27 C
Medan
Tuesday, December 23, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14565

Peleburan 4 BUMN Ditolak

MEDAN-Penolakan terhadap rencana peleburan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) antara lain, PT Jamsostek, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Askes menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang kini dalam pembahasan Rencana Undang-undangnya di DPR RI, terus bergulir.

Salah satunya di Sumut, dimana sejumlah elemen organisasi kemasyarakat seperti, Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 92, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, SPM Hotel Soechi, Kontras dan beberapa elemen lainnya yang tergabung dalam Dewan Buruh Sumatera Utara (DBSU) kembali melakukan aksi di depan gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol No 5 Medan, Selasa (18/10).

Aksi tersebut langsung disambut oleh segenap anggota Komisi E DPRD Sumut, yang kemudian dilakukan komunikasi antara pihak demonstran dengan anggota Komisi E DPRD Sumut di ruang Komisi E DPRD Sumut.

Ketua SBSI 1992 Sumut yang hadir pada agenda mediasi tersebut, Pahala PS Napitupulu mengatakan dengan tegas, Dewan Buruh Sumatera Utara (DBSU) menolak RUU BPJS. Tuntutan lainnya adalah mereka meminta PT Jamsostek untuk diubah dari Perseroan menjadi Wali Amanah.

“Kami dengan tegas menolak penggabungan itu. Kami meminta, Gubsu dan Ketua DPRD Sumut untuk menyampaikan sikap terhadap penolakan RUU BPJS kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI,” tegasnya.

Dikatakannya lagi, bila DPR memaksakan kehendaknya dalam upaya mengesahkan RUU BPJS, sama artinya telah melawan kehendak rakyat. Karena sejatinya, anggota dewan merupakan perpanjangan tangan untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah.

Sehingga, bila itu terjadi maka secara mutlak telah menunjukkan pemerintah dan DPR melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sumut yang hadir pada saat itu berjanji, akan menyampaikan aspirasi tersebut ke presiden dan DPR RI.

“Kami sudah menyiapkan berkas penolakan tersebut, dan akan segera mengirimkan penolakan tersebut ke pusat. Rencana kami pada November ini. Kalau ada kendala, paling lambat Desember ini akan kami serahkan ke pemerintah pusat dan DPR RI,” janjinya. (ari)

Mendagri Ancam Konsorsium PNRI

Daerah Kompak Target e-KTP Diundur Hingga April 2012

JAKARTA-Forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Cacatan Sipil (Dukcapil) di Jakarta, Selasa (18/10), dijadikan ajang  bagi 197 kabupaten/kota untuk menumpahkan unek-uneknya terkait program pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).  Sebanyak 197 kabupaten/kota itu menyatakan ketidaksanggupannya jika harus menyelesaikan pembuatan e-KTP akhir 2011, dengan total 59 juta e-KTP.

Pasalnya, hingga kemarin dari 2348 kecamatan, baru 1786 kecamatan  yang sudah memulai pelayanan pembuatan e-KTP. Pemprov Sumut termasuk yang minta waktu hingga April 2012. Asisten I Pemprov Sumut Hasiholan Silaen yang hadir di acara itu, mengatakan, hingga saat ini belum seluruh peralatan pembuatan e-KTP tiba di lokasi. Bahkan, lanjutnya, ada blangko yang nomenklaturnya salah tulis. Yakni Kabupaten Labuhan Batu, ditulis Labuan Batu, alias kurang huruf h.

Hasiholan mengaku sudah mengumpulkan 33 kabupaten/kota di Sumut, yang mayoritas mengalami hambatan tersebut. “Kita minta diundur sampai April,” ujar Hasiholan Silaen kepada wartawan di sela-sela Rakornas.
Bupati Tapsel, Syahrul Pasaribu, mengaku masalah belum datangnya semua peralatan, juga terjadi di daerahnya. Yang sudah datang pun, datangnya telat. Mestinya 15 Agustus, baru tiba 5 September. “Baru 50 hingga 60 persen yang sampai. Baru cukup untuk satu kecamatan satu alat. Tapi 15 persen wajib KTP sudah terlayani,” ujar Kadis Dukcapil Tapsel, Dalih Harahap, saat mendampingi Syahrul.

Dari Aceh juga mengeluhkan belum lengkapnya alat. Sedang Nunukan, Kaltim, alat baru ada di 7 kecamatan. Pendamping juga sudah dikirim konsorsium PNRI, sebagai rekanan proyek ini. Tapi, blangko belum datang, sehingga petugas tetap tak bisa kerja.

Problem di Pekanbaru, peralatan mengalami kerusakan. Ditunggu 10 hari, tapi belum juga ada perbaikan atau penggantinya. Hal lain yang dikeluhkan, tidak ada charger baterai kamera.

Mendagri Gamawan Fauzi saat memberikan kata sambutan, mengaku sudah menerima keluhan dari daerah, yang minta pengunduran target penyelesaian April 2012. Para bupati/walikota, kata Gamawan, menyatakan sanggup menyelesaikan jika diberi tenggat Maret atau April 2012.

“Tapi dengan catatan, alat juga ditambah. Nah, saya sudah minta ke kemenkeu, karena ini toh proyek multiyear. Saya tak janji, tapi saya terus berusaha maksimal (agar bisa disetujui mundur April 2012, red),” ujar Gamawan.
Gamawan menyimpulkan, sebenarnya sumber persoalan bukan di pemerintah pusat atau di pemda. Tapi, terletak pada konsorsium PNRI yang tidak mampu mengirim peralatan tepat waktu. Dalam kesempatan itu, Gamawan berkali-kali mengingatkan PNRI agar tidak lagi main-main.

“Jangan main-main lagi. Kalau tidak, akhir tahun saya kenakan penalti,” ancam Gamawan. Sebelum Gamawan pidato, Rakornas yang juga dihadiri konsorsium PNRI itu, menyepakati sejumlah hal. Antara lain, sejumlah daerah yang belum banyak membuat e-KTP, menggenjot dengan menambah jam pelayanan dari 10 hingga 14 jam setiap harinya.
Disepakati pula, PNRI harus sudah melengkapi peralatan paling lambat 5 November 2011. PNRI juga harus cepat mengganti alat yang rusak, termasuk mengantisipasi charger kamera yang hanya mampu aktif empat jam. (sam)

Puluhan Betor Plat Hitam Terjaring Razia

TEBING TINGGI- Sebanyak 25 becak motor (betor) yang menggunakan plat hitam, dirazia petugas gabungan Dinas Perhubungan, TNI dan Polri Kota Tebing Tinggi di berbagai lokasi di Kota Tebing Tinggi, Selasa (18/10).

“Mulai tanggal 13-24 September 2011, kita melakukan razia penertiban betor berplat hitam di Kota Tebing Tinggi,” ungkap Kadis Perhubungan Kota Tebing Tinggi Djayardi Rinal BE kepada Sumut Pos, Selasa (18/10).

Dikatakannya, razia dilaksanakan karena banyaknya pengaduan pemilik betor berplat kuning kepada pihaknya terkait maraknya perbetor plat hitam di Kota Tebing Tinggi.

“Memang kita akui, ada ribuan kenderaan becak bermotor yang belum menggunakan plat kuning (liar,Red), untuk menekan jumlah itu, kita melakukan penertiban,” jelasnya.

Masih menurut dia, bagi pemilik betor plat hitam yang tertangkap langsung diamankan ke Kantor Dishub Kota Tebing Tinggi, setelah membuat perjanjian akan menyelesaikan administrasi menjadi plat kuning, barulah pihak Dishub mengembalikan sepeda motornya.

“Sementara bak betornya kita tahan, usai dilengkapi berkas menjadi plat kuning, bak becak kami berikan kepemiliknya,” katanya.(mag-3)

Diduga Selewengkan Anggaran Jamkesmas

Polres Binjai Periksa Mantan Dirut RSU dr Djoelham

BINJAI- Petugas Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Binjai, melakukan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum (RSU) dr Djoelham Binjai, Dr Fuad. Pemeriksaan diduga terlibat dalam kasus penyelewengan anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Keterangan yang berhasil dihimpun wartawan Sumut Pos di Polres Binjai, Selasa (18/10) menyebutkan, Dr Fuad diperiksa secara tertutup di ruang Tipikor, Senin (17/10) petang.

