Terkait Buruknya Pelayanan e-KTP di Medan

MEDAN- Banyaknya keluhan masyarakat terkait pelayanan dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), mengundang perhatian serius dari anggota DPRD Kota Medan. Apalagi, Wali Kota Medan Rahudman Harahap secara tegas mengaku kecewa atas pelayanan yang diberikan. Karenanya, dewan meminta Wali Kota Medan Rahudman harahap segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan Darussalam Pohan.

“Kita tidak mau program e-KTP malah menyusahkan masyarakat karena mereka harus menunggu hingga berjam-jam dan tak bisa bekerja mencari nafkah,” kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Medan Surianda Lubis, Senin (31/10).
Menurut Surianda, pendataan warga Kota Medan dalam mendapatkan e-KTP ini bisa lebih mudah jika Disdukcapil mempunyai time schedule yang jelas untuk melakukan pendataan terhadap warga Kota Medan di setiap kecamatan di Kota Medan.

“Fakta banyaknya keluhan warga yang mengantre untuk pengurusan e-KTP ini adalah bentuk dari ketidakprofesionalan petugas pendataan di setiap kecamatan, sehingga kita menyarankan kalau memang tak bisa bekerja lebih baik diganti saja,” ujarnya.

Terkait ketidakpuasaan Wali Kota Medan terkait pengurusan e- KTP ini, menurut politisi PKS ini, seharusnya Wali Kota Medan memanggil kadis, camat dan lurah untuk segera mencari formulasi yang tepat bagaimana program e-KTP ini bisa menyentuh aspek pelayanan masyarakat, sehingga penerapan e-KTP ini bisa berjalan sesuai efisiensi dan efektivitas waktu.

“Namun yang terpenting adalah komitmen disiplin waktu sehingga aspek pelayanan masyarakat melalui program e-KTP ini tidak merugikan dan menimbulkan keluhan di masayarakat,” pungkasnya.

Sementara Ketua Komisi A DPRD Kota Medan Ilhamsyah menuding terjadinya penumpukan warga di setiap kecamatan dalam pengurusan e-KTP ini karena Disdukcapil selaku penanggungjawab program e-KTP ini tidak mempunyai program yang jelas dalam melakukan pendataan masyarakat.

“Komisi A pernah menyarankan kepada Disdukcapil melalui rapat dengar pendapat untuk membuat jadwal yang dilakukan secara rotasi di masing-masing lingkungan, hal ini untuk menghindari terjadinya penumpukan warga,” ungkapnya.

Dijelaskanya, penyebab utama terjadinya penumpukan ini karena Disdukcapil dinilai belum siap untuk menjalankan program e-KTP ini dan kita memperingatkan kepada Disdukcapil jangan bermain-main dalam masalah ini, apalagi ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat.

“Kita melihat, Disdukcapil terkesan melemparkan bola panas penerapan e-KTP dan membebankan kepada para Camat dan Lurah, kalau memang tidak mampu, jangan dipaksakanlah, bilang nggak mampu jangan camat dan lurah yang dibebankan,” bebernya.

Untuk itu, harapnya, Wali Kota Medan Rahudman Harahap harus jeli melihat kondisi ini, jika memang Kadisdukcapil tidak mampu, Wali Kota Medan harus segera mengevaluasi kinerjanya. “Jangan karena program ini ditargetkan harus selesai di akhir 2011 ini, aspek pelayanan masyarakat dikesampingkan sehingga dalam pelaksanaannya menjadi amburadul,” pungkasnya.

Sementara, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan e-KTP di Kota Medan, Pemko Medan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan pelatihan operator penerapan e-KTP di Hotel Dharma Deli Medan, Senin (31/10). Pelatihan ini diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan yang lebih teknis dan spesifik sehingga pelayanan e-KTP dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Pelatihan yang diikuti tenaga operator dari seluruh kecamatan dan Disdukcapil.

Wakil Wali Kota Medan Dzulmi Eldin yang membuka pelaksanaan penerapan e-KTP menjelaskan, kalau program pelaksanaan e-KTP telah memenuhi persyaratan, seperti pemenuhan daya listrik tiap kecamatan, tempat pelayanan, tenaga pelayanan baik tenaga pemindai sidik jari  dan pemindai tanda tangan serta petugas operator.

“Tenaga operator harus mempunyai ilmu pengetahuan tentang IT. Untuk itu saya minta kepada saudara peserta pelatihan supaya disiplin mengikuti kegiatan ini. Apalagi pada 12 November 2011 akan didropping perangkat pinjamanan e-KTP sebanyak 106 unit untuk kebutuhan di kecamatan,” ucapnya.

