28 C
Medan
Thursday, April 2, 2026
Home Blog Page 14585

Diajukan ke Komisi B Mengatur Sistem Penerimaan Siswa Baru

Draft Ranperda Pendidikan

MEDAN- Serikat Guru Indonesia (Segi) Kota Medan bersama LSM Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (SaHdar) akan menyerahkan draft rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan pendidikan partisipatif, kepada Komisi B DPRD Medan hari ini, Kamis (27/10). Penyerahan draft ranperda pendidikan itu akan diberikan bersamaan dengan naskah akademik kepada Komisi B DPRD Medan untuk segera dibahas hingga akhirnya menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan.

“Pelaksanaan program pendidikan yang partisipatif melatarbelakangi pembuatan Draft ranperda pendidikan, dan ini merupakan jawaban dari apa yang terjadi selama ini,” ungkap Divisi Studi LSM SaHdar, Alan Darmawan kepada sejumlah wartawan, Rabu (26/10).

Dalam draft itu, kata Darmawan, diatur tentang hak dan kewajiban guru dan tenaga pendidikan, khususnya guru-guru non PNS. Untuk proses rancanangan penyusunan draft ranperda tersebut, lanjut Darmawan, menghabiskan waktu sekitar satu tahun lamanya dengan melibatkan ahli pendidikan seperti Guru Besar Universitas Negeri Medan, Prof Dr Syaiful Sagala dan Dosen Kopertis Wilayah I Sumut-NAD Dr Marzuki Lubis.

Sementara Wakil Ketua Segi Medan Baharuddin mengatakan, ranperda ini juga mengatur tentang sistem dan tata cara penerimaan siswa baru (PSB) secara partisipatif yang selama ini menjadi polemik.

“Dalam ranperda ini juga diatur tentang PSB. Untuk tingkat SD misalnya, maksimumnya 28 siswa setiap kelas, SMP dan SMA sebanyak 30 siswa setiap kelas. Sedangkan tingkat SMK, di bawah 30 siswa setiap kelasnya,” terang Baharuddin.
Dia juga menerangkan, sebelum ini selesai menjadi draft ranperda, SDN 50 Mabar Hilir dan SMP Swasta PAB 18 Mabar Hilir, sudah melaksanakan isi dari ranperda yang akan diserahkan ke wakil rakyat tersebut. Bahkan, di kedua sekolah ini bisa dibilang sebagai pilot projectnya dengan keberhasilan menjalani program pendidikan sesuai draft yang telah disusun.

Harapannya, draft ranperda ini dapat segera menjadi peraturan daerah sehingga ada payung hukum untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat pendidikan seperti guru, siswa, maupun lembaga pendidikannya.(uma)

Massa Desak Plt Gubsu Copot Direktur RS Haji

MEDAN- Desakan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu untuk mengambil kebijakan, terkait persoalan di RS Haji Medan kembali bergulir. Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Bersama Forum Mahasiswa Sumut dan Forum Masyarakat Peduli Aset Umat Sumut, dengan membawa replika peti jenazah melakukan aksi di kantor Gubernur Sumut, Rabu (26/10), meminta Plt Gubsu mencopot MP Siregar dari jabatannya.

Yogi Putra Pranata, koordinator aksi menyatakan, gubernur terkesan tutup mata dengan segala permasalahan yang terjadi di RS Haji Medan. “Kenapa saat ini para pengurus Yayasan RS Haji Medan yang diketuai Gubernur Sumut hanya diam dan tutup mata? Apa gubernur lupa kalau dia sebagai ketua yayasan?” ujar Yogi.

Padahal, lanjutnya, MP Siregar telah dengan nyata-nyata mengaku akan mengundurkan diri di hadapan ratusan karyawannya, dengan catatan kalau ada pemanggilan langsung dari gubernur.

Selama ini, sambungnya, MP Siregar hanya selaku pemegang surat tugas selama memimpin RS Haji Medan. Namun ternyata, MP Siregar mampu berkuasa selama delapan tahun dan bisa melakukan pengangkatan dan pemberhentian terhadap susunan direksi yang ada.

Kasubbag Kesehatan Biro Binsos Pemprov Sumut Toras Nasution yang menerima pengunjuk rasa menyebutkan, gubernur belum menerima surat pengunduran diri Dirut RS Haji Medan. Sedangkan aspirasi yang disampaikan tersebut akan segera disikapi.

Sementara itu, Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang ditemui di Raz Plaza, Jalan Dr Mansyur Medan mengaku, tidak bisa mengambil sikap atas permasalahan tersebut. Dia beralasan, butuh masukan dan informasi yang menyeluruh. “Kebijakan sikap kan harus berdasarkan informasi yang menyeluruh,” kata Gatot.

Namun, untuk upaya mengumpulkan semua keterangan dan informasi terkait persoalan di RS Haji Medan tersebut, Gatot mengaku, telah meminta Asisten II Pemprov Sumut Djaili Azwar. Namun Gatot mengaku, sampai saat ini dirinya belum menerima laporan perkembangan pembahasan dan informasi yang sedang dihimpun.(ari)

Pengoperasian Rumah Sakit USU Diundur Entah Sampai Kapan

MEDAN-Pengoperasian Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Sumatera Utara (USU) yang direncanakan akan beroperasi pada Februari, 2012 mendatang kembali diundur hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Penundaaan ini dikarenakan pihak USU masih menunggu bantuan Islamic Development Bank (IDB) untuk penyediaan alat-alat medis.
“Sebagian besar, atau sekitar 70 hingga 80 persen dana berasal dari IDB, dan untuk dana peralatan turun tahun depan. Makanya kita menunggu itu,” ucap Rektor USU, Syahril Pasaribu saat dikonfirmasi, Selasa (25/10).

Syahril mengaku jika pihaknya berkeinginan segera mengoperasikan RSP USU dengan membeli sebagian perlengkapan medis, namun dalam aturannya tidak diperbolehkan. Mengingat untuk penyediaan perlengkapan medis termasuk dalam anggaran IDB senilai USD37 juta.

Namun saat ditanyakan perihal waktu beroperasinya, rumah sakit pendidikan USU tersebut, dirinya belum bisa memastikan kapan waktu keluarnya anggaran dari IDB.

Seperti diketahui, rumah sakit pendidikan USU ini dibangun dalam dua sayap berlantai empat dan lima. Yang mana sayap pertama untuk praktik mahasiswa Kedokteran USU sebagai rumah sakit pendidikan, sedangkan satu bangunan lagi diperuntukkan bagi pasien yang menjalani rawat inap.

Selain itu, RSP USU akan dilengkapi sebanyak 575 tempat tidur, 6 kamar bedah, poliklinik lengkap plus dengan sejumlah dokter, baik umum maupun spesialis, kantin, apotek dan areal parkir yang mampu menampung sebanyak 400 kendaraan roda dua dan 200 roda empat.

Hal itu sesuai dengan aturan menteri kesehatan, mengenai standar dan kelengkapan izin untuk beroperasi. Selain itu juga harus memenuhi beberapa kriteria seperti harus memiliki poliklinik untuk anak, kebidanan, obgyn, dan penyakit dalam. Selain itu, ada sarana penunjang medis seperti kamar UGD, kamar operasi, kamar ICU, dan lainnya.

Untuk tenaga dokter, direncanakan RSP USU akan menggunakan tenaga dokter yang tersedia di USU, sebagian besar sudah berpraktik di sejumlah tempat di Medan. Sedangkan untuk tenaga medis nondokter seperti perawat dan administrasi pihaknya akan membayar tenaga kontrak menunggu kebijakan dari pusat. Sementara untuk pelayanan rumah sakit, tambah Syahril, direncakan akan dibagi dalam dua kategori. Pelayanan komersil dan untuk masyarakat kecil yang biasa terlayani di Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Chandra Syafei menyatakan, untuk ketersedian tenaga medis untuk RSP USU pihaknya belum mendapat petunjuk dari Kementerian Kesehatan.  “Apakah sementara akan menggunakan tenaga medis yang ada di sejumlah rumah sakit, atau menempatkan dokter dokter muda. Kami belum dapat informasi lebih lanjutnya,” sebutnya. (uma)

Mantan Direktur Polmed Mangkir

MEDAN- Mantan Direktur Politeknik Medan (Polmed) Zulkifli Lubis tak hadir memenuhi panggilan penyidik Tipikor Poldasu, Rabu (26/10). Pemanggilan ini terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat pendidikan dan laboratorium dan bengkel Jurusan Elektro Tahun Aanggaran 2010 senilai Rp4,5 miliar yang mengakibatkan kerugian negara Rp2,1 miliar.
Kasub Dit III Tipikor Dit Reskrimsus Poldasu AKBP Verdi H Kalele SH Sik yang dikonfirmasi menjelaskan, tim penyidik Tipikor Polda Sumut sudah melayangkan surat panggilan untuk Zulkifli Lubis, mantan Direktur Polmed.

“Zulkifli Lubis seharusnya datang hari ini (kemarin, Red). Namun, ia memberitahukan kalau dia tak bisa hadir karena sedang pendidikan di Malaysia,” jelas Verdi.(mag-5)

Orang Kurang Waras Temukan Senpi Milik Perampok

MEDAN- Dua pucuk senjata api rakitan jenis revolver diduga milik kawanan perampok, ditemukan Rusdi (30), pemuda kurang waras, tak jauh dari SPBU, Rabu (26/10) pagi pukul 10.00 WIB. Dia langsung mengacung-acungkan senjata api tersebut ke atas, membuat warga yang melihatnya ketakutan.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, akhirnya warga mengamankan Rusdi dan mengambil dua pucuk senpi rakitan tersebut beserta 11 butir peluru. Setelah mengamankan senpi itu, warga melaporkannya ke petugas Polresta Medan.

Kesat Reskrim Polresta Medan AKP M Yoris Marzuki saat dikonfirmasi menjelaskan, penemuan dua pucuk senpi ini terkait aksi perampokan terhadap seorang korban M saat melintas di Jalan Perhubungan Lau Dendang. Selain itu, Yoris mengatakan, pihaknya masih melakukan penyidikan untuk memburu pemilik senpi ini.(mag-7)

Sewa Penembak Bayaran Asing, Pelaku Harus Dihukum Mati

Pengusaha Kapal Dibunuh

MEDAN- Pembunuh pengusaha ikan Kho Wie To dan istrinya, Dora pada akhir Maret lalu melibatkan pembunuh bayaran asing. Dengan adanya bukti itu dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Praktisi hukum meminta Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku eksekusi dan otak pelaku.

Demikian dikemukan Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Muslim Muis SH dan sejumlah praktisi lainnya di Medan, Selasa (25/10) usai sidang dalam agenda mendengar keterangan saksi-saksi di PN Medan.

Menurut dia, pembunuhan terhadap suami-istri itu tergolong sadis dan keji. Korban harus meregang nyawa lantaran tindakan pembunuh bayaran asing. “Kami tidak ingin rendahnya hukuman, bila hukumannya tak hukuman mati bisa membuat tumbuh suburnya pembunuh bayaran asing di negeri ini,” katanya.

Permintaan disampaikan, praktisi hukum Jhonson Simangunsong SH dan  J Simanjuntak SH. Keduanya meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjatuhkan hukuman mati dengan hukum maksimal. “Ini momentum bagi aparat hukum, hukuman itu tidak bisa dipermainkan atau ditawar-tawar,” ujar kedua praktisi hukum tersebut.

Dalam sidang itu, JPU Herbeth Hutapea menuding motif pembunuhan karena ada unsur persaingan bisnis antara Sun An Alang alias Ayong dengan Sarwo Pranoto yang merupakan orang tua korban (Kho Wie To alias Awi).

Terdakwa berselisih lantaran masalah kapal milik warga Malaysia, yang ditangkap Petugas Perikanan Belawan sebanyak 16 unit, kemudian kapal itu dititipkan di gudang milik Sarwo Pranoto. Tapi, ketika Sun An mengurus mengeluarkan kapal milik warga Malaysia, ternyata mesin-mesin kapal sudah hilang. (rud)

Korban Tewas 366 Orang, Turki Masih Tolak Bantuan

Van-Jumlah korban tewas karena gempa yang menggun cang Provinsi Van di Turki bagian timur telah meningkat menjadi 366 orang. Sedang jumlah warga yang terluka mencapai 1.301 jiwa.

Data resmi ini dikeluarkan kementerian Administrasi Bencana dan Darurat Turki, Selasa (25/10), seperti dilaporkan NTV Turki. Selain itu, ratusan lagi diyakini masih terkubur di bawah reruntuhan.

Gempa berkekuatan 7,2 SR menghantam provinsi timur Vann pada hari Minggu (23/10) siang. Daerah yang terkena dampak terburuk gempa yaitu Ercis, sebuah kota berpenduduk 75.000 orang.

Turki hingga kini masih menolak bantuan dari negara-negara lain. Bantuan asing saat ini belum diperlukan. Sejauh ini 26 pesawat dan ratusan kendaraan pembawa bahan bantuan dikirim ke daerah yang terkena bencana. Lebih dari 3.000 personil dikerahkan untuk mencari dan menyelamatkan korban di reruntuk bangunan dan lebih dari 100 ambulans dikerahkan ke wilayah terkena gempa.

Bayi Usia Dua Minggu Berhasil Diselamatkan

Sementara itu, Tim penyelamat Turki berhasil menyelamatkan seorang bayi berusia dua minggu dan ibunya dari timbunan puing-puing gempa. Nenek bayi itu juga berhasil diselamatkan namun ayahnya masih belum ditemukan.
Bayi yang bernama Azra Karaduman tersebut mampu bertahan hidup selama 48 jam dan beberapa jam kemudian ibunya, Semiha, ditemukan. Seorang petugas penyelamat mengatakan kepada BBC bahwa bayi yang berhasil diselamatkan itu meningkatkan semangat mereka. “Ketika saya lelah, saya teringat putri saya yang berusia empat tahun dan saya mengatakan pada diri saya tidak boleh berhenti. Saya turun lagi,” tuturnya.

Sedangkan para korban yang berada di jalan kini harus berjuang melawan udara dingin menusuk kulit dengan hanya berbekal selimut tebal dan makanan bantuan. Beberapa di antara mereka turut membantu mencari korban yang masih belum ditemukan.

“Gempa membuat hidup kami jadi seperti di neraka. Kami berada di luar, udaranya sangat dingin, dan tak ada tenda untuk tempat berteduh,” kata Emin Kayram, salah seorang korban. “Rasanya seperti kiamat,” kata Mesut Ozan Yilmaz, korban luka yang sempat terkubur hidup-hidup selama 32 jam.
Pencarian korban saat ini berkonsentrasi di Kota Ersic yang paling parah terdampak gempa. Para korban masih takut kembali ke rumah karena khawatir masih akan ada gempa susulan lagi. (bbs/jpnn)

20 Daerah di Sumut Haram Rekrut CPNS

Nasib 67 Ribu Honorer Terkatung-katung

JAKARTA- Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer tercecer kategori I menjadi CPNS belum jelas kapan akan diterbitkan. Bahkan, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tidak berani memberikan kepastian soal itu.

Kemarin (25/10) kebelumjelasan hal itu semakin mengemuka setelah Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek tidak berani memberikan jawaban kapan PP itu terbit. Padahal, sebelumnya dijanjikan PP terbit Oktober ini dan selanjutnya sebanyak 67 ribu tenaga honorer yang akan diverifikasi lagi, diangkat menjadi CPNS.

Reydonnyzar Moenek beralasan urusan itu lebih merupakan kewenangan Kemenpan-RB. Sementara, Wakil Menpan-RB Bidang Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, saat dihubungi Sumut Pos kemarin, belum sempat memberikan pernyataan lantaran sedang menerima tamu.

“Nanti kalau sudah selesai terima tamu, saya kasih tahu ya,” ujarnya. Hanya saja, hingga kemarin petang janji itu tidak direalisasikan Reydonnyzar menjelaskan, terlepas kapan tenaga honorer itu akan diangkat, pemerintah pusat berkomitmen moratorium penerimaan CPNS diterapkan secara tegas. Penerimaan CPNS dengan formasi terbatas yang dimulai tahun depan, hanya boleh dilakukan oleh Pemda dengan belanja pegawainya di bawah 50 persen dari APBD-nya. Sedang bagi yang belanja pegawainya diatas 50 persen, dilarang melakukan rekrutmen CPNS.
“Bagi 129 pemda yang belanja pegawainya di atas 50 persen, tidak akan ada formasi CPNS. Stop,” tegas Donny, panggilan Reydonnyzar, kepada Sumut Pos di ruang kerjanya.

Dari 129 pemda itu, 20 kabupaten/kota berasal dari Sumut. Khusus di Sumut, alokasi belanja pegawai di APBD 2011, tertinggi adalah Kabupaten Simalungun, yakni Rp756,304 miliar, atau mencapai 71,95 persen dari APBD-nya. Disusul Kota Padangsidimpuan dengan belanja pegawai Rp297, 595 miliar atau 69,89 persen.

Untuk Kota Medan, belanja pegawainya cukup tinggi, yakni Rp1,535 triliun. Namun, angka ini persentasenya ‘hanya’ mencapai 52,38 persen dari total APBD 2011, (lengkapnya lihat grafis). Sedang kabupaten/kota yang belanja pegawainya di bawah 50 persen, antara lain Kota Sibolga sebesar Rp194,842 miliar (48 persen), Labuhanbatu Utara Rp246,043 miliar (49,73 persen), dan Nias Selatan 47,25 persen.
Donny menjelaskan, belanja pegawai di banyak daerah membengkak juga disebabkan mereka masih terus-terusan menerima tenaga honorer. Padahal, sesuai PP Nomor 48 Tahun 2005, pemda sudah dilarang menerima honorer. “Akibatnya, anggaran belanja pegawai terus membengkak,” ujar Donny.

Nah, bagi daerah yang telanjur menerima tenaga honorer setelah terbitnya PP 48 itu, kata Donny, pemda harus menganggarkan uang honor mereka ke dalam belanja program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Jadi honorarium kegiatan, bukan belanja pegawai,” terang Donny, yang juga pakar pengelolaan keuangan itu.
Seperti diberitakan, EE Mangindaan saat masih menjabat sebagai Menpan-RB pada September 2011 lalu menjelaskan, dalam masa moratorium penerimaan CPNS, daerah harus melakukan penataan organisasi, termasuk menghitung kebutuhan pegawainya secara detil. Tugas ini harus sudah kelar akhir 2011.
Selanjutnya, Januari hingga Desember 2012, bagi daerah yang sudah selesai membuat data penataan PNS, sudah bisa melakukan penerimaan CPNS, dengan formasi terbatas.  Dengan demikian, bagi daerah yang cepat menyelesaikan tugas itu, bisa melakukan penerimaan CPNS lebih cepat. Sebaliknya, yang lambat juga akan ketinggalan melakukan penerimaan ‘abdi negara’ itu. Formasinya pun dibatasi, tenaga guru, tenaga kesehatan, sipir, dan tenaga navigator penerbangan.