Selain Dr Fuad, sejumlah pegawai RSU dr Djoelham Binjai, juga ikut diperiksa, termasuk Drg Susyanto yang sempat menjadi Dirut di RSU milik Pemerintah Kota (Pemko) Binjai tersebut.

Dugaan penyelewengan anggaran Jamkesmas yang saat ini ditangani tim Tipikor Polres Binjai itu, disebut-sebut berasal dari anggaran 2010. Namun sayangnya, belum dapat diketahui pasti, berapa besaran anggaran yang diduga diselewengkan itu.

Dr Murad El Fuad, saat dikonfirmasi wartawa Sumut Pos, Selasa (18/10) menerangkan, dia bukan dipanggil, tetapi diundang oleh pihak Polres Binjai untuk memberikan keterangan terkait anggaran Jamkesmas.
“Iya, saya memang ada datang ke Polres Binjai. Tapi, saya kesana bukan dipanggil, tetapi diundang untuk menjelaskan persoalan Jamkesmas,” kata Dr Fuad via selulernya.

Dr Fuad juga sempat menjelaskan, anggaran Jamkesmas itu memang program pemerintah untuk membantu ma syarakat kurang mam pu saat menjalani perawatan atau berobat di rumah sakit.

“Nah, anggaran itukan dari pusat. Kita katakanlah di Kota Binjai ini ada sekitar 3000-an peserta Jamkesmas, tetapi dari sekian banyak itu, bukan hanya ditampung di RSU Djoelham saja, juga ditampung di sejumlah rumah sakit swasta lain yang ada di Kota Binjai ini,” jelasnya.

Setelah itu sambungnya, jika setiap pasien yang berobat dengan menggunakan kartu peserta Jamkesamas tidak lagi berada di rumah sakit atau sudah sembuh dan pulang, maka biaya perobatan yang dibebankan kepada negara tentunya diambil oleh pihak rumah sakit.

“Misalnya, kamu masuk rumah sakit. Lantas, setelah kamu sembuh, se mua biaya perobatan kamu yang ditanggung negara, itu diberikan kepada siapa atau jadi milik siapa? Kan pastinya diambil oleh pihak rumah sakit guna menanggulangi semua obat-obatan yang sudah digunakan,” jelas Dr Fuad.

Namun sayangnya, ketika ditanya berapa jumlah peserta Jamkesmas selama dia menjabat sebagai Dirut di RSU dr Djoelham Binjai dan besaran anggaran yang di keluarkan, Dr Fuad mengaku lupa. “Saya tak ingat lagi,” katanya.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Ronni Bonic, saat dikonfirmasi terkait persoalan ini, kepada sejumah wartawan mengaku, pihaknya masih melakukan pemeriksaan. “Iya, sampai saat ini kita masih melakukan pemeriksaan. Sejauh ini, kita sudah memeriksa 15 orang yang masih berstatus saksi,” ujar  Ronni. (dan)

Pemkab Upayakan Pembebasan

20 Nelayan Langkat Ditangkap Tentara Malaysia

LANGKAT- Pemkab berupaya membantu pelepasan sedikitnya 22 nelayan Langkat yang ditangkap tentara maritim Malaysia, beberapa hari lalu. Koordinasi lintas departemen, menjadi langkah awal tahapan sebelum melakukan upaya diplomasi terhadap tuduhan melanggar batas.

“Sebelum melakukan langkah-langkah atau kebijakan menyelamatkan para nelayan yang dituduhkan telah melanggar batas wilayah oleh Malaysia, terlebih dahulu akan melaporkan ke pimpinan (bupati),” kata Sekda Langkat, Surya Djahisa, Selasa (18/10).

