29 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Home Blog Page 14517

Amiruddin Dituding Hambat Rekomendasi Komisi B

MEDAN- Ketua DPRD Kota Medan dituding telah menghambat rekomendasi pencopotan Hasan Basri dari jabatannya sebagai Kadis Pendidikan Medan oleh Komisi B. Pasalnya, Ketua DPRD belum juga menindaklanjuti rekomendasi tersebut ke Wali Kota Medan Rahudman Harahap.

Mengenai undangan pimpinan dewan terhadap Komisi B DPRD Medan guna membahas soal rekomendasi tersebut, menurut Ketua Komisi B DPRD Kota Medan Roma P Simaremare, hal tersebut tidak diperlukan lagi. Pasalnya, rekomendasi yang diajukan Komisi B tersebut merupakan hasil rapat seluruh anggota komisi. Jadi, menurut dia, tidak ada alasan bagi Pimpinan Dewan untuk tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

“Dengan tegas kami meminta pimpinan DPRD Medan untuk segera menyampaikan surat tersebut kepada Wali Kota Medan. Kalau dikatakan tidak ada bukti, ketua bisa datang ke Komisi B untuk melihatnyan
karena jelas di SMA Negeri 2 dan 4 ada penyisipan siswa,” kata Roma, Rabu (26/10).

Sementara anggota Komisi B, Bahrumsyah menambahkan, pimpinan dewan seakan telah menutup mata, karena jelas sudah banyak pemberitaan terkait kelas siluman dan siswa sisipan. “Jadi, Komisi B bisa tidak percaya lagi dengan pimpinan DPRD Medan, ini menjadi preseden buruk karena menyulitkan Komisi B saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) nantinya karena ketua minta bukti dulu,” ujar Bahrumsyah.

Salman Alfarisi, anggota Komisi B lainnya menjelaskan, Ketua DPRD Medan terindikasi telah melakukan upaya penghambatan terhadap rekomendasi pencopotan Kadisdik Medan, yang diketahui Komisi B meminta meneruskan surat rekomendasi tersebut. “Kalau tidak, ketua jelas-jelas sudah main mata dengan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap,” bebernya.

Lanjut Salman, kalau memang Ketua DPRD Medan ingin menindaklanjuti rekomendasi pencopotan Kadisdik Medan, kenapa waktunya begitu lama. “Jika ada keseriusan dari pimpinan, seharusnya tidak lama surat disampaikan karena sudah ada pemanggilan lebih lanjut. Ini membuktikan, ada celah berminggu-mingu baru ada pemanggilan yang ditindaklanjuti,” ungkap Salman.

Sementara, lima fraksi DPRD Kota Medan masing masing Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta Partai Damai Sejahtera (PDS) mengusulkan untuk Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) siswa siluman dan akan melakukan hak interplasi jika pimpinan Dewan tidak menyegerakan pembentukan Pansus tersebut.

Sekretaris Fraksi PKS, Juliandi Siregar menuding terlambatnya pembentukan Pansus Siswa Siluman ini dikarenakan Ketua DPRD Kota Medan Amiruddin tidak mau mengagendakan paripurna pembentukan Pansus tersebut.
Menjawab itu, Ketua DPRD Kota Medan Amiruddin membantah tudingan tersebut dengan beralasan kalau terganjalnya Pembentukan Pansus Siswa Siluman dikarenakan Komisi B selaku pengusul rekomendasi pemecatan Hasan Basri tidak menghadiri undangan untuk membahas surat rekomendasi tersebut pada 17 Oktober lalu. (adl)

Motor Balap Kawasaki ZX-6R, Harganya Dibanderol 223 Juta

MEDAN- Memiliki motor sport yang dengan body besar sangat diidamkan oleh kaum pria. Apalagi, motor tersebut sering digunakan pembalap motor GP yang dilengkapi 6 kecepatan.