Dijelaskannya, sebelumnya dilakukan pelatihan yang sama untuk 84 tenaga operator pada 5 Agustus lalu. Jumlah peserta yang mengikuiti pelatihan ketika itu disesuaikan  dengan perangkat yang akan didistribusikan yakni berjumlah 42 set dan kini sudah berada di 21 kecamatan, masing-masing kecamatan mendapatklan 2 set dan kini sudah dapat melayani e-KTP.

“Adapun tujuan pelatihan ini guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan para tenaga operator. Di samping itu para peserta juga dapat memahami dan memberikan pelayanan dengan baik, disiplin dan penuh rasa tanggung jawab. Serta, terlayaninya penduduk dengan rasa aman dan nyaman,” cetusnya. (adl)

MEDAN- Warga Jalan Tomat, Medan Baru, terus mengawasi perkembangan pembangunan gedung baru Sekolah Nanyang Zhi Hui International Modern School di Jalan Abdullah Lubis simpang Jalan Sriwijaya, Medan Baru. Selain itu, kereka juga akan kembali menggelar aksi ke kantor Dinas TRTB Kota Medan guna mempertanyakan pembongkaran bangunan sekolah tersebut.

“Aksi yang kami lakukan tak lebih cuma untuk pertanyakn, kenapa bangunan sekolah Nanyang yang sudah menyalahi izin tak kunjung dibongkar habis. Ada apa ini?,” kata Lansia, seorang warga kepada Sumut Pos, Senin (31/10).

Menurut Lansia, sebelumnya pihak Yayasan Nanyang diwakili seorang guru, didampingi petugas kemanan mendatangi warga untuk mempertanyakan bagaimana penyelesaian terbaik dalam masalah tersebut. “Ternyata, tidak ada penyelesaian atau solusinya. Ternyata, negosiasi yang mereka lakukan hanya untuk memuluskan pengecoran. Seharusnya yang datang jangan guru, tapi pihak yayasan,” bebernya.

Menurutnya, kesepakatan dapat tercapai jika peranca yang sudah dipasang secara diam-diam harus dibongkar. “Cuma itu permintaan kami. Bongkar peranca agar warga tenang. Bila tidak, kami akan terus mencoba untuk memperjuangkan nasib kami,” bebernya.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangungsong mengimbau agar pihak Nanyang bisa bergaul dengan warga sekitar. “Seharusnya Nanyang bersahabat dengan warga di lingkungan tersebut, terutama yang keberatan dengan dampak pembangunan gedung baru sekolah Nanyang,” cetusnya.

Dijelaskan Parlaungan, pertemuan antara warga dengan Nanyang tidak bisa terus dilakukan, karena tidak ada titik temu untuk mencari solusi.

“Isi kesepakatan, pihak Nanyang harus membongkar seluruh bangunannya yang menyalah. Hanya itu keberatan warga,” ujarnya.(adl)

MEDAN- Seorang anggota Polres Pakpak Bharat diamankan Tim Detasemen Intelijen Kodam I/BB (Den Inteldam) di Jalan Gaperta Medan karena mengaku-ngaku sebagai anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.

Oknum personel Polres Pakpak Bharat ini diamankan petugas intel di salah satu kafe remang-remang di Desa Klambir Lima Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Minggu (30/10) malam.

“Oknum itu berinisial K berpangkat Aiptu bertugas di Polres Pakpak Bharat. Ia diamankan karena saat mabuk membuat keonaran dengan berbuat tercela dengan meletuskan senjatanya ke udara. Selain itu, dia juga mengaku-ngaku sebagai anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI,” kata Kapendam I/BB Kolonel Halilintar pada wartawan, Senin (31/10).
Menurut Halilintar, penangkapan terhadap oknum polisi tersebut berawal ketika anggota Tim Pokbansus Den Inteldam I/BB menerima laporan dari masyarakat bahwa pada Minggu (30/10) pukul 23.00 WIB ada seorang aparat keamanan berbuat onar dengan menembakkan senjatanya.

“Setelah melakukan kordinasi, Tim Pokbansus Den Inteldam I/BB tiba di lokasi untuk mencari kebenaran info tersebut. Masyarakat yang tidak berani mengambil tindakan terhadap oknum itu kasus ini langsung dilaporkan ke Den Inteldam,” ucap Halilintar.

Tim Pokbansus Den Inteldam I/BB langsung mengamankan oknum polisi tersebut berikut satu pucuk senjata jenis Revolver dan sisa amunisi serta tanda pengenal lainnya.
“ Tim Pokbansus Den Inteldam I/BB membawa oknum polisi tersebut ke Sat Den Inteldam I/BB untuk dimintai keterangan, karena oknum tersebut mengaku anggota BAIS TNI,” beber Halilintar.(rud)

Pembebasan Lahan Fly Over Simpang Pos

MEDAN- Anggota DPRD Kota Medan mengimbau kepada warga pemilik 21 persil lahan agar mau menerima ganti rugi sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, hal itu dilakukan demi kepentingan bersama, khususnya dalam mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Simpang Pos.