Surya yang menerima segenap istri maupun keluarga nelayan Teluk Aru di ruang rapat Sekda, meminta bersabar karena proses pelepasan seperti diinginkan tidaklah mudah. Namun demikian, ditekankan bahwa kegalauan keluarga nelayan akan diakomodir.

Mantan Kadis PU tersebut menuturkan, karena permasalahan melibatkan dua atau antar negara dibutuhkan kerja ekstra sekaligus melibatkan berbagai pihak termasuk diantaranya konsulat negara jiran yang ada di Sumut.
“Pemkab akan berupaya mengakomodir keresahan yang saudara-saudara rasakan, makanya kami berharap seluruhnya bersabar karena pekerjaan ini tidak mudah sebegitu saja memerlukan tahapan-tahapan,” pinta Surya sekaligus menyerahkan Rp2 juta sebagai tanda keprihatinan.

Sebelumnya, keluarga nelayan tergabung dalam Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Reg Sumut mendatangi kantor Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) di seputaran kompleks perkantoran Pemkab Langkat namun akhirnya bergeser ke kantor bupati.

Ramina satu diantara keluarga nelayan yang ditangkap tentara maritim Malaysia berharap, Pemkab Langkat memerankan fungsi semaksimal mungkin menjembatani kasus dialami keluarga mereka yang nota bene warga Langkat. Sekaligus meminta pemerintah turun tangan, menuntaskan persoalan tapal batas agar kejadian serupa tidak terulang.
Diceritakan dia, informasi ditangkapnya keluarga didapat dari nelayan lain selepas melaut. Masih dari informasi yang dia peroleh, disebutkan bahwa penangkapan itu terjadi masih di sekitar perairan Indonesia. Sebab, ungkap dia, yang dikutip dari nelayan lain tadi, nelayan Indonesia sejak dahulu sudah terbiasa menangkap ikan sampai wilayah yang biasa disebut laut batu putih.

Ketidak jelasan batas perairan dengan Malaysia membuat penangkapan terhadap nelayan Indonesia acapkali terjadi, dan tak jarang nelayan Indonesia selalu mengklaim wilayah yang dimasuki belum melewati perbatasan sebagaimana dilakukan secara turun temurun. Awalnya, sekitar Jumat (14/10), sebelas nelayan tradisional menggunakan perahu bernomor lambung PB 649 yang dinahkodai Adil S (38) warga Jalan Sei Bilah Gang Meriam Lingkungan V Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lepan dan perahu bernomor lambung PB 824 dinahkodai Muklis (31) warga Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lepan, sebelum melaut melapor ke petugas Kamla pada hari Selasa (11/10) lalu.

Namun setelah tiga hari melaut, ketika berada di wilayah laut batu putih tiba-tiba didekati dua kapal patroli tentara maritim Malaysia dan langsung menangkap dengan dalih nelayan tradisional tadi sudah memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin.

Saat beradu argumen, nelayan tradisional masih sempat memberi tahu atau mengontak nelayan lainnya yang tak jauh dari lokasi dimaksud. Nah, hal itulah dijadikan sumber memberitahukan keluarga nelayan yang tertangkap tadi walau hingga kini belum diketahui persis kemana para nelayan tersebut dibawa. (mag-4)

RE Siahaan Segera Disidang

MEDAN – Setelah menetapkan mantan Wali Kota Pematang Siantar Robert Edison (RE) Siahaan sebagai tersangka korupsi pada 7 Februari 2011 lalu, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas RE Siahaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Medan, Selasa (18/10).  Hal tersebut diungkapkan Humas Pengadilan Negeri Medan, Achmad Guntur.

“Baru tadi pagi dilimpahkan, dengan nomor berkas 037,” ujarnya pada wartawan di PN Medan.
Namun, PN Medan belum menetapkan siapa majelis hakim yang menangani dan kapan sidang akan dimulai. “Besok lah kita cari tahu sama hakim tipikornya ya, tapi itu pasti akan segera disidangkan,” tegas Achmad Guntur. (rud)

Tinjau Produksi UKM

TEBING TINGGI- Wali Kota Tebing Tinggi Ir Umar Zunaidi Hasibuan didampingi wakilnya, Irham Taufik bersama Tim Pengerak PKK Kota Tebing Tinggi, meninjau hasil produksi masyarakat Kota Tebing Tinggi dari sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Selasa (18/10).

UKM pertama yang dikunjungi yaitu, pembuatan Roti Kacang Mandiri yang terletak di Kelurahan Karya Jaya, Kota Tebing Tinggi. Dalam Kunjungan tersebut, Wali Kota mengatakan, setiap produk yang dihasilkan harus menyertakan tanggal kadaluarsa, komposisi bahan, lebel halal dan dari Departemen Kesehatan.

“Dan yang paling penting untuk pemilik UKM, kemasan (bungkus) harus menarik hingga dapat menarik pembeli,” ujarnya.
Dia juga meminta Dinas Prindakop Kota Tebing Tinggi, agar membantu para pelaku UKM, untuk kemajuan dan menambah penghasilan masyarakat Kota Tebing Tinggi. “Prindakop harus membuat plang nama pada UKM binaan Dinas Prindakop Kota Tebing Tinggi,”jelas Umar Zunaidi.

Hal ini dimaksudkan, agar jumlah UKM binaan Prindakop Kota Tebing Tinggi, dapat dipantau kondisinya setiap saat. (mag-3)

Pelaku Pencabulan Gantung Diri di Sel

SIANTAR- Hasudungan Sinambela (42) warga Dusun Aek Nauli, Desa Kampung Padang, Kecamatan Pangkatan, Labuhan Batu, membuat geger personel Polres Labuhan Batu dibawa pimpinan AKBP Hirbak Wahyu. Pasalnya, tahanan kasus pencabulan ini ditemukan petugas jaga sel tewas dalam posisi tergantung di dalam kamar mandi sel tahanan, Selasa (18/10) pukul 3.00 WIB.

Informasi dihimpun menyebutkan, Hasudungan ditahan  di Polres Labuhan Batu sejak Kamis (6/10), atas kasus pencabulan yang dilakukan kepada putri sulungnya sendiri. Bapak 5 anak ini, memperlakukan putrinya Bunga (nama samaran), sebagai budak seksnya. Saat ini Bunga hamil 6 bulan.

B Manurung (45), abang ipar korban, saat ditemui di kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Djasamen Saragih Pematang Siantar menyebutkan, sejak ditahan di Polres Labuhan Batu, korban memakai celana pendek karet dan baju kaos. Di dalam sel tahanan tersebut, korban tinggal berdua dengan tahanan  lain.

“Saya tidak tahu bagaimana kondisi sel tahanan Polres Labuhan Batu. Dimana letak sel tahanan dengan kamar mandinya, saya pun tidak tahu. Sejak korban ditahan di penjara, tidak ada keluarga yang pernah datang berkunjung melihatnya,” ujar warga Negeri Lama ini.

Dian mendapat kabar tentang kematian hasudungan, dari teman sekampung melalui telepon. “Saya pun sempat terkejut ketika mendengar kabar ipar saya meninggal. Karena saya tahu dia itu ditahan di penjara, atas kasus pencabulan putrinya. Setelah dicek kebenarannya, ternyata benar dia meninggal.

“Saya tanya penyebab kematiannya, menurut polisi dia meninggal karena gantung diri di kamar mandi,” sambung Manurung.(osi/smg)

Hasil Lobi, 2012 Sejumlah Jalan di Sibolga Mulus

Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk memanfaatkan jaringannya saat berkiprah di DPR, untuk kepentingan masyarakat Sibolga. Syarfi bersama sejumlah kepala dinas menggalang lobi ke sejumlah kementrian di Jakarta. Tidak sia-sia, sejumlah ruas jalan di Sibolga akan diperbaiki pada 2012 mendatang.

