MEDAN- Tim Pembebasan Lahan Fly Over Simpang Pos meyakini, akan ada penambahan pembebasan lahan milik warga sebelum dilakukan proses konsinyasi ke Pengadilan Negeri Medan. Pasalnya, dari 32 persil yang belum diganti rugi, kini hanya menyisakan 28 persil lagi.

“Sudah ada satu persil yang kita bebaskan, dan dalam seminggu ini akan ada dua atau tiga persil lagi yang akan diganti rugi, karena saat ini masih dalam proses,” kata Ketua Tim Pembebasan Lahan Fly Over Simpang Pos, Thomas Sinuhaji.
Dikatakannya, sebelum proses konsinyasi ke pengadilan, pihaknya masih melakukan pendekatan kepada warga melalui lurah.

“Lurah saat ini sudah melayangkan surat kepada warga. Kita masih menunggu tahapan ini, mudah-mudahan akan bertambah lagi warga yang mau menerima ganti rugi, sehingga tidak harus melalui proses konsinyasi,” terang Thomas.
Begitupun, lanjut Thomas, jika selebihnya tidak ada warga lain yangn mau menerima ganti rugi, prosesnya akan dilakukan melalui konsinyasi di pengadilan. “Kami berharap warga mau menerima ganti rugi ini, karena tujuannya untuk kepentingan publik, kita berharap akan bertambah lagi warga yang mau diganti rugi,” sebut Thomas.

Sedangkan untuk warga yang meminta agar harga ganti rugi dinaikkan  karena tidak sesuai dengan harga pasaran tanah di wilayah Simpang Pos. Thomas mengatakan kalau harga yang sudah ditetapkan tidak bisa diubah lagi sesuai dengan Perwal Wali Kota Medan. “Untuk harganya tidak bisa kita naikkan lagi. Karena kita sudah mensurveinya ke lapangan untuk warga yang sudah ditetapkan. Warga harus mengerti karena ini untuk kepentingan publik,” ujarnya.
Sementara itu, pembangunan Fly Over Simpang Pos diperkirakan bakal berdampak pada arus lalulintas di kawasan tersebut. Secara otomatis, pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut akan merasa tak nyaman karena terjadinya kemacetan panjang.

Namun, hingga kini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan belum melakukan pembahasan terkait upaya antisipasi kemacetan yang terjadi di kawasan Jalan Jamin Ginting, Simpang Pos, akibat pembangunan jembatan layang tersebut. Hal ini diakui Kepala Bidang Lalulintas Dishub Kota Medan Toga Aruan kepada wartawan Sumut Pos, Selasa (11/10).
“Untuk mengantisipasi kemacetan belum kita lakukan pembahasan. Karena tim masih melakukan pembebasan lahan terhadap rumah warga yang akan diganti rugi. Bila sudah dilakukan pembahasan, akan kita turunkan tim untuk mengatur lalulintasnya,” kata Toga saat dihubungi via ponselnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Syaiful Bahri dengan tegas mengatakan, akan menginstruksikan secara langsung kepada Kadishub Medan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan atau menetralisir peluang terjadinya kemacetan terkait pembangunan Fly Over Simpang Pos tersebut. “Kita akan instruksikan SKPD nya, untuk mengantisipasi itu dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Mengenai pembongkaran yang dilakukan warga, kita serahkan kepada mereka,” kata Syaiful.(adl)

Tinggal 9 Kecamatan Lagi Belum Terapkan e-KTP

MEDAN- Berbagai kendala yang terjadi dalam penerapan program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), satu per satu mulai teratasi. Dari 21 kecamatan, sudah 12 kecamatan yang melaksanakan e-KTP dengan jumlah warga yang terlayani 17.840 jiwa.

Sementara 9 kecamatan lainnya yakni Medan Amplas, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Marelan, Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Selayang, Medan Johor dan Medan Timur belum dapat menerapkan e-KTP karena masih mengalami berbagai kendala.

“Kecamatan yang belum melaksanakan ada 9 kecamatan lagi. Tapi, dalam beberapa hari ini, ada dua kecamatan yang sedang dalam tahap persiapan pelaksanaan seluruh perangkat dan jaringan terkoneksi online,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisdukcapil) Kota Medan Darussalam Pohan kepada wartawan di Kantor Disdukcapil Kota Medan, Selasa (11/10).

Dijelaskannya, dari data input warga yang masuk e-KTP di Kota Medan tercatat sudah mencapai 17.840 jiwa wajib KTP dari data sebelumnya 10.604 jiwa dengan terjadinya penambahan sekitar 7.236 jiwa. Dari 12 kecamatan itu, tercatat Kecamatan Medan Tuntungan paling besar, yakni mencapai 5.078 jiwa.

“Dari kecamatan lain, Medan Tuntungan yang paling aktif. Baik kepala lingkungannya maupun perangkat kecamatan dan kelurahan. Kecamatan ini paling aktif, karena langsung menggiring warga untuk datang ke kantor camat agar melaksanakan pendataan e-KTP melalui petugas kepling. Ini yang kita apresiasi, mereka sangat antusias dan semangat menyuruh warga datang ke kecamatan,” kata Darusalam.

Menurutnya, Disdukcapil juga sangat menyesalkan masih adanya warga dan kepling maupun perangkat kelurahan dan kecamatan yang tidak pro aktif menyuruh warga datang ke kantor camat. Meski begitu, tidak perlu dipersalahkan siapa-siapa dalam pelaksanaan e-KTP ini, sebab kecamatan juga pastinya sudah melakukannya dengan maksimal.
“Tapi tidak boleh juga kita menyalahkan siapa-siapa. Seluruh camat, pasti sudah memaksimalkan program ini bahkan hingga larut malam. Tapi kita berharap besar, agar kepling dapat ditugaskan camat untuk lebih proaktif menggiring warga agar mau datang ke kecamatan. Ini perlu dilakukan, agar seluruh undangan ke warga dapat dipenuhi dengan baik oleh warga bersangkutan,” jelasnya.

Dikatakannya, permasalahan tidak hanya pada perangkat e-KTP dan koneksi online jaringan saja yang dihadapi. Namun, masalah warga yang sudah mendapatkan undangan dari kecamatan dan tidak bisa menghadirinya juga menjadi persoalan baru. “Seharusnya, warga yang mendapatkan undangan dan tidak bisa hadir melaporkannya ke Kepling. Kepling melaporkan ke kecamatan, nantinya kecamatan bisa mengganti undangan itu untuk warga yang lain. Jadi, tidak terkendala di pelayanannya, karena kecamatan seharusnya bisa melayani 250 warga per hari, jadi hanya 150 warga. Ini masalah kordinasi yang harus diperkuat,” bebernya.

Sementara itu, untuk 12 kecamatan tersebut antara lain Medan Kota sebesar 2.476 jiwa, Medan Sunggal 3.125 jiwa, Medan Barat 2.342 jiwa, Medan Deli 3.306 jiwa, Medan Tuntungan 5.078 jiwa, Medan Helvetia 400 jiwa, Medan Maimun 583 jiwa, Medan Petisah 82 jiwa, Medan Baru 32 jiwa, Medan Area 93 jiwa, Medan Polonia 265 jiwa dan Medan Denai 58 jiwa. “Untuk kecamatan Medan Petisah baru 82 jiwa, Medan Baru 32 jiwa dan Medan Denai 58 jiwa disebabkan beberapa masalah. Medan Denai sendiri baru bisa melaksanakan e-KTP pada 6 Oktober, Medan Baru tanggal 4 Oktober dan Medan Petisah pada 4 Oktober. Dalam pelaksanaanya beberapa hari terjadi masalah dengan sistem jaringan dan perangkat sehingga minim warga yang masuk e-KTP,” cetusnya.

Ditegaskannya, Disdukcapil juga terus melakukan tekanan dan mengejar pihak konsorsium penyedia perangkat maupun PT Indosat dengan anak perusahaan PT Lintas Arta untuk memaksimalkan pelayanan. “Kita terus mengejar mereka, yang jelas kita pasti minta semuanya dimaksimalkan. Kita juga terus mengejar agar seluruh kecamatan dapat melaksanakan e-KTP secepatnya ke Kemendagri RI dan konsorsium penyedia perangkat,” bebernya.(adl)

Curah Hujan Meningkat

MEDAN- Sepekan terakhir, curah hujan di sore dan malam hari semakin meningkat. Karenanya, masyarakat Medan diminta tetap waspada terhadap ancaman yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

“Warga Medan dan sekitarnya agar tetap waspada akan cuaca saat ini. Apalagi saat hujan yang terjadi mulai sore hingga malam hari berpotensi disertai angin kencang,” kata Kepala Kepala Data dan Informasi (Datin) BMKG Polonia Medan, Hartanto, Selasa (11/10).

Namun, lanjut Hartanto, terjadinya hujan disertai angin kencang, bukan berarti akan terjadi angin puting beliung. “Untuk potensi hujan disertai angin kencang, potensinya masih tetap ada di Medan dan sekitarnya. Namun tidak seperti kemarin yang durasinya setiap hari,” terang Hartanto.

Untuk keadaan cuaca saat ini, ditegaskannya, cuaca masih tetap berawan dan disertai hujan gerimis. “Untuk potensi hujan, seminggu ke depan durasinya sedang dan lebat,” jelasnya.

Untuk penerbangan, kata Hartanto, cuaca seperti ini jelas dapat mengganggu penerbangan, apalagi saat sore dan malam hari. “Saya imbau kepada pilot agar memantau cuaca saat hendak take-off sore dan malam hari, karena cuaca sore dan malam hari sangat rawan. Dikatakan rawan karena hujan sore dan malam hari disertai petir dan angin kencang, sehingga mengganggu pemandangan pilot,” pungkas Hartanto.

Untuk wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur, Hartanto juga mengimbau, agar warga di sana tetap hati-hati. “Karena potensi tingginya gelombang mencapai 2 meter. Untuk wilayah Pantai Timur tinggi gelombang setengah meter hingga 1 meter. Walau demikian, warga pinggiran Pantai Timur harus waspada, terutama untuk para nelayan di kedua wilayah itu,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Humas Angkasa Pura II Bandara Polonia Medan, Firdaus menuturkan, pihaknya sudah memberikan pemberitahuan kepada pilot masing-masing maskapai penerbangan terkait cuaca yang tidak baik tersebut.(jon)

MEDAN- Untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait layanan komunikasi, Indonesia Telekomunikasi User Group (IDTUG) Sumatera akan melaporkan sejumlah operator nakal ke ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), agar diberi sanksi tegas. Hal ini dikatakan Ketua IDTUG Sumatera Drs Hendrik H Sitompul MM menyikapi banyaknya laporan masyarakat ke IDTUG Sumatera terkait kurang maksimalnya sinyal atau low jaringan yang tejadi belakangan ini.

Menurut Hendrik, pengaduan yang telah mereka terima mayoritas mengeluhkan buruknya jaringan. Bahkan, pelanggan salah satu operator harus mencari tempat atau daerah khusus agar pembicaraan via ponsel tidak terputus-putus.
“Menurut laporan yang kami terima, kurang maksimalnya jaringan operator ini terjadi kira-kira dua minggu belakangan ini. Bahkan ketika sedang on call, tiba-tiba terputus, tentu ini sangat mengganggu,” katanya saat hendak berangkat ke Jakarta untuk menghadiri undangan BRTI dengan surat Nomor: 172/UND/BRTI/X/2011 bertempat di gedung Kominfo Jakarta, Selasa (11/10).  Pada kesempatan itu, Hendrik mengakui akan menyerahkan  puluhan pengaduan ke BRTI.

Menurut Hendrik, pihak operator dinilai tidak lagi memberi kenyamanan kepada pelanggan. Operator lebih fokus memberi janji-janji hanya dengan lewat iklan. “Kita hanya diberi janji saja, kenyataan  yang disampaikan lewat iklan itu masih jauh dari harapan,,” tambah Hendrik.

Selain itu, IDTUG Sumatera juga banyak menerima pengaduan terkait pencurian pulsa lewat pesan singkat atau SMS yang telah meresahkan pengguna handphone. “Yang pasti kita sudah mendapat laporan, lewat pengaduan dari para korban, kita akan tindaklanjuti persoalan itu. Kita akan bawa sejumlah dokumen dalam bentuk temuan di lapangan dan dari pengguna, adanya sejumlah operator yang nakal,” kata Hendrik.

Salah satu pengaduan yang baru saja masuk ke IDTUG kata Hendrik, layanan untuk berlangganan internet  untuk BB (Blackberry). Pelanggan yang mengaku bermarga Naibaho itu mengatakan, pulsanya tersedot tapi paket tidak dapat.
Untuk itu kata Hendrik, diharapkan kepada BRTI akan menindak atau memberi sanksi tegas kepada operator yang jelas-jelas telah merugikan pengguna (users). “Bila perlu izinnya dicabut, sehingga ada efek jera buat operator lain,” tambah Hendrik. (ade)