MEDAN- Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) Sumut tahun 2012 diproyeksi mencapai Rp6,8 triliun, demikian hasil penandatanganan Kebijakan Umum Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) R-APBD 2012 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dengan DPRD Sumut, Rabu (26/10).

Pada penandatanganan KUAPPAS R-APBD 2012 itu, Pemprovsu diwakili Sekda Pemprovsu, Nurdin Lubis bersama pimpinan DPRD Sumut. Setelah KUAPPAS R-APBD 2012 ditandatangani, Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga mengatakan, APBD 2012 mencapai Rp6,3 triliun.

Dijelaskannya, sebenarnya potensi APBD 2012, bisa lebih besar dari proyeksi itu. Tapi,  nantinya akan ada penambahan dalam P-APBD 2012, dengan prakiraan mencapai Rp6,8 triliun. “Bila dibandingkan APBD 2011 sebanyak  Rp4,53 triliun dan bertambah Rp1,32 triliun pada P-APBD 2011. Artinya R-APBD 2012 ada kenaikan sekitar Rp800 miliar dari tahun 2011,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Sumut lainnya, Kamaluddin Harahap menambahkan, struktur anggaran dibuat dalam porsi 52 persen untuk belanja langsung dan 48 persen untuk belanja tak langsung. Selanjutnya, DPRD Sumut meminta Plt Gubsu agar memaksimalkan serapan anggaran APBD yang telah disahkan.

“Kami menginginkan jangan sampai terulang lagi daya serap APBD yang lemah,” ucapnya. (ari)

MEDAN- Pemko Medan harus mencari solusi membenahi Pusat Pasar Medan. Pasalnya, kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Hal itu terungkap saat pertemuan Ketua DPRD Medan, Amiruddin dengan pedagang di Pusat Pasar Medan, Rabu (26/10).

Kondisi pasar yang tak layak itu dipenuhi dengan lumpur, terlebih lagi saat hujan turun sering menyebabkan banjir.  Sedangkan atap sering bocor dan talang air tidak berfungsi maksimal. Instalasi listrik juga tidak terpasang baik sehingga mengkhawatirkan terjadinya konsleting listrik serta eskalator pada tiap lantai tidak ada yang berfungsi.

Ketua Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara (P3TSU), Gidion Ginting mengatakan pihaknya sudah menyampaikan keluhan tersebut berulang kali. Tapi, tidak diindahkan pengelola pasar. Padahal setiap bulannya, pedagang terus membayar biaya sewa.

Kepala Cabang I Pusat Pasar Medan, Agus Syahputra mengaku pihaknya sudah berupaya melakukan perbaikan mulai dari penyedotan selokan untuk meminimalisir banjir, serta perbaikan talang air. “Kalau perbaikan menyeluruh harus tanya ke direksi,” ungkapnya.

Ketua DPRD Medan, Amiruddin menilai Pemko harus bisa mencari solusi perbaikan Pusat Pasar yang dinilai sebagai aset terbesar di kota ini. (adl)

MEDAN- Ketua DPRD Kota Medan dituding telah menghambat rekomendasi pencopotan Hasan Basri dari jabatannya sebagai Kadis Pendidikan Medan oleh Komisi B. Pasalnya, Ketua DPRD belum juga menindaklanjuti rekomendasi tersebut ke Wali Kota Medan Rahudman Harahap.

Mengenai undangan pimpinan dewan terhadap Komisi B DPRD Medan guna membahas soal rekomendasi tersebut, menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Medan Roma P Simaremare, hal tersebut tidak diperlukan lagi. Pasalnya, rekomendasi yang diajukan Komisi B tersebut merupakan hasil rapat seluruh anggota komisi. Jadi, menurut dia, tidak ada alasan bagi Pimpinan Dewan untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

“Dengan tegas kami meminta pimpinan DPRD Medan untuk segera menyampaikan surat tersebut kepada Wali Kota Medan. Kalau dikatakan tidak ada bukti, ketua bisa datang ke Komisi B untuk melihatnyan
karena jelas di SMA Negeri 2 dan 4 ada penyisipan siswa,” kata Roma, Rabu (26/10).

Sementara anggota Komisi B, Bahrumsyah menambahkan, pimpinan dewan seakan telah menutup mata, karena jelas sudah banyak pemberitaan terkait kelas siluman dan siswa sisipan. “Jadi, Komisi B bisa tidak percaya lagi dengan pimpinan DPRD Medan, ini menjadi preseden buruk karena menyulitkan Komisi B saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) nantinya karena ketua minta bukti dulu,” ujar Bahrumsyah.

Salman Alfarisi, anggota Komisi B lainnya menjelaskan, Ketua DPRD Medan terindikasi telah melakukan upaya penghambatan terhadap rekomendasi pencopotan Kadisdik Medan, yang diketahui Komisi B meminta meneruskan surat rekomendasi tersebut. “Kalau tidak, ketua jelas-jelas sudah main mata dengan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap,” bebernya.

Lanjut Salman, kalau memang Ketua DPRD Medan ingin menindaklanjuti rekomendasi pencopotan Kadisdik Medan, kenapa waktunya begitu lama. “Jika ada keseriusan dari pimpinan, seharusnya tidak lama surat disampaikan karena sudah ada pemanggilan lebih lanjut. Ini membuktikan, ada celah berminggu-mingu baru ada pemanggilan yang ditindaklanjuti,” ungkap Salman.

Sementara, lima fraksi DPRD Kota Medan masing masing Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta Partai Damai Sejahtera (PDS) mengusulkan untuk Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) siswa siluman dan akan melakukan hak interplasi jika pimpinan Dewan tidak menyegerakan pembentukan Pansus tersebut.

Sekretaris Fraksi PKS, Juliandi Siregar menuding terlambatnya pembentukan Pansus Siswa Siluman ini dikarenakan Ketua DPRD Kota Medan Amiruddin tidak mau mengagendakan paripurna pembentukan Pansus tersebut.
Menjawab itu, Ketua DPRD Kota Medan Amiruddin membantah tudingan tersebut dengan beralasan kalau terganjalnya Pembentukan Pansus Siswa Siluman dikarenakan Komisi B selaku pengusul rekomendasi pemecatan Hasan Basri tidak menghadiri undangan untuk membahas surat rekomendasi tersebut pada 17 Oktober lalu. (adl)

MEDAN- Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Independen Indonesia (Gemini) meminta kepada Plt Gubsu untuk mencopot pejabat dijajaran Pemprovsu berprilaku korup. Prilaku tersebut ada ditiga instansi yakni Dinas Pertanian (Distan), Dinas Bina Marga dan Dinas Pendapatan (Dispenda) Sumut.

Demikian disampaikan Koordinator Aksi Gemini, MS Manurung di depan Gedung DPRD Sumut, Rabu (26/10). Dalam pernyataannya itu, dia membeberkan sejumlah dugaan kasus korupsi yang terjadi di tiga instansi Pemprovsu.
Dia menyebutkan, dugaan Korupsi Dinas Pertanian Sumut itu terkait dugaan mark up belanja kendaraan operasional roda empat untuk eselon III pada tahun anggaran 2009 dan 2010, terdiri dari mobil Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala UPT senilai Rp2 miliar. Selanjutnya, terdapat dugaan mark up dan fiktif rehabilitasi pagar di lingkungan kantor dan ada lagi, renovasi ruang kerja staf kantor seperti pengadaan sarana dan prasarana Kantor Distan Sumut tahun anggaran 2009 dan 2010 senilai Rp1 miliar, serta renovasi Gedung Kantor UPT BTPH 1 Tahun 2010. Selanjutnya, dugaan korupsi pengadaan benih padi non hibrida sejumlah 70 ribu/kg TA 2009 dan 2010.

“Anehnya, pekerjaan itu dianggarkan setiap tahun, pada tahun anggaran 2009 dan 2010 serta 2011,” paparnya.
Selain itu, ada indikasi korupsi lainnya di Dinas Bina Marga Sumut. Dia menyebutkan, ada dugaan korupsi sebesar Rp44,5 miliar. Dana itu diperuntukkan untuk pembangunan dan perawatan jalan di Kabupaten Simalungun. Kemudian, ada proyek fiktif peningkatan jalan jurusan Pematang Siantar-Tigarungu di Simalungun. Seanjutnya, pembangunan Jalan Batas Asahan/Tanjung Kasau Bandar Masilan-Perdagangan di Simalungun dengan nilai kontrak lebih dari Rp2 miliar. Ditambah lagi dengan dugaan korupsi pembangunan Jalan Perdagangan-Batas Asahan (Indrapura) di Simalungun dengan nilai kontrak di atas Rp2 miliar. “Itu semua berasal dari APBD 2010,” sebutnya.