Usai bertemu dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU)  A Hermanto Dardak, kemarin (18/10), Syarfi menjelaskan, penggalangan lobi yang dilakukan kepada Dardak, politisi senior Partai Golkar itu menjelaskan, pihaknya menyampaikan permohonan bantuan pembangunan infrastruktur  jalan yang ada di Kota Sibolga dan akses masuk ke Kota Sibolga.

“Pertama, jalan dari batas Tapanuli Utara masuk ke Sibolga sepanjang 17 kilometer. Itu rusak parah sehingga lalulintas tersendat,” ujar Syarfi kepada koran ini.

Mantan anggota Komisi V DPR yang membidangi infrastruktur itu menjelaskan, rusaknya jalan ini diperparah dengan banyaknya truk-truk besar yang membawa material untuk pembangunan di Nias, setelah dimekarkan menjadi empat kabupaten dan satu kota. Kendaraan pengangkut bahan-bahan pokok dari Jawa, Padang, dan Medan, juga harus melalui pelabuhan Sibolga sebelum dibawa ke Nias.

“Untuk kelancaran distribusi, kami minta pemerintah memberikan perhatian ke jalan itu,” ujarnya.
Kedua, yang juga dimintakan bantuan, adalah akses jalan perbatasan Sibolga masuk ke wilayah Tapsel. Ketiga, akses jalan dari perbatasan Kota Sibolga menuju Barus dan perbatasan Aceh.

Keempat, pengamanan pantai atau semacam tembok pemecah ombah untuk pantai ujung Sibolga, karena jika dibiarkan saja, akan tergerus abrasi.

Kelima, kepada Dardak, Syarfi juga minta bantuan fasilitas dan prasarana pengolahan air minum, terutama untuk penggantian instalasi dan pipanya.

Keenam, kepada Kementrian PU yang dulunya menjadi mitra kerja Komisi V DPR itu, Syarfi juga minta agar pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan jalan ring road.  “Sebagai jalan alternatif agar truk-truk besar tidak masuk dalam kota,” terangnya.

Lantas, bagaimana jawaban Dardak? Syarfi dengan wajah cerah menceritakan, Dardak langsung menjanjikan pada 2012 akan menangani jalan akses dari batas Taput masuk wilayah Sibolga sepanjang 17 kilometer.  Termasuk jalan batas Sibolga masuk Tapsel, juga akan digarap 2012. “Jalan dari perbatasan Kota Sibolga menuju Barus dan perbatasan Aceh juga pada 2012,” imbuhnya.

Belum  cukup, pusat juga menjanjikan melakukan perbaikan dan pemeliharaan sejumlah ruas jalan nasional yang berada di wilayah Kota Sibolga, yakni Jalan Osoal Siahaan, Jalan Ade Irma Suryani, Jalan SM Raja, Jalan Siswomiharjo, dan Jalan FL Tobing.

Sementara, khusus untuk instalasi air minum dan pemecah ombak pantai ujung Sibolga, pihak Kementrian PU masih memerlukan waktu untuk mempelajarinya. “Kemungkinan akan dikirim tim ke Sibolga,”kata Syarfi.

Saat  menggalang lobi, Syarfi memboyong Kadis Pendidikan Alfian Hutauruk, Kadis Perhubungan Jiliwu, Kadis Kelautan dan Perikanan Hendra Darmalius, Kadis Kesehatan Yusuf Batubara, Kadis Pengelolaan Aset Soritua Hasibuan, Kepala Bappeda Eddy Johan Lubis, dan Dirut RSUD Sibolga, Dr Tunggul Sitanggang. (sam)

Diberi Obat Tetes, Matanya Membesar

Bocah 3 Tahun Derita Tumor Retino Blastoma Stadium Akhir

Dikira bintilan, ternyata tumor Ratino Blastoma. Karena kondisi ekonomi yang sulit, tumor yang diderita Dimas Prayoga, bocah berusia tiga tahun ini semakin membesar dan mencapai stadium akhir. Kini, bocah malang ini mengharapkan bantuan dermawan untuk kesembuhannya.

