersangkutan dalam hal ini Plt Gubsu,” ulasnya.

Wara Sinuaji juga sepakat dengan Syamsul Hilal, kinerja Gatot memang kurang menjanjikan. “Jadi wajar, jika selama kepemimpinannya sampai saat ini Plt Gubsu dinilai belum mampu memperbaiki jalannya pemerintahan dan belum mampu untuk memimpin Sumatera Utara,” tambahnya.

Wara Sinuhaji mencontohkan, pelaksanaan visi dan misi pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno) sejauh ini, belum terlihat menunjukkan hasil yang memadai dan memuaskan bagi rakyat alias mengambang. Itu tidak terlepas dari orang-orang yang duduk di jabatan itu adalah orang yang tidak tepat. Sehingga berdampak pada kinerja instansi tersebut. “Kita miris melihat penanganan pendidikan di Sumut.

Begitupun di dunia kesehatan, tak jauh berbeda dengan ketahanan pangan. Ketiga fokus ini adalah wujud dari visi misi Syampurno yang belum terlihat hasil nyatanya. Jabatan kepala dinas itu bukan jabatan politis. Artinya, Gatot harus berani mengambil sikap. Jangan mengambil sikap berdasarkan tekanan politik yang ada,” tegasnya.

Lebih frontal lagi seperti apa yang dikemukakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (Lempar) Picky Fadli. Picky menyatakan, Gatot bukan sosok yang tegas dan tepat dalam memimpin Sumut. Karena, sejauh ini Gatot tidak mampu menciptakan pemerintahan yang bersih. Atas dasar itu, mundur atau dicopotnya Gatot menjadi angka mati yang sebaiknya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Banyak kasus-kasus korupsi yang diduga kuat dilakukan SKPD di Pemprovsu. Harusnya SKPD-SKPD itu diganti, dengan catatan sesuai dengan kedudukan dia sebagai Pelaksana Tugas, dimana dia (Gatot, Red) harus meminta persetujuan dari Mendagri. Tapi Plt Gubsu tidak berbuat apa-apa. Jadi sangat layak kalau Plt Gubsu itu mundur atau Mendagri mencopotnya. Karena yang mengangkat adalah Mendagri,” ungkapnya.(ari)

Pengacara JR Saragih pun Ingin Kasus Cepat Tuntas

MEDAN-Penanganan berbagai kasus Bupati Simalungun, JR Saragih, oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terus menjadi perhatian berbagai kalangan. Ya, apalagi kalau bukan soal lambatnya penanganan kasus yang dimaksud. Lucunya, pengacara JR Saragih, Reffly Harun pun sampai tak sabar dengan kasus tersebut.

“Dalam konteks persoalan ini, belum ada perkembangan apa-apa. Kita mengharap, KPK bisa mempercepat proses penyelesaian masalah ini. Karena persoalan ini sudah satu tahun ini,” tegasnya saat dikonfirmasi Sumut Pos, Minggu (30/10).

Ya, satu kasus yang melibatkan JR Saragih dan telah bergulir sejak tahun lalu, yang sampai saat ini belum selesai adalah kasus dugaan percobaan penyuapan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yang dibuka ke permukaan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, pada sebuah konfrensi pers 9 Desember 2010 lalu Dari perbincangan yang ada, Reffly Harun berulang-ulang kali mengatakan, dalam konteks ini dirinya mengaku, Bupati JR Saragih menyatakan kepadanya diperas oleh oknum Hakim MK terkait Pilkada Simalungun sebesar Rp1 miliar berbentuk Dollar Amerika.

Sementara berdasarkan keterangan pers Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, 9 Desember 2010 lalu, Ketua MK Mahfud MD menyatakan, JR Saragih lah yang berupaya untuk melakukan suap terhadap hakim MK. “Maka dari itu, untuk menentukan siapa yang benar dan salah adalah pengadilan. Sebab itu lah, sebaiknya KPK bisa secepat mungkin melakukan upaya penyelesaian atas masalah ini,” beber Reffly Harun.

Bagaimana dengan kasus-kasus lain, seperti kasus dugaan suap kepada Ketua Pokja KPUD Simalungun Robert Ambarita sebesar Rp50 juta? “Maaf, kalau untuk yang ini saya tidak berurusan. Jadi, tidak bisa memberikan keterangan,” katanya.

