28 C
Medan
Sunday, December 21, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14543

Oknum PNS Palsukan SIM

SERGAI- Syahran Sahidi (44) pegawai negeri sipil (PNS) di bagian Tata Usaha (TU) SMP Negeri 1 STM Hilir, warga Tundukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Serdang Bedagai, ditangkap Satuan Reskrim Polres Serdang Bedagai di kediamannya, Jumat (21/10) pagi, karena memalsukan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dari kediamannya, polisi berhasil mengamankan barang bukti alat pembuat SIM palsu, diantaranya satu set komputer lengkap dengan scanner dan printer. Dari pemalsuan SIM ini, tersangka mengaku sudah mencetak puluhan SIM dan hanya meminta upah cetak dari pemesan sebesar Rp30.000.
“Sudah lima bulan saya menekuni pekerjaan ini disamping menjadi PNS,” kata Sahidi ketika diperiksa di Mapolres Sergai.

Awal terungkapnya kasus pemalsuan SIM berawal dari keterangan Hariadi (23), warga Tanjung Morawa yang menggunakan sepeda motor Vario BK 4386 MAD saat melintas di Jalinsum Tebing Tinggi-Medan tepatnya depan Mapolres Sergai. Ketika itu petugas sedang menggelar razia kenderaan bermotor dan saat diperiksa SIM milik Hariadi ternyata palsu.

“Kita tanyai pemilik SIM tersebut dan mengaku didapat dari seorang PNS bernama Syahran Sahidi,” terang Kasubag Humas Polres Sergai, AKP ZN Siregar.   Sambungnya, kini tersangka pemalsuan SIM tersebut masih diperiksa penyidik Mapolres Serdang Bedagai. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres Sergai. (mag-3)

Kepling Tertangkap Jual Sabu

MEDAN- Seorang kepala lingkungan (Kepling) diringkus polisi karena diduga menjual narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya, Jalan Alumunium IV, Lingkungan 21, Kelurahan Tanjung Mulia, Medan Deli. Asrul pun diboyong ke Mapolsekta Medan Barat, Kamis (20/10) malam pukul 20.30 WIB.

Saat ditangkap, Asrul sedang menimbang sabu-sabu dan akan dimasukkan ke dalam bungkusan plastik kecil untuk diedarkan. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa dua pipet, dua bungkus kecil sabu-sabu, timbangan elektrik, plastik kecil bungkus sabu-sabu, satu unit handpone dan uang Rp1 juta hasil penjualan sabu-sabu.

Kepada sejumlah wartawan, Asrul mengaku baru satu tahun menjalani usaha haramnya itu. Sebelumnya, dia mengaku hanya sebagai pemakai sabu-sabu. “Karena harga sabu-sabu mahal, jadi saya menjual sabu-sabu. Dari keuntungan menjual sabu-sabu, saya bisa mendapat gratis,” ujarnya.(mag-7)

10 Kg Ganja Diamankan

LANGKAT- Upaya peredaran daun ganja melalui jalur Kabupaten Langkat berhasil dikandaskan jajaran Polres Langkat melalui sweeping, Kamis (20/10) malam, sekaligus mengamankan Juanda (24) warga Lingkungan V Sei Pucuk, Kelurahan Pekan Besitang, Kecamatan Besitang, Langkat.

“Pelaku bersama barang bukti 10 Kg daun ganja siap edar diamankan petugas saat melakukan sweeping, menuju perjalanan ke Medan menggunakan jasa angkutan umum,” kata Kasat Narkoba Polres Langkat, AKP SR Tambunan.

Tambunan menjelaskan, pelaku yang menggunakan transportasi umum L300 nopol BK 1635 PA warna biru datang dari arah NAD menuju Medan. Sebelum memasuki kota Stabat, persisnya Polsek Stabat Jln KH Zainul Arifin, dilakukan pemeriksaan mulai kelengkapan kenderaan hingga barang bawaan penumpang.