Tak salah lagi jika memilih Kawasaki ZX-6R dengan kapasitas mesin 600cc. Motor dengan body ini merupakan jenis motor untuk balapan dengan lintasan mulus, atau motor GP. Motor ini menggunakan engine 4 silinder DOHC 16 Valve dan Full injeksi.

Walau motor ini berbody besar, tetapi mampu meleburkan tenaga 120 Horse power pada 14 ribu rtm. “Karena ini merupakan jenis motor GP dengan teknologi yang mampu menghasilkan tenaga 120 horse power pada 14 ribu rtm,” ujar Fahmi, Divisi Service PT Mega Nusa Semesta (Kawasaki) di Jalan Gatot Subroto Medan.

Menurutnya, banyak teknologi yang mendukung preporma motor ini. Seperti spedometer digital, sehingga lebih mudah untuk melihat dan memantau kecepatan motor. Untuk rangka atau body motor menggunakan delta box (rangka kotak), sehingga motor tetap stabil walau dibawa dengan kecepatan tinggi. Stang motor sendiri merupakan keluaran dari merk terkenal yang sangat nyaman di tangan.

Selain itu, lanjutnya, body yang bergaya aerodinamis memberikan kesan sporty pada motor dan kental dengan nuansa racing.

Selain body motor yang berbentuk sporty, pada bagian knalpot motor juga menimbulkan kesan yang sama, knalpotnya disesuaikan dengan gerakan Go Green yang mengusung ramah lingkungan. “Knalpot sudah masuk Euro 3, program yang menyusung ramah lingkungan,” tambah Fahmi.

ntuk keamanan, ban depan dan belakang disesuaikan ukurannya. Untuk ban depan, merupakan dari Bridgeston jenis BT 016 F, ukuran 120/70. Sedangkan untuk ban belakang Bridgeston dengan jenis BT016 RL dan ukuran dengan type sport180/55 ZR 17. “Ban merupakan salah satu yang penting untuk jenis motor sport, jadi untuk pilihan ban kita sesuaikan,” bilang Fahmi.

Pada ban depan, dilengkapi dengan 2 cakram. Sedangkan untuk ban belakang memiliki 1 cakram. Motor yang langsung Built Up dari Jepang ini sangat jarang ditemukan. Untuk di Medan sendiri, motor ini awalnya hanya datang 3 unit, tetapi sudah laku 2 unit. Motor sporty ini dibanderol Rp223 juta “Motor ini persediaannya terbatas. Jadi, yang ingin memiliki motor ini harus pesan dan pembayaran secara tunai,” ujarnya (mag-9)

Gatot Dituntut Copot Pejabat Diduga Korup

MEDAN- Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Independen Indonesia (Gemini) meminta kepada Plt Gubsu untuk mencopot pejabat dijajaran Pemprovsu berprilaku korup. Prilaku tersebut ada ditiga instansi yakni Dinas Pertanian (Distan), Dinas Bina Marga dan Dinas Pendapatan (Dispenda) Sumut.

Demikian disampaikan Koordinator Aksi Gemini, MS Manurung di depan Gedung DPRD Sumut, Rabu (26/10). Dalam pernyataannya itu, dia membeberkan sejumlah dugaan kasus korupsi yang terjadi di tiga instansi Pemprovsu.
Dia menyebutkan, dugaan Korupsi Dinas Pertanian Sumut itu terkait dugaan mark up belanja kendaraan operasional roda empat untuk eselon III pada tahun anggaran 2009 dan 2010, terdiri dari mobil Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala UPT senilai Rp2 miliar. Selanjutnya, terdapat dugaan mark up dan fiktif rehabilitasi pagar di lingkungan kantor dan ada lagi, renovasi ruang kerja staf kantor seperti pengadaan sarana dan prasarana Kantor Distan Sumut tahun anggaran 2009 dan 2010 senilai Rp1 miliar, serta renovasi Gedung Kantor UPT BTPH 1 Tahun 2010. Selanjutnya, dugaan korupsi pengadaan benih padi non hibrida sejumlah 70 ribu/kg TA 2009 dan 2010.