Mengenai kasus-kasus lainnya yang baru-baru ini dilaporkan ke KPK seperti, dugaan berkolusi dengan Ketua DPRD Simalungun Binton Tindaon dalam upaya pengalihan gaji honor guru Non PNS sebesar Rp1,2 milyar untuk pembelian mobil dinas anggota DPRD Simalungun dan dugaan penyelewengan APBD Simalungun 2010 sebesar Rp48 miliar?

Terkait itu, kembali Reffly Harun enggan mengkomentarinya. Dikatakannya, dirinya tidak ingin terlibat dengan konflik-konflik politik di daerah. “Saya tidak ingin terlibat dalam persoalan dan kepentingan-kepentingan politik di daerah,” jawabnya singkat.

Terkait kasus-kasus yang diduga melibatkan JR Saragih, yang sampai saat ini belum ada kepastian hukum di KPK, Ketua Komisi II DPR RI yang juga asal Sumut Chairuman Harahap ketika dikonfirmasi Sumut Pos mengatakan, KPK harus menegakan hukum. Meskipun pada realisasinya, ada proses yang harus dilakukan oleh KPK untuk mengungkap suatu kasus atau laporan yang diterima.

“Ini masalah penegakan hukum. Laporan ada, tapi harus dianalisis. Apakah ada indikasi-indikasi. Kemudian baru dilakukan penyidikan dari mana. Biarlah KPK bertindak. Tapi bagi pelapor, berhak mempertanyakan dan berhak mendapatkan jawaban dari KPK atas laporannya itu,” tegasnya.(ari)

NSRC 2011 Seri III Sukses

Menuju Asia Pasifik

North Sumatera Rally Championship (NSRC) 2011 Seri III berakhir sukses. Pemenang reli yang digelar sejak Jumat (28/10) hingga Minggu (30/10) itupun telah memegang tropi. Kini, Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Sumut (Pengprov IMI Sumut) langsung fokus pada even berikutnya, helat akbar di level Asia Pasifik.

MEDAN- Ketua Pengprov IMI Sumut Musa Rajeckshah menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan pada tiga seri NSRC 2011. Diharapkan hal tersebut dapat terulang pada NSRC 2012 mendatang sebagai persiapan menjadi tuan rumah Asia Pacific Rally Championship (APRC) 2013 dan WRC di tahun berikutnya.

“Pengprov IMI Sumut sudah menyurati PP IMI menyatakan kesiapan menjadi tuan rumah APRC Rencananya padan Kejurnas April mendatang akan ada tim oberservasi yang akan menilai kelayakan menjadi tuan rumah APRC. Dari situ kita harap dapat mengembalikan World Rally Championship seperti pada 1996 dan 1997 lalu. Karena kejuaraan reli ini merupakan ajang promosi pariwisata sekaligus menunjukkan kalau Indonesia negara yang layak dan aman untuk dikunjungi,” tutur Musa Rajeckshah yang akrba dipanggil Ijeck itu.

Pada balapan kemarin, pereli FBRT Sport Subhan Aksa/Webb Bernie menjadi yang tercepat. Melahap delapan spesial stages (SS), keduanya mencatat waktu total 1:55:24 detik. Sayang, debu tebal di SS 7 dan SS 8 menghalangi pereli BlaBlaBla Motorsport Ijeck/Uche untuk bermain total. Keduanya pun harus puas finish di urutan kedua dengan catatan waktu 2:00:58 detik.

Sementara itu, Dian AP Harahap dan Edwin Nasution yang finish di urutan kelima memastikan diri sebagai Juara Umum Grup N4 dan berhak atas satu unit sepeda motor Yamaha. Sebagai driver dan navigator terbaik, keduanya pun berhak atas Tropi Gubernur Sumatera Utara yang diserahkan oleh Plt Gubernur Sumatera Utara Ir Gatot Pujo Nugroho.

Gelar itu sendiri nyaris hilang saat mobil Mitsubishi Evo VII miliknya terhenti di SS 7. Beruntung Ahmad Taufik Harahap/Lanang Damarjati yang start di belakangnya mengalami masalah yang sama. “Ada lima menitan tadi. Tapi sejak SS 7 saya memang tampil tidak ada beban. Persaingan luar biasa sengit begitu juga pelaksanaan kegiatan. Secara kualitas kita layak kok menjadi tuan rumah APRC (Asia Pacific Rally Championship, Red),” ucap Dian AP Harahap kepada Sumut Pos.