Nah, saat itu petugas mendapati 2 tas hitam beserta kantongan plastik hitam. Menaruh curiga, petugas menanyakan pemilik tas sekaligus meminta untuk dibuka guna pemeriksaan.

“Saat tas maupun kantongan dibuka, diketahui isinya daun ganja. Pelaku pasrah, sekaligus mengakuinya dan petugas langsung memboyong pelaku serta angkutan umum ke komando,” ucap Tambunan.

Terpisah, sebanyak 51 butir pil ekstasi dimusnahkan Sat Narkoba Polres Deli Serdang, Jum’at, (21/10), sekitar pukul 11.30 WIB.

Pemusnahan pil “setan” itu dilakukan dengan cara dibakar dihadapan sejumlah pejabat Muspida Kabupaten Deli Serdang. Pembakaran secara simbolik dilakukan Kapolres Deli Serdang, AKBP Wawan Munawar, Ketua BNK Magdalena Sirait, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, Maria Magdalena SH serta Pansek Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, BP Ginting.

Kasat Narkoba AKP Charles Simanjuntak menjelaskan, pil ekstasi tersebut diperoleh dari pelaku M Reza dan Deni Iskandar, yang ditangkap saat operasi rutin dilakukan pihaknya. Ketika itu, tersangka dengan sengaja menyembunyikan barang haram tersebut di dalam tas saat mengendarai mobilnya.

“Ini kita lakukan atas amanah Undang-undang,” ucap Charles Simanjuntak. (mag-4/btr)

Tampung 361 Pedagang

2012, Pasar Induk Beroperasi

MEDAN- Pembangunan Pasar Induk Medan di Kelurahan Lau Chi, Kecamatan Medan Tuntungan, sudah rampung 70 persen. Konstruksi gedung juga terlihat sudah hampir selesai dan tinggal tahap penyelesaian, termasuk jalan akses masuk I, II dan akses keluar.

“Kalau untuk Pasar Induk, sudah hampir rampung. Jalan akses masuk juga sedang dilakukan pengerasan. Ya, kita berharap dan mengupayakan bisa rampung penuh di tahun ini,” kata Kepala Dinas Bina Marga Kota Medan Gunawan Surya Lubis, Jumat (21/10).

Pasar Induk Tuntungan ini direncanakan jadi pusat transaksi  hasil pertanian dari Kabupaten Karo, khususnya Berastagi ke Medan. Pasar Induk ini dibangun di atas lahan seluas 12 hektare dari 18 hektare dengan kapasitas penampungan lebih kurang 361 pedagang ditambah fasilitas terminal bongkar muat barang.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Proyek Jalan Pasar Induk Dinas Bina Marga Medan Muradi Sofianto menambahkan, pihaknya sedang melakukan tiga sesi pengerjaan untuk Pasar Induk Tuntungan dan sudah rampung 70 persen termasuk gedung fisik yang telah terbangun. Dari tiga sesi itu, dua sesi di antaranya sedang dilaksanakan, sedangkan satu sesi lagi yakni pembebasan lahan masih dalam tahap proses.

“Itukan ada tiga sesion, sesion I untuk akses jalan masuk dari jalan raya Jamin Ginting ke dalam jalan Kantor Lurah. Sesion I ini sudah dan sedang berjalan termasuk pelebarannya. Sementara untuk pengerjaan sesion II, pengerjaan jalan masuk dari dekat jalan Kantor Lurah ke dalam Pasar Induk sudah selesai dilaksanakan,” ungkap Muradi.

Sementara, lanjut Muradi, pengerjaan jalan sesion III untuk jalan aspal jalur akses keluar dari terminal Pasar Induk ke jalan raya sama sekali belum tersentuh karena masih terbentur pembebasan lahan.

