Pengamat Politik UGM:  Ini Antiklimaks dari Proses Politik

MEDAN-Suasana politik di Sumatera Utara setelah adanya pencabutan dukungan 9 dari 11 partai pengusung pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno) memanas. Koalisi partai pendukung pun mulai retak.
Hal ini sontak menjadi pembicaraan hangat di kalangan politisi khususnya di DPRD Sumut. Pengamatan Sumut Pos di DPRD Sumut, beberapa politisi dan sejumlah wartawan tampak berkasak-kusuk sesaat dan sesudah digelarnya Rapat Paripurna Rancangan Perubahan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) 2011.

Terkait pencabutan dukungan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang dikonfirmasi Sumut Pos sesaat sebelum meninggalkan gedung DPRD Sumut, enggan menjawabnya. Ketika didesak untuk komentar, dia pun mengelak. “Nanti ya. Nanti kita bicarakan lagi,” katanya sembari menutup kaca mobil dinasnya BK 1 A dan langsung meninggalkan pelataran parkir Gedung DPRD Sumut, Selasa (1/11).
Namun, persis dengan sikap Gatot, beberapa anggota dewan juga tidak banyak bicara tentang pencabutan dukungan tersebut. Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS Raudin Purba menilai secara datar, mengenai pencabutan dukungan terhadap Gatot oleh sembilan partai pengusung Syampurno. “Ya nggak apa-apa,” katanya singkat.

Bagaimana dengan partai pengusung lainnya seperti PPP? Tak ada jawaban yang jelas dan tegas, ketika hal itu ditanyakan oleh salah seorang anggota DPRD Sumut asal PPP Nurul Azhar. “Itu urusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW), saya bukan di DPW. Jadi, saya tidak mungkin mengomentari itu,” katanya.

Sekjen Kemendagri Diah Anggraini yang hadir di Medan terkait kegiatan Korpri membenarkan kalau Mendagri didatangi 9 pimpinan partai pengusung Syampurno. “Memang ada 9 parpol itu datang ke Mendagri,” ujarnya di Restoran Jimbaran, Jalan S Parman saat jamuan makan malam bersama Gatot, Wali Kota Medan Rahudman, dan unsur Muspida, Selasa (1/11) malam.

Saat ditanya apa mereka meminta Gatot dicopot dari Plt Gubsu menjadi Wagubsu, Diah membatahnya. “Oh tidak ada. Tidak benar seperti itu,” kata Diah lagi.
Dan ketika ditanya apakah langkah Gatot dinilai tepat dalam memimpin daerah dan memiliki hak memutasikan pejabat, Diah hanya berkomentar singkat. “Wah, tidak etis kalau saya menjelaskan ke media. Tapi akan saya jelaskan ke Gatot,” ujarnya sambil buru-buru naik ke mobil untuk meninggalkan lokasi.

Sebelumnya, soal pencabutan dukungan ini juga terkait dengan kinerja Gatot yang dianggap tidak maksimal. Bahkan Gatot dianggap tidak mampu dalam “menertibkan” para bawahannya yakni, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menyikapi hal itu, pengamat Hukum Tata Negara asal Universitas Sumatera Utara (USU) Mirza Nasution, mengatakan Gatot sejatinya harus lebih bijak.

“Plt Gubsu merupakan perwakilan pemerintah pusat dan tertinggi di daerah. Kepala-kepala dinas itu, sama artinya merupakan menteri pada kabinet. Ada hak prerogatif dari Plt Gubsu untuk melakukan pergantian dengan catatan adalah orang-orang yang akuntabel, profesional dan sebagainya. Kemudian, sesuai jabatan Plt agar meminta persetujuan dari Mendagri. Jadi hak Plt Gubsu untuk mengganti dan mempertahankan SKPD-nya,” urainya kepada Sumut Pos, Senin (31/10) lalu.

Mirza menambahkan, unsur politik memang cenderung mempengaruhi kebijakan. “Hanya saja, dengan perkembangan yang ada banyak SKPD yang dinilai masyarakat tidak mampu dan bermasalah, kemudian banyak juga kepentingan politik atas jabatan itu. Tapi, kembali ke dasarnya Gubsu atau Plt Gubsu memiliki hak untuk melakukan pergantian atau tidak. Jadi, kalau memang harus diganti dan ternyata ada yang menghalang-halangi, itu berarti persoalan berani atau tidak. Namun harus digarisbawahi, semestinya jangan takut atas tekanan-tekanan politik itu. Karena Gubsu itu pada prinsipnya adalah milik rakyat,” tambah Mirza.

Kenyataannya, banyak SKPD yang diduga terangkut masalah korupsi. Nah, Mirza menambahkan, jika persoalannya seperti itu, adalah wajar bila masyarakat menilai Gatot belum dan bahkan tidak mampu memimpin Sumatera Utara. “Wajar, jika pada kenyataannya masyarakat menilai kepala daerah yang ada tidak mampu memimpin Sumut,” tegasnya.

Bagaimana dengan persoalan serapan anggaran yang rendah? Menyangkut itu, pengamat ekonomi asal Universitas Sumatera Utara Jhon Tafbu Ritonga menilai, hal itu memang merupakan fenomena umum termasuk di Sumut. “Ini fenomena umum nasional, bukan spesifik Sumut. Banyak faktor atas Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengadaan barang dan jasa. Kebiasaan lama dalam pengadaan, yang biasanya ada komisi. Pejabat SKPD yang ragu karena kondisi hukum kita yang sering membahayakan diri sendiri. Ya, termasuk komunikasi politik lokal. Saya belum bisa sampai pada kapasitas kepemimpinan, karena soal daya serap anggaran ini dimana dan sejak dulu ya begitu-begitu saja. Ke depan, harus dikoreksi Perpres yang ada. Dan Gubsu, bupati serta wali kota kita dorong berani bertindak untuk kemajuan bersama” terangnya.

Sementara itu, manuver sembilan dari 11 partai pengusung Syampurno saat pilgub 2008 yang meminta Mendagri Gamawan Fauzi mencopot Gatot dari jabatannya sebagai Plt Gubernur Sumut, mendapat tanggapan pengamat politik dari Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, Arie Sudjito.

Menurut Arie, langkah sembilan partai pengusung Sampurno itu hanya dampak dari proses pencalonan pasangan cagub-wagub pada pilgub 2008 silam. Yakni, partai pengusung tidak cermat menentukan calon yang akan dimajukan di Pilgub. Pertimbangan-pertimbangan praktis-transaksional, kata Arie, sering kali mengabaikan kualitas calon. “Ini sebetulnya antiklimaks dari proses politik saat pencalonan yang tidak melihat kualitas calon. Akibatnya, ketika terpilih dan menjabat, ternyata tidak mampu,” ujar Arie Sudjito kepada Sumut Pos, Selasa (1/11).

Hanya saja, lanjutnya, partai pengusung juga harus menjadikan ini sebagai bahan pelajaran. Pada pilgub mendatang, mereka harus cermat menentukan calon, yang sekiranya mumpuni. (ari/sam)

“Kak, Polisi Masih Ada di Situ…”

MEDAN-Bentrokkan mahasiswa yang terjadi di Universitas Sumatera Utara antara Fakultas Tenik dengan Fakultas Pertanian yang dibantu Fakultas Ekonomi berbuntut panjang. Sedikitnya 172 mahasiswa diamankan pihak kepolisiann
Ya, tampaknya pihak Polresta Medan tidak mau ambil pusing dengan aksi brutal mahasiswa. Polresta Medan dibantu Polda Sumut pun melakukan penyesiran di lokasi bentrokkan
Hasil penyisiran petugas mengamankan 172 orang mahasiswa Fakultas Teknik USU, Selasa (1/11) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB. Dari keseluruhan mahasiswa yang diamankan ikut juga diamankan seorang mahasiswi dari Fakultas Teknik.
“Kita amankan sebanyak 172 orang mahasiswa terlibat langsung dalam dan menetapkan 23 tersangka,” ujar Kapolresta Medan, Kombes Pol Tagam Sinaga.

Penyisiran ini dilakukan oleh petugas bersenjata lengkap di sejumlah ruangan di gedung Fakultas Teknik. Petugas yang melakukan penyisiran pun sempat mendapat perlawan dari mahasiswa yang berada di dalam ruangan dengan batu. Tak pelak, petugas langsung melakukan pengepungan di areal Fakultas Teknik.

Setelah itu, petugas menemukan sejumlah mahasiswa yang kedapatan tengah bersembunyi. Sementara mahasiswa yang lainnya diamankan petugas saat berada di luar ruangan tanpa adanya perlawanan. Dari penyisiran, diketahui bentrokan tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, alumni juga turut berperan.

Ratusan mahasiswa tersebut diboyong ke Mapolresta Medan untuk dilakukan pemeriksaan  Dari hasil pemeriksaan di dalam tas milik beberapa mahasiwa yang ikut dalam bentrok, petugas mendapatkan sejumlah kunci sepeda motor, tali pinggang, kayu balok, tong sampah, helm, besi, dan handphone. Menariknya, dari handphone yang diamankan polisi, ada sebuah pesan pendek yang berisikan peringatan. Hal ini seakan menunjukkan ada koordinasi yang baik antarmahasiswa dalam menyikapi tawuran. “Kak polisi masih ada di situ?” begitulah bunyi pesan pendek yang dimaksud.

Pihak kepolisian hanya melakukan penyisiran di kubu Fakultas Teknik lantaran kubu ini dikabarkan akan melakukan penyerangan kembali dan mengancam akan membakar ruangan Fakultas Pertanian.
Terkait dengan suasana panas di USU, pihak rektorat langsung meliburkan kedua fakultas tersebut selama dua hari terhitung sejak 1-3 november mendatang. Hal ini dilakukan untuk menjaga kondusivitas kedua kubu yang tengah bersitegang; yang mengakibat sejumlah mahasiswa luka-luka dan dua sepeda motor hangus terbakar.

“Rektor USU, Prof Syahril Pasaribu, melalui Purek III mengimbau kepada tiap fakultas agar meliburkan mahasiswanya dari perkuliahan . Hal ini sengaja dilakukan demi menjaga kondusifitas kampus. Namun karena bersifat imbauan, beberapa fakultas tetap menjalankan proses belajar mengajar, mengingat saat ini tengah berlangsung ujian tengah semester,” ungkap Kabag Humas USU, Bisru Hafi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (1/11).
Bahkan menurut Bisru, imbauan libur pihak rektorat itu juga mengharuskan pelaksanaan mid tes menjadi tertunda. Dengan diliburkannya mahasiswa selama dua hari, bilang Bisru, diharapkan aktivitas akan kembali seperti  normal semula. (mag-7/uma)

Wawancara Eksklusif dengan RE Siahaan, Terdakwa Korupsi Rp10,51 M

Dugaan korupsi Rp10,51 miliar, membuat RE Siahaan masuk jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berstatus sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Medan, Mantan Wali Kota Pematangsiantar ini berharap mengulang sukses Wali Kota Bekasi, Muhammad Mochtar, lolos dari jerat KPK, divonis bebas di pengadilan tipikor daerah.

Putusan hakim ad hoc Ramlan Comel yang membebaskan Wali Kota Bekasi nonaktif, Muhammad Mochtar, dari tuduhan korupsi, membawa angin segar bagi mantan Wali Kota Pematangsiantar Ir Robert Edison (RE) Siahaan. Sama-sama tersangkut korupsi yang ditangani KPK dan disidang di Pengadilan Tipikor di daerah, RE Siahaan berharap tuah kemujuran Muhammad Mochtar.

Wali Kota Pematangsiantar periode 2005-2010 ini meminta majelis hakim yang dipimpin Jonner Manik SH MHum yang menyidangkan perkara, untuk bertindak arif dan bijaksana. RE Siahaan berharaphakim mengambil putusan dengan memberikan vonis bebas.

Dia menganggap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari jaksa KPK, Zet Tadong Alo SH terhadapnya, kabur dan tidak mendasar.

Saat ditemui Sumut Pos di sel sementara di Pengadilan Negeri (PN) Medan, di Jalan Pengadilan Medan, Selasa (1/11), ia didampingi tiga pengacara hukumnya, Sarbudin Panjaitan SH MH, Kamaruddin Simanjuntak SH, dan Perry Cornelius P Sitohang SH. RE Siahaan meminta surat Dakwaan Penuntut Umum nomor: DAK-32/24/10/2011 tanggal 18 Oktober 2011 harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak diterima, karena penuntut umum dinilai tidak cermat dan tidak lengkap dalam membuat surat dakwaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Partai Demokrat Kota Pemantangsiantar, usai persidangan, Selasa (1/11) dengan agenda eksepsi atas dakwaan JPU. Mengenakan kemeja biru tua lengan panjang, dan celana panjang warna hitam, RE Siahaan berharap bebas dari peradilan hukum yang menjeratnya dalam perkara dugaan korupsi.

Pria yang disangkakan atas tuduhan korupsi atas dana  APBD Pematangsiantar tahun 2007 senilai Rp10,51 miliar membantah tuduhan-tuduhan yang dilakukan penyidik KPK dan tidak berdasar.
“Karena tidak ada bukti otentik atau bukti yang mendasar bahwa saya terlibat langsung dalam perkara dugaan korupsi seperti yang disangkakan penyidik KPK. Semua tuduhan yang dilontarkan KPK itu tidak mendasar. Karena saya disangkakan dalam perkara ini, atas pengakuan orang lain.Tidak ada bukti yang konkrit soal keterlibatan saya secara langsung,” beber RE Siahaan.

Makanya, sambung RE Siahaan, ia membantah dalam perkara ini. Ia juga mengklaim dirinya tidak terlibat. Dalam hal ini KPK tidak mendasar dan membabi buta.
RE Siahaan juga berharap bahwa ketua majelis hakim yang menyidangkan perkaranya untuk bertindak objektif, dan segera menilai. Kalau memang ia dinyatakan tidak bersalah didalam peradilan, maka RE Siahaan meminta majelis hakim untuk membebaskan dirinya, seperti apa yang dilakukan oleh ketua majelis yang membebaskan wali kota Bekasi.

Sementara itu, Sarbudin Panjaitan SH MH, pada wartawan juga menegaskan agar majelis hakim Tipikor Medan untuk memberlakukan pembebasan terhadap klainnya.
“Saya berharap agar majelis hakim membuat terobosan baru di Sumatera Utara. Untuk berbuat hal yang sama terhadap pak RE Siahaan. Karena dengan adanya beberapa kepala daerah yang bebas murni oleh hakim, ini menunjukan bahwa KPK pun tidak sepenuhnya benar. Ini terbukti banyak kepala daerah yang bebas oleh hakim,” tegas Panjaitan.

Untuk itu Sarbudin Panjaitan SH juga mengharapkan hal yang sama terhadap dirinya (untuk memvonis bebas). Karena berdasarkan dakwaan-dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum semuanya tidak mendasar.
“Untuk itu saya berharap agar majelis hakim harus bijaksana dalam menyikapi persoalan perkara yang dihadapi. Karena dalam perkara ini klaian saya hanya menjadi tudingan oleh orang-orang, atas arahan dari KPK,” bebernya.
Usai wawancara dengan wartawan koran ini, mantan Walikota Pematang Siantar ini langsung diboyong petugas Waltah (pengawal tahanan) dari Kejari Medan, untuk dimasukan kembali ke mobil tahanan kijang warna hijau, untuk dibawa kembali ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas IA Tanjunggusta Medan, dimana selama ini ia dititipkan oleh KPK.

Pada persidangan sebelumnya Mantan Wali Kota Pematangsiantar Robert Edison (RE) Siahaan didakwa melakukan korupsi dana  APBD Pematang Siantar tahun 2007 senilai Rp10,51 miliar untuk menguntungkan diri sendiri, 14 anggota dewan dan sejumlah rekanan, pada sidang di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (25/10)

Tim jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan Irene Putrie , dana APBD sebesar Rp10,51 miliar yang “dicuri” RE Siahaan itu terdiri dari Rp8,3 miliar anggaran rehabilitasi/pemeliharaan drainase, jalan, jembatan dan infrastruktur desa, dan Rp2,17 miliar dana bantuan sosial pada APBD Perubahan Kota Pematang Siantar tahun 2007.
Dari  Rp10,51 miliar tersebut, lanjut jaksa, Rp7,7 miliar digunakan terdakwa untuk memperkaya dirinya sendiri dan sisanya untuk memperkaya orang lain yakni, Johnny Arifin Siahaan Rp1,4 miliar, Maruli Silitonga Rp700 juta, 14 anggota DPRD Kota Pematangsiantar yakni Yusuf Siregar, Zainal Purba, Yusran, RTP Sihotang, Aulul Imran, Toga Tambunan, Marisi Jujur Sirait, Nursiana Purba, Otto Sidabutar, Dapot Sagala, Marzuki, Ronald Tampubolon, Aloysius Sihite dan Unung Simanjuntak masing-masing Rp30 juta.

RE Siahaan juga didakwa memperkaya suatu korporasi (rekanan) yaitu CV David Rp53 juta, UD Grace Rp16 juta, CV Armadiva Rp13 juta, CV Anwar Jaya Rp20 juta, CV Ervin Jaya Rp16 juta, CV Binduan Rp14 juta, UD Ayumi Wantina Rp9 juta, CV Binumbun Perkasa Rp13 juta, CV Morgatri Rp12 juta, UD Donni Rezeki Rp16 juta, CV Mas Ayu Rp10 juta, CV Greni Utama Rp18 juta, UD Tirta Sari Rp11 juta, CV Surya Tiara Mandiri Rp8 juta, CV Kirana Utama Rp1,8 juta, CV Bekasi Jaya Rp8,3 juta, dan CV Sarlin Nasipuang Rp4,1 juta.

JPU menjelaskan,  Rp8,3 miliar anggaran rehabilitasi/pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang dikorupsi terdakwa tersebut, adalah Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Pematangsiantar 2007 sebesar Rp14,7 miliar yang dialokasikan untuk anggaran swakelola.

Dengan perincian, program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Rp4,9 miliar, program pembangunan infrastruktur pedesaan Rp3,3 miliar, program pemeliharaan drainase Rp4,9 miliar dan program pemeliharaan rutin jaringan irigasi Rp1,4 miliar.

Untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana swakelola pada Dinas PU yang telah dipotong 40 persen tersebut, terdakwa memerintahkan W Bonatua Lubis, Kadis PU Pematangsiantar, yang kemudian ditindaklanjuti Johnny Arifin Siahaan, Holder Siahaan, Erwin Simanjuntak dan Suhartono membuat kontrak fiktif seolah-olah rekanan telah mengerjakan proyek dengan menggunakan dana rehabilitasi/pemeliharaan Dinas PU tahun 2007 tersebut secara penunjukkan langsung (PL), dimana rekanan mendapat fee sebesar 2,5 persen dari kontrak fiktif.
Penggunaan dana rehabilitasi/pemeliharaan Dinas PU sebesar Rp8,3 miliar dan dana bantuan sosial sebesar Rp2,17 miliar tersebut, mengakibatkan kerugian negara cq keuangan Pemko Pematangsiantar sebesar Rp10,51 miliar.
RE Siahaan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, subsider Pasal 3  jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. (rud)