Eddi WS/Syariful Adil dari Suzuki Spectra Indocafe tampil sebagai Juara Umum di Grup Gr2 setelah finish tercepat di serie III dan berhak atas satu unit sepeda motor Yamaha. Keduanya sebelumnya tampil tercepat di serie I Langkat Reli, diikuti finish ketiga di serie II Medan Reli. Mengandalkan mobil Suzuki SX-4, keduanya bahkan meninggalkan beberapa peserta grup N4 untuk menyodok ke urutan tujuh overall.

“Untuk hasil ini kita cukup puas. Apalagi dengan penyiraman di SS 2 kemarin, kita masih bisa finish di urutan tujuh. Kita harap ke depan dapat memberikan yang lebih baik lagi,” ucap Eddy WS, Minggu (30/10) malam.

Sementara itu Juara Umum di grup N-15 non seeded jatuh pada Asmansyah Harahap/Welly Armaya juga berhak atas satu unit sepeda motor Yamaha. Di serie III ini, keduanya finish di urutan ketiga grup dengan total waktu 2:36:00 detik. Posisi pertama ditempati oleh M Agha Novrian/Amril Afriansyah dan Fritz Pardede/Zakharia Andreas P di urutan kedua.

Sebagai pendatang baru, Arji yang turun sebagai navigator dari pereli senior Andi Jachmoon memperlihatkan hasil yang memuaskan. Mengandalkan mobil Proton keduanya finish di urutan kedua grup GR2 dan peringkat sembilan overall dengan waktu total 2:20:57 detik.

“Sebagai start pertama saya, pasti sangat berkesan. Ini menjadi motivasi bagi saya untuk membela nama Sumut dengan eksis di reli. Begitu pun saya masih harus banyak belajar sebelum turun sebagai navigator,” ucap putra sulung dari Ketua Pengprov IMI Sumut H Musa Rajeckshah yang akrab disapa Ijeck.

Selain tropi Tropi Gubernur Sumatera Utara, Grand Final NSRC 2011 juga memperebutkan Tropi Pangdam I/BB yang jatuh pada Ijeck sebagai driver terbaik dan Adi Wibowo sebagai navigator terbaik. Tropi Kapoldasu jatuh pada Ahmad Taufik Harahap/Uche. Tropi Wali Kota Medan jatuh pada Marzuki Desky/Fachri Sidik dan tropi Bupati Madina untuk Dade Nasution/M Z Pane.

Dalam kata sambutannya Plt Gubernur Sumatera Utara Ir H Gatot Pujo Nugroho menyampaikan apresiasi kepada Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Sumatera Utara (Pengprov IMI Sumut) atas suksesnya kegiatan. Ke depan dirinya menghimbau seluruh pihak turut mensukseskan NSRC 2012 menuju Sumut tuan rumah Asia Pacific Rally Championship (APRC) 2013 dan World Rally Championship (WRC).

“Pelaku reli adalah lelaki sejati. Tentunya dalam menggelar kegiatan Pengprov IMI Sumut membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk itu saya mengimbau pelaku ekonomi kreatif dan pelaku industri pariwisata dapat mengondisikan kegiatan reli ini agar membangkitkan pariwisata Sumut. Antara lain Danau Toba, Nias, dan Kabupaten Langkat yang hanya dapat diwujudkan dengan menjunjung sportivitas,” ucapnya.  (jul)

Pesawat Pengangkut ONH Plus Mendarat Darurat

Puluhan Calhaj Merasa Ditipu

MEDAN-Sedikitnya 38 calon jamaah haji (Calhaj) yang mengikuti bimbingan penyelenggara haji/umrah humairah merasa ditipu.

Pasalnya, mereka tak juga diberangkatkan oleh PT Holyland Abadi yang memiliki izin dari Depag Nomor D/593 tahun 2008 selaku pengelola. Hal itu terungkap saat ke-38 calhaj tersebut mendatangi kantor PT Holyland Abadi di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan Kota, Minggu (30/10).

“Ini hari kedua, Sabtu (29/10) dan Minggu (30/10), saya mendatangi kantor ini untuk mempertanyakan kepada pengurus penyelenggara keberangkatan Haji Plus, kenapa kami tidak diberangkatkan. Padahal, tahun semalam kami sudah gagal berangkat dan tahun ini kami juga batal berangkat,” kata Adha Anhar salah seorang calon jamaah saat ditemui dilokasi, Minggu (30/10) siang.