“Kalau untuk sesion III ini, kita belum bisa berbuat banyak. Sekarang tinggal kesiapan anggaran saja, karena kita juga masih kekurangan walau sudah masuk dalam PAPBD 2011 tahun ini. Sisa anggaran saat ini sekitar Rp1,4 miliar, kalau dari perkiraan dan kesepakatan pertama dengan warga yang memiliki lahan, anggaran ini sudah cukup,” ujarnya.

Dikatakannya, pihaknya sudah ditanya kepastian untuk sesion III ini. “Tapi, masalah pembebasan lahan kan tidak bisa kita perkirakan. Karena belajar dari beberapa proses pembebasan lahan seperti Fly Over Simpang Pos-Ngumban Surbakti terus molor. Sebab, kemungkinan lain seperti terjadinya permintaan kenaikan harga atas tanah, bisa saja terjadi. Walau begitu, kita tetap usahakan selesai cepat. Karena tinggal sesion III ini saja, baru bisa rampung 100 persen untuk dioperasikan,” jelasnya.

Informasi yang diperoleh menyebutkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan kembali menyuntik dana sebesar Rp20 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2011, dalam rangka pembangunan Pasar Induk di Kelurahan Lau Chi Kecamatan Medan Tuntungan ditambah Rp10 miliar di tahun anggaran 2010.(adl)

Pengurus BMP Sumut ke Jatim

TEBING TINGGI- Pembina Bikers Mitra Polri (BMP) Sumatera Utara, Kompol Safwan Khayat, melepas Ketua Pengurus Harian BMP Sumut, Firdaus Nuzula dan Kordinator Eksternal, Dian PK untuk mengikuti Jambore di Lapangan Kodam Brawijaya, Jawa Timur, mulai tanggal 28-30 September 2011, Jumat (21/10).

Pembina BMP Sumut, Kompol Safwan Khayat mengatakan, untuk mengikuti Jambore di Jawa Timur, BMP Sumut hanya mengirim dua orang perwakilan.
“Kita hanya mengutus dua orang yang berboncengan dengan istrinya, sedangkan target untuk sampai lokasi dijadwalkan empat hari. Disini kita melepasnya sambil memberikan surat jalan dari Pembina BMP Sumut,” terang Safwan, yang juga menjabat Waka Polres Tebing Tinggi.

Sementara, Kordinator Eksternal BMP Sumut, Dian PK  mengatakan, kegiatan touring ini untuk mengikuti Jambore di Jawa Timur, sekaligus mengenalkan kepada daerah lain, kalau di Sumatera Utara ada ikatan sepeda motor yang tergabung dalam BMP. “Kami akan sosialisakan ke Provinsi lain mengenai BMP ini,” ucap Dian PK. (mag-3)

Rahudman Belum Ada Waktu Melantik

Kekosongan Direksi BUMD Masih Berlanjut

MEDAN- Kekosongan direksi definitif di tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan terus berlanjut. Hingga kini, Wali Kota Medan belum juga menetapkan nama-nama yang bakal menduduki jabatan direksi di Perusahaan Daerah (PD) Pasar, PD Rumah Potong Hewan dan PD Pembangunan.

Padahal sebelumnya, panitia rekrutmen direksi BUMD yang juga Assisten Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Pemko Medan Arif Tri Nugoho mengungkapkan, 20 Oktober lalu akan diumumkan nama-nama calon direksi yang akan dilantik. Namun hingga kini, nama kesepuluh calon direksi BUMD milik Pemko Medan teresebut masih menjadi rahasia.

Saat hal ini dikonfirmasi kepada Wali Kota Medan Rahudman Harahap, dia kembali menegaskan, nama-nama yang akan menduduki direksi di PD Pasar, PD RPH dan PD Pembangunan sudah dikantongi. Sedangkan pelatikannya masih dalam proses, tinggal menunggu waktu yang tepat.

“Belum ada waktu untuk melantiknya. Tinggal menunggu waktuku sajanya itu. Semuanya sudah selesai, orang-orangnya pun sudah ada,” kata Rahudman, usai jamuan makan malam Puteri Indonesia 2011 di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis (20/10) malam.