Lulusan perguruan tinggi kedinasan, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), dan beberapa yang lain, juga tetap diangkat menjadi CPNS.
Satu syarat lagi yang sudah dituangkan dalam surat keputusan bersama tiga menteri yang mengatur  moratorium CPNS, daerah yang bisa melakukan rekrutmen CPNS, hanyalah daerah yang belanja pegawainya di bawah 50 persen dari total anggaran APBD-nya.  Sedang Pemprov Sumut belanja pegawainya 50,69 persen.

Sebelumnya kepada Sumut Pos, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprovsu Nurdin Lubis menuturkan mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, sejauh ini belum ada surat resmi atau Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang diterima Pemprovsu, untuk menjalankan rencana tersebut. “Itu berdasarkan rapat di Kemenpan beberapa waktu lalu, yang mengatakan Bulan Oktober ini. Tapi, sampai saat ini belum ada surat resmi yang kita terima. Kita masih menunggu itu. Kalau sudah kita terima, akan segera dilaksanakan,” terangnya.

Sependapat dengan Nurdin, Pemkab Deli Serdang meski masih kekurangan PNS khusus tenaga pendidikan dan medis, tidak ada mengajukan permohonan peneriman CPNS untuk formasi tahun 2011. “Pengajuan formasi sudah diajukan beberapa tahun silam. Jadi Pemkab Deli Serdang sifatnya menunggu dari Kementerian Aparatur Negara (Menpan) apakah penerimaan CPNS dibuka atau tidak,” bilang Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Deli Serdang, Joni Ritawan, Jumat (14/10) lalu.

Pun, Pemko Tebingtinggi. Penerimaan CPNS untuk wilayah Pemerintahan Kota Tebingtinggi tahun 2011-2012 dipastikan tidak ada. “Penghentian sementara ( Moratorium) sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres), penerimaan CPNS dihentikan sampai tanggal 31 Desember 2012,” jelas Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Irham Taufik.
Dilanjutkan Wakil Wali Kota, bahwa ada kemungkinan pada 2015 akan ada penerimaan CPNS kembali. “ Itupun dalam waktu yang tak ditentukan, kita di daerah menunggu petunjuk Pemerintah Pusat,” terang Irham.

Sementara di Binjai, penerimaan CPNS di Kota Binjai, untuk formasi 2012 mendatang, tampaknya belum dapat dipastikan. Setidaknya hal ini diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai, Bahrain. Dia menyebutkan, di Kota Binjai penerimaan CPNS tahun 2012 masih menunggu penghitungan seluruh jumlah PNS di Kabupaten/Kota. “Sebelum ada petunjuk dari Menpan, kita belum dapat memastikan. Apakah di Binjai ini ada atau tidak penerimaan CPNS,” ucap Bahrain.

Mirip dengan Binjai, Pemkab Langkat juga masih dalam tahapan pengkajian verifikasi kebutuhan penerimaan CPNS. Namun demikian, aturan main diberlakukan pemerintah tetap dikedepankan. “Kalau untuk sekarang ini, kita masih belum tahu apakah akan ada penerimaan CPNS sebagaimana dimaksud. Makanya, kita tidak dapat memberikan estimasi waktu sampai kapan diketahuinya ada atau tidak penerimaan CPNS. Namun, seperti kita sebutkan tadi semua aturan main diberlakukan akan dituruti,” kata Kabag Humas Pemkab Langkat, H Syahrizal di Stabat, kemarin. (sam/ari/btr/mag-3/dan/mag-4)

Puncak Haji 5 November

MADINAH-Puncak haji yang ditandai dengan wukuf di Arafah, diperkirakan jatuh Sabtu, 5 November 2011 (9 Dzulhijjah 1432 H). dengan demikian, Idul Adha jatuh pada Minggu, 6 November.

Demikian perhitungan Idul Adha yang dikeluarkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, kemarin (25/10).
“Hari Arafah (9 Dzulhijjah 1432) jatuh pada hari Sabtu Pahing 5 November 2011. Idul Adha (10 Dzulhijjah 1432) jatuh pada hari Minggu Pon 6 November 2011,” ujar Ketua Majelis Tarjih dan Tardid Muhammadiyah Syamsul Anwar dalam rilisnya.

Perhitungan Idul Adha Muhammadiyah ini sama dengan ummul quro di Arab Saudi. Hingga Selasa (24/10)n
belum ada perubahan terhadap kalender tersebut. Pemerintah Indonesia menjadikan kalender itu sebagai dasar perjalanan haji 1432 H terkait dengan operasi pemberangkatan, masa tinggal dan pemulangan jamaah haji.
“Wukuf di Arafah diperkirakan hari Sabtu. Kalau berubah menjadi hari Jumat (4 November), maka akan menjadi haji akbar. Bila haji akbar, akan repot. Karena orang Arab yang tidak berniat haji akan keluar semua untuk berhaji,” tutur Kasatop Armina Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) 1432 H, Letkol Abu Haris, di Daker Madinah dalam suatu kesempatan.

Sementara itu, sejumlah ormas maupun ahli astronomi juga telah mengumumkan periode datangnya Idul Adha. Ahli meteorologi Kuwait, Adel al-Saadoun seperti dilansir kantor berita KUNA, menyebutkan tanggal 1 Dzulhijjah jatuh 28 Oktober, wukuf jatuh 5 November, dan Idul Adha 6 November.

Empat Jamaah Meninggal

Hingga saat ini ada empat jamaah calhaj Embarkasi Medan yang telah meninggal dunia. Yakni pada kloter II dan III asal Padangsidempuan dan Medan. Tiga diantaranya meninggal di Arab Saudi dan satu di RS Haji Medan.
Nama keempat jamaah haji tersebut tak diketahui. Menurut informasi dari Humas Asrama Haji Embarkasi Medan hanya diketahui nomor manifesnya saja. Seperti manifes 329 beralamat di Jalan Bakti PU Ujung Padangsidempuan Selatan, usia 69 tahun, meninggal akibat radang paru-paru di RS Haji Medan pada 4 Okteber 2011 lalu dan dikebumikan di Mandailing Natal.

Manifes 265 dengan alamat Pintu Langit Jae Padangsidempuan Batuna Kota, usia 67 tahun meninggal karena Myocard Infark di Mekkah pada 15 Oktober 2011 lalu dan dikebumikan di Kota Syara Manifes 413 yang beralamat di Jalan Garu IV No 149 Harjosari I Medan Amplas, usia 75 tahun meninggal di Kota Mekkah pada 21 Oktober 2011 lalu yang juga dimakamkan di Kota Syara.

Manifes 333 Jalan Makmur Gang Maduma Sitamiang Baru Padangsidempuan Selatan, usia 44 tahun meninggal di Arab Saudi. Tapi belum diketahui penyebab pasti dan akan dikebumikan dimana.

Menurut Humas Badan Pengelola Asrama Haji (BPAH) Asrama Haji Medan Sazli Nasution, keempat jamaah calhaj yang wafat itu akan mendapatkan masing-masing Rp34 juta dari Asuransi Bringin Life Syariah. Untuk itu, Sazli meminta kepada pihak keluarga agar melihat jadwal pemulangan jamaah haji agar mendapatkan persyaratannya. “Syarat yang utama yaitu Certificate of Death (COD) atau sertifikat kematian untuk mengurus asuransinya. Ini dibawa oleh dokter dari Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dari dokter mana jamaah wafat,” paparnya Selasa (25/10).

Persyaratan yang lainnya keterangan ahli waris dan bukti pelunasan biaya haji dan lainnya yang dapat ditanyakan pihak keluarga kebagian haji, zakat dan wakaf di kemenag Sumut. “Juga di kantor kemenag tempat jamaah berdomisili. Diharapakn pihak keluarga untuk mengurus secepatnya,” ujar Sazli.

Begitu juga mengenai bagasi jamaah calhaj, dapat diambil pada waktu pemulangan jamaah sesuai kloternya dan akan diserahkan oleh Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPHI) kepada pihak keluarga.

Mengenai evaluasi haji tahun ini, Sazli menerangkan Kemenag Sumut mengusulkan kepada Pemprovsu agar mengucurkan dana dalam APBD untuk jamaah Sumut. Sebagai perbandingannya seperti DKI Jakarta yang memberikan bantuan untuk konsumsi dan transportasi. “APBD juga mendukung tugas PPIH di Ahmed,” terang Sazli. (bbs/saz)

Baru 18 Tahun, Siap Bersaing dengan Senior Seumuran Kakeknya

Mentari Baumann, Caleg Termuda di Pemilu Swiss yang Keturunan Indonesia

Pemilu Swiss untuk memilih 200 anggota parlemen dihelat Minggu lalu (23/10).  Di antara ribuan calon anggota legislatif (caleg) di sana, ada nama Mentari Baumann. Yang menarik, dia adalah caleg termuda dan keturunan Indonesia.

SUPRIANTO, Bern

PENAMPILAN dan gayanya khas para remaja. Raut muka dan mimiknya saat ngobrol juga memperlihatkan bahwa umurnya baru belasan tahun. Cuek dan tanpa beban. Namun, kalau sudah bicara politik, ekspresinya yang masih sering terlihat kekanak-kanakan itu pun berubah, mendadak serius dan menggebu.

Dialah Mentari Baumann, gadis kelahiran Swiss, 22 Agustus 1993. Umurnya memang baru 18 tahun 2 bulan. Meski bisa dibilang masih bau kencur, kalau sudah urusan politik, dia seolah tak mau kalah oleh para seniornya yang pantas menjadi bapak dan kakeknya.

“Sorry to keep you waiting. Sebab, saya juga baru memilih surat suara. Tentu saya memilih nama saya sendiri,” katanya sembari tersenyum kepada Jawa Pos (grup Sumut Pos) yang menunggunya di rumah makan Rosengarten, Bern. “Laugh or cry, hasil pemilu saya terima dengan senang hati. Kalau saya tidak dipilih, pasti pemilih melihat karena saya masih muda dan masih banyak kesempatan,” sambungnya.

Menjelang pemilu Swiss, nama Mentari memang pernah menjadi bahan pembicaraan di negara yang berbatasan dengan Prancis, Jerman, dan Italia tersebut, terutama di kanton Bern, yang notabene merupakan ibu kota Swiss. Setidaknya, itu terjadi setelah koran Berner Zeitung meng-upload video hasil wawancara dengan Mentari di edisi online-nya meski hanya berdurasi 60 detik. Maklum, Mentari adalah calon anggota parlemen yang diajukan oleh partainya dari wilayah Bern (semacam daerah pemilihan). Sebab, Mentari berdomisili di Bern.

Di surat suara, nama Mentari tertulis sebagai caleg bernomor urut 17 dari Partai Jungfreisinnige Sudost (Jf-So). Jf-So adalah under bow di bidang kepemudaan dari salah satu partai penguasa di pemerintahan Swiss, yakni FDP (Partai Liberal Radikal) yang sekarang memiliki 31 wakil di parlemen. “Kans saya untuk terpilih memang tidak besar. Sebab, di wilayah Bern saja, total ada  662 calon anggota parlemen,” paparnya.

Sulung di antara dua bersaudara anak pasangan Hams Baumann (Swiss) dan Rita Baumann (Flores) yang pernah berlibur ke Indonesia itu mengatakan, sebelum mengenal politik, dirinya memang tertarik di bidang kepemimpinan (leadership).

Bakat tersebut muncul ketika dia menginjak kelas 2 sekundarschule atau setingkat SMP. Saat itu dia mencalonkan diri menjadi ketua organisasi pelajar di sekolahnya (semacam OSIS) dan akhirnya terpilih. Nah, kala itu, jelas gadis yang suka menggerai rambutnya tersebut, salah seorang guru SMP-nya sering bercerita tentang kepemimpinan dan perpolitikan. “Dari situ, saya mulai tertarik terhadap politik dan baca banyak buku politik. Sampai papa dan mama bingung, apakah saya mampu jadi ketua,” ujarnya.

Mentari menuturkan, pengalaman di organisasi level sekolah tersebut membuatnya belajar mandiri. Karena itu, selepas sekolah setingkat SMP, dia memutuskan tidak mau membebani orang tuanya untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah setingkat SMA. Lalu, diputuskan dia melanjutkan pendidikan ke sekolah kejuruan “dengan hanya masuk sekolah dua hari dan praktik kerja tiga hari di Departemen Luar Negeri Swiss.

Dari situ, selain bisa bersekolah gratis, setiap bulan dia mendapat gaji Fr 1.300 atau sekitar Rp13 juta. Uang tersebut, selain bisa diberikan kepada ibunya dengan alasan sebagai uang ganti makan di rumah, dimanfaatkan untuk menyalurkan hobinya sebagai aktivis pemuda dan kegemaran berorganisasi. Hingga akhirnya, Mentari dilamar organisasi kepemudaan FPD, salah satu partai penguasa di pemerintahan Swiss.

Menurut gadis yang bisa menari Bali dan suka baju batik tersebut, sejak aktif di partai, dirinya memang sangat berminat menjadi caleg. Namun, sebenarnya, targetnya bukan Pemilu 2011. Tetapi, minimal Pemilu 2015 (pemilu Swiss dihelat empat tahun sekali).

Namun, beberapa hari sebelum pencalegan, dia kaget ketika tiba-tiba ditelepon salah seorang petinggi partainya. Dia diberi tahu bahwa namanya sudah layak dimasukkan menjadi caleg. “Katanya, saya sudah layak sebagai representasi anak muda. Akhirnya, saya terima saja karena tidak mungkin menolak keinginan partai. Saya juga berpikir bahwa saya menjadi calon anggota parlemen termuda karena umur saya baru 18 tahun,” ungkap dia.

Menurut aturan Komisi Pemilihan Swiss, seorang caleg minimal berumur 18 tahun dengan alasan batas usia sudah dewasa. Namun, faktanya, selama ini jarang ada caleg yang berumur 18 tahun. Rata-rata, yang sudah resmi menjadi caleg minimal berusia 20 tahun.

Setelah resmi menjadi caleg pun, Mentari mengatakan melakukan berbagai persiapan menjelang pemilu. Tentu saja soal kampanye untuk mendulang suara. Namun, karena aturan kampanye di Swiss menyatakan tidak ada pengerahan massa, Mentari hanya mengikuti jadwal kampanye partainya, yang sekadar melakukan dialog dan pemasangan foto. Itu pun, terang dia, dirinya hanya bertugas membuat konsep-konsep tentang pelayanan publik di Swiss tanpa harus memaparkannya secara langsung kepada para calon pemilih.

Lantas, apa yang melatarbelakangi keinginannya menjadi anggota parlemen? Penyuka masakan pedas tersebut menjelaskan, bagi dirinya, banyak anggota parlemen sekarang yang sudah tua dan konservatif. Bukan itu saja. Mereka juga cenderung anti pemikiran dan masukan anak muda. Bahkan, yang menyakitkan, ide-ide anak muda Swiss seperti dia dan beberapa kelompok aktivis kepemudaan lain sering dianggap sebagai sampah yang tak perlu dilihat.

“Padahal, kami berpikir panjang. Misalnya, kebijakan Schengen yang memperbolehkan pekerja dari luar Swiss bekerja di sini,” ujarnya. Akibatnya, banyak pekerja dari Jerman, Prancis, dan Italia yang mau dibayar murah di Swiss. Nanti, semakin lama, banyak karyawan dari luar. “Juga, yang terancam kan anak-anak muda. Sebab, perusahaan tentu memilih yang mau digaji kecil. Padahal, asuransi di Swiss sekarang tiap tahun naik terus,” paparnya, bersemangat.
Dengan dasar itulah, Mentari tetap bertekad sampai kapan pun akan berusaha menjadi anggota parlemen. Karena kengototan tersebut, dia beberapa kali ditawari partai lain untuk memperkuat kelompok pemuda partai yang menawarinya. Namun, dia menyatakan tetap loyal dengan partainya saat ini.

“Saya cukup menjadi anggota parlemen saja. Bukan menjadi pemerintah, apalagi presiden. Sebab, tujuh orang yang duduk di pemerintahan itu tetap dikendalikan parlemen dari partai masing-masing. Mereka tinggal menyetujui saja aturan-aturan. Yang membuat aturan tetap parlemen. Karena itu, saya hanya ingin duduk di parlemen,” ungkapnya.
Kengototan dan kegigihan Mentari terjun di dunia politik tersebut juga dibenarkan oleh ibunya, Rita. Sebagai orangtua, dia menyatakan tetap mendukung keinginan anak sulungnya tersebut. Meski begitu, dia tetap mewanti-wanti Mentari agar berhati-hati dalam melakukan aktivitas organisasi maupun politik.

“Saya sudah bilang sebelumnya, fondasi kamu harus kuat. Harus dari bawah, jangan langsung naik ke atas biar fondasinya tidak rapuh. Lha kok tiba-tiba dia sudah menjadi calon anggota parlemen. Tapi, kalah pun, saya tetap bangga. Sebab, jalan dia masih sangat panjang,” ujar Rita, yang tinggal di Swiss sejak September 1992.

Kampanye dan pemilu di Swiss berlangsung tanpa hiruk pikuk, berbeda dengan yang umumnya terjadi di negara lain, termasuk Indonesia. Seperti yang disaksikan oleh Jawa Pos di beberapa TPS (tempat pemungutan suara), warga dengan santai dan tertib memberikan suara untuk calon anggota parlemen. Pemerintahan yang menganut sistem demokrasi langsung federal parlementer membuat atmosfer persaingan partai maupun calon anggota parlemen tidak begitu terasa.

Pemilu di Swiss yang berlangsung empat tahun sekali hanya memilih 200 anggota parlemen untuk menjadi dewan nasional. Juga, memilih dewan negara yang terdiri atas 46 anggota yang mewakili 26 kanton. Berikutnya, anggota parlemen tersebut memilih tujuh orang di antara mereka sesuai dengan kesepakatan untuk dijadikan anggota kabinet atau menteri. Nah, tujuh orang itulah yang secara bergiliran menjadi presiden dan wakil presiden sesuai dengan kesepakatan. Bukan berarti presiden dan wakil presiden lebih tinggi daripada yang lain. Tetapi, sifatnya hanya mewakili, terutama untuk keperluan hubungan luar negeri. (*)