Dijelaskan Adha yang tinggal di Pekan Baru ini, sudah membayar kepada PT Holyland sebesar Rp60 juta secara tunai. “Pihak pengelola berjanji akan memberangkatkan saya tahun 2011. Tapi apa buktinya, setelah saya bertemu dengan pengelola ternyata saya dijanjikan lagi akan di berangkatkan tahun 2012. Kami yang sudah mendaftar merasa ditipu oleh pengelola,” geramnya.

Selain itu, lanjut Adha, dirinya juga seperti ‘diperas’ oleh PT Holyland yang meminta uang tambahan sebesar Rp1.250.000 untuk bisa berangkat Haji Plus empat hari lalu, Kamis (27/10) dengan kontan. “Mereka kembali menghubungi meminta uang tambahan dam haji (denda) sebesar Rp1 juta dan biaya airport tax Rp250 ribu. Jadi semuanya Rp1.250.000 ribu. Ini sudah tidak jelas, kami meminta uang kami kembali dua kali lipat,” ujarnya.

“Pihak pengelola bernama Agus berjanji pada tanggal 5 Oktober 2011 kami berangkat, kemudian diundur lagi di tanggal 25, 26, 29 dan terakhir tangal 30 kami diundang ke rumahnya untuk makan. Ternyata, Pak Agus menjelaskan kalau kami batal berangkat haji karena ada kesalahan dari Departemen Agama (Depag) yang belum juga mengeluarkan visa dari kedutaan,” jelasnya sembari menambahkan kalau dirinya, Senin (31/10) akan kembali lagi dengan membawa notaris.

Sedangkan calhaj lainnya, Masri Harahap yang sudah membayar Rp60 juta lebih sejak awal tahun 2010 juga merasa kecewa. “Awalnya kami mendaftar mengeluarkan biaya sekitar Rp55 juta. Setelah itu, ada penambahan biaya dari Depag yang dibebankan kepada kami juga sudah kami bayarkan. Saya lupa berapa nilainya, tetapi jumlah keseluruhan yang sudah kami bayar sebanyak Rp60 juta lebih,” ungkap anaknya, Yanti yang datang untuk mempertanyakan pembatalan keberangkatan orangtuanya.

Sementara, Agus Lik selaku pengelola penyelenggara haji/umrah yang dikonfirmasi Sumut Pos menjelaskan porsi terhadap ke-38 calhaj yang tidak berangkat karena tidak masuk dalam daftar Haji Plus. “Seluruh calhaj yang mendaftar ada 67, yang sudah berangkat ada 29 dalam daftar tahun 2011. Sedangkan yang 38 lagi, porsi tidak masuk untuk program Haji Plus yang memiliki porsi. Sementara dari Depag juga mengurangi porsi yang dijanjikan sebanyak 3000 tetapi yang berangkat hanya bisa 1000 saja,” bebernya.

Ditambahkanya, sesuai kerja sama PT Holyland dengan Depag mewajibkan setiap peserta membayar uang sebesar 6500 Dolar Amerika. Ternyata sesuai dengan permintaan dari Depag, meminta tambahan pembayaran 500 Dolar Amerika lagi. “Jadi total seluruhnya mencapai 7000 dolar Amerika, berapa diminta segitulah yang kita bayar,” jelasnya lagi.
“Saya sudah menjelaskan kepada seluruh calhaj yang gagal berangkat tahun ini, saya janjikan akan berangkat pada 2012,” katanya.

Sementara itu, pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut 321 jemah haji ONH Plus terpaksa mengalihkan pendaratan di Kota Muscat, Oman, lantaran mengalami gangguan sistem hidrolik. Pesawat tersebut sedianya mendarat di Kota Jeddah, Arab Saudi, pukul 19.00 WIB, kemarin.

“Pesawat ada ganggungan sistem hidrolik, terkait sistem pengendali penerbangan. Pilot mengetahui ada ganggungan, dan memutuskan untuk melakukan pengalihan pendaratan di kota terdekat, yaitu di Kota Muscat tersebut,” kata Juru bicara PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Pujobroto ketika dikonfirmasi, Minggu (30/10).