Rahudman kembali memastikan, pelantikan direksi BUMD tersebut akan segera dilantik, sebelum 2012. “Sudah memang, tapi kita melihat waktu yang pas. Karena masih sibuk kali kita saat ini. Pastinya, sebelum pengajuan APBD 2012 itu sudah dilantik. Secepatnya akan diselesaikan itu,” ucapnya.

Menanggapi kekosongan direksi BUMD tersebut, Acil Lubis selaku aktivis 1998 mengkhawatirkan bakal terjadi kebocoran PAD yang dapat merugikan Pemko Medan. “Kekosongan di tubuh PD milik Pemko Medan sudah terlalu lama. Jika ini terus dibiarkan, sangat dikhawatikan terjadinya kebocoran anggaran atau pendapatan yang sangat besar manfaatnya bagi penambahan APBD Kota Medan,” katanya.

Artinya, lanjut Acil, dengan tidak adanya pimpinan yang definitif, berarti segala sumber pemasukan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi Pemko Medan, tidak berjalan dengan semestinya. Karena pengawasan tidak bisa sepenuhya dilakukan dengan hanya mengangkat Plt Direktur Oprasional pada masing-masing PD.

“Untuk itu kita minta Wali Kota Medan segera melantik direksi definitif, agar segala pemasukan yang menyangkut dengan anggaran bisa berjalan semestinya dan tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi kekosongan pimpinan PD untuk memperkaya diri sendiri,” tandasnya.(adl)

Pemkab Hanya Mampu Timbun Sirtu

LANGKAT- Aksi protes warga Desa Karang Gading, Pantai Gading dan Secanggang, Kecamatan Secanggang, kepada Pemkab Langkat terkait jalan rusak diladeni dengan penimbunan sementara. Kebijakan itu, sebelum adanya anggaran yang diprediksi terealisasi April 2012.

Kesepakatan diperoleh menyusul pertemuan perwakilan warga yang dikomandoi Camat Secanggang Ibnu Hajar, Kepala Desa Karang Gading Kusdiantoro, Ketua BPD Saiful Bahri dan Ketua LPMD Bahrul dengan Kadis PU Bambang, Sekretaris Bappeda Muliono dan staf ahli bupati Edi T di rumah dinas bupati, Jumat (21/10).

“Pertemuan itu menghasilkan kebijakan, pihak PU meratakan sekaligus menimbun jalan rusak sampai desa Pantai Gading. Untuk selanjutnya, pembangunan jalan disitu akan menjadi skala prioritas nantinya,” kata Ibnu Hajar.

Masih menurut penjelasan Ibnu terkait pertemuan yang mengundang tanya warga karena tidak biasanya berlangsung di rumah dinas bupati, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala yang tidak terlepas dalam pelaksanaan pembangunan di desa tersebut.

Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Sutikno satu diantara perwakilan warga berhasil ditemui wartawan seusai melangsungkan pertemuan meneritakan, Dinas Pekerjaa Umum sebagaimana diungkapkan Bambang segera menyertu (timbun pasir dan batu) sepanjang Jalan Pantai Gading dan Karang Gading kurang lebih 11 Km.

“Janji mereka (DPU) paling lambat pengerjaan jalan April 2012 menggunakan anggaran 2011. Malahan katanya kas kosong, masih menunggu uang pengembalian Syamsul Arifin mantan bupati yang ada sama KPK,” urai Sutikno.

Seperti diketahui sebelumnya, warga desa dimaksud melakukan penanaman pohon pisang serta sawit bentuk protes terhadap Pemkab Langkat karena merasa diabaikan. Pasalnya, jalan sepanjang 11 Km tak tersentuh 30 tahun selanjutnya diperparah belum terealisasinya janji bupati memperbaiki sekaligus mengaspal jalan utama ketiga desa dimaksud.(mag-4)

Berkas Kembali Dikirim ke Jaksa

Dugaan Korupsi di Polmed

MEDAN- Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Unit Tipikor Polda Sumut kembali menyerahkan berkas empat tersangka dugaan korupsi di Politeknik Medan (Polmed) ke Jaksa, Senin (24/10) mendatang. Sebelumnya, berkas keempat tersangka tersebut sempat dinyatakan P19 (perlu dilengkapi) oleh Jaksa.

“Sebelumnya karena ada yang kurang, berkas 4 tersangka kasus korupsi Polmed dikembalikan ke penyidik, dan sudah didalami dan dilengkapi,” kata Kasubbid PID Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan kepada Sumut Pos, Jumat (21/10) di ruang kerjanya Menurut  MP Nainggolan, penyidik Tipikor Polda Sumut telah melengkapi berkas tersebut sesuai petunjuk dan permintaan  pihak kejaksaan. “Tadi sudah selesai disiapi berkasnya, Senin (24/10) ini  akan kita kirim kembali berkas tersebut ke Jaksa,” terangnya lagi.

Adapun keempat berkas tersangka yang dikirim ke Jaksa yakni atas nama Herman Taher alias Alam selaku pelaksana proyek, Sihar Simamora SE AK selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Syahbuddin Siregar sebagai penandatangan SPM, Dewi Kamariah sebagai Direktur perusahaan CV Karya Medika.

Dalam kasus ini, Tipikor Polda Sumut telah melakukan penyitaan barang bukti berupa satu paket alat peraga masing-masing, tiga item robot, mikrowelle, network analyzer (untuk menangkap sinyal) serta sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kasus itu.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut, proyek pengadaan alat peraga di Polmed ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2,1 miliar dari total anggaran Rp4,5 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2010.

Untuk diketahui, pemenang tender pengadaan alat laboratorium, pendidikan bengkel jurusan Elektro Polmed pada 1 Oktober 2010 Herman Taher dari PT Astasari Sartika, kemudian membuat surat kerjasama dengan Thomas Sembiring dari PT Get untuk pembelian dua set sistem kontrol mistor dan sensor robot, dua set robot sistem empat roda dan urasonic serta dua set factory pneumetic robot trainer.(mag-5/ari)

Pemberantasan Korupsi Masih Tebang Pilih

Penegakan hukum masih terkesan tebang pilih. Masih banyak kasus-kasus dugaan korupsi yang belum tersentuh hukum. Hal ini dikatakan pengamat hukum yang juga Sekda Lira Kota Medan Ibeng Syafruddin Rani SH Mhum dengan wartawan Sumut Pos Rudiansyah, Jumat (21/10). Berikut petikan wawancaranya Menurut Anda, bagaimana penanganan kasus-kasus dugaan korupsi di Sumut?
Saya menilai, penegakan hukum dalam kasus dugaan korupsi masih jauh dari harapan. Masih banyak kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat, baik ke Kejaksaan maupun ke kepolisian belum ditangani secara maksimal alias tebang pilih.

Contohnya kasus apa?
Banyak. Ini terlihat dari maraknya aksi demo yang dilakukan rekan-rekan mahasiswa menuntut penyelesaian kasus korupsi yang diduga dilakukan pejabat di Sumut. Yang lebih parah lagi, kasus dugaan korupsi yang mendera kampus-kampus negeri di Sumut.
Kasus dugaan korupsi yang paling banyak disorot saat ini, seperti yang terjadi di Dinas Bina Marga Sumut. Namun, aparat kejaksaan dalam menangani perkara itu terkesan lambat.

Lambatnya seperti apa?
Ya, hingga saat ini tidak jelas sejauh mana penyelidikannya. Padahal kasus dugaan penyelewengan anggaran di Dinas Bina Marga itu sudah menjadi sorotan publik. Namun, kenapa pihak kejaksaan terkesan lambat dalam menangani dan memprosesnya.

