32 C
Medan
Thursday, April 9, 2026
Home Blog Page 14517

Soal Batas, BPN dan Kecamatan Harus Tegas

MEDAN-Warga Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia meminta ketegasan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan dan Kecamatan Medan Polonia menentukan batas-batas tanah warga. Selama ini, BPN dan kecamatan tidak bisa menentukan batas wilayah tanah Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia dengan kecamatan lain.

Selain itu, BPN dan kecamatan juga harus bisa menjelaskan kepada warga Sari Rejo untuk lahan-lahan mana saja yang sudah memiliki sertifikat untuk dijelaskan kepada warga.
“BPN dan Kecamatan harus tegas menetukan batas-batas wilayah agar tidak ngambang dengan wilayahnya sendiri. Selama ini, BPN dan Kecamatan tidak bisa menjelaskan mana saja yang menjadi batas dan lahan Kelurahan Sari Rejo yang sudah memiliki sertifikat,” kata Ketua Formas, Riwayat Pakpahan, Jumat (11/11).

Dengan begitu, lanjut Riwayat, Formas yang mewakili warga berani membuat peta untuk menentukan batas-batas Kelurahan Sari Rejo. “Bersama pihak kelurahan, Formas membuat peta Kelurahan Sari Rejo.Tak ada yang mengklaim dengan Peta tersebut. Untuk itu, diminta kecamatan harus tegas,” jelasnya sedangkan untuk lahan milik warga yang dikapling-kapling Mafia Tanah, menurut Riwayat kalau sampai saat ini tanah milik warga seluas 260 Ha – yang sampai saat ini belum diberikan sertifikat oleh BPN Kota Medan – belum ada. “Sampai saat ini warga belum terpisah untuk memberikan tanah kepada Mafia Tanah,” jelasnya.

Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan kembali meminta ketegasan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap. Hal ini tak lain agar perkembangan konflik tanah di Sari Rejo, Medan Polonia, jangan jalan di tempat. “Sudah cukup lama sengketa ini terkatung-katung dimohon kepada wali kota agar memberikan kenyataan, jangan memberikan harapan saja,” ujar Ketua Komisi A DPRD Medan, Ilhamsya.

Ilhamsyah juga mengkritik rencana Wali Kota Medan yang akan bertemu Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Wakasau) tanpa melibatkan anggota dewan dan warga. Padahal, pertemuan itu terkait dengan sengketa tanah Sari Rejo. “Penandatanganan MoU di Jakarta dengan Wakasau harus melibatkan masyarakat dan Dewan, sampai saat ini masyarakat saja tak tahu isi dari MoU tersebut. Kami harap, MoU tersebut terealisasi yang sifatnya memihak kepada masyarakat,”cetusnya seraya menambahkan kata bijak ‘Lebih enak makan ubi dalam ingatan daripada makan roti dalam khayalan’.(adl)

Kloter 01 Terlambat

Porter Bandara Bikin Takut Jamaah Haji

MEDAN-Kelompok terbang (kloter) 01 Debarkasi Medan tiba di Tanah Air tidak sesuai jadwal. Pesawat dengan nomor penerbangan GA3201 yang membawa 452 jamaah haji dari Labuhanbatu dan Medan itu tiba di Bandara Polonia Medan pukul 00.35 WIB. Padahal, prediksi awal kloter 01 tiba di Polonia pukul 23.15.

Keterlambatan ini menurut Humas Panitia Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) debarkasi Medan, Sazli Nasution, karena ada sedikit masalah di Bandara King Abdul Aziz (KAA). “Bus yang mengangkut jamaah dari waiting room ke pesawat harus antre. Lalu, barang bawaan jamaah juga terlalu banyak, hingga proses ke bagasi memakan waktu,” jelas Sazli, Jumat (11/11).

Soal kedatangan jamaah haji juga tak lepas dari masalah. Tim Pengawas Haji DPR RI, telah menginventarisir segala persoalan yang muncul pada saat pelaksanaan haji tahun ini. Salah satu di antara persoalan itu adalah ketakutan jamaah haji terhadap porter (pengangkut bagasi) di bandara-bandara tanah air.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Gondo Raditiyo Gambiro yang ikut mengawasi pelaksanaan haji di Mekkah dalam surat elektroniknya kepada JPNN, Jumat (11/11), mengatakan, rombongan jamaah haji yang mulai kembali ke tanah mengkhawatir keberadaan porter  bandara pemberangkatan haji di seluruh Indonesia, di antaranya Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Tangerang.

Menurutnya, jamaah mengeluhkan porter bandara yang cenderung memaksa dan melakukan pemerasan dengan modus membantun
mengangkat barang bawaan para jamaah haji. “Kita mengimbau kepedulian PT Angkasa Pura terhadap kekhawatiran para jamaah haji yang akan pulang ke Indonesia. Keberadaan porter bandara cenderung merugikan para jamaah haji kita,” ujar Raditiyo.

Dia menambahkan, jamaah haji ingin ada tarif porter yang diberlaukan secara resmi. Menurut dia, hal itu diperlukan, guna  mengantisipasi hal tak diinginkan yang sering terjadi saat kepulangan jamaah haji dari Arab Saudi.

“Salah satu contoh tindakan porter yang merugikan jamaah haji, di antaranya sewenang – wenang menentukan harga tanpa proses tawar menawar.  Tanpa permisi, porter bandara langsung mengangkat barang bawaan jamaah ke parkiran mobil, selanjutnya dikenai tarif ilegal,” ujar Raditiyo.

Maka dari itulah, Komisi VIII DPR meminta PT Angkasa Pura ikut bertanggungjawab atas ketakutan para jamaah terhadap porter. “PT Angkasa Pura harus membuat tarif resmi jasa porter, sekaligus membuat posko customer service (pengaduan pelanggan) yang tanggap dan profesional,” cetusnya. (mag-11/mag-7/boy/jpnn)

Jenuh Jadi Orang Kantoran, Telurkan Puluhan Penulis Buku

Jonru Ginting, Tularkan Kemampuan Menulis Melalui Sekolah Menulis Online

Ide mendirikan sekolah menulis online ditemukan Jonru dalam situasi terdesak. Embrionya adalah website penulislepas.com yang selama enam tahun hanya menghasilkan Rp500 ribu. Kini puluhan penulis profesional telah dihasilkan.

Priyo Handoko, Jakarta

HARI merambat sore. Namun, pria berperawakan sedang dengan sebaris jenggot di dagu itu masih belum terlihat akan mengakhiri pekerjaannya. Pandangan matanya tampak fokus ke arah laptop. Tangannya asyik memainkan mouse.

Bersama seorang teman, Jonru tengah mematangkan format diskusi “Kiat Cepat Menjadi Penulis Laris” yang akan diselenggarakan pada 26 November mendatang. Kebetulan Jonru menjadi pembicara.  Dia akan dipanel dengan Arief Muhammad, penulis muda yang tengah naik daun berkat debut buku pertamanya: Poconggg Jadi Pocong. Hanya dalam setengah tahun, buku yang menyasar segmen remaja itu menjadi best seller dengan penjualan spektakuler menembus 200 ribu eksemplar.

Bagi Jonru, berbicara mengenai teknik dan seni tulis-menulis di hadapan publik bukan hal baru. Namanya sudah cukup familier, terutama di kalangan komunitas penulis. Jonru-lah pendiri website penulislepas.com yang mulai eksis awal 2001. Belakangan, melalui website itu, dia mengembangkan sekolah menulis online atau SMO.

“SMO ini layanan belajar menulis lewat internet yang pertama di Indonesia,” kata Jonru bangga. “penulislepas.com juga menjadi website penulis terbesar dengan pengunjung paling banyak,” imbuhnya.

Sudah lama Jonru tertarik dengan aktivitas penulisan. Selama menjadi mahasiswa akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, Jonru yang lulus pada 1998 itu aktif di pers kampus. Banyak tulisannya, terutama cerpen, yang dimuat di koran dan majalah. Bahkan, pada 2005, dua buku Jonru sukses beredar di pasaran. Salah satu di antaranya adalah kumpulan cerpen Cowok di Seberang Jendela yang diterbitkan Lingkar Pena Publishing House dan novel Cinta Tak Terlerai diterbitkan Mizan.

Perkenalannya dengan desain web dan grafis dimulai awal 2000 di Jakarta. Kebetulan dia diterima menjadi content editor untuk sebuah perusahaan internet service provider. Di sela-sela rutinitas kerja, Jonru “mencuri ilmu” untuk membuat web yang menarik.

“Saya pernah bermimpi punya media sendiri. Tapi, untuk media cetak modalnya kan besar sekali. Akhirnya, lewat internet, saya bikin portal sendiri. Makanya, lahirlah penulislepas.com,” ceritanya.
Lewat website, Jonru sekaligus berusaha mempromosikan bisnis pembuatan company profile. Cuma karena minim pengalaman dan belum punya portofolio yang cukup meyakinkan, bisnis yang dirintisnya itu tak berhasil meraih konsumen. Meski demikian, website penulislepas.com tetap bertahan. Salah satu di antaranya karena Jonru sendiri yang rajin mem-posting tulisannya ke web tersebut.

Sejak 2003, Jonru terpikir untuk menampung tulisan dari penulis lain. Kriterianya tak terlalu ketat. Yang penting “bisa dibaca”. Temanya juga boleh apa saja, mulai soal politik hingga tip-tip unik. Hingga beberapa tahun, Jonru sempat kebanjiran artikel. Milis yang dibuatnya juga ramai dikunjungi. “Saking larisnya, sehari bisa sampai 20 orang yang kirim tulisan,” ungkap Jonru.
Ketika blog sudah mewabah, artikel yang diterima Jonru terus menurun. “Sekitar 2010, dalam seminggu, paling dua tulisan yang masuk,” kata pria kelahiran Kabanjahe, Sumatera Utara, 7 Desember 1970, itu.

Setelah tujuh tahun bekerja sebagai content editor di dua perusahaan yang berbeda, Jonru mencapai puncak rasa jenuhnya. Sebenarnya sudah tiga tahun rasa bosan itu menghantui Jonru. Namun, sang istri, Alifia Rasyida, belum merestui Jonru berhenti bekerja sebagai “orang kantoran”. Jonru akhirnya mengalah. “Istri bilang jangan sekarang,” kenang ayah tiga anak itu.

Menginjak 2007, Jonru semakin malas bekerja. Bukan gaji yang menjadi persoalan. Jonru pada dasarnya tidak suka bekerja untuk orang lain. Selain itu, pekerjaan sebagai content editor terasa monoton. “Kebanyakan tinggal copy paste artikel yang terkait perusahaan dan memasangnya di portal. Kalaupun ada tulisan sendiri, hanya sesekali. Keterampilan menjadi tidak optimal. Tidak ada tantangan,” ceritanya.

Kinerja Jonru di perusahaan menurun drastis. Bahkan, dia sudah menerima surat peringatan dua kali. “Kalau tetap bertahan, paling September 2007 sudah di PHK. Nah, daripada di PHK, lebih baik keluar,” ujarnya, lantas tersenyum kecut. Keberanian Jonru meninggalkan pekerjaannya semakin termotivasi setelah dia mendapat tawaran dari seorang rekannya untuk menggarap proyek pembuatan website Departemen Agama.

Merasa fee yang ditawarkan terbilang lumayan besar, Jonru memutuskan keluar dari perusahaannya. Hari bersejarah itu adalah 19 Maret 2007. Tapi, malang buat Jonru. Proyek yang dijanjikan tak kunjung konkret. Sementara website penulislepas.com belum memberinya income yang signifikan.

Selama tujuh tahun berdiri baru sekali ada yang memasang iklan. Harganya pun hanya Rp500 ribu. Oleh Jonru, uang itu lantas dibagikan ke sejumlah penulis yang rutin mengirimkan tulisan ke website.
Tapi, Jonru tak mengeluh. Meski sempat bingung, dia tetap optimistis. Di tengah situasi yang terdesak dan uang tabungan menipis, Jonru mendapat ide mendirikan sekolah menulis online (SMO). Selama mengelola website penulislepas.com, kata Jonru, banyak orang mengeluh mengapa latihan penulisan kebanyakan di Jakarta. Dia lantas terpikir untuk membuat pelatihan penulisan yang bisa menjangkau semua orang.

“Sewaktu mulai dibuka pada Agustus 2007, yang daftar 35 orang. Karena masih baru dan belum tahu bakal laku, saya hanya mematok tarif Rp95 ribu per bulan untuk setiap orang,” tuturnya.
Durasi pelatihan sekaligus “pendampingan” dilakukan selama enam bulan. Kurikulum pelatihan dibuat berdasar pengalaman Jonru sendiri yang pernah mengisi sejumlah pelatihan menulis.
“Saya kirim silabusnya lewat e-mail. Kemudian, peserta pelatihan harus membuat tulisan yang dikonsultasikan kepada saya secara online,” tuturnya.

Pada 2008, buku Jonru yang berjudul Menerbitkan Buku Itu Gampang dicetak penerbit Tiga Serangkai. Seperti judul buku itu, puluhan alumnus SMO yang “berguru” kepada Jonru juga sukses menerbitkan buku. Sebut saja Ning Harmanto, pendiri PT Mahkota Dewa, yang telah menulis 18 buku mengenai herbal. “Beliau angkatan pertama SMO tahun 2007,” kata Jonru.

Ada juga Hartati Nur Wijaya, orang Indonesia yang tinggal di Yunani. Hingga sekarang, menurut Jonru, Hartati telah menerbitkan enam buku. Ada soal perkawinan antarbangsa, cara mencegah penyakit kanker, hingga cara mencegah selingkuh dan cerai. Sedangkan Syasya Azisya melahirkan buku berjudul Rich Mom, Poor Mom.

“Buku Faiz Yusuf yang berjudul Rahasia Jadi Entrepreneur Muda juga langsung best seller,” ujar Jonru yang baru saja merilis buku keempatnya, Cara Dahsyat Menjadi Penulis Hebat.
Kerja keras dan konsistensi Jonru kini mulai membuahkan hasil. Sejak awal 2011, SMO resmi melebur ke Manajemen Oxford Course Indonesia, sebuah lembaga penyelenggara kursus bahasa Inggris pertama di Indonesia. SMO lantas berubah nama menjadi Writers Academy dan Jonru langsung dipercaya menjadi CEO.

Tapi, apa hubungan lembaga bahasa Inggris dengan pelatihan penulisan? Jonru menjelaskan, Bambang Marsono, pendiri Manajemen Oxford Course Indonesia, memang memiliki passion di bidang pendidikan. Semua usahanya bahkan bergerak di bidang itu. Ketika mendengar kiprah SMO, Bambang merasa tertarik. “Kapan lagi bisa bekerja sama dengan perusahaan besar. Maka, jadilah,” kata Jonru, lantas tertawa lepas.

Sekarang konsep website penulislepas.com telah dirombak. Kalau dulu tulisan apa saja bisa masuk, kini temanya khusus terkait penulisan saja. Konstributor tulisan juga dibatasi hanya untuk alumni SMO dan Writers Academy yang sudah menerbitkan buku. “Sebagai kompensasi, saya beri keleluasan kalau mau promosi bukunya, tidak bayar,” ujarnya.

Dengan berubah menjadi Writers Academy, fokus Jonru sekarang adalah kelas tatap muka. “Sekarang saya tidak bingung tempat lagi. Saya bisa menggunakan cabang Oxford Course se-Indonesia.”

Kelas online tetap dibuka, namun bukan lagi prioritas. Apalagi, pesaing pelatihan menulis secara online sudah semakin banyak. Di lain sisi, orang yang ingin belajar menulis secara online terus berkurang. “Banyak alumni SMO yang sekarang juga mendirikan bisnis yang sama,” kata Jonru.
Sejak SMO berubah nama menjadi Writers Academy, Jonru sudah mengadakan empat angkatan pelatihan menulis. Peminatnya lumayan banyak. Untuk kelas pemula, tarifnya Rp495 ribu. “Sementara pelatihannya masih di Jakarta. Jangka panjang se-Indonesia,” ujarnya. (*)

Benahi Terminal Amplas Dishub Ditenggat Sepekan

Polresta Medan Desak Pemko

MEDAN- Untuk menertibkan terminal liar, Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga mendesak Pemko Medan untuk segera memperbaiki fasilitas di Terminal Terpadu Amplas dan Pinang Baris. Pasalnya, fasilitas yang ada di terminal saat ini seperti plang rambu-rambu lalulintas, drenase, jalan di terminal yang rusak, lampu penerang dan plang jurusan trayek kondisinya cukup memperihatinkan.

Hal ini terungkap dalam pertemuan Polresta Medan dan Dishub Medan dengan 40 pengusaha angkutan umum yang digelar di Aula Bayangkari Polresta Medan, Jumat (11/11) pukul 09.00 WIBn
Dalam pertemuan itu, Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga mengungkapkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi terhadap pengemudi angkutan umum dan segera melakukan penertiban terminal liar yang masih beroperasi di sejumlah ruas jalan di Medan.

“Kami akan menindak pengusaha dan pengemudi angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal liar,” ungkap Tagam. Namun sebelum melakukan penindakkan terhadap pengusaha dan pengemudi angkutan umum tersebut, dia meminta agar seluruh fasilitas di Terminal Terpadu Amplas dan Pinang Baris segera dibenahi.

Pasalnya, minimnya fasilitas yang ada di kedua terminal tersebut membuat pengemudi angkutan umum dan penumpang enggan masuk terminal. “Keluhan pengusaha dan pengemudi kenderaan umum akan saya sampaikan kepada Wali Kota Medan. Kemudian, kepada Dinas Perhubungan untuk segera melakukan pembenaan sarana dan prasana terminal, pembenahan terminal diberi waktu selama satu minggu,” kata Tagam.

Untuk melihat realisasi pembenahan fasilitas terminal tersebut, Tagam mengaku akan melakukan peninjauan ke terminal Amplas pada Jumat (18/11) mendatang. “Saya akan melakukan peninjauan pembenaan fasilitas terminal Jumat pekan depan,” ungkapnya.

Jika fasilitas terminal sudah dibenahi, kata Tagam, tidak ada alasan lagi bagi pengusaha dan pengemudi angkutan umum untuk mencari sewa di terminal liar. “Setelah dilakukan pembenaan, saya akan langsung memimpin penindakkan tegas terhadap terminal liar, Senin (21/11) mendatang,” ungkapnya.

Tagam mengungkapkan, semua ini dilakukan karena melihat dan dengar keluhan masyarakat terhadap lalulintas yanng macet akibat terminal liar. “Hal ini kita lakukan demi kelancaran lalulintas di Kota Medan,” ujarnya.

Selain menertibkan terminal liar, Polresta Medan akan melakukan pemeriksaan terhadap izin trayek dari angkutan umum plat hitam. (mag-7)

Kecamatan Juga Dievaluasi

BPK RI Evaluasi Disdukcapil Selama Sebulan

MEDAN- Sejak Senin (7/11) lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) melakukan evaluasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan. Evaluasi ini dilakukan guna mencari permasalahan yang terjadi dalam pelayanan e-KTP di Kota Medan.

“Selama satu bulan BPK RI melakukan evaluasi soal pelayanan e-KTP di Disdukcapil Medan. Mereka mengevaluasi apa saja yang menjadi kekurangan dalam pelayanan e-KTP di seluruh kecamatan,” kata Inspektorat Pemko Medan Farid Wajedi, di Balai Kota, Jumat (11/11) siang.

Selain melakukan evaluasi di kantor Disdukdukcapil, tim BPK RI ini juga akan turun ke kecamatan-kecamatan guna melihat langsung seperti apa pelayanan e-KTP kepada masyarakat. “Selain di Medan, mereka juga turun ke seluruh daerah di Sumut,” jelasnya.

Sementara Kadisdukcapil Kota Medan Darusalam Pohan yang dikonfirmasi terkait evaluasi yang dilakukan BPK RI di kantornya, mengaku belum bisa memberikan jawaban. “Kalau apa saja yang dikerjakan BPK langsung saja tanya mereka, jangan tanya sama saya. BPK sampai saat ini masih melakukan evaluasi, mencari tahu apa saja yang menjadi kendala dengan kekurangan perangkat di kecamatan,” terangnya.

Sementara, anggota Komisi A DPRD Kota Medan Landen Marbun mngaku tak tahu pasti untuk apa tim BPK RI itu datang ke Disdukcapil. “Kita belum tahu apa maksud kedatangan BPK ke Disdukcapil. Nanti Komisi A akan mencari tahu,” kata Landen Marbun.

Sebelumnya, Sekda Kota Medan Syaiful Bahri menjelaskan, kedatangan tim BPK RI tersebut untuk mencari tahu kendala yang menjadi permasalahan dalam pelayanan e-KTP  “BPK pusat sedang melakukan evaluasi di Disdukcapil mengenai e-KTP. Mereka mencari permasalahan yang terjadi terhadap pelayanan e-KTP yang masih banyak ditemukan kendala dengan kurangnya pernagkat yang direncanakan oleh pusat,” ujarnya.

Dikatakannya, selain melakukan pemeriksaan terhadap data jumlah penduduk di Kota Medan, BPK juga melakukan pengecekan bagiamana keinerja Disdukcapil hingga sampai ke kecamatan dalam menerapkan pelayanan e-KTP, apakah sangat bagus atau tidak. “Kenapa BPK yang turun, karena mereka mau mengaudit dan mengecek dari data dan kinerja Disdukcapil Kota Medan, apakah bagus yang rencananya akan dimasukkan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sebagai bentuk laporan, apakah ditemukan kekurangan yang akan segera dibenahi karena anggrannya sangat besar untuk e-KTP ini,” jelasnya.

Camat Medan Denai Edi Mulya Matondang mengatakan, Selasa (8/11) lalu, perangkat yang selama ini belum bisa dioperasikan, kini sudah bisa digunakan. “Sudah bisa beroperasi. Kemarin, perangkat itu tidak terpakai karena sama sekali tidak bisa digunakan,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Edi, perangkat yang digunakan sudah dua unit dan sudah bisa mengantisipasi membeludaknya antrean warga wajib e-KTP. “Membeludaknya jumlah wajib e-KTP yang antre, terpaksa kita layani sampai malam, pukul 00.00 WIB dengan berkordinasi ke kelurahan dan kepling,” bebernya.(adl)

Rahudman Wujudkan Pemerintahan Berkualitas

Dari Ceramah Diklatpim III Hingga Peduli Lingkungan

Untuk mendapatkan jabatan eselon dua dan tiga yang benar-benar berkualitas serta  mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan baik dan penuh tanggung jawab, Pemko Medan memutuskan setiap calon pejabat harus melalui fit and proper test yang bekerjasama dengan  perguruan tinggi.

Pernyataan itu disampaikan Wali Kota Medan, Drs H Rahudman Harahap MM saat memberikan kuliah umum kepada 28 peserta Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) III Pemko Medan di Gedung P4TK Helvetia, Medan,  Rabu (9/11).

Dalam pemaparannya, dia menyebutkan untuk mendapatkan jabatan eselon harus dilalalui test yang ketat seperti fit and proper test. Langkah tersebut dilakukan agar pejabat yang ditempatkan benar-benar  memenuhi standar.  “Artinya, pejabat itu harus memenuhi standar kemampuan, loyalitas serta standar latar belakang pendidikan,” sebutnya dihadapan 28 peserta Diklatpim III Pemko Medan.
Selain fit and proper test,  sebutnya penetapan pejabat harus didukung pendidikan penjenjangan yang diperlukan untuk mendasari pemahaman calon pejabat. Seperti bersangkutan tentang manajemen pemerintahan yang lebih baik pada masa mendatang.

“Jadi kita ke depan harus lebih selektif dalam menetapkan pejabat. Artinya, penetapan pejabat tidak semata hanya mengandalkan pangkat dan golongan semata. Kami ingin mendapatkan pejabat berkualitas, profesional  dan mampu menjadi pemimpin yang baik di lingkungan tugasnya masing-masing,” katanya.

Dia menyatakan sangat mendukung penuh digelarnya Diklatpim III. Sebab, diklat itu termasuk bagian pendidikan penjenjangan. Dalam diklat tersebut, para peserta bisa memperluas wacana berpikir sehingga semakin tajam dalam menganalisa suatu masalah dan berani melakukan inovasi. Selain itu, harus bisa menjadi manajer yang baik dalam mengelola maupun mengambil kebijakan di lingkungan dinas atau sekretariat.

Rahudman berpesan seluruh peserta sebaiknya mengikuti kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa disiplin. Serap semua materi yang disampaikan, sehingga menjadi bekal berharga untuk diterapkan ketika menjalankan tugas.

“Kepada Baperjakat untuk menjadikan para peserta yang mengikuti pendidikan penjenjangan ini sebagai acuan dalam penentuan jabatan,” ucapnya.

Sumut Pos dan Pemko Medan Peduli Lingkungan Terpisah, Jumat (11/11) pagi, surat kabar Harian Sumut Pos bersama Pemko Medan melaksanakan penanaman pohon Mahoni di areal perkuburan muslim Jalan Mukhtar Basri, Medan Timur.

Pada penanaman itu, Pemimpin Umum/Pimpinan redaksi Harian Sumut Pos Zulkifli Tanjung memulai penanaman pohon, yang dilanjutkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Pemko Medan, M Sofyan dan Camat Medan Timur, Parulian Pasaribu disaksikan 11 lurah dan Muspika.

“Acara ini konsisten dan tetap berlanjut setiap minggu membantu Pemko Medan menghijaukan kota dengan melaksanakan pengelolaan taman-taman lingkungan dan jalur hijau,” katanya.
Camat Medan Timur Parulian Pasaribu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sumut Pos yang ikut peduli kepada lingkungan. “Terimah kasih kepada Sumut Pos yang ikut peduli dengan penghijauan di Kota Medan dengan turun bersama pemerintah melakukan penanaman pohon,” ujarnya. (adl)

Percepat Penyaluran Beasiswa Miskin

Molornya penyaluran beasiswa bagi siswa miskin tingkat sekolah dasar, menunjukkan kalau pejabat bersangkutan tak serius memajukan pendidikan di Sumut. Apalagi, molornya penyaluran beasiswa tersebut diduga karena kesibukan pejabat di Disdik Sumut sehingga berkas administrasi terbengkalai.

Seharusnya, beasiswa ini secara simbolis diserahkan pada 1 November, namun diundur hingga 9 November. Namun, para siswa kembali dikecewakan dengan diundurnya kembali jadwal penyaluran beasiswa tersebut hingga 15 Nopember mendatang.

Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Medan (Unimed), Ibnu Hajar menilai, ada ketidakbenaran dalam mekanisme penyaluran beasiswa tersebut. Berikut petikan wawancaranya dengan wartawan Sumut Pos Kesuma Ramadhan.

Bagaimana Anda menyikapi molornya penyaluran beasiswa bagi siswa miskin tingkat SD ini?
Saya menilai, para pejabat belum penuh mementingkan dunia pendidikan. Seharusnya, penyaluaran beasiswa tetap berjalan walaupun dengan penyerahan secara simbolis. Meskipun jumlah bantuan berupa beasiswa itu tidak besar, namun diyakini sangat dibutuhkan oleh siswa yang memang dianggap tidak mampu.

Seperti apa langkah yang tepat yang harusnya dilakukan?
Pemerintah seharusnya lebih mementingkan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi. Jika atasannya sibuk, penyaluran bisa dilakukan dengan memberikan wewenang kepada bawahannya selama hal tersebut tidak melanggar aturan.

Jadi, Anda menilai jika sejauh ini kesibukan pejabat tidak layak untuk dijadikan alasan?
Seharusnya alasan ini jangan dikemukan, seperti kita ketahui, bantuan pemerintah ini untuk mempermudah para siswa mengikuti pendidikan agar tidak ada lagi ada alasan seorang siswa tidak sekolah karena ketiadaan biaya. Meskipun nilainya hanya Rp360 ribu per tahun, atau per bulan Rp30.000, setidaknya dana tersebut cukup membantu memenuhi kebutuhan siswa agar bisa bersekolah.

Menurut Anda, apakah keterlambatan penyaluran ini ada unsur kesengajaan untuk mencari keuntungan, seperti membungakan uang yang nilainya mencapai Rp43,8 miliar?
Kalau untuk masalah ini, inspektorat yang memiliki wewenang untuk memeriksanya, karena kita tidak ingin berbicara tanpa ada bukti. Tapi, bagaiamanapun juga kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat.

Menurut Anda mekanisme bagaimana yang seharusnya dilakukan?
Mekanisme yang fleksibel, seperti yang saya ucapkan sebelumnya, selama bisa diwakilkan kenapa harus diundur. Seperti sebuah filosofi lebih cepat kan lebih baik. Kalau semua prosedur harus one show one man, kan jadi repot.
Mengingat lembaga pendidikan adalah indikator pelayanan prima dalam prakteknya prosedural harusnya bisa difleksibelkan. (uma)

Uang Cicilan Kredit pun Digelapkan

Ada-ada saja kelakuan Paul Andreas (38), warga Jalan Jalak II, Perumnas Mandala, yang bekerja sebagai debt collector ini. Disuruh menagih uang kredit sepeda motor kepada konsumen, dia malah menggelapkan uang tersebut. Akibatnya, dia dilaporkan ke Polresta Medan dan kini mendekam di sel Mapolresta Medan Menurut Ferdinan (30), kepala Bagian Marketing Outlet Krakatau Sinar Mas Jalan Sidorukun, Krakatau, dia terpaksa melaporkan Paul karena uang kredit sepeda motor yang harus disetorkannya ke perusahaan tak kunjung diberikan. Namun saat dicek ke konsumen, uang kredit tersebut sudah dibayarkan kepada Paul.

“Cuma dua unit yang ditagihnya, yang lainnya belum. Merasa curiga, kami pun mengecek kepada konsumennya. Ternyata sudah 6 konsumen yang telah membayar kepada Paul,” terang Ferdinan.
Tak senang dibohongi, Ferdinan lalu membuat pengaduan ke Polresta Medan. Mendapat laporan tersebut, personel Polresta Medan langsung meringkus Paul di rumahnya.

Menurut pengakuan Paul, dia nekat menggelapkan uang kredit sepeda motor itu karena sedang ribut dengan istrinya. Sehingga, bapak dua anak ini butuh biaya untuk keperluan sehari-hari.(eza/smg)

Bukan Angka Baik

Fenomena 11-11-11

APA makna di balik angka 11-11-11 ? Dan apa yang spesial di tanggal 11-11-11?
Mari kita simak analisis dari pakar Numerologist (pakar yang mencari arti mistis di balik angka-angka).

Pada abad pertengahan, numerologists percaya semua nomor memiliki arti. Kata-kata seorang pakar abad ke-16, Petrus Bungus, angka 11 tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang transenden atau mistis (divine things). Karena angka 11 terjebak antara nomor 10 dan 12 yang diyakini sebagai angka istimewa.

“Angka 11 adalah bermakna kejahatan murni (pure evil), dan mewakili orang-orang berdosa. Artinya, bukan pertanda baik untuk 11 November 2011, tanggal ketika tiga 11 akan menyelaraskan untuk pertama kalinya dalam satu abad”, pendapat Bungus.
Berkaitan dengan pendapat Numerologist tersebut, saat ini ada sebuah film horor yang baru berjudul “11-11-11”.

Mengisahkan cerita menakutkan yang akan terjadi pada tanggal ini. Karakter film ini menyebutnya dengan istilah “fenomena 11:11,” kecenderungan untuk melihat jam lebih sering di 11:11 dibandingkan pada waktu hari yang lain.

Pada hari kesebelas dari bulan kesebelas tahun kesebelas, gerbang gelap (neraka) akan terbuka dan darah tak berdosa akan tumpah.

Fenomena 11:11 ini memang banyak dibincangkan dalam kehidupan nyata, banyak forum diskusi online yang mencari tahu apa arti dari nomor ini. Orang mengatakan mereka merasa dihantui oleh 11s, yang tampaknya menakutkan bagi mereka. Ada juga yang memaknainya sebagai tanggal yang tampak menyenangkan.

Di sisi lain, beberapa modern numerologists menganggap 11/11/11 menguntungkan, dan menurut sumber-sumber berita lokal di seluruh negeri, banyak pasangan telah merencanakan untuk menikah pada hari ini. Di Indonesia saja, hari ini di Jakarta akan ada 1000 pasangan yang akan menikah. Belum lagi di kota-kota lain.

Sementara itu, ahli Feng Shu Hui, Tommi mengatakan bahwa angka 1 itu bermakna bagus, karena merupakan starting dari semua angka yang ada. “Angka 1 itu bagus karena merupakan starting dari semua angka, apalagi tanggal saat ini yang banyak mengandung angka 1, berapa tahun sekali kita akan menemukan penanggalan dengan angka ini,” ujar Tommi.(mag-9/jpnn)

Mesrakan Kembali Hubungan TNI-Pers

Medan- Hubungan TNI, khususnya TNI AD dengan masyarakat pers di wilayah Kodam I/BB khususnya dan Indonesia pada umumnya, perlu dimesrakan kembali agar pertahanan negara terjaga secara utuh.

Hal itu dikemukakan Kepala Penerangan Kodam I/BB (Kapendam I/BB) Kolonel Kav Halilintar Sembiring SH saat bersilaturrahmi dengan Pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Cabang Sumut di Jalan Sena No 96-98 Medan, Jumat (11/11), sore.

Hubungan yang erat antara TNI dan masyarakat pers perlu dieratkan karena pada prinsipnya tugas dan tanggungjawab keduanya dalam pertahanan dan keamanan negara tidak jauh berbeda. “TNI AD memerlukan banyak informasi dari masyarakat pers untuk dianalisis dan selanjutnya dicarikan solusinya sehingga masyarakat merasa terlindungi,” ujar Kolonel Halilintar.

Sejak perang kemerdekaan hingga kini masing-masing pihak telah bersinergi, menjalin kemitraan serta saling mensupport untuk kesuksesan tugas. Kerjasama itu tak boleh ter putus dan harus dilanjutkan demi kepentingan bangsa dan negara, tambahnya Ketua SPS Sumut H Teruna Jasa Said yang menerima kunjungan silaturrahmi menyambut baik tawaran kerjasama yang disampaikan Kol Kav Halilintar.

Teruna yang didampingi Wakil Ketua Porman Wilson Manalu, H. Bahtiar Tanjung, Sekretaris H. Farianda Putra Sinik, SE Wakil Sekretaris Zultaufik Nst,  Bendahara Dessy Fifi Septiany, SH Komisaris M. Erwin Siregar dan Arifin Butar-Butar menawarkan kerjasama yang lebih konkret antara lain diskusi berkala dan peliputan kegiatan teritorial serta pembinaan masyarakat yang rutin dilakukan pihak Kodam I/BB.

“Sejak dulu kerjasama antara Kodam I/BB dengan masyarakat pers di daerah ini sudah ada, beberapa Kapendam sebelumnya pernah menjadi Ketua SPS Sumut. Hendaknya hubungan itu kita pelihara dan dilanggengkan,” kata Teruna yang penuh keakraban menyambut kedatangan rombongan Kapendam I/BB beserta rombongan.

Direktur Eksekutif SPS Sumut HM Zaki Abdullah dalam kesempatan itu menyampaikan, dalam era reformasi ini kerjasama TNI AD dengan perusahaan pers terus berproses dan perlu dirumuskan secara tepat agar berjalan secara profesional dengan tidak merugikan salah satu pihak. “Diantara institusi yang ada, TNI-AD termasuk yang dirasa paling mendukung kemerdekaan pers,” ucapnya.

Sementara itu, Kolonel Halilintar menyampaikan, dalam waktu dekat Pangdam I/BB akan menerima audiensi pengurus baru SPS Sumut yang terpilih dalam Muscab tanggal 19 Oktober lalu. Ikut mendampingi Kapendam I/BB saat bertemu pengurus SPS Sumut Kasi Penum Mayor Caj Makmun HT, Kasi Pensus Mayor Caj Wenrijal, Kasi Pensat Mayor Caj Nasli Siregar, Kaur Medmas Kapten Inf Yamin Sohar,  Katim Lipprod Kapten Inf Masniar, Kaur Anief Kapten Inf A Rajagukguk dan sejumlah staf lainnya. (rel/ade)