Lebih lanjut, dia juga menyebutkan Dispenda Sumut dinilai melakukan beberapa kasus dugaan korupsi antara lain, dugaan korupsi pembangunan kantor UPT Dispenda Sumut sebesar Rp8,2 miliar di 10 kab/kota se Sumut. Ada juga dugaan korupsi pembangunan Kantor Samsat Corner Dispenda Sumut di Sun Plaza dan Plaza Medan Fair sebesar Rp1,2 miliar.

“Kami meminta, agar Plt Gubsu mencopot pejabat yang terindikasi korupsi.  Selanjutnya, kepada DPRD Sumut harus mengawal proses hukum terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi, “ pintanya.(ari)

MEDAN- Anggota Komisi C DPRD Kota Medan Zul Murado Selawat Siregar mendesak Pemko Medan untuk menutup Merdeka Walk. Pasalnya, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, PT Orange Indonesia Mandiri (OIM) mengemplang retribusi pajak.

“Pemko harus tegas, karena PT OIM jelas-jelas merugikan kas negara. Sebelumnya juga sudah kita minta agar Pemko meninjau ulang MoU dengan PT OIM,” kata Zul Murado di gedung dewan, Rabu (26/10).

Dijelaskannya, bulan lalu, Komisi C sudah mendatangi PT OIM yang terletak di kawasan Lapangan Medeka, tepatnya di belakang Mc Donald. Namun perusahaan tersebut tidak menanggapi dengan baik. Perusahaan tersebut tidak bisa menunjukkan data-data besaran pajak yang sudah di setor ke Pemko Medan.

“Tidak ada data-data yang bisa ditunjukkan ke kami. Berarti jelas mereka bermasalah,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Zolmorado, apabila Pemko meninjau ulang MoU yang telah disepakati, dia mendukung sepenuhnya. Jika tidak dipatuhi juga, Pemko harus menutup Merdeka Walk. “Tinjau ulang MoU-nya. Kalau tidak dipatuhi, tutup saja,” ucap politisi PKS ini.

Menurutnya, Merdeka Walk memang sudah bermasalah. Tidak hanya dari segi retribusi, tapi juga lokasinya yang terletak di lapangan bersejarah. “Dari lokasi saja sudah dimaklumi, hal lainnya harus dipatuhilah,” cetusnya.
Sementara, Humas PT OIM Hadi Wibowo yang ditemui wartawan koran ini di Medeka Walk menjelaskan mengenai tunggakan retribusi PT OIM. Menurutnya, PT OIM tetap akan membayar seluruh tunggakan itu. “PT OIM tetap akan membayar. Hanya saja, karena ada permasalahan perbedaan persepsi masalah tagihan pajak. Jadi kita mengharapkan Pemko Medan harus bisa menagihnya secara musyawarah dan mufakat,” kata Hadi didampingi mantan kuasa hukum PT OIM, Alamsyah.

Dikatakanya, PT OIM yang melakukan kerjasama selama 20 tahun sudah berjalan selama enam tahun mengajak Pemko Medan untuk duduk bersama. “Sebelumnya, PT OIM sudah pernah melakukan pertemuan pada Mei 2011. Tetapi tidak ada titik temu. PT OIM hanya mencari solusi yang terbaik, sedangkan opsi-opsi yang ditentukan Pemko Medan tidak cocok bagi PT OIM. Jadi bila Pemko akan menggugat PT OIM, kita siap saja,” cetusnya.

Dijelaskannya, Merdeka Walk yang merupakan ikon Kota Medan sudah membuat keuntungan bagi Pemko Medan. Dengan merawat seluruh pohon yang ada di sekitar Merdeka Walk dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Kita juga melakukan perawatan terhadap pohon-pohon di Merdeka Walk dengan memberi pupuk dan menyiramnya setriap hari. Pemko Medan saja tidak pernah melakukannya. Untuk menambah keindahan, kita juga menanam delapan pohon pengganti untuk usia pohon di sini. Selain itu, kita juga memeberikan lapangan pekerjaan, dengan memperkerjakan 600 lebih karyawan. Lihatlah, sudah kita rawat dan dibagusi Lapangan Merdeka ini,” ucapnya.
Lanjutnya, bila selesai kontrak yang selama 20 tahun ini, lahan yang dikelola manajemen PT OIM akan kembali menjadi aset Pemko Medan. “Namun, bila habis MoU ini setelah 20 tahun. PT OIM akan berpikir untuk memperpanjangnya,” bebernya.(adl)