26 C
Medan
Tuesday, December 23, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14564

PLTN Jepang Bocor, AS Ubah Standar Keamanan Nuklir

JAKARTA- Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Fukushima di Jepang kembali bocor. Dampaknya, negara itu melakukan perubahan standar keamanan nuklir di Amerika Serikat (AS). Mereka mengkaji ulang standar keamanan PLTN di seluruh AS.

Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Keamanan Internasional dan Nonproliferasi (ISN) Thomas M Countryman mengatakan, pemerintahnya terus melakukan perubahan untuk meningkatkan keamanan di pembangkit mereka.
“Setelah peristiwa Fukushima, kami terus melakukan kerja sama dengan negara lain yang memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir dan Badan Pengawas Atom PBB (IAEA) untuk mengkaji ulang standar ulang kemanan PLTN,” ucap Thomas M Countryman di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Selasa (18/10).

“Amat penting bahwa PLTN yang ada saat ini, mengkaji operasinya untuk memastikan bahwa mereka aman. Selain itu, amat penting kami belajar dari pengalaman penting yang dialami Jepang,” ungkapnya. (net/jpnn)

Papua Nugini Lumrah Diguncang Gempa 6 SR

PORT MORESBY- Bencana gempa bumi kembali mengguncang Papua Nugini berkekuatan 6,3 Skala Richter (SR). Tapi, guncangan itu tak menimbulkan tsunami.

Badan Survei Geologi AS menyatakan, gempa itu terjadi, Selasa (18/10) di kedalaman 10 kilometer, sekitar 163 kilometer sebelah timur laut Kandrian, wilayah New Britain dan sekitar 576 kilometer dari Port Moresby, ibukota Papua Nugini. Badan Geoscience Australia menyatakan, gempa itu dekat dengan garis pantai. “Orang-orang di daerah setempat pasti merasakan goncangan yang cukup kuat,” kata ahli seismologi, David Jepsen kepada AFP, Selasa (18/10).

Dia menambahkan gempa kekuatan seperti itu lumrah di wilayah New Britain, Papua Nugini. Pada Jumat (14/10) lalu, gempa berkekuatan 6,7 SR mengguncang Papua Nugini, tapi tak ada kerusakan. (net/jpnn)

21 Budak Seks Asal Uganda Diselamatkan

KUALA LUMPUR- Kepolisian Malaysia menyelamatkan 21 wanita asal Uganda yang dipaksa menjadi pelacur. Tindakan itu pertama kalinya dilakukan polisi di raja Malaysia dalam memberantas sindikat berskala besar yang melibatkan wanita-wanita Afrika.

Departemen Investigasi Kriminal Federal Malaysia menyatakan, polisi membebaskan wanita-wanita itu dari empat flat di sebuah gedung apartemen di pinggiran Kuala Lumpur pada Jumat (14/10) lalu.

Para wanita yang akan dijadikan pelacur itu berusia antara 19 hingga 42 tahun. Mereka dibujuk untuk pergi ke Malaysia dengan janji akan mendapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja hotel. Tapi, kenyataannya para wanita itu dipaksa menjadi pelacur untuk menebus biaya perjalanannya sebesar 7.000 dolar US setara Rp 62 juta.
Dalam statemennya, disebutkan wanita-wanita itu dieksploitasi sebagai budak seks.”Para korban diancam secara fisik dan mental jika mereka kabur dan melapor ke otoritas,” demikian pernyataan Departemen Investigasi Kriminal Federal Malaysia seperti dilansir AFP, Selasa (18/10).

Wanita-wanita itu dibawa dari Uganda ke Malaysia via Cina. Selanjutnya, apabila menolak berhubungan seks dengan tamunya, maka wanita itu dipukuli dan diperkosa.

“Ini pertama kali kami mendapatkan warga Afrika dalam jumlah besar seperti ini,” kata seorang polisi yang enggan disebutkan namanya.

Dikatakan polisi tersebut, sebelumnya memang telah ada beberapa kasus yang melibatkan pelacur Afrika namun bukan sindikat.