“Masyarakat harus mau berkorban. Kenapa masyarakat yang lain mau berkorban untuk pembangunan Fly Over Simpang Pos, sementara yang 21 itu tidak? Diharapkan masyarakat harus mau menerima ganti rugi itu,” kata Ketua Komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangungsong, Senin (31/10).

Untuk itu, lanjutnya, masyarakat harus bisa merelakan tanahnya dengan ganti rugi yang diberikan. “Yang saya takutkan, syarat-sayarat pendekatan yang dilakukan tim apresial pembebasan lahan Fly Over Simpang Pos tidak pas terhadap warga,” ungkapnya.

Anggota lainnya, Ahmad Arief dari Fraksi PAN menambahkan, kalau Fly Over Simpang Pos merupakan proyek pekerjaan untuk kepentingan publik. Bila ada masyarakat yang tidak mau, berarti tidak mendukung kebijakan pemerintah.

“Untuk lahan yang terkena pembebasan akan diganti rugi. Bila ada masyarakat yang tidak mau, berarti tidak mendukung kebijakan pemerintah,” bebernya.

Untuk itu, lanjut Ahmad Arief, Pemko Medan harus berani mengambil kebijakan tegas terhadap warga yang tidak mau menerima ganti rugi.

“Bila Pemko Medan tidak mengambil tindakan tegas, akan terjadi seperti Fly Over Simpang Amplas yang akhirnya merugikan PAD,” ujarnya.

Dijelaskannya, pembebasan lahan terhadap warga yang tidak menerima ganti rugi sudah diatur dalam undang-undang. “Jadi Pemko harus segera menyelesaikan ganti rugi lahan warga, karena itu untuk proyek kepentingan publik,” jelasnya.(adl)

MEDAN- Peredaran narkoba melalui jasa pengiriman diungkap petugas Direktorat Narkoba Mabes Polri berkerjasama dengan petugas Direktorat Narkoba Polda Sumut, kemarin. Dalam pengungkapan kasus tersebut, petugas mengamankan barang bukti   berupa 50 kg ganja kering yang akan dikirim ke Jakarta melalui Bandara Polonia Medan.
Dua dari empat tersangka yang diamankan masing-masing Muharam (27), warga Muara II Lhoksumawe, Nangroe Aceh Darussalam, sebagai pengirim dan Syaiful warga Jakarta. Sementara dua tersangka lagi sudah lebih dahulu diamankan dan diboyong ke Mabes Polri.

Direktur Reserse Narkoba Poldasu Kombes Pol Andjar Dewanto yang dikonfirmasi Sumut Pos menjelaskan, tertangkapnya dua tersangka tersebut dari pengembangan dua tersangka yang sebelumnya telah ditangkap. Atas temuan tersebut, untuk mengungkap dan menangkap jaringan ganja tersebut, Andjar menjelaskan, dengan diawasi petugas ganja tersebut diikuti hingga ke Jakarta untuk mengetahui siapa pemesan ganja tersebut.
Atas pengembangan tersebut, barang haram tersebut  diterima seorang warga Aceh bernama Syaiful yang memiliki usaha jasa pengiriman di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta.

“Yang datang menjemput barang haram tersebut pegawai Saiful. Saiful ini punya usaha jasa pengiriman. Trus dia menyuruh nggotanya Yudi dan seorang tukang ojek bernama Ilham untuk menjemput ganja tersebut. Saat ini ketiganya sudah diamankan di Direktorat Narkoba Mabes Polri,” terang Andjar.

Sementara dari keterangan Saiful, diketahui kalau yang mengirim barang tersebut adalah Muharram dari Medan. Empat petugas Direktorat Narkoba Mabes Polri langsung melakukan kordinasi ke petugas Direktorat Polda Sumut untuk mengejar Muharam. Dan kerjasama tersebut membuahkan hasil. Atas petunjuk Saiful yang dibawa petugas dari Mabes Polri ke Medan berhasil menangkap Muharram dan langsung memboyong Muharram ke Direktorat Narkoba Polda Sumut.

Namun, saat ditemui Sumut Pos di Direktorat Narkoba Polda Sumut. Muharam mengaku tidak mengetahui kalau yang dikirimkannya adalah ganja. “Saya disuruh kirim  barang itu ke Jakarta. Saya sudah enam kali kirim tapi tak tahu isinya apa,” terang Muharram.(mag-5)