Jhonson P Siahaan, Medan

Irwansyah Putra (35), didampingi istrinya tercinta Lismawati (34), lebih banyak termenung sambil memandangi anak mereka Dimas Prayoga yang terlelap, saat ditemui wartawan koran ini di rumah salah satu keluarganya di komplek perumahan Lalang Green Land II, Jalan Tanjung Balai, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Selasa (18/10) siang. Pasutri asal Kota Pinang, Labuhanbatu Selatan (Labusel) ini tak pernah menyangka kalau nasib anak bungsu mereka bakal seperti ini.

“Awalnya hanya bintilan di kelopak mata. Lalu kami bawa berobat ke klinik dan rumah sakit dekat rumah kami,” kata Irwansyah membuka cerita. Menurutnya, Dimas lahir normal dan tidak ada tanda-tanda kelainan.
“Dimas mengalami benjolan kecil semacam bintilan itu saat dia berumur dua tahun. Dia itu anaknya periang,” terang Irwansyah.

Menurutnya, segala upaya telah mereka lakukan untuk mengobati Dimas, termasuk membawanya berobat ke RSUP H Adam Malik dan sempat dirawat selama 5 minggu. “Kata dokter dan hasil laboratorium, anak kami menderita tumor retino blastoma dan sudah stadium akhir. Semua rumah sakit sudah kami jalani,” ungkapnya.

Sementara Lismawati mengatakan, mereka hanya ingin anak ketiganya itu sembuh. “Saya hanya ingin Dimas bisa kembali seperti dulu, anaknya periang dan suka tertawa. Tidak hanya itu, semua usaha sudah kami lakukan, mulai berobat dari Riau, Tebing Tinggi, Kisaran, Rantau Prapat termasuk di Medan,” tambahnya.

Dijelaskan ibu tiga anak ini, Dimas awalnya sehat walafiat, bisa berjalan, berlari dan mengerti dengan apa yang diucapkan. “Ketika kami bawa ke klinik, Dimas diberikan obat tetes mata dan saat obat tetes tersebut digunakan, bukannya tambah sembuh, malah menjadi besar. Makanya kami bawa berobat ke Medan,” katanya.

Lismawati juga mengungkapkan, mereka sangat mengharapkan uluran dermawan untuk kesembuhan anaknya itu. “Suami saya hanya supir angkutan umum di Labusel. Kami kebingungan untuk mencari biaya perobatan anak kami ini. Besar harapan kami agar anak kami sembuh,” tambahnya.

Tak lama, Irwansyah membawa anaknya masuk ke kamar. Didalam kamar, Irwansyah sempat berbisik kepada anaknya. “Dimas mau sembuh kan sayang?” ucap Irwansyah sambil menunjukkan kepala anaknya kepada wartawan saat anaknya itu terbangun. Dimas saat itu menganggukkan kepala menjawab pertanyaan ayahnya itu.

“Keadaannya semakin memburuk sejak lima bulan terakhir ini. Saat dikemotherapy, keadaannya semakin lemas dan Dimas susah tidur. Kepalanya juga semakin besar,” ucap Irwansyah.

Dengan nada lemas, Irwansyah menuturkan, anaknya sempat dikatakan dokter tidak dapat disembuhkan. “Kami kebingungan, karena kata dokter anak kami, tidak dapat disembuhakan. Kami pun berinisiatif untuk membawa anak kami ke pengobatan alternatif,” tuturnya.

Ditambahkannya, mereka sudah habis banyak untuk mengobat anaknya, Dimas. “Kalau dihitung-hitung, biaya yang sudah kami habiskan Rp80 juta lebih dan kami pun sudah menjual tanah kami yang ada di Kota Pinang untuk berobatnya. Yang kami inginkan, agar ada orang yang mau membantu untuk mengoperasi penyakit yang diderita anak kami ini dan perduli terhadap anak kami ini. Kepala anak kami itu juga sering mengeluarkan darah segar setiap harinya dan kadang-kadang bercampur dengan nanah. Kami ingin anak kami, Dimas, bisa normal kembali,” harapan Irwansyah dengan nada sedih.(*)

1...14,56414,56514,566...15,737Page 14,565 of 15,737

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor