MEDAN- Warga Kecamatan Medan Polonia mengeluhkan antrean panjang dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di kantor kecamatan tersebut. Pasalnya, warga harus menunggu hingga sembilan jam untuk dapat mengantri data mereka.

Selain melelahkan, antrean panjang ini juga telah mengganggu aktivtas warega, terutama bagi yang bekerja. Seperti yang dialami Ahmad Rinaldi, warga Jalan Masjid, Gang A, Medan Polonia. Dia mengaku sangat kelelahan, karena harus menunggu antrean pengurusan e-KTP sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.30 WIB.

“Pukul 08.00 WIB saya sudah menunggu di kantor camat, namun baru pukul 15.30 WIB baru saya dilayani,” ujar Ahmad kepada wartawan koran ini, Senin (24/10).

Karena harus mengantre cukup lama di kantor camat, dia terpaksa tidak masuk kerja. “Jadi, bukan cuma lelah menunggu, tapi juga nggak bisa kerja.

Bagaimana lagi, kalau ditinggal nanti nama kita dipanggil, kalau sudah dipanggil dan kita tidak ada di lokasi, nanti kita harus menunggu lagi hingga semua nama di hari itu selesai baru bisa kita dipanggil lagi. Kalau entry datanya memang tidak lama, sekitar lima menitlah,” jelasnya sambil berlalu.

Menanggapi keluhan warga terkait lamanya antrean saat mengurus e-KTP di kantor camat, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Darussalam Pohan mengakui hal itu memang kerap terjadi. “Itu memang kita akui, ada antrean hingga delapan sampai sembilan jam. Itu terjadi karena warga memang harus menunggu namanya dipanggil sesuai dengan nomor antreannya,” sebut Darussalam.

Untuk sementara, kata Darusalam, pihaknya belum menemukan formula yang baik untuk mengatasi antrean yang melelahkan itu. “Pernah kita atur waktunya, sekian warga mengurus dari jam 8 pagi hingga jam 10, dan sekian warga kita buat dari jam 10 hingga jam 12. Tapi di saat jam 8 hingga jam 10 warga yang datang justeru hanya dua orang, jadi pelayanan kita di jam itu menjadi sia-sia. Justeru di jam 12 warga membeludak. Jadi, diatur waktunya juga sulit,” sebut Darussalam.

Dikatakannya, saat ini proses entri data e-KTP masih membutuhkan waktu paling lama lima menit per orang. Dalam sehari, kantor camat dapat melayani sebanyak 300 hingga 400 masyarakat. Pelayanan juga dilakukan hingga pukul 23.00 WIB. “Memang saat ini masyarakat yang akan mengentri data masih antre, karena kita belum bisa menyesuaikan waktu masyarakat jam per jam. Kita undang masyarakat di hari tertentu, dan masyarakat wajib datang di hari tersebut. Kalau ditentukan jamnya kita khawatir ada masyarakat yang tidak bisa mengakibatkan di saat jam tersebut layanan kita kosong, makanya saat ini masyarakat yang akan mengurus e-KTP harus antre dulu,” terangnya.

Disebutkannya, hingga saat ini pelayanan e-KTP sudah menembus di 15 kecamatan dari 21 kecamatan se Kota Medan. Jadi, hanya tinggal 6 kecamatan lagi yang belum dapat melayani karena masih terkendala koneksi jaringan ke pusat. “Saat ini sudah ada 15 kecamatan yang melayani dan tinggal 6 kecamatan lagi. Hasil dari 15 kecamatan ini sudah mencapai 50.378 pada 18 Oktober lalu,” kata Darussalam.

Darussalam mengatakan, sampai akhir bulan ini seluruh kecamatan di Medan akan bisa melayani e-KTP. Karenanya, pihaknya terus berupaya koordinasi dengan pusat untuk pelayanan e-KTP. “Target kita akhir bulan ini seluruh kecamatan di Medan sudah dapat melayani e-KTP hanya saja kalau peralatannya sudah ada, kalau belum kita belum dapat menuntaskan layanan e-ktp ini hingga akhir tahun,” jelas Darussalam.(adl)

Tunggakan Retribusi Merdeka Walk

MEDAN- Tenggat waktu pelunasan tunggakan retribusi Merdeka Walk telah lewat, namun Pemko Medan belum juga melakukan tindakan apapun terhadap Orange Indonesia Mandiri (OIM) selaku pengelola. Namun, Sekda Kota Medan Syaiful Bahri saat dikonfirmasi kembali melayangkan ancaman akan membawa persoalan ini ke ranah hukum dan akan memutus kerjasama dengan PT OIM.

“Tenggat waktu yang kita berikan hingga September, memang telah lewat. Tapi kita tetap melakukan musyawarah dalam menagih tunggakan tersebut. Namun jika tetap tak dibayar, kita tempuh jalur hukum,” kata Sekda Kota Medan Syaiful Bahri kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (24/10).

Selain itu, kata Syaiful, pemko juga masih menunggu perkembangan selanjutnya sembari menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) 2011.

“Jadi, kita tunggu saja LHP BPK 2011. Pemko Medan akan melihat hasil rekomendasi dari BPK untuk tindaklanjutnya, apakah memang harus memutus hubungan kerjasama tersebut,” cetusnya. Sedangkan mengenai proses hukum yangn
rencananya akan ditempuh Pemko Medan, menurut Syaiful, bila PT OIM tetap tak membayar tunggakan retrtibusi, Pemko Medan akan menempuh cara itu. “Bila tetap tak mau juga membayar, akan kita laporkan ke penegak hukum. Kalau perlu kita putus hubungan kerjasamanya. Kita suruh dia angkat barang-barangnya,” ungkapnya lagi.

Sementara, Ketua Komisi C DPRD Medan Jumadi mengaku sangat sepakat dengan usulan Pemko Medan yang akan menempuh jalur hukum. Menurutnya, PT OIM harus membayar tunggakannya sesuai dengan aturan Dinas Pertamanan yang diatur dalam Pasal 9 ayat 6, karena Merdeka Walk dijadikan tempat bisnis.

Jumadi juga mengungkapkan, dalam kunjungan kerja Komisi C DPRD Medan ke PT OIM di kawasan Lapangan Merdeka beberapa waktu lalu, mereka mendapatkan informasi dari managemen PT OIM bahwa mereka juga akan membawa persoalan ini ke jalur hukum. Menurut Jumadi, langkah hukum ini diambil PT OIM terkait klausul kerjasama mana yang harus dipakai dalam pembayaran retribusi tersebut.

“Kalau untuk klausul pertama, PT OIM sudah membayarnya. Tapi dengan adanya dua klausul, PT OIM akan ajukan ke hukum untuk menentukan klausul yang harus dipakai. Jadi kita juga mau lihat keseriusan PT OIM apakah sudah didaftarkannya,” ungkap politisi PKS ini. (adl)