Pujobroto mengatakan, pesawat GA-6292 melayani penerbangan jemaah haji ONH Plus dari embarkasi Jakarta dan berangkat Bandara Soekarno Hatta dengan tujuan akhir Jeddah. Pesawat berangkat pagi tadi tepat waktu pukul 09.00. “Tapi pukul 17.30 WIB mendarat di Muscat,” ujarnya.
Usai mendarat secara normal di Muscat, pesawat langsung dicek dan dilakukan perbaikan atas ganggungan sistem hidrolik. Kota Muscat sendiri berjarak 1,5 jam penerbangan ke Jeddah.

Selama pesawat dilakukan pengecekan, pihak Garuda menyiapkan simulasi alternatif lain untuk melanjutkan penerbangan para jemaah haji, yakni menggunakan pesawat Garuda yang berasal dari Jeddah. “Ada penerbangan pesawat Garuda lain dari Jeddah untuk mengambil penumpang ke Muscat untuk diantar ke Jeddah,” katanya.
“Kita upayakan sesegera mungkin supaya bisa menerbangkan para jemaah (ke Jeddah),” tambah dia. (adl/net)

Diawali TB Simatupang dan Adam Malik

Ketika Tokoh-tokoh Siantarman Kumpul di Jakarta

Ikatan persaudaraan sekampung di perantauan tidak dipungkiri menjadi wadah yang asyik. Tidak sekadar menjual cerita tentang kerinduan terhadap kampung halaman, laju pembangunan pun menjadi bahan diskusi yang menarik. 

Soetomo Syamsu, Jakarta

Apalagi, dalam ikatan persaudaran terdapat orang-orang yang kini telah menjadi tokoh berpengaruh.

Begitulah ketika Siantarman berkumpul. Bukan hanya Letjen (Purn) Sudi Silalahi yang kini menjadi tokoh penting di pusat kekuasaan. Tapi, di sebuah ruangan besar di Hotel Sangrilla, Jakarta, Sabtu (29/10) malam, juga ada Surya Paloh, Cosmas Batubara, Letjen (Purn Pol) Togar Sianipar, dan masih banyak lagi.

Di lapis politisi, hadir juga para pentolan Senayan yang juga Siantarman seperti Sutan Bathoegana, Ramadhan Pohan, Martin Hutabarat, dan Anton Sihombing. Kebanggaan sebagai Siantarman langsung menyeruak tatkala foto sejumlah tokoh Siantarman yang tidak bisa hadir juga ditampilkan di layar ukuran besar. Gambar DL Sitorus dalam tampilan necis dan berwibawa, muncul berulang-ulang bersamaan dengan foto Syamsir Siregar, Sabam Sirait, Otto Hasibuan, dan Martua Sitorus, pengusaha kaya raya.

Secara khusus, tokoh Siantarman yang hadir menerima ulos secara bergiliran, termasuk Sudi Silalahi. Bahkan, DL Sitorus juga diulosi, diwakili pihak keluarga yang hadir. Maklum, bos PT Torganda itu masih menjalani masa hukuman.

Hingar-bingar musik Amigos menghibur acara yang serius itu. Hadirin yang lalu lalang, menunjukkan betapa Siantar milik semua komunitas; sebagian ibu-ibu berjilbab, sebagian berbaju cerah ala etnis Tionghoa. Bahkan, di dinding ruangan terbentang tulisan berhuruf China. Ada juga yang bertulis, ‘Home Town, Jia Xiang Mendukung  Ikatan Keluarga Siantarman Membangun Kampung Halaman Siantar”.

“Siantarman!” pekik Sudi Silalahi, saat menutup pidatonya di acara yang dihadiri 2000-an orang itu. Di panggung, Sudi mengungkapkan rasa bangga dan harunya. Lantaran di acara itu, dia bertemu dengan kawannya sewaktu SMA, tahun 1966 silam. Dia berharap, dari pertemuan ini muncul gagasan-gagasan pembangunan Siantar.

Sudi cerita, setiap pulang kampung, perasaannya gundah. Begitu melihat sungai-sungai, kini sudah keruh. “Dulu sungai-sungai jernih, saya suka meloncat ke air. Sekarang sungai keruh, tak berani lagi loncat,” ungkapnya. Malam itu, Sudi dan istri diulosi.
Ketua Panitia acara, Maruly Chang Nangky, mukanya tampak cerah. Maklum, acara sukses dengan peserta yang membludak. Kepada wartawan dia menjelaskan, 2000 undangan disebar.

Kenyataannya, yang hadir bisa lebih dari itu lantaran datang bersama keluarga. “Malam ini berkumpul, karena selama ini sibuk dan terpencar di berbagai profesi. Harapan kami, acara ini mempererat hubungan sesama orang Siantar. Bertemu saudara dan teman semasa kecil,” ujar Maruly.

“Obsesi kita adalah membangun Siantar, agar bersih lagi seperti dulu,” tambahnya, seraya menyatakan dukungannya terhadap gagasan Wali Kota Siantar Hulman Sitorus untuk memperluas wilayah Kota Siantar.

“Dulu Siantar indah teratur. Sekarang jauh berbeda. Dulu Siantar Nabalau, sekarang kacau balau,” sambung Irmadi Lubis, politisi senior asal Siantar. Irmadi mengungkapkan rasa harunya terhadap antusiasme Siantarman yang hadir, termasuk dari etnis Tionghoa. “Saya melihat, saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa juga punya ikatan emosional yang kuat dengan kampung halaman. Ini luar biasa. Semua ingin mambantu pemda membangun Siantar,” ujar Irmadi.

Siantar memang luar biasa. Bisa melahirkan ‘man-man’ yang mumpuni. Di jajaran militer/polri, ada nama TB Simatupang, Todo Sihombing, Syamsir Siregar, Togar Sianipar, Cornel Simbolon, Suma Thaib, Bahrum Siregar, Djauhari Nadapdap, Goncang Nainggolan, Reno Silitonga, Edison Haloho, Tarida Sinambela, Sudi Silalahi, James Sitorus, Mangatas Sitorus, Managasa Saragi, dan Raja Mantan Purba.

Di sektor politik, seperti tertera di buku undangan acara, ada Surya Paloh, Irmadi Lubis, Sabam Sirait, Posdam Hutasoit, Edy Ramli Sitanggang, Martin Hutabarat, Anton Sihombing, Ramadhan Pohan, Nurdin Tampubolon, M Natsir, dan M Nazaruddin.

Di pemerintahan, ada Sudi, Bungaran Saragih, Cosman Batubara, Bunbunan Hutapea, Anthon Simbolon, Simon Sembiring, Nurdin Manurung, dan Imron Kotan Siregar. Di sektor ekonomi atau pengusaha, tercatat ada Martua Sitorus, DL Sitorus, Luasan Lie Yen San, Yoseph Susilo, Edwin Bingei, Shindo Sumidomo (Asui), Ganda Sitorus, Johan Lensa, Ramses Napitupulu, Sabar Sitorus, Abraham Leo, Maruly Chang Nagkay. Di bidang hukum, ada Otto Hasibuan. Mereka adalah sebagian Siantarman yang sukses. Lantas, darimana asal mula sebutan ‘Siantarman’?

Ketum Ikatan Keluarga Siantarman, Tarida Sinambela, bercerita. Ini bermula pada suatu pertemuan tahun 1950-an, antara TB Simatupang dengan sejumlah pejuang dan tokoh politik, termasuk Adam Malik. Sambil menunjuk Adam Malik, TB Simatupang berkata,”Siantarman….Bung?”
Adam Malik secara spontan menjawab,”Ya…Siantarman.” Sejak itu, kata ‘Siantarman’ begitu populer.(*)

Ke Resepsi Tanpa Kekasih

Asmirandah

Satu di antara artis yang datang ke pernikahan Intan Nuraini kemarin (30/10) adalah Asmirandah.
Tak seperti biasanya, Asmirandah tidak ditemani Dude Herlino, kekasihnya. Sebagai gantinya, dia menggandeng pria lain.

Eits, bukan siapa-siapa, pria lain itu tak lain adalah M Farmidji Zantman, ayahnya. Kata Asmirandah, Dude Herlino syuting sejak pagi. Karena itu, dia berhalangan hadir. Daripadan sendirian, orangtualah yang dia gandeng. Padahal, bagi kebanyakan orang, mengajak ayah, bisa jadi, adalah pilihan terakhir. Lebih baik mengajak kawan daripada orangtua.

“Memangnya kenapa? Mama juga nggak bisa nemenin,” ungkap bintang Ketika Cinta Bertasbih tersebut. Meski begitu, Asmirandah mengakui bahwa itu adalah kali pertama dirinya datang ke sebuah acara resepsi bersama ayahnya. Selain pacar, biasanya yang menemani adalah sang ibu.

Asmirandah mengatakan, dulu ketika masih ABG, pergi berdua saja dengan sang ayah pasti merasa malu. Tetapi, kini dia justru merasa nyaman. “Papaku kan orangnya gagah. Jadi, seneng aja,” ucapnya. (fed/jan/c6/dos/jpnn)

Tewas Mendadak Hendak Belanja

MEDAN- M Yunan (60), warga Pasar V Tembung, Percut Sei Tuan ditemukan tewas di pinggir jalan persis di belakang Pos Lantas Polsekta Medan Area di Jalan AR Hakim Medan, tepatnya Pajak Sukaramai, Minggu (30/10).

Menurut saksi mata, Udin (18), sebelum ditemukan tewas dia sempat melihat korban turun dari angkutan umum tak jauh di belakang Pos Lantas Polsekta Medan Area. Korban sempat terlihat duduk sebentar di depan ruko sambil merokok.

Korban tiba-tiba tumbang dengan posisi rokok masih berada di sela-sela jarinya. Hal tersebut menjadi perhatian warga, yang kemudian menghubungi polisi. Polisi tak menemukan identitas dan langsung mengevakuasinya ke kamar mayat RSU Pirngadi.

Ida (50), istri korban mengatakan sempat melarang korban untuk pergi belanja ke Sukaramai, namun korban tetap ngotot dan pergi sendirian. “Sudah kami larang jangan pergi, namun korban tetap pergi juga,” sebut Ida di instalasi jenazah RSU dr Pirngadi Medan.

Kanit Reskrim Polsek Medan Area, AKP J Banjarnaor saat dikonfirmasi mengatakan saat ditemukan, korban tidak membawa KTP. Diduga korban meninggal karena sakit karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda mencurigakan di tubuh korban. (gus/smg)

Penggusuran dan Okupasi PTPN II Dikecam

MEDAN-Konflik yang terjadi antara karyawan PTPN II dan pihak manajemen PTPN II mulai kasus okupasi (pembersihan lahan, Red) oleh PTPN II di Kelurahan Tunggorono, Binjai hingga kericuhan saat upaya pengosongan rumah mantan karyawan PTPN II di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Bin jai, Kabupaten Langkat membuat masyarakat Sumut gerah dan mengecam aksi atau sikap dari pihak PTPN II.

Anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan (Dapil) Binjai, Raudin Purba kepada Sumut Pos menyesalkan sikap PTPN II yang melakukan upaya pemaksaan untuk mengusir para eks karyawan PTPN II.
“Saya menyesalkan sikap pihak PTPN II yang memaksa keluar para pensiunan dari rumah di atas eks HGU,” tegasnya.

Terkait pembersihan lahan atau okupasi yang dilakukan oleh manajemen PTPN II, Raudin Purba menyatakan, seharusnya pihak PTPN II jangan mendahului kebijakan Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu yang menerbitkan SK No 188 tanggal 23 September 2010, yang bertujuan untuk melakukan pemetaan lahan.

“Kita minta kepada Direksi PTPN II, agar tidak mendahului kebijakan Plt Gubsu yang menerbitkan SK, yang bertugas melakukan pemetaan atau maping lahan yang akan diperpanjang HGU-nya yang akan didistribusikan kepada rakyat. Jangan ada okupasi dan penggusuran sebelum ada keputusan bentukan Plt Gubsu. Nah, untuk menghindari konflik fisik di lapangan, sebaiknya sebelum melakukan pemetaan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi di daerah-daerah yang akan dipetakan atau diukur,” tandasnya.

Pihak PTPN II melalui Kepala Humas PTPN II, Rauddin SH yang coba dikonfirmasi Sumut Pos mengaku, penggusuran tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada.
“Aturannya, kalau yang sudah pensiun memang harus mengosongkan rumah karena akan ditempati karyawan baru. Tapi, karyawan-karyawan yang sudah pensiun ini tidak mau mengosongkan rumahnya,” jawabnya.

Bagaimana mengenai okupasi? Mengenai itu, Rauddin SH menyatakan, dirinya belum bisa memberikan keterangan karena harus terlebih dahulu mengkonfirmasinya dengan pihak direksi. “Untuk yang itu, nanti saya konfirmasi dulu ke direksi baru bisa memberi jawaban,” tuturnya.(ari)