Kepolisian Malaysia telah menangkap dua wanita Uganda yang diyakini sebagai germo dan seorang pria Uganda yang merupakan pelanggan. Kini, Kepolisian itu masih menyelidiki berapa lama sindikat tersebut beroperasi di Malaysia dan mencari korban-korban lainnya. (bbs/jpnn)

Lagi, Senjata Gagal Dikirim Melalui Bandara Polonia

MEDAN-Untuk kedua kalinya petugas Bandara Polonia Medan menggagalkan peyelundupan senjata laras panjang jenis air soft gun lengkap dengan pelurunya, yang akan dikirim ke Jambi, Selasa (18/10).

Keterangan yang dihimpun, senjata itu pertama kali diketahui oleh pegawai penjaga X-ray cargo Bandara Polonia Medan bernama Tiram Barus dan Adi Saputo. Menurut Adi Sucipto saat barang tersebut melalui pemeriksaan menggunakan X-ray, dia melihat sepucuk senjata api di monitor komputer dan memberikan tanda.

Setelah petugas mengetahui bahwa barang yang berada di dalam kotak merupakan senjata laras panjang, petugas langsung mengamankannya dan melapor kepada petugas kepolisian dari Polsek Medan Baru.

Kapolsek Medan Baru AKP Donni Alexander mengatakan pihaknya telah mengamankan senjata laras panjang itu. “Kita sudah mengamankannya,”jelasnya. Donni men ceritakan senjata laras panjang jenis air soft gun tersebut rencananya akan dikirim ke Jambi dengan menggunakan jasa cargo pesawat Sriwijaya sekitar pukul 12.30 WIB.

“Pengirim paket bernama Amirullah warga Jalan Bakti Luhur No 82 Kelurahan Sei Sikambing Kecamatan Medan Helvetia yang akan dikirim ke Jambi kepada PT Kresna Duta Agroindo Purchasing Dept Jalan Seokarno Hatta No 183 Pasar Merah Jambi,” tandasnya.(mag-7)

Puting Beliung, 83 Rumah Rusak

Sukoharjo- Puting beliung menghantam pemukiman warga di Sukoharjo, Jateng. 83 rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga berat akibat serangan angin puyuh tersebut. Dua di antaranya roboh. Tidak ada laporan korban jiwa akibat kejadian tersebut.

Angin puting beliung menyerang Desa Gentan, Bulu, Sukoharjo, Selasa (18/10) sore. Saat angin datang, sebagian besar warga telah mengetahuinya sehingga telah bersiap. Bahkan sebagian besar dari warga telah berhamburan menjauhi rumah maupun pepohonan besar.

Akibat serangan angin puyuh itu, setidaknya 83 rumah mengalami kerusakan ringan maupun berat. Dua rumah di antaranya roboh dan rata dengan tanah akibat terjangan angin. Saat kejadian tidak ada orang yang berada di dalam rumah yang roboh sehingga tidak ada korban.

“Kami masih menginventarisasi rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga belum bisa menaksir jumlah kerugian materi. Yang pasti kerugiannya ratusan juta rupiah. Mulai besok pagi warga dibantu aparat akan bergotong-royong memperbaiki rumah-rumah yang rusak,” ujar Camat Bulu, Sunarjo Hadi Purnomo.

Sunarjo menambahkan, selain merusak rumah-rumah penduduk, puting beliuang yang menyerang juga merobohkan puluhan pohon besar di daerah tersebut. Karena itu, selain akan bergotong-royong membantu sesama yang mengalami musibah, warga juga akan kerja bakti menyingkirkan batang-batang pohon yang bertumbangan. (net/bbs)

Mayat Korban Pembunuhan Sengaja Dibakar

JAKARTA- Kepolisian Daerah Metro Jaya harus mengungkap kasus pembunuhan dengan modus baru yang mayatnya ditemukan dalam keadaan hangus terbakar. Mayat berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan di pinggir lapangan bola di kawasan Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat.

Penemuan mayat itu membuat daftar panjang pembunuhan berencana yang dicatat polisi. Menurut Kapolsek Metro Kembangan, Komisaris Sutoyo, tidak ditemukan identitas maupun pentunjuk  untuk mengungkap siapa korban ini.
Dari identifikasi awal. Sebelum dibakar, mayat terlebih dulu dibungkus dengan sprei dan karpet. Tubuh korban sengaja dibakar agar pelaku pembunuhan sulit dilacak.

“Untuk menghilangkan jejak, mayat itu lalu dibakar sebelum dibuang di lapangan. Sepertinya dibakar pakai bensin,” ujar Sutoyo, Selasa (18/10).

Dijelaskan Sutoyo, mayat bisa dipastikan laki-laki karena bagian bawah tubuh korban tidak hangus seluruhnya. Bahkan masih ditemukan potongan celana jenis codurai yang tidak habis terbakar. Mayat itu sudah berada di RS Polri untuk keperluan otopsi.(net/bbs)

Cuci Tangan 20 Kali Sehari

Wimar Witoelar

Mencuci tangan sebelum makan atau beraktivitas mungkin dipandang sebagai kegiatan sepele bagi kebanyakan orang. Namun, tidak demikian bagi seorang Wimar Witoelar. Pakar komunikasi publik tersebut justru menganggap penting kegiatan cuci tangan.

Dalam sehari, pria 66 tahun itu bisa mencuci tangan sampai 20 kali. “Sebenarnya kesadaran mencuci tangan itu baru muncul baru-baru ini. Karena biasanya, setiap makan mungkin dua kali. Sekarang kalau ditotal bisa 20 kali sehari,” ujar Wimar di Bloeming Cafe, FX Plaza, pekan lalu.

Juru bicara kepresidenan era Gus Dur itu mengakui kesadaran mencuci tangan tidak ditumbuhkan sejak kecil. Namun, saat ini dirinya sadar dampak mencuci tangan bagi kesehatan. “Saya sadar betul dampaknya, di kantor saja banyak orang diare cuma gara-gara tidak cuci tangan,” jelas pria dengan rambut khas tersebut.

Dengan kebiasaannya mencuci tangan, lanjut dia, dirinya malah menjadi teladan bagi rekan-rekan seusianya. Gara-gara sering melihat Wimar bolak-balik mencuci tangan, kawan-kawannya mengikuti kebiasaan sehatnya tersebut. “Awalnya mereka tanya, ngapain cuci tangan lagi. Eh, akhirnya mereka juga ikut cuci tangan,” ujarnya lantas terbahak. (ken/c7/nw/jpnn)

Kemendagri Tak Kompeten

Tarik Menarik Soal Saham Inalum

MEDAN- Tampaknya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak peduli dengan pernyataan pemerintah pusat soal golden share saham Inalum. Telah berkali-kali diingatkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) tidak akan mendapatkan golden share saham Inalum, pasca diambilalih dari konsorsium Jepang, Pemprovsu tetap bersikukuh mendapatkan ‘saham emas’ tersebut.

Bahkan, pernyataan yang dikeluarkan pakar pengelolaan keuangan daerah dari Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, dinilai bukanlah pernyataan dari pihak yang berkompeten untuk memberi pernyataan. Statemen tersebut dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provsu Nurdin Lubis kepada Sumut Pos, Selasa (18/10).
“Itu pernyataan dari siapa, dari Kemendagri? Itu kan bukan pernyataan dari pihak yang berkompeten dalam masalah ini. Masalah ini di bawah naungan Menteri Koor dinator Perekonomian, terutama Menteri Perindustrian. Jadi, kita tetap berharap dan meminta golden share itu. Kita tidak setuju dengan penyertaan modal,” tegas mantan Kepala Inspektorat Sumut tersebut.

Lebih lanjut mengenai perkembangan Inalum dan golden share tersebut, sambung Nurdin Lubis, masih menunggu pertemuan-pertemuan baik antara pemerintah daerah 10 kabupaten/kota di wilayah Danau Toba dengan pemerintah provinsi dan pihak terkait lainnya.

“Kita masih dan terus menunggu perkembangan dari pertemuan-pertemuan yang membahas masalah ini nantinya,” katanya.

Salah satu kabupaten yang termasuk dalam 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba adalah Kabupaten Simalungun. Menurut Ketua DPRD Simalungun, Binton Tindaon yang dikonfirmasi Sumut Pos menyatakan, dirinya telah mendengar wacana penyertaan modal. Namun, penyertaan modal yang diinginkan oleh pemerintah pusat, bukanlah hal yang segampang itu bisa direalisasikan oleh Pemkab Simalungun. Sebabnya, jika dana penyertaan modal untuk Inalum tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (AP BD) Simalungun, itu sama artinya akan menghambat pembangunan di Simalungun.

“Itu wacana yang sudah saya dengar. Konon, Pemkab dan Pemko yang tergabung dalam 10 daerah yang masuk dalam rencana pengelolaan Inalum nantinya, harus menyertakan modal yang kisarannya miliaran. Kalau dialokasikan ke situ, bagaimana dengan pembangunan di daerah,” tegasnya.

Jika itu tetap harus dilakukan, sambungnya, sepertinya Pemda yang bersangkutan, termasuk Simalungun juga akan menarik diri. “Dari pada diberikan ke situ (Inalum, Red), kemudian pembangunan tidak berjalan, sepertinya tidak bisa dilakukan. Karena itu juga dalam jangka waktu yang lama untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah,” katanya.
Namun alangkah sangat relevannya, lanjut Binton, bila upaya pengambilalihan Inalum dibiayai terlebih dahulu oleh pemerintah pusat. Baru setelah itu, pemda yang bersangkutan, membayar secara bertahap untuk saham yang diberikan ke pemerintah daerah tersebut.

“Sebaiknya, pakai modal pemerintah pusat dulu. Nanti baru, pemerintah daerah mengangsurnya,” ungkapnya.(ari)

Peleburan 4 BUMN Ditolak

MEDAN-Penolakan terhadap rencana peleburan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain, PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang kini dalam pembahasan Rencana Undang-undangnya di DPR RI, terus bergulir.

Salah satunya di Sumut, dimana sejumlah elemen organisasi kemasyarakat seperti, Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, SPM Hotel Soechi, Kontras dan beberapa elemen lainnya yang tergabung dalam Dewan Buruh Sumatera Utara (DBSU) kembali melakukan aksi di depan gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol No 5 Medan, Selasa (18/10).

Aksi tersebut langsung disambut oleh segenap anggota Komisi E DPRD Sumut, yang kemudian dilakukan komunikasi antara pihak demonstran dengan anggota Komisi E DPRD Sumut di ruang Komisi E DPRD Sumut.

Ketua SBSI 1992 Sumut yang hadir pada agenda mediasi tersebut, Pahala PS Napitupulu mengatakan dengan tegas, Dewan Buruh Sumatera Utara (DBSU) menolak RUU BPJS. Tuntutan lainnya adalah mereka meminta PT Jamsostek untuk diubah dari Perseroan menjadi Wali Amanah.

“Kami dengan tegas menolak penggabungan itu. Kami meminta, Gubsu dan Ketua DPRD Sumut untuk menyampaikan sikap terhadap penolakan RUU BPJS kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI,” tegasnya.

Dikatakannya lagi, bila DPR memaksakan kehendaknya dalam upaya mengesahkan RUU BPJS, sama artinya telah melawan kehendak rakyat. Karena sejatinya, anggota dewan merupakan perpanjangan tangan untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah.

Sehingga, bila itu terjadi maka secara mutlak telah menunjukkan pemerintah dan DPR melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sumut yang hadir pada saat itu berjanji, akan menyampaikan aspirasi tersebut ke presiden dan DPR RI.

“Kami sudah menyiapkan berkas penolakan tersebut, dan akan segera mengirimkan penolakan tersebut ke pusat. Rencana kami pada November ini. Kalau ada kendala, paling lambat Desember ini akan kami serahkan ke pemerintah pusat dan DPR RI,” janjinya. (ari)

Mendagri Ancam Konsorsium PNRI

Daerah Kompak Target e-KTP Diundur Hingga April 2012

JAKARTA-Forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Cacatan Sipil (Dukcapil) di Jakarta, Selasa (18/10), dijadikan ajang  bagi 197 kabupaten/kota untuk menumpahkan unek-uneknya terkait program pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).  Sebanyak 197 kabupaten/kota itu menyatakan ketidaksanggupannya jika harus menyelesaikan pembuatan e-KTP akhir 2011, dengan total 59 juta e-KTP.

Pasalnya, hingga kemarin dari 2348 kecamatan, baru 1786 kecamatan  yang sudah memulai pelayanan pembuatan e-KTP. Pemprov Sumut termasuk yang minta waktu hingga April 2012. Asisten I Pemprov Sumut Hasiholan Silaen yang hadir di acara itu, mengatakan, hingga saat ini belum seluruh peralatan pembuatan e-KTP tiba di lokasi. Bahkan, lanjutnya, ada blangko yang nomenklaturnya salah tulis. Yakni Kabupaten Labuhan Batu, ditulis Labuan Batu, alias kurang huruf h.

Hasiholan mengaku sudah mengumpulkan 33 kabupaten/kota di Sumut, yang mayoritas mengalami hambatan tersebut. “Kita minta diundur sampai April,” ujar Hasiholan Silaen kepada wartawan di sela-sela Rakornas.
Bupati Tapsel, Syahrul Pasaribu, mengaku masalah belum datangnya semua peralatan, juga terjadi di daerahnya. Yang sudah datang pun, datangnya telat. Mestinya 15 Agustus, baru tiba 5 September. “Baru 50 hingga 60 persen yang sampai. Baru cukup untuk satu kecamatan satu alat. Tapi 15 persen wajib KTP sudah terlayani,” ujar Kadis Dukcapil Tapsel, Dalih Harahap, saat mendampingi Syahrul.

Dari Aceh juga mengeluhkan belum lengkapnya alat. Sedang Nunukan, Kaltim, alat baru ada di 7 kecamatan. Pendamping juga sudah dikirim konsorsium PNRI, sebagai rekanan proyek ini. Tapi, blangko belum datang, sehingga petugas tetap tak bisa kerja.

Problem di Pekanbaru, peralatan mengalami kerusakan. Ditunggu 10 hari, tapi belum juga ada perbaikan atau penggantinya. Hal lain yang dikeluhkan, tidak ada charger baterai kamera.

Mendagri Gamawan Fauzi saat memberikan kata sambutan, mengaku sudah menerima keluhan dari daerah, yang minta pengunduran target penyelesaian April 2012. Para bupati/walikota, kata Gamawan, menyatakan sanggup menyelesaikan jika diberi tenggat Maret atau April 2012.

“Tapi dengan catatan, alat juga ditambah. Nah, saya sudah minta ke kemenkeu, karena ini toh proyek multiyear. Saya tak janji, tapi saya terus berusaha maksimal (agar bisa disetujui mundur April 2012, red),” ujar Gamawan.
Gamawan menyimpulkan, sebenarnya sumber persoalan bukan di pemerintah pusat atau di pemda. Tapi, terletak pada konsorsium PNRI yang tidak mampu mengirim peralatan tepat waktu. Dalam kesempatan itu, Gamawan berkali-kali mengingatkan PNRI agar tidak lagi main-main.

“Jangan main-main lagi. Kalau tidak, akhir tahun saya kenakan penalti,” ancam Gamawan. Sebelum Gamawan pidato, Rakornas yang juga dihadiri konsorsium PNRI itu, menyepakati sejumlah hal. Antara lain, sejumlah daerah yang belum banyak membuat e-KTP, menggenjot dengan menambah jam pelayanan dari 10 hingga 14 jam setiap harinya.
Disepakati pula, PNRI harus sudah melengkapi peralatan paling lambat 5 November 2011. PNRI juga harus cepat mengganti alat yang rusak, termasuk mengantisipasi charger kamera yang hanya mampu aktif empat jam. (sam)

1...14,56314,56414,565...15,737Page 14,564 of 15,737

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor