30 C
Medan
Friday, May 17, 2024

Tapteng Targetkan Bangun 600 Rumah Murah

Cuma Bayar Rp250 per Bulan tanpa Uang Muka

JAKARTA- Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bonaran Situmeang bersama 30 bupati/wali kota yang lain, meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz, Jumat (21/10).

MoU terkait komitmen memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pegawai negeri sipil (PNS). Kabupaten Nias juga ikut meneken MoU itu. Menpera Djan Faridz menyiapkan program subsidi Rp25 juta per unit rumah type 36.

“Pemerintah berharap Daerah memanfaatkan program ini dengan cara menyediakan lahan dan menunjuk developer,” ujar Djan Faridz usai acara penandatanganan MoU di kemenpera.

Ketua DPW NU DKI Jakarta itu berharap, daerah dapat langsung menjalankan MoU dengan cara menyediakan lahan dan menunjuk pengembang. Agar program penyediaan rumah murah ini berjalan baik, Djan Faridz berpesan  bupati/wali kota memberi kemudahan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada pengembang.

Djan Faridz juga menantang para kepala daerah dengan iming-iming bonus satu unit rumah type 36 bagi daerah yang dapat menjalankan MoU paling lambat akhir bulan ini.

“Secara pribadi saya akan memberikan bonus satu unit rumah type 36 kepada kepala daerah yang sudah memulai pembangunan yang ditandai dengan peletakan batu pertama minggu depan,” ujar Faridz, yang merupakan menteri hasil reshuffle kabinet itu.

Bonaran Situmeang usai penandatanganan MoU menyambut baik program pemerintah ini. Dia optimis  masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya nelayan dan PNS golongan rendah dapat memenuhi kebutuhannya memiliki rumah yang layak.

Menurut perhitungannya, dengan subsidi pemerintah dan kemudahan yang diberikan Pemda, masyarakat hanya dibebani cicilan sekitar Rp250 ribu perbulan dan tanpa uang muka. Targetnya dibangun 600 unit rumah dengan subsidi dari pemerintah.

“Harga ini dimungkinkan karena biaya perizinan dan penyediaan fasilitas umum yang sebelumnya beban pengembang menjadi tanggungan pemda,” kata Bonaran.

Mengenai jadwal pelaksanaan program ini, Bonaran mengaku sedang dalam tahap perencanaan, mempersiapkan lahan dan menawarkan ke developernya.
Bonaran berharap, program ini berjalan lancar, tidak seperti nasib pembangunan perumahan nelayan yang diresmikan oleh Mensos di Pinang Sori beberapa tahun lalu. “Dimana peletakan batu pertama sekaligus peletakan batu terakhir, alias tidak berjalan,” ujar Bonaran.

Sebagai bupati, dia berjanji akan memanfaatkan subsidi dari pemerintah ini secara maksimal untuk kepentingan rakyat Tapteng. (sam)

Cuma Bayar Rp250 per Bulan tanpa Uang Muka

JAKARTA- Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bonaran Situmeang bersama 30 bupati/wali kota yang lain, meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz, Jumat (21/10).

MoU terkait komitmen memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pegawai negeri sipil (PNS). Kabupaten Nias juga ikut meneken MoU itu. Menpera Djan Faridz menyiapkan program subsidi Rp25 juta per unit rumah type 36.

“Pemerintah berharap Daerah memanfaatkan program ini dengan cara menyediakan lahan dan menunjuk developer,” ujar Djan Faridz usai acara penandatanganan MoU di kemenpera.

Ketua DPW NU DKI Jakarta itu berharap, daerah dapat langsung menjalankan MoU dengan cara menyediakan lahan dan menunjuk pengembang. Agar program penyediaan rumah murah ini berjalan baik, Djan Faridz berpesan  bupati/wali kota memberi kemudahan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada pengembang.

Djan Faridz juga menantang para kepala daerah dengan iming-iming bonus satu unit rumah type 36 bagi daerah yang dapat menjalankan MoU paling lambat akhir bulan ini.

“Secara pribadi saya akan memberikan bonus satu unit rumah type 36 kepada kepala daerah yang sudah memulai pembangunan yang ditandai dengan peletakan batu pertama minggu depan,” ujar Faridz, yang merupakan menteri hasil reshuffle kabinet itu.

Bonaran Situmeang usai penandatanganan MoU menyambut baik program pemerintah ini. Dia optimis  masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya nelayan dan PNS golongan rendah dapat memenuhi kebutuhannya memiliki rumah yang layak.

Menurut perhitungannya, dengan subsidi pemerintah dan kemudahan yang diberikan Pemda, masyarakat hanya dibebani cicilan sekitar Rp250 ribu perbulan dan tanpa uang muka. Targetnya dibangun 600 unit rumah dengan subsidi dari pemerintah.

“Harga ini dimungkinkan karena biaya perizinan dan penyediaan fasilitas umum yang sebelumnya beban pengembang menjadi tanggungan pemda,” kata Bonaran.

Mengenai jadwal pelaksanaan program ini, Bonaran mengaku sedang dalam tahap perencanaan, mempersiapkan lahan dan menawarkan ke developernya.
Bonaran berharap, program ini berjalan lancar, tidak seperti nasib pembangunan perumahan nelayan yang diresmikan oleh Mensos di Pinang Sori beberapa tahun lalu. “Dimana peletakan batu pertama sekaligus peletakan batu terakhir, alias tidak berjalan,” ujar Bonaran.

Sebagai bupati, dia berjanji akan memanfaatkan subsidi dari pemerintah ini secara maksimal untuk kepentingan rakyat Tapteng. (sam)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/