“Anehnya, pekerjaan itu dianggarkan setiap tahun, pada tahun anggaran 2009 dan 2010 serta 2011,” paparnya.
Selain itu, ada indikasi korupsi lainnya di Dinas Bina Marga Sumut. Dia menyebutkan, ada dugaan korupsi sebesar Rp44,5 miliar. Dana itu diperuntukkan untuk pembangunan dan perawatan jalan di Kabupaten Simalungun. Kemudian, ada proyek fiktif peningkatan jalan jurusan Pematang Siantar-Tigarungu di Simalungun. Seanjutnya, pembangunan Jalan Batas Asahan/Tanjung Kasau Bandar Masilan-Perdagangan di Simalungun dengan nilai kontrak lebih dari Rp2 miliar. Ditambah lagi dengan dugaan korupsi pembangunan Jalan Perdagangan-Batas Asahan (Indrapura) di Simalungun dengan nilai kontrak di atas Rp2 miliar. “Itu semua berasal dari APBD 2010,” sebutnya.

Lebih lanjut, dia juga menyebutkan Dispenda Sumut dinilai melakukan beberapa kasus dugaan korupsi antara lain, dugaan korupsi pembangunan kantor UPT Dispenda Sumut sebesar Rp8,2 miliar di 10 kab/kota se Sumut. Ada juga dugaan korupsi pembangunan Kantor Samsat Corner Dispenda Sumut di Sun Plaza dan Plaza Medan Fair sebesar Rp1,2 miliar.

“Kami meminta, agar Plt Gubsu mencopot pejabat yang terindikasi korupsi.  Selanjutnya, kepada DPRD Sumut harus mengawal proses hukum terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi, “ pintanya.(ari)

Anggota Dpd Apresiasi Perjuangan T Amir Hamzah

MEDAN-Anggota DPD RI utusan Sumatera Utara DR H Rahmat Shah mengajak masyarakat Sumatera Utara untuk mengenal lebih jauh sosok  Tengku Amir Hamzah. Tokoh ini merupakan tokoh nasional  kelahiran daerah Langkat Sumatera Utara. Dengan mengenal sosok ini, diharapkan masyarakat dapat mengambil pelajaran yang baik untuk dijadikan teladan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di republik Indonesia.

Pernyataan Rahmat ini disampaikan melalui staffnya Sulasno Sumarto yang menghadiri kegiatan Seminar Nasional dan Peringatan 100 Tahun Pahlawan Nasional Tengku Amir Hamzah di Convention Hall, Hotel Tiara Medan, Kamis (20/10).

Rahmat menyatakan, bahwa sosok Tengku Amir Hamzah yang meninggal muda akan dikenang sepanjang masa sebagai tokoh pemuda. Karenanya, Rahmat mengimbau generasi muda dapat mempelopori semangat kepemudaan dengan karya-karya positif, di segala bidang, termasuk di bidang seni, sastra dan budaya sebagaimana digeluti oleh Tengku Amir Hamzah.

Lebih jauh Rahmat mengingatkan bahwa di era globalisasi sekarang ini, potensi dan kecenderungan generasi muda untuk kehilangan identitas diri semakin terbuka dan kemungkinannya sangat besar. Belum lagi pola hidup yang individualis serta ketergantungan kepada narkoba cukup memperhatikan dan sangat merusak generasi muda Indonesia. “Dengan meneladani tokoh nasional sekaliber Tengku Amir Hamzah, diharapkan para pemuda mendapatkan inspirasi dan motivasi untuk mengisi diri dan sejarah mereka dengan karya yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat,” harapnya.

Kegiatan Seminar Nasional dan Peringatan 100 Tahun Pahlawan Nasional Tengku Amir Hamzah ini dihadiri sekitar 300 peserta yang terdiri dari tokoh-tokoh Melayu, para pengurus Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) serta kalangan akademisi. Hadir pula member sambutan, Menteri Negara urusan Peranan Wanita Linda Gumelar dan Plt Gubernur Sumatera Utara.

Sementara itu, hadir sebagai narasumber, beberapa tokoh nasional dari Sumatera Utara, diantaranya, MS Kaban, Prof Dr Ir Djohar Arifin dan Doly Kurnia, Ketua Umum DPP KNPI. Kegiatan Seminar dan Peringatan 100 Tahun Pahlawan Nasional Tengku Amir Hamzah ini menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah : Pertama Masyarakat Sumatera Utara harus berbangga dengan adanya tokoh nasional dari daerah ini seperti Tengku Amir Hamzah yang juga merupakan salah seorang konseptor naskah Sumpah Pemuda 1828. Kedua Mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menjadikan nama Tengku Amir Hamzah sebagai nama Bandar Udara di Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. (*/ila)

Dewan Minta Merdeka Walk Ditutup

MEDAN- Anggota Komisi C DPRD Kota Medan Zul Murado Selawat Siregar mendesak Pemko Medan untuk menutup Merdeka Walk. Pasalnya, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, PT Orange Indonesia Mandiri (OIM) mengemplang retribusi pajak.

“Pemko harus tegas, karena PT OIM jelas-jelas merugikan kas negara. Sebelumnya juga sudah kita minta agar Pemko meninjau ulang MoU dengan PT OIM,” kata Zul Murado di gedung dewan, Rabu (26/10).

Dijelaskannya, bulan lalu, Komisi C sudah mendatangi PT OIM yang terletak di kawasan Lapangan Medeka, tepatnya di belakang Mc Donald. Namun perusahaan tersebut tidak menanggapi dengan baik. Perusahaan tersebut tidak bisa menunjukkan data-data besaran pajak yang sudah di setor ke Pemko Medan.

“Tidak ada data-data yang bisa ditunjukkan ke kami. Berarti jelas mereka bermasalah,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Zolmorado, apabila Pemko meninjau ulang MoU yang telah disepakati, dia mendukung sepenuhnya. Jika tidak dipatuhi juga, Pemko harus menutup Merdeka Walk. “Tinjau ulang MoU-nya. Kalau tidak dipatuhi, tutup saja,” ucap politisi PKS ini.

Menurutnya, Merdeka Walk memang sudah bermasalah. Tidak hanya dari segi retribusi, tapi juga lokasinya yang terletak di lapangan bersejarah. “Dari lokasi saja sudah dimaklumi, hal lainnya harus dipatuhilah,” cetusnya.
Sementara, Humas PT OIM Hadi Wibowo yang ditemui wartawan koran ini di Medeka Walk menjelaskan mengenai tunggakan retribusi PT OIM. Menurutnya, PT OIM tetap akan membayar seluruh tunggakan itu. “PT OIM tetap akan membayar. Hanya saja, karena ada permasalahan perbedaan persepsi masalah tagihan pajak. Jadi kita mengharapkan Pemko Medan harus bisa menagihnya secara musyawarah dan mufakat,” kata Hadi didampingi mantan kuasa hukum PT OIM, Alamsyah.

Dikatakanya, PT OIM yang melakukan kerjasama selama 20 tahun sudah berjalan selama enam tahun mengajak Pemko Medan untuk duduk bersama. “Sebelumnya, PT OIM sudah pernah melakukan pertemuan pada Mei 2011. Tetapi tidak ada titik temu. PT OIM hanya mencari solusi yang terbaik, sedangkan opsi-opsi yang ditentukan Pemko Medan tidak cocok bagi PT OIM. Jadi bila Pemko akan menggugat PT OIM, kita siap saja,” cetusnya.

Dijelaskannya, Merdeka Walk yang merupakan ikon Kota Medan sudah membuat keuntungan bagi Pemko Medan. Dengan merawat seluruh pohon yang ada di sekitar Merdeka Walk dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Kita juga melakukan perawatan terhadap pohon-pohon di Merdeka Walk dengan memberi pupuk dan menyiramnya setriap hari. Pemko Medan saja tidak pernah melakukannya. Untuk menambah keindahan, kita juga menanam delapan pohon pengganti untuk usia pohon di sini. Selain itu, kita juga memeberikan lapangan pekerjaan, dengan memperkerjakan 600 lebih karyawan. Lihatlah, sudah kita rawat dan dibagusi Lapangan Merdeka ini,” ucapnya.
Lanjutnya, bila selesai kontrak yang selama 20 tahun ini, lahan yang dikelola manajemen PT OIM akan kembali menjadi aset Pemko Medan. “Namun, bila habis MoU ini setelah 20 tahun. PT OIM akan berpikir untuk memperpanjangnya,” bebernya.(adl)

Gemar Baca Cegah Kepikunan

KEPALA Dinas Pendidikan Kota Medan Drs Hasan Basri MM menggelar silaturahmi dengan pengurus Yayasan Prestasi Lanjut Usia Sumut yang mengelola Perpustakaan Lansia di Jalan candi Mendut Nomor 5 Medan, Senin (24/10).
Dalam kunjungan ini, Hasan menyerahkan buku yang diterima Ketua Yayasan Prestasi Lanjut Usia Sumut H Sanggup Purba didampingi Sekretaris Yayasan Lanjut Usia Sumut Hj Saniwati, Kepala Perpustakaan Lansia Purnama Simanjuntak dan para lansia anggota pepustakaan tersebut.

‘’Pemerintah Kota (Pemko) Medan termasuk Dinas Pendidikan Kota Medan berkewajiban memberi apresiasi terhadap berbagai upaya masyarakat terutama yang dilaksanakan Yayasan Prestasi Lanjut Usia dalam mencerdaskan kehidupan warga Kota Medan termasuk para lansia,’’ ucap Hasan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan mengutarakan perhatian pemerintah tak sebatas pada pendidikan anak usia. ‘’Program pendidikan yang melibatkan masyarakat secara luas yang dikembangkan di Medan juga mendapat perhatian pemerintah. Karenanya, kita memberi apresiasi atas berdirinya perpustakaan lansia di Medan,’’ terangnya.
Ia menyatakan, seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di Medan menyebabkan jumlah lansia di Medan terus meningkat. ‘’Masyarakat jadi lebih memahami menjaga diri dan lingkungan sehingga angka harapan hidup terus meningkat di Medan,’’ imbuhnya.

Hasan Basri mengutarakan, gerakan gemar baca hingga usia tua sangat penting digalakkan di Medan. ‘’Gemar baca, nyetir mobil dan sejumlah aktivitas lain sangat berpengaruh dalam mencegah kepikunan seseorang terutama saat memasuki usia lansia di atas 50 tahun,’’ katanya.

Kadis Pendidikan Medan ini juga memberi apresiasi terhadap sejumlah kalangan yang juga memberi bantuan buku-buku kepada Pepustakaan Lansia Sumut sehingga menambah koleksi buku yang bisa dibaca para lansia. Dalam kesempatan ini, Hasan Basri juga memberi dukungan terhadap rencana pelaksanaan festival koor lansia pada 30 November 2011 dan festival baca takhtim lansia pada 22 Desember 2011 yang diadakan Yayasan Prestasi Lanjut Usia yang akan memperebutkan Piala Wali Kota Medan. ‘’Kita akan bantu agar panitia lomba dan pengurus Yayasan Prestasi lanjut Usia Sumut dapat bersilaturahmi dengan Bapak Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM, Jumat (28/10),’’ jelasnya.

Sedangkan Ketua Yayasan Prestasi Lanjut Usia Sumut yang pernah menjadi anggota DPRD Tapsel dan Pemred Majalah Satya Bhakti Polda Sumut H Sanggup Purba, menyampaikan terima kasih atas dukungan Dinas Pendidikan Kota Medan.’’Yayasan ini memiliki 1.500 anggota dengan usia tertua ada yang diatas 80 tahun. Usia tua bukan penghalang untuk tetap berkarya buat pembangunan Kota Medan antara lain melalui pengembangan minat baca melalui perpustakaan dan aneka kegiatan sosial seperti pengobatan gratis dan kegiatan rohani. Perpustakaan lansia ini pertama di Indonesia,’’ ucap pengurus Persatuan Purnawirawan Polri Sumut tersebut. (*/rel/sih)

Suzuki Splash Sporty Bergaya Eropa

MEDAN-City car Suzuki Splash hadir dengan karakter bergaya Eropa nan elegan.

Seperti dikatakan Marketing Executive PT Trans Sumatra Agung Medan Armand, selain desainnya bergaya Eropa, juga sangat eksklusif pada tiap panel interiornya. Pada instrumen panel dan center garnish sangat stylish dan sporty sehingga menambah gaya setiap pengendara Splash. “Mobil ini sangat nyaman dikendarai,” ujar Armand.

Selain kesan mewah pada interior, mobil dengan mesin 1200 cc ini juga bernuansa sporty. Ini dapat dilihat pada dashboard yang dilengkapi tachometer bergaya mobil sport. “Interior mobil perpaduan antar sport dan mewah. Sangat cocok bagi yang berjiwa muda,” tambah Armand.

Sementara, bagian Dash mounted Shift, pada gear shift menyatu dengan center console menambah kesan mewah.
Untuk kenyamanan yang maksimal, rangka mobil TESS BODY (Total Effective Strength Structure melindungi pengendara dan penumpang dari benturan samping dan memberikan standar keamanan yang lebih baik.

Splash juga dilengkapi Immobilizer dan alarm untuk mencegah terjadinya pencurian. Sistem ini secara otomatis mencocokkan kode kunci saat mesin dihidupkan. (mag-9)

Regenerasi untuk Perbaiki Pelayanan

Tuntutan karyawan RSU Haji Medan yang meminta Direktur rumah sakjit itu mengundurkan diri dari jabatannya, diharapkan untuk peningkatan pelayanan terhadap rumah sakit milik Pemprovsu tersebut, bukan karena kepentingan politis. Hal tersebut diungkapkan Khairuddin Salim Sekretaris Komisi B DPRD Medan Khairuddin Salim kepada wartawan koran ini, Kesuma Ramadhan, Rabu (26/10). Berikut petikan wawancaranya.

Selaku sekretaris komisi yang membidangi masalah kesehatan, bagaimana pendapat Anda mengenai tuntutan mundur terhadap direktur RSU Haji Medan oleh karyawan rumah sakit itu?

Saya rasa tuntutan dari seluruh karyawan, pegawai maupun yang lainnya bukan baru ini saja dilakukan. Sebelumnya juga pernah terjadi. Hal ini wajar saja dilakukan, mengingat lamanya waktu jabatan yang telah dipegang MP Siregar, sehingga akan menimbulkan kejenuhan dan berdampak terhadap pelayanan kesehatan.

Menurut Anda, dengan kondisi saat ini, langkah apa seharusnya yang dilakukan yayasan rumah sakit dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat?
Seharusnya pihak yayasan sudah bisa menyikapi tuntutan para karyawan serta seluruh orang yang terlibat di dalam rumah sakit. Pasalnya, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, akan berdampak kepada tingkat pelayanan yang bisa saja kulaitas pelayanan akan semakin rendah dan jika ini terjadi, masyarakat sebagai pasien di rumah sakit tersebut akan menjadi korban tentunya.

Langkah yang seharusnya dilakukan yayasan dengan segera melakukan regenarasi terhadap kepemimpinan. Meskipun pemimpin dan pola kepemimpinannya bagus, namun jika terlalu lama menjabat sebagai pemimpin itu juga tidak bagus. Selain kejenuhan, tidak maksimalnya lagi sistem kerja karena dipengaruhi faktor usia juga akan berdampak terhadap yang lainnya.

Jadi menurut Anda, regenarasi merupakan solusi terbaik yang harus dilakukan?
Ya, itu harusnya yang dilakukan pihak yayasan rumah sakit. Segera ganti kepemimpinan yang selama ini dijabat oleh satu orang dalam masa kepemimpinan 15 tahun. Hadirnya pemimpin yang baru secara tidak langsung akan menambah semangat baru untuk menjaga kualitas peningkatan pelayanan yang lebih baik, kesejahteraan karyawan yang mungkin bisa lebih baik sesuai harapan dan cita-cita seluruh pegawai, karyawan maupun masyarakat umumnya. Begitu juga dengan direktur yang saat ini menjabat, gak ada salahnya jika pihak yayasan menempatkan direktur tersebut di dalam kepengusurusan yayasan dengan pengalamannya menjabat 15 tahun bisa memberikan masukan dan nuansa baru demi kemajuan sebuah rumah sakit.(*)

DPP Tetapkan Carateker DPW Pujakesuma Sumut

MEDAN – DPP Pujakesuma menetapkan Carateker DPW Pujakesuma Sumut, DPW Wanita Pujakesuma Sumut dan DPW Generasi Muda Pujakesuma Sumut, sebagai upaya memenuhi azas legalitas karena ketiga organisasi tersebut telah demisioner. Demikian Ketua Umum DPP Pujakesuma, Drs. H. Kasim Siyo, MSi., kepada wartawan, kemarin.

Carateker DPW Pujakesuma Sumut, DPW Wanita Pujakesuma Sumut dan DPW Generasi Muda Pujakesuma Sumut yang ditetapkan berdasarkan SK DPP No 014/SK/DPP-PJK/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 itu adalah Drs H Kasim Siyo, M.Si. (Ketua Umum DPP Pujakesuma) sebagai Ketua, Kompol Drs H Joko Susilo (Biro Hukum DPP Pujakesuma) sebagai Sekretaris, Hj Chairiah Sudjono Giatmo (Ketua DPW Wanita Pujakesuma 2006-2011) sebagai Bendahara.

Mereka  dibantu empat anggota terdiri dari Prof DR H Dharmono, M.Ed. (MP DPP Pujakesuma), Ir H Sujarwono (MP DPW Pujakesuma 2006-2011), H Suherdi  (Ketua DPW Pujakesuma Sumut 2006-2011) dan Ir Febri Irawan (Bendahara DPW Generasi Muda Pujakesuma Sumut 2005-2010).

Didampingi Kompol Drs H Joko Susilo, lebih lanjut Kasim Siyo menegaskan Carateker bertugas dan bertanggungjawab  menjalankan  roda  organisasi   DPW  Pujakesuma  Provinsi    Sumatera   Utara, DPW Wanita Pujakesuma Sumatera Utara dan DPW Generasi Muda Pujakesuma Sumatera Utara,   sampai    terbentuknya   kepengurusan    DPW Pujakesuma Provinsi Sumatera Utara, DPW Wanita Pujakesuma Sumatera Utara dan DPW Generasi Muda Pujakesuma Sumatera Utara definitif hasil Musyawarah Wilayah III DPW Pujakesuma Sumatera Utara, Musywil II DPW Wanita Pujakesuma Sumatera Utara dan Musywil DPW Generasi Muda Pujakesuma Sumatera Utara. Selain itu, “Carateker juga bertindak sebagai Panitia Pengarah (SC) Mubes dan Musywil Pujakesuma yang jadwal pelaksanaan akan ditentukan kemudian,” kata Kasim Siyo.

Ditegaskannya, untuk terpeliharanya semangat guyub dan kebersamaan, DPP Pujakesuma juga telah menetapkan pelaksanaan Mubes III DPP Pujakesuma, Musywil III DPW Pujakesuma Sumut, Musywil II DPW Wanita Pujakesuma Sumut dan Musywil DPW Generasi Muda Pujakesuma Sumut dilaksanakan oleh satu kepanitiaan yang dibentuk oleh DPP Pujakesuma.

Berkaitan dengan itu, Kasim minta kepada kepada seluruh DPD Pujakesuma Kabupaten/Kota se-Sumut, DPD Wanita Pujakesuma Kabupaten/Kota se-Sumut dan DPD Generasi Muda Kabupaten/Kota se-Sumut untuk mematuhi ketetapan ini. “DPD tidak dibenarkan melaksanakan Musywil yang diselenggarakan selain  yang dilaksanakan oleh Carateker,” tegasnya.

Ditambahkan, bagi DPD Pujakesuma Kab/Kota se-Sumut, DPD Wanita Pujakesuma Kab/Kota se-Sumut dan DPD Generasi Muda Pujakesuma Kab/Kota se-Sumut yang masa bhaktinya telah berakhir, agar segera melaksanakan Musda dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Carateker. “Untuk kordinasi, pengurus DPD dapat menghubungi Kompol Drs. H Joko Susilo, Di no 081165-4645 dan  Sulasno, Di no 08137519-4788.

Kasim juga mengimbau instansi pemerintahan untuk tidak melayani pihak-pihak yang mencoba menyelenggarakan musywil di luar yang dilaksanakan oleh carateker.

Sebagaimana diketahui, kepengurusan DPW Pujakesuma Sumut dan DPW Wanita Pujakesuma Sumut telah berakhir pada 31 Juli 2011, sedangkan kepengurusan DPW Generasi Muda Pujakesuma Sumut berakhir pada tahun 2010. “Carateker ditetapkan agar aktivitas organisasi bisa tetap berlanjut tanpa adanya masalah legalitas,” katanya. (fal/rel)

Petaka Cinta Ditolak

Cinta Ho Ira (40), terhadap To Gek Li (38) begitu besar. Namun sayang, cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Akibatnya, Ho Ira dendam dan membuat onar serta mengintimidasi pujaan hatinya itu selama 20 tahun.

Tak tahan dengan intimidasi yang dialaminya, pada 24 Mei 2009 lalu, akhirnya To Gek Li melaporkan hal itu ke Polsekta Medan Baru dan kini kasusnya  sedang diproses di Pengadilan Negeri Medan.

Dalam sidang yang digelar Rabu (26/10), dengan Ketua Majelis Hakim L Sinurat SH mengagendakan keterangan tiga saksi yaitu Kusmiati (70), Widi serta To Gek Li. Dalam keterangan To Gek Li, perselisihan yang berlarut-larut hingga 20 tahun itu bermula dari perjodohan orangtua Ho Ira dengan To Gek Li yang ingin menikahkan mereka berdua, namun perjodohan tersebut ditolak To Gek Li karena ia tak suka dengan Ho Ira.

Kecewa cintanya ditolak mentah-mentah, lanta Ho Ira sering membuat onar dan mengancam akan membunuh To Gek Li. Apalagi, mereka masih bertetangga, sehingga membuat Ho Ira semakin sering melakukan intimidasi dan mengancam akan membunuh To Gek Li.

“Saya sering disiram air kotoran dari atas rumahnya. Terus abangnya sering melempar rumah kami. Sudah itu, terdakwa sering memaki-maki dengan membawa besi dia suruh aku keluar sambil bilang, kita kasih mati saja dia,” beber To Gek Li. Hal senada juga disampaikan saksi lainnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Herbeth SH mendakwa Ho Ira telah melanggar Pasal 335 KUHPidana yakni perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman pidananya berupa penjara selama satu tahun. Usai mendengarkan keterangan para saksi, majelis hakim pun menunda persidangan pada pekan depan dengan tidak memerintahkan Jaksa untuk menahan pria yang diketahui belum menikah itu.(rud)