Pemerintah Dihujani Kritik Terkait Bom Gereja Bethel Solo
Aksi bom bunuh diri sama sekali tidak bisa dibenarkan. Apalagi, aksi itu dilakukan sebuah rumah ibadah, dalam hal ini di Gereja Bethel Injil Semesta (GBIS), Solo, Jawa Tengah.
Tak pelak, Pengurus Konferensi Wali Gereja Indonesia, Romo Benny Susetyo, menyesalkan peristiwa bom bunuh diri tersebut. Gereja sebagai tempat ibadah semestinya dijaga, bukan dirusak.
“Kami sesalkan, ketika jemaat sedang melakukan kewajiban beribadah, muncul peristiwa seperti itu. Ini penghinaan terhadap rumah Tuhan dan Pancasila. Rumah Tuhan harusnya dijaga, bukan berperang rumah Tuhan. Orang-orang yang menghalalkan cara seperti itu tidak layak hidup dalam bangsa ini. Tindakan ini melukai bangsa kita,” ujar Romo Benny di Kantor Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Jakarta Pusat, Minggu (25/9) petang.
Ia menuntut pemerintah bersikap tegas terhadap berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi berlatar belakang SARA. Menurutnya, hal ini merusak nilai-nilai toleransi yang selama ini telah dipupuk lewat Pancasila.
“Ini saatnya Bapak Presiden kita tidak hanya berwacana tapi juga bertindak, menuntaskan kasus-kasus seperti ini, harus tegas memberantas budaya-budaya kekerasan semacam ini,” katanya.
Senada dengan Romo Benny, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Tjahjo Kumolo pun menyesalkan kejadian tersebut. Menurutnya, bom bunuh diri di GPIB Solo kembali membuktikan pemerintah telah gagal.
“Khususnya aparat keamanan dan intelejen selalu kecolongan. Indonesia dibangun di atas fundamen Pancasila yang menegaskan prinsip kebangsaan,” kata Tjahjo, kepada JPNN, kemarin.
Dijelaskan Tjahjo, harusnya pemerintah berani menentukan siapa kawan siapa lawan. Dia meminta aparat menindak segala bentuk tindak kekerasan atas nama agama. “Itu adalah kejahatan kemanusiaan,” tegas Tjahjo.
Menurut dia, inilah perbedaan paling mendasar aksi-aksi pemboman di luar negeri dan di Indonesia. Kalau di luar negeri, kata dia, pasti ada kelompok yang mengklaim bertanggungjawab atas ledakan sebuah bom, tapi di Indonesia tidak demikian. “Dengan demikian, akibatnya orang harus berspekulasi soal pelaku, motif, terkait kelompok mana dan sebagainya,” jelasnya.
Sedangkan Ketua Presidium IPW Neta S Pane menegaskan, kasus bom yang berulang di tempat ibadah ini menunjukkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), gagal dalam melindung masyarakat. “Terutama masyarakat yang sedang melakukan ibadah keagamaan,” kata Neta.
Neta menyesalkan, tragisnya lagi bom bunuh diri yang meledak di Gereja Kepunton, Solo, Jateng itu terjadi beberapa hari setelah masyarakat Lintas Agama melakukan aksi keprihatinan di depan Istana Merdeka, Jakarta.
“IPW menilai terulangnya kembali teror bom menunjukkan pemerintah SBY tidak serius dalam membenahi kinerja intelijen dan sistem keamanan di negeri ini,” kata Neta.
Dijelaskan Neta, sepertinya pemerintah SBY tidak pernah belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Dia menegaskan, berkaitan dengan akan adanya reshuffle kabinet, IPW juga berharap SBY mengevaluasi kinerja Kepala BIN Sutanto dan menggantinya dengan figur baru yang profesional dalam meningkatkan kinerja dan deteksi intelijen. “IPW juga berharap Kapolri mengevaluasi kinerja Kabaintelkam Polri dan Kapolda Jateng,” tegas Neta.
Dia mencontohkan, meletusnya kembali bentrok antarwarga di Ambon, beberapa waktu lalu adalah gambaran buruk dari kinerja Intelkam Polri. “Dan ketidakmampuan Intelkam Polri terulang kembali dalam kasus bom di Solo,” tegas Neta.
Sementara Presiden SBY melalui Menkopolhukam dan Kapolri telah memerintahkan untuk mencari pelakunya dan jaringannya. Selain itu, jelas Menkopolhukam Djoko Suyanto, presiden juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap upaya tindakan teroris. “Kita tidak ingin setiap ada kejadian selalu ada imbauan, bahwa masih ada sekelompok orang maupun individu untuk tujuan yang tidak jelas oleh organisasi yang tidak jelas,” ujar Djoko.
“Marilah bersama-sama untuk mencegah dan daya tangkal sedini mungkin terhadap aksi teroris di masyarakat,” tambahnya Djoko. (boy/awa/kyd/jpnn)