Sikap Anda selaku pengamat hukum seperti apa?
Kita mendesak agar pihak penegak hukum benar-benar serius dalam menangani perkara korupsi. Jangan tebang pilih. Jangan ada lagi tersangka korupsi yang ditangguhkan.

Contoh kasus apa?
Kasus dugaan korupsi kepala SKPD di Sergai yang terindikasi korupsi yang ditangani Kejatisu. Kejatisu sendiri sudah menangkap pelaku dugaan korupsi, namun kenapa tersangka itu dilepaskan kembali dari Rutan oleh Jaksa dengan alasan tahanan kota. Nah, inilah yang membuat adanya kesenjangan dan tebang pilih dalam pengungkapan korupsi.

Harahapan ke depan?
Kita harus bersama-sama mengawasi kinerja aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi. Kita juga meminta KPK untuk tetap memantau penanganan korupsi di Sumatera Utara.(*)

Tapteng Targetkan Bangun 600 Rumah Murah

Cuma Bayar Rp250 per Bulan tanpa Uang Muka

JAKARTA- Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bonaran Situmeang bersama 30 bupati/wali kota yang lain, meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz, Jumat (21/10).

MoU terkait komitmen memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pegawai negeri sipil (PNS). Kabupaten Nias juga ikut meneken MoU itu. Menpera Djan Faridz menyiapkan program subsidi Rp25 juta per unit rumah type 36.

“Pemerintah berharap Daerah memanfaatkan program ini dengan cara menyediakan lahan dan menunjuk developer,” ujar Djan Faridz usai acara penandatanganan MoU di kemenpera.

Ketua DPW NU DKI Jakarta itu berharap, daerah dapat langsung menjalankan MoU dengan cara menyediakan lahan dan menunjuk pengembang. Agar program penyediaan rumah murah ini berjalan baik, Djan Faridz berpesan  bupati/wali kota memberi kemudahan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada pengembang.

Djan Faridz juga menantang para kepala daerah dengan iming-iming bonus satu unit rumah type 36 bagi daerah yang dapat menjalankan MoU paling lambat akhir bulan ini.

“Secara pribadi saya akan memberikan bonus satu unit rumah type 36 kepada kepala daerah yang sudah memulai pembangunan yang ditandai dengan peletakan batu pertama minggu depan,” ujar Faridz, yang merupakan menteri hasil reshuffle kabinet itu.

Bonaran Situmeang usai penandatanganan MoU menyambut baik program pemerintah ini. Dia optimis  masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya nelayan dan PNS golongan rendah dapat memenuhi kebutuhannya memiliki rumah yang layak.

Menurut perhitungannya, dengan subsidi pemerintah dan kemudahan yang diberikan Pemda, masyarakat hanya dibebani cicilan sekitar Rp250 ribu perbulan dan tanpa uang muka. Targetnya dibangun 600 unit rumah dengan subsidi dari pemerintah.

“Harga ini dimungkinkan karena biaya perizinan dan penyediaan fasilitas umum yang sebelumnya beban pengembang menjadi tanggungan pemda,” kata Bonaran.

Mengenai jadwal pelaksanaan program ini, Bonaran mengaku sedang dalam tahap perencanaan, mempersiapkan lahan dan menawarkan ke developernya.
Bonaran berharap, program ini berjalan lancar, tidak seperti nasib pembangunan perumahan nelayan yang diresmikan oleh Mensos di Pinang Sori beberapa tahun lalu. “Dimana peletakan batu pertama sekaligus peletakan batu terakhir, alias tidak berjalan,” ujar Bonaran.

Sebagai bupati, dia berjanji akan memanfaatkan subsidi dari pemerintah ini secara maksimal untuk kepentingan rakyat Tapteng. (sam)

1...14,54214,54314,544...15,734Page 14,543 of 15,734

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor