TAIPEI- Presiden Taiwan Ma Ying-jeou menegaskan tak akan terlibat dalam perundingan damai dengan Cina, kecuali mendapat dukungan warganya. Demikian disampaikannya dalam konferensi pers di ibukota Taiwan, Taipeh, Kamis (20/10).

“Perundingan damai dengan Cina harus ada dukungan warga,” ucapnya.
Ungkapan itu disampaikan Ma sekaligus menampik tudingan oposisi, bahwa Ma Ying-jeou telah menanda-tangani perjanjian perdamaian dengan Tiongkok untuk 10 tahun mendatang.

“Penandatanganan masih menunggu persetujuan rakyat. Karena setiap perjanjian harus disetujui legislatif,” papar Ma.
Tawaran yang disampaikan Ma langsung ditanggapai partai oposisi, Partai Demokrasi Progresif. Partai tersebut mengecam gagasan Ma sebagai langkah menuju penyatuan.

Sejak Presiden Ma terpilih pada 2008, seperti dilaporkan BBC dari ibukota Taipei. Hubungan itu masih terbatas pada kerja sama ekonomi dan politik.

Ada kekhwatiran, sikap Ma mengarah para unifikasi dengan Cina, yang masih menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang membangkang.

Para pengamat yang dekat dengan presiden mengatakan presiden ingin memanfaatkan kondisi hubungannya guna membangun perdamaian abadi antara keduanya. Apalagi, Presiden Ma disebut mengakui Cina akan menjadi semakin kuat pada tahun-tahun mendatang.

Menteri Taiwan urusan hubungan dengan Tiongkok membantah kecaman mengenai  kemungkinan perjanjian perdamaian secara resmi untuk mengakhiri perang saudara antara Tiongkok sudah berjalan lebih dari 60 tahun.
Kedua negara menghentikan peperangan pada tahun 1960-an, namun tidak pernah menandatangani kesepakatan damai secara resmi. Hubungan Taiwan dan Cina berada pada titik terbaik dalam waktu beberapa puluh tahun. (bbs/bbc/jpnn)

ATHENA – Puluhan ribu massa kembali menyemut di luar Gedung Parlemen Yunani di Athena kemarin (20/10) setelah terlibat bentrok dengan aparat keamanan sehari sebelumnya. Ini terjadi karena mereka ingin mengawal pembahasan dan pemungutan suara (voting) atas undang-undang penghematan anggaran (austerity bill).

Aksi mogok masal nasional di Yunani memasuki hari kedua kemarin. Seluruh aktivitas di Negeri Para Dewa itu kembali lumpuh. Penerbangan domestik dan luar negeri dibatalkan. Kegiatan bisnis, industri, dan kantor pemerintah terhenti karena diboikot para pekerja dan pegawai negeri.

Ribuan warga lebih memilih datang ke Lapangan Syntagma di depan gedung parlemen untuk memrotes draf UU itu. Bedanya, unjuk rasa warga kali ini berlangsung lebih damai dibandingkan sebelumnya.

Polisi menyatakan, sedikitnya 50 ribu orang membanjiri lapangan itu kemarin. Tetapi, tidak ada laporan mengenai kekerasan atau bentrok yang terjadi antara massa dan aparat keamanan.

Parlemen akhirnya memberikan persetujuan awal pada UU itu dalam pemungutan suara pertama pada Rabu malam lalu (19/10). Mereka kemarin dijadwalkan memberikan suara kembali terkait detail UU tersebut. Termasuk soal pemangkasan gaji 30 ribu pegawai negeri dan pembatalan kontrak kerja kolektif.

Para kreditor menuntut pemerintah Yunani melakukan kebijakan penghematan sebelum menyediakan paket dana talangan tambahan dari negara-negara Eurozone. Semula, Yunani mendapat kucuran EUR 110 miliar atau USD 1.320 triliun) dari IMF (Dana Moneter Internasional) dan Uni Eropa.

Mogok nasional selama dua hari di Yunani digerakkan oleh sejumlah serikat pekerja. Demonstrasi itu adalah yang terbesar kedua sejak krisis dua tahun lalu. Lebih dari 100 orang turun ke jalanan. (ap/rtr/cak/dwi/jpnn)

BANGKOK – Perdana Menteri (PM) Thailand, Yingluck Shinawarta mengaku kesulitan menghalau banjir yang melanda negaranya. Kini, pemerintahannya meminta bantuan kepada lawan politiknya untuk mengatasi banjir karena negara gajah utih sedang dilanda krisis nasional.

“Hari ini, saya mengatakan yang sebenarnya. Saya sudah berjuang mengatasi krisis ini sekuat tenaga tapi saya tidak bisa mengatasinya sendirian. Saya perlu kerjasama semua pihak,” kata Yingluck dikutip stasiun berita Channel News Asia, Kamis (20/10).

Dia mengajak seluruh pihak untuk menyikirkan perbedan politik, karena sekarang ini rakyat membutuhkan seluruh pihak bekerja dalam mengatasi banjir ini. “Mari singkirkan semua perbedaan politik. Kita harus bekerja memulihkan moral rakyat,” ujarnya sambil menitiskan air mata dan suara yang bergetar.

Perdana menteri perempuan pertama Thailand ini menambahkan, pemerintahannya terpaksa memilih beberapa bagian kota yang nantinya dipenuhi oleh air. Ini dilakukan untuk meminimalisir desakan terhadap tembok penahan banjir.

“Kami tak bisa halau datangnya air selamanya. Kami membutuhkan wilayah di mana air dapat mengalir dan langsung dialihkan ke laut,” ujarnya.

Upaya untuk melindungi pusat ekonomi dan politik Thailand ini, sebelumnya menunjukan keberhasilan. Tetapi dengan adanya ancaman gelombang tinggi yang memang datang tahunan, membuat Bangkok dalam kondisi berhati-hati.
“Air datang dari berbagai arah dan kami tidak dapat mengendalikannya, karena jumlahnya sangat banyak. Pemerintah akan terus memperingatkan warga,” lanjutnya.

Kini, pemerintah telah memperkuat tanggul banjir di kota dalam upaya untuk mencegah banjir mengalir ke kota yang padat dari dataran tengah, yang beberapa meter berada di bawah air.

Upaya-upaya untuk menjadi jantung ekonomi dan politik negara tetap kering telah disulitkan oleh air pasang musiman, yang juga mengambil korban di daerah-daerah di luar ibukota.

Banjir di Thailand merupakan imbas dari hujan muson. Banjir yang melanda telah menyebabkan 327 warga tewas dan merusak rumah dan menyebabkan sekira sembilan juta warga mengungsi ke tempat yang amat.
Kerugian akibat bencana ini juga terus bertambah. Total kerugian yang dicatat hingga saat ini dikabarkan mencapai 3 miliar dolar US atau sekira Rp26,5 triliun.

Lawan tangguh Yingluck yang menjadi pemimpin oposisi di parlemen, mantan Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva, sudah terlebih menyatakan kesediaan membantu pemerintah mengatasi banjir.

Sementara itu, berbagai bantuan kemanusian dari belahan dunia berdatangan. Seperti Tim Penanggulangan Bencana Asean (ERAT) dikabarkan sudah tiba di wilayah Thailand yang dilanda banjir. Tim akan melakukan proses penyelamatan di wilayah banjir. ERAT langsung diturunkan setelah Thailand dilanda bencana banjir yang paling parah
Tim ERAT yang diturunkan ke Thailand ini, berjumlah lima yang berasal dari Brunei Darussalam, Indoneesia, Malaysia dan Singapura.  Mereka akan melakukan supervisi dari Pusat Penanggulangan Bencana Thailand. Selain itu, mereka akan melakukan koordinasi mengatasi bencana dengan Departemen Penanggulangan Bencana dan Mitigasi Thailand.
Tim Erat-Asean ini diisi oleh individu berpengalaman serta terlatih dalam menangani bencana. Mereka pada umumnya sudah memiliki pengalaman menghadapi bencana di wilayah Asean dan negara lain.

Selanjutnya, Amerika juga menyalurkan bantuannya untuk mengantisipasi banjir di Thailand. Bukan itu saja, Jepang juga bantun untuk penyelamatan industri. (bbs/jpnn)

NEW YORK – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) segera memutuskan status keanggotaan Palestina. Pemungutan suara perihal kepastian pemberian status keanggotaan penuh di PBB bagi Palestina bakal dilakukan paling cepat 11 November.

Informasi itu dibeberkan seorang diplomat Barat terkemuka, seperti diberitakan AFP, Kamis (20/10). “Akan ada pembahasan lebih lanjut soal status keanggotaan Palestina di PBB pada 11 November. Kemungkinan dilakukan pemungutan suara untuk menandai akhir proses pertimbangan,” ujar diplomat tak mau disebut identitasnya.

Menindaklanjuti pertemuan tanpa perdebatan sengit Selasa (18/10), para diplomat untuk PBB akan menggelar pertemuan lanjutan pada 3 November. (afp/rtr/cak/dwi/jpnn)

MALE-  Pemerintah Maladewa mundur dalam kompetisi New7Wonders (7 keajaiban dunia). Hal itu diakibatkan munculnya kisruh Pulau Komodo, yang diajukan pemerintah Indonesia sebagai keajaiban dunia beberapa waktu lalu.
“Maladewa pilih mundur karena alasan mahalnya biaya lisensi dan mempertimbangkan masalah yang timbul saat pengacara membela  Menbudpar Indonesia, terkait partisipasi Komodo di kompetisi keajaiban dunia,” kata pemerintah Maladewa dikutip dari visitmaldives.com, Kamis (20/10).

Seperti diketahui ketika itu Menbudpar Jero Wacik menyatakan kekecewaannya terhadap ancaman panitia New7Wonders. Penolakan Indonesia sebagai tuan rumah karena permintaan fee sebesar 45 juta dolar US. Seharusnya penolakan itu, pantia tidak menghapus daftar Pulau Komodo sebagai finalis.

Alasan pertama pemerintah Maladewa menarik diri dari kompetisi itu adalah mahalnya biaya lisensi dan paket sponsor yang diminta panitia penyelenggara New7Wonders. Jumlahnya tak main-main. Contohnya saja, pemerintah Maladewa diharuskan membayar biaya lisensi untuk penerbangan Maladewa sebesar 1 juta dolar US atau sekitar Rp8,8 miliar. Belum biaya sponsor dan lainnya.

“Dengan menyesal, kami menarik diri dari kompetisi ini karena tuntutan tak terduga atas sejumlah uang yang diminta dari penyelenggara New7Wonders,” kata Menteri Negara Pariwisata, Seni dan Budaya, Thoyyib Mohamed, Kamis (20/10).
Tak hanya itu, dukungan dari badan PBB UNESCO pada kompetisi tersebut menjadi alasan kedua mundurnya pemerintah Maladewa. Pemerintah Maladewa mengaku bingung dengan pola yang tidak konsisten dari peringkat para finalis dan tidak transparansinya proses penghitungan jumlah dukungan. (net/jpnn)

PARIS – Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy kembali menjadi ayah. Rabu malam waktu setempat (19/10) atau kemarin pagi WIB (20/10), istrinya, Carla Bruni-Sarkozy, melahirkan bayi perempuan di sebuah klinik bersalin di barat Kota Paris. Ini putri pertama pasangan Sarkozy-Bruni yang sama-sama sudah punya anak dari pernikahan mereka sebelumnya.
“Kami merasa sangat beruntung dianugerahi seorang anak,” kata pemimpin 56 tahun itu di sela kunjungan kepresidenan di pabrik pengolahan limbah di wilayah barat Prancis kemarin.

Dia menambahkan, sang bayi dan ibunya dalam kondisi sehat. Sayang, dia tidak menyebut nama bayinya. Begitu juga proses kelahiran yang dijalani Bruni.

Kemarin pagi, sebelum kunjungan ke pabrik pengolahan limbah, Sarkozy mendatangi klinik itu. Tapi, tak banyak yang keluar dari mulutnya. Begitu tiba di pabrik pengolahan limbah, Sarkozy mendapatkan hadiah berupa bibit pohon oak. (ap/afp/hep/dwi/jpnn)