TEBING TINGGI- Para kader dan simpatisan Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Tebing Tinggi resah, dan akan mengancam mundur dari partai, jika Wakil Ketua DPC Golkar Tebing Tinggi Pahala Sitorus, tidak segera disetujui menggantikan posisi HM Syafri Chap sebagai Ketua DPRD Tebing Tinggi.

“Berdasarkan hasil rapat pleno Partai Golkar tanggal 8 September 2011 lalu, telah terpilih Pahala Sitorus sebagai pengganti Syafri Chap menduduki Ketua DPRD, dengan perolehan suara 93 persen. Tapi sampai saat ini, Pengurus DPD Golkar Sumut, belum mengesahkan,” kata Wakil Sekretaris DPC Golkar Tebing Tinggi Sutikno, Selasa (20/9).
Sutikno menjelaskan, pada dasarnya kader Golkar di Tebing Tinggi kecewa dengan DPD Golkar Sumut, yang tidak mengesahkan hasil rapat pleno tersebut.

“Kalau itu tidak terjadi (disahkan, Red), maka kader Golkar Tebing Tinggi akan kehilangan induk dan akan mundur dari partai. Makanya, diminta kepada pengurus DPD Golkar Sumut, untuk memutuskan hasil rapat pleno yang dimenangkan Pahala Sitorus dengan perolehan suara 72 dari 79 peserta,” pinta Sutikno.

Lebih lanjut, Sutikno mengatakan, dari luar peserta rapat, Pahala juga mendapat dukungan dari kader Golkar di tingkat kelurahan, kecamatan dan tingkat Kota Tebing Tinggi.

“Bukan itu saja, dari organisasi Soksi, AMPI dan FKPPI juga mendukung Pahala Sitorus agar disahkan DPD Golkar Sumut menjadi ketua legislatif Tebing Tinggi menggantikan Syafri Chap, sesuai hasil rapat pleno,” jelasnya.
Demikian pula halnya dengan Wakil Ketua Partai Golkar Tebing Tinggi K Sihaloho, juga meminta pengurus DPD Golkar Sumut untuk menjunjung tinggi hasil rapat pleno dengan segera mengesahkan keputusan rapat tersebut.(mag-3)

LUBUK PAKAM- Aksi tidak terpuji dilakukan oknum anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Jhon Srikana Sebayang, dengan memukul seorang penarik becak bermotor Taufik Hidayat (21), warga Dusun I Desa Jatisari, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Selasa (20/9) sekitar pukul 10.00 WIB di Komplek Perkantoran Pemkab Deli Serdang.

Menurut Taufik saat ditemui di RSUD Deli Serdang mengaku, saat itu Taufik Hidayat hendak mengantar adiknya bekerja di Deli Mas Plaza Lubuk Pakam. Ketika berada di persimpangan jalan komplek perkantoran Pemkab Deli Serdang, Jhon datang dari arah Medan menuju komplek dengan mengendarai mobil dan hampir menabrak korban. Ironisnya, sudah hampir menabrak korban, wakil rakyat ini tiba-tiba menghardik Taufik dengan kalimat tak pantas.

“Tidak tahu kau siapa aku,” kata Taufik menirukan ucapan anggota DPRD tadi.
Pun begitu, Taufik tidak memperdulikan hardikan tersebut sehingga membuat Jhon Srikana Sebayang naik pitam.

Kemudian Jhon melempar Taufik dengan susu kemasan plastik dan mengenai dada Taufik. Meski tak terima diperlakukan demikian, namun Taufik berupaya menahan diri. Tapi malah membuat Jhon makin emosi dan turun dari mobilnya. Dengan tangan mengepal, Jhon langsung memukul pipi sebelah kiri Taufik.
Taufik Hidayat sempat melakukan protes. Namun dengan buru-buru, Jhon masuk ke mobil dan tancap gas meninggalkan korban menahan kesakitan. Selanjutnya, Taufik berencana membuat laporan ke Polsek Lubuk Pakam, tetapi diarahkan terlebih dulu membuat visum.

Usai Visum, korban pun mendatangi Polsek Lubuk Pakam membuat laporan. Tapi, Taufik disarakan untuk berdamai dengan Jhon. Malah sudah dibuat surat perdamaian di atas materai dengan uang perdamaian Rp500 ribu sebagai biaya pengganti berobat. “Kamis nanti, kami jumpa lagi untuk membicarakan biaya kenduri, saya disarankan ke kantornya,” ujar Taufik.

Ketika ditanya soal perdamain, Taufik menyatakan, dia tidak terima atas tindakan main hakim yang dilakukan Jhon terhadap dirinya. “Sebenarnya saya tidak terima perlakuan itu, soalnya anggota DPRD melindungi rakyat bukan malah memukuli,” ujarnya.
Sementara Jhon Srikana ketika dihubungi mengatakan, dia khilaf dan sudah meminta maaf kepada korban. Pemukulan itu dilakukannya secara spontan. “Saya khilaf, pemukulan itu saya lakukan secara spontan,” ujarnya. (btr)

BINJAI- Alih-alih membenahi dunia pendidikan dengan memutasi 108 Kepala Sekolah, dilakukan Wali Kota Binjai HM Idham, malah berbuntut pertikaian sesama kepala sekolah.

Hal ini dibuktikan dengan saling bertahannya Kepsek  memperebutkan kursi kepala sekolah di SDN 024761, Jalan MT Haryono, Kecamatan Binjai Utara, Selasa (20/9).

Menurut Ermiati, Kepsek yang lama, kepada Sumut Pos mengaku, Senin (19/9) lalu, ia tidak dapat melanjutkan upacara bendera setelah kedatangan Kepsek yang baru.

“Saya datang lebih dulu, terus saya suruh para murid untuk menyusun barisan melaksanakan upacara bendera. Belakangan, Kepsek yang baru datang, dan menyuruh bubar dari barisan,” ungkap Ermiati.

Lebih jauh dikatakan Ermiati, sebelum Kepsek baru menyuruh membubarkan murid, dia sudah mendapat perintah dari Dinas Pendidikan menjadi Kepsek di SD tersebut.

Bukan hanya itu, sambungnya, karena tidak ada penjaga sekolah, dialah yang membawa kunci sekolah untuk membuka dan menutup sekolah setiap hari.

“Tapi, begitu saya mau membuka pintu sekolah, gemboknya sudah berganti semua, entah siapa yang mengganti gembok itu,” kesal Ermiati.

Meski kesal dengan tingkah Kepsek baru, namun Ermiati berharap, persoalan ini tidak terus berlanjut. Sebab, ia bingung untuk mengambil keputusan terkait persoalan ini.

“Mau saya buat program membenahi sekolah, ada Kepsek yang baru. Jadi, bagaimana pendidikan ini bisa baik. Saya bertahan di SD ini karena belum ada serah terima, dan saya juga tidak tahu kalau saya dimutasi,” ucap Ermiati bernada tinggi.

Sementara itu, Kepsek baru Amnah Herlina, yang juga berada di SD tersebut, kepada Sumut Pos mengatakan, ia datang ke SD itu atas dasar perintah Dinas.

“Saya ada SK dari Wali Kota, makanya saya masuk ke SD ini. Kalau masalah gembok sekolah itu, memang saya ganti dan gembok lama ada di ruang kelas. Gembok itu diganti karna saya juga ingin masuk kantor. Sebab saya juga ada wewenang di SD ini berdasarkan SK Wali Kota,” tutur Herlina.
Disinggung mengenai permintaan Kepsek lama agar diadakan serah terima jabatan (Sartijab) disertai sumpah tidak menggunakan uang menjadi Kepsek, Herlina hanya menyerahkan semua itu kepada Dinas.
“Saya gak tahu soal itu, dan semua itu saya serahkan saja sama Dinas,” tolak Erlina. (dan)

BINJAI- Anggaran sertifikasi guru sampai saat ini belum dicairkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, khususnya dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Binjai. Akibatnya, banyak guru yang mempertanyakan keterlambatan pembayaran tersebut, terutama kepala sekolah (Kepsek) yang dimutasi.

Untuk mengetahui lebih jauh terkait sertifikasi guru ini, wartawan Sumut Pos mencoba mencari keterangan kepada Ismail Ginting, Pelaksana Harian (Plh) Dinas P dan P Binjai. Menurut Ismail, uang sertifikasi guru belum dapat dicairkan karena rekening guru banyak yang sudah mati atau tidak aktif.

“Sebenarnya bukan ada kita tahan atau dialihkan kemana-mana. Tapi, banyak dari guru yang rekeningnya sudah mati. Sehingga, saat kita transfer uangnya membal atau tidak dapat masuk,” kilah Ismail.

Namun ketika disinggung kemungkinan rekening guru mati secara serentak, Ismail hanya mengatakan, bahwa fakta di lapangan memang seperti itu. “Saya tidak tahulah, yang jelas di lapangan kita lihat seperti itu,” kata Ismail.
Mengenai anggaran sertifikasi guru ini, sambungnya, sudah mulai dibenahi kembali. Untuk itu, dalam waktu dekat anggaran sertifikasi guru ini akan cair. “Saya tidak tahu pasti kapan pendataan ulang nomor rekening guru yang mati ini selesai dilakukan. Kalau sudah selesai, maka anggaran sertifikasi segera dicairkan,” ucapnya.

Sementara itu, ratusan Kepsek yang telah dimutasi olah Wali Kota Binjai, saat melakukan aksi demo beberapa hari lalu mencetuskan, kalau uang sertifikasi mereka belum dibayarkan. Bahkan, uang sertifikasi guru itu, belum terealisasi di bulan November dan Desember 2010.

Sementara itu di Deli Serdang, tunjangan kesejahteraan guru di lingkungan Pemkab Deli serdang hingga saat ini belum dibayar. Sejumlah guru yang bertugas di lingkungan Pemkab Deli Serdang melalui surat elekotronik yang dikirimkan ke redaksi Sumut Pos, Selasa (20/9) menyebutkan, di pemkab serta pemkot lain di Sumut sudah membayarkan tunjang APBN untuk para guru hingga triwulan kedua. Sementara di Pemkab Deli Serdang belum dibayarkan. Akibat keterlambatan pembayaran tunjangan tersebut, Pemkab Deli Serdang dituding tidak pro guru. Para guru menilai, tunjangan APBN dan APBD Provsu yang dikelola Pemkab terkesan dipermainkan.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pemkab Deli Serdang, Sa’adah Lubis membenarkan belum dibayarkan dana sertifikasi serta tunjangan yang bersumber APBN dan APBD Provsu.
Namun, katanya, penyebab keterlambatan itu dikarenakan belum lengkapnya pemberkasan dari Kementerian Pendidikan (dan/btr)

LANGKAT- Mengambangnya kepastian waktu pengembalian Rp80 miliar uang sitaan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diduga hasil kejahatan mantan Bupati Langkat Syamsul Arifin, dikhawatirkan berimbas kepada sejumlah proyek fisik. Kemungkinan terbesarnya, mengancam P-APBD 2011.

“Sejauh ini, kita tidak tahu kapan uang itu dikembalikan, menyusul adanya banding diajukan yang kita dengar. Bagaimana akhirnya nanti, sama-sama kita tunggu dan lihat,” kata Kabid Perbendaharaan BPKAD Pemkab Langkat M Efendi Matondang, kemarin (20/9).

Matondang saat ditemui di gedung dewan tidak memungkiri, ketidak jelasan kapan uang dimaksud masuk ke rekening kas Pemkab Langkat tidak hanya mengganggu pengoperasionalan proyek fisik utamanya, namun lebih jauh lagi mengganggu jalannya administrasi pembukuan.

Sebab, tutur dia lagi, kebanyakan pos-pos atau mata anggaran memprediksi, uang itu akan mulus tertransfer setelah berlangsungnya sidang Gubsu non aktif dalam kasus dugaan korupsi APBD Langkat kendati belum ada keputusan tetap dari pengadilan tipikor. (mag-4)

LANGKAT- H Rustam Efendy (57) warga Dusun I Pendidikan, Desa Serapuh Asli, Kecamatan Tanjung Pura, Langkat, pasrah ketika mengetahui uang Rp170 juta disetorkan mengurus anak masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) raib.
Penuturan korban kepada wartawan di Mapolres Langkat, Selasa (20/9), kasus itu diawali saat pertemuannya dengan Supianto alias Doyok (38), seorang PNS di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Langkat awal 2010 lalu.

“Kejadiannya sekitar dua tahun lalu, ketika bertemu Supianto, yang selanjutnya memperkenalkan kepada Rusdiarto (36) berdomisili di depan kolam renang Dendang, Kelurahan Perdamaian Stabat,” urai korban mengawali.
Supianto mengaku, Rusdiarto mampu mengurus masuk PNS dengan memberikan contoh sebagai upaya meyakinkan beberapa waktu sebelumnya, telah memasukkan beberapa orang jadi pegawai karena memiliki banyak koneksi orang besar (pejabat) baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi.

Rustam yang tertarik, lalu dipertemukan Doyok ke rumah Rusdiarto guna mengurus tiga anak Rustam yang belum bekerja setamat kuliah. Akhirnya, disepakati kalau Rusdiarto siap memasukkan anak korban menjadi PNS dengan mempersiapkan sejumlah uang buat pengurusan.

Tidak sampai disitu, setelah mengantongi modal sebagaimana dibutuhkan, Rustam diajak Doyok dan Rusdiarto menemui rekan mereka lainya yakni Nur Ahmad Sopyan (36) seorang PNS warga Komplek Villa Permai Indah, Kelurahan Perdamaian, Stabat dan Sucipto (42) PNS warga Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat.
“Uang pendahuluan sebagai administrasi ku serahkan di rumah Rusdiarto di depan kolam renang Dendang Rp70 juta sekitar 14 januari 2010. Katanya untuk tahap pertama anak aku masuk PNS adalah Irmayani (23) dan selanjutnya disusul Julia Fitri (26) serta seorang lagi,” beber korban.

Beberapa minggu kemudian, lanjutnya, dengan bervariasi para pelaku kembali meminta uang sedikitnya enam kali dan ditotal Rp170 juta. Diduga untuk meyakinkan, pelaku pada tanggal 29 Agustus 2010 memberikan surat kepada korban disebutkan tentang surat pengangkatan Irmayani dari badan kepegawaian negara (BKN).

Surat perintah tugas itu bernomor/1013/KA/152/BKN/2010 tanggal 29 Agustus 2010 ditandatangani badan kepegawaian negara RI, Taufik Hidayat Pulungan SH M Hum serta badan kepegawaian negara Sumut, Kabag Kepegawaian Dr Rahayu Hasibuan SE S Sos. “Kalau disurat itu anak saya ditempatkan di Dinas Kesehatan Sumut, tak lama kemudian korban kembali menerima surat pengangkatan Julia Fitri dari pelaku dengan penempatan di bahagian umum Pemprovsu dilengkapi nomor induk pegawai.

Namun anehnya, meski telah menerima SK pengangkatan PNS dan surat perintah tugas, anak korban belum bisa masuk bekerja dengan dalih masih ada yang harus diselesaikan. Kecurigaan semakin bertambah, SK pengangkatan kedua anaknya bertanggal keluar sama, begitu juga dengan nomor SK.

Kasat Reskrim Polres Langkat AKP, Aldi Subartono, dikonfirmasi wartawan perihal pengaduan ini membenarkan telah menerimanya. “Kita masih sebatas melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, setelah semuanya jelas kita akan memanggil pelakunya dan bila perlu langsung meringkusnya,” janji Aldi. (mag-4)

TEBING TINGGI- Bunga (13) bukan nama sebenarnya, pelajar kelas II SMP Negeri 2 Sipispis, anak pertama pasangan Asobirin dan Siti Julaika, yang tinggal di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, mendapatkan perlakuan penganiayaan dan percobaan pemerkosaan oleh lelaki tidak dikenal (OTK) di rumahnya, Senin (19/9) sekira pukul 00.15 WIB.

Pelaku berhasil kabur lewat jendela kamar korban dan berhasil membawa satu buah handphon milik Bunga.
Aksi pelaku diketahui orangtua korban, ketika korban menjerit meminta tolong. Akibat aksi pelaku, korban shok dan harus dilarikan ke RS Sri Pamela, Kota Tebing Tinggi untuk mendapatkan perawatan medis karena memar di leher bekas cekikan pelaku.

Bunga saat ditemui di RS Sri Pamela Kota Tebing Tinggi, Selasa (20/9) siang mengaku, pernah mengenal wajah pelaku. Malam itu, dirinya baru menyadari setelah pelaku mencium dan hendak memperkosanya dan membawa kabur dirinya dari jendela. Karena tidak berhasil, pelaku langsung mencekik leher korban dan langsung kabur membawa handpon.

“Memang sekilas pernah terlihat wajahnya, tapi aku lupa siapa namanya,” kata Bunga tergolek lemah.
Asobirin, orangtua korban mengaku, pelaku diduga kenal dengan anaknya, karena sebelumnya, anaknya sempat bertengkar dengan teman prianya yang berlainan kampung.

“Atas kejadian itu, saya merasa keberatan dan melapor kepada pihak berwajib,” terang Asobirin sembari menunjukkan surat laporannya LP/33/IX/2011/TT Pispis.

Kapolsek Sipispis AKP R Simanjorang, ketika dihubungi mengaku, pelaku belum tertangkap, tetapi pihaknya menemukan barang bukti baju kaos warna hijau milik pelaku yang ketinggalan dikamar korban. Dikatakannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 363 dan 53 Subs 285 KUHPidana tentang pencurian dan percobaan pemerkosaan. (mag-3)