SUZUKA- Sebastian Vettel dipastikan mengunci gelar untuk menjadi juara dunia F1 musim ini. Kendati begitu pembalap Red Bull ini tidak mau lengah dalam balapan yang berlangsung di GP Jepang Sirkuit Suzuka, Minggu (9/10).
“Saya merasa memiliki kapasitas untuk mencetak poin yang saya butuhkan, tetapi saya akan tetap melakukan itu,” kata Vettel dikutip Crash, Kamis (6/10).

Benar, di GP Jepang musim ini pembalap belia asal Jerman itu akan memastikan diri meraih gelar juara dunia bila berhasil naik podium pertama. Jangankan podium pertama, Vettel akan kembali mempertahankan gelarnya musim lalu bila dirinya bisa mengakhiri balapan di peringkat sepuluh. Artinya selebrasi (perayaan) untuk menjadi juarai dunia musim ini sudah dipersiapkan panitia.

Vettel hanya butuh satu poin untuk mengamankan gelar juara dunia. Fantastis bukan? Kendati tanpa tekanan dan berada dalam situasi yang diuntungkan dalam balapan di Suzuka nanti, Vettel tetap merendah. “Secara statistik, peluang berada di pihak kami. Tetapi secara umum, di olahraga banyak sekali cerita yang tertulis, dan salah satunya (untuk menjadi juara dunia) masih harus tetap menunggu hingga (musim) itu ditutup dulu,” tuturnya.

Vettel menyatakan telah menyiapkan diri sebaik mungkin jelang balapan di Jepang nanti tanpa mengesampingkan para kompetitornya yang tengah berjuang keras untuk merebut peringkat kedua dalam kejuaraan dunia musim ini. “Jelas, dengan balapan yang kami miliki sejauh ini, seharusnya bukan menjadi masalah besar buat kami, tetapi itu akan berakhir ketika semuanya berakhir dan bukan sebelumnya,” imbuhnya.

Lantas apa faktor utama yang membuatnya berhasil meraih juara dunia untuk kedua kalinya? “Tim ini telah melakukan pekerjaan besar dan saya merasa sangat nyaman baik di dalam tim dan mobil. Semua tampaknya telah bekerja dan kami berada di puncak performa kami. Setiap orang bisa begitu bergantung pada orang lainnya dan bersama-sama kami menuju ke arah yang sama,” akunya.

“Saya pikir itu sangat menyenangkan saat ini. Mobil jelas sangat fantastis dan sebagian besar kami memiliki waktu yang baik pada Minggu petang atau Minggu siang,” pungkas Vettel.

Bagi pembalap lain ternyata masih menyimpan antusiasme. Driver asal Brasil milik Ferrari, Felipe Massa tetap berkeyakinan peluangnya belum tertutup untuk menjadi juara dunia. Massa berharap banyak timnya bisa mengemas poin lebih banyak dalam balapan yang berlangsung di Suzuka nanti.

Setidaknya, poin yang mereka dapatkan nanti bisa membantu The Prancing Horse (sebutan Ferrari) untuk tetap bersaing dengan para kompetitornya di papan atas klasemen konstruktor.

“Adapun peluang Ferrari, kami masih harus menunggu dan melihat di mana kami telah menyelesaikan balapan, karena di musim ini terkadang kami menjadi kuat di trek di mana kami tidak begitu berharap bisa tampil kompetitif, tapi terkadang yang terjadi sebaliknya,” tulis Massa dalam blog resminya dikutip Planet F1.

Massa menyatakan timnya akan memulai kerja keras untuk mendapatkan hasil kompetitif dalam balapan di Suzuka nanti yang dimulai saat mereka mengikuti sesi latihan bebas pada Jumat (7/10) nanti. “Pada akhir latihan bebas Jumat nanti, kami harus memulai untuk mendapatkan ide untuk performa kami di Jepang. Saya berharap kami mampu berjuang untuk meraih tempat teratas. Bahkan, jika di musim ini, tidak banyak perubahan yang datang dengan barbagai cara untuk meng-upgrade mobil dalam hal aerodinamika dan perkembangan lainnya,” Massa menyambung.

Terkait lay-out Suzuka dengan karakteristik khasnya, Massa tidak menyangsikan banyak pembalap yang merasa frustasi untuk menaklukkan sirkuit legendaris di Jepang tersebut. Tapi Massa melihat, musim ini nampaknya tidak demikian. “Sementara, semua pembalap di Suzuka sering mengalami frustasi untuk balapan di sana, seperti sangat sulit menyalip di sana. Tapi tahun ini dengan DRS, KERS dan pengaruh ban Pirelli, saya berharap situasi ini bisa berubah dan saya percaya dengan rencana, bisa memiliki dua zona DRS yang akan menjadi bantuan besar,” tuntas Massa. (net/jpnn)

Buntut dari Ketidaksetujuan Pemprov Sumut Tentang Perluasan Kota Medan

MEDAN-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tidak menyetujui adanya perluasan wilayah administratif untuk Kota Medan. Kenyataan ini ternyata tak membuat Kota Medan diam. Dewan Kota  pun mempertanyakan soal 600 ribu komuter (masyarakat yang pergi ke suatu kota untuk bekerja dan kembali ke kota tempat tinggalnya setiap hari) di Kota Medan.

“Perluasan wilayah di beberapa titik ini memang mendesak, mengingat jumlah komuter di Medan juga sangat banyak. Per harinya, ada sekitar 600 ribu komuter yang ada di Medan, dari jumlah penduduk Medan 2,1 juta setiap hari bisa bertambah menjadi  2,7 juta,” kata Anggota Dewan Kota Medan Bidang Pembangunan, Budi D Sinulingga, Kamis (6/10).
Dijelaskan Budi, dengan banyaknya jumlah komuter di Medan tentunya beban kota Medan juga semakinn tinggi.

Termasuk seperti beban kemacetan lalu lintas, jumlah sampah yang dihasilkan per hari dan sebagainya. “Untuk itulah memang perluasan Medan ini menjadi penting. Selain untuk meringankan beban Kota Medan juga untuk membantu memaksimalkan pelayanan administrasi bagi masyarakat yang tepat bersebelahan dengan kota Medan,” jelas Budi.

Selama ini, lanjut Budi, banyak masyarakat Deli Serdang yang bersebelahan dengan Kota Medan, sulit melakukan akses pelayanan administrasi seperti KTP, KK dan sebagainya. Sebab, untuk mengurus administrasi kewarganegaraannya itu, mereka terpaksa harus menempuh jarak yang lebih jauh. Padahal, kantor kecamatan yang ada di Kota Medan sangat dekat dengan domisilinya. “Ini yang sering terjadi, makanya perluasan ini juga berguna untuk memaksimalkan pelayanan bagi masyarakat yang bersebelahan dengan Kota Medan,” terangnya.

Menurutnya, konsep perluasan kota Medan ini, bukanlah konsep perluasan wilayah konvensional. Sebab, perluasan yang akan dilakukan juga akan melihat beberapa titik wilayah yang selama ini sangat bersebelahan dan menjorok ke Kota Medan. “Kita juga akan melihat titik mana yang akan diambil, tentunya daerah serta kantong-kantong yang langsung bersebelahan dengan Medan,” cetusnya.

Sejatinya, menurut Budi, perluasan Kota Medan tidak mengganggu konsep Mebidangro (Medan Binjai Deli Serdang dan Karo) yang juga aturannya sudah ada yakni Perpres No 62 tahun 2011 tentang rencana tata ruang Mebidangro. “Kita hanya meluaskan ke beberapa titik saja yang memang urgen dan sangat bersebelahan dengan Kota Medan sehingga dapat lebih memudahkan pelayanan,” sebutnya.

Begitupun, kata Budi, pihaknya tetap akan mengkaji dan meneliti titik mana saja yang menjorok ke Medan yang akan lebih baik jika secara administratif masuk ke Kota Medan. “Tim nantinya tentu akan mengkaji serta meneliti titik mana saja yang akan diluaskan. Kita akan melihat batas-batasnya melalui peta. Tentunya kita juga akan mempertimbahkannya dengan pihak lain termasuk masyarakat,” sebutnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan, Rahudman Harahap sudah menyatakan akan membentuk tim untuk membahas perluasan Kota Medan. Tim ini nantinya yang akan mengkaji solusi untuk mengatasi beban Kota Medan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Syaiful Bahri akan memimpin Tim Perluasan Kota Medan yang dicetuskan Wali Kota Medan Rahudman Harahap beberapa waktu lalu.

Tim sendiri nantinya bertugas melakukan pengumpulan data dan penentuan upaya apa saja agar wilayah Kabupaten Deli Serdang yang menjorok ke Medan dapat menjadi wilayah baru Kota Medan. “Medan tidak pernah mendapatkan apa-apa dari masyarakat Deli Serdang termasuk pemasukan pajak. Sementara bebannya selama ini kita tanggung,” sebut Syaiful.

Beberapa kawasan perluasan yang dibidik Pemko Medan yakni seperti kawasan Pancing, kawasan Mandala, kawasan Marelan hingga kawasan Deli Tua yang tentunya berbatasan dengan wilayah Medan. Untuk mempersiapkan perluasan wilayah ini, Pemerintah Kota (Pemko) Medan juga sedang mempersiapkan peta digital yang merupakan peta dasar tunggal yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk melihat batas wilayah administratif kota Medan secara akurat.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan ini mengatakan mengenai perluasan Kota Medan itu tidak hanya peran serta dari Pemko Medan sendiri namun harus ada kemauan dari Pemprovsu dan Pemerintah Pusat. Namun, rencana ini langsung ditolak Pemprovsu. Kepala Bappeda Sumut, Riadil Akhir Lubis menyebutkan perluasan wilayah administratif Kota Medan bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi beban Kota Medan. “Membangun konektivitas Mebidang dan meningkatkan fungsi wilayah inilah yang harus dilakukan, bukan memperluas wilayah administratif, sebab itu bukan solusi untuk mengatasi beban yang selama ini ditanggung Kota Medan,” kata Riadil.

Disebutkannya, munculnya beban masyarakat Deli Serdang di Medan ini merupakan satu dampak dari mobilisasi penduduk. “Medan membutuhkan SDM, dan realitanya banyak SDM dari Deli Serdang. Seharusnya aktivitas apapun antara Medan dan Deli Serdang itu harus saling mendukung,” papar Riadil. (adl)

MEDAN-Pembangunan fisik Fly Over (jembatan layang) Simpang Pos tidak akan terealisasi tanpa kucuran dana dari Pemerintah Pusat. Karena itulah, Pemko Medan mencari trik atau cara agar dana itu cepat turun. Sementara, pembebasan tanah masih menjadi batu sandungan.

Maka, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Pembebasan Lahan memilih langkah meratakan tanah yang telah dibebaskan. “Pemerataan lahan yang dilakukan PPK dan Tim Pembebasan Lahan Fly Over Simpang Pos agar Pemerintah Pusat cepat menurunkan dana untuk persiapan pembangunan. Jadi biar dilihat mereka (Pemerintah Pusat, Red), Pemko Medan sudah bekerja,” ungkap Kepala Satker Metropolitan Balai Jalan dan Jembatan Wilayah Sumut Kementerian PU Pusat, Mulatua Sinaga, Kamis (6/10).

Dikatakannya, lahan milik warga yang sudah diganti rugi, sudah mulai dibongkar sendiri oleh pemiliknya. “Jadi, lahan yang sudah nampak akan segera diratakan dengan berkordinasi bersama Tim Pembebasan Lahan dan dinas terkait. Minggu depan sudah kelihatan lahan yang diratakan, agar pembangunan fisik ke depan tidak terganggu,” ucapnya.
Sedangkan untuk jalur lalu lintas selama melakukan pemerataan agar tidak menggangu para pengguna jalan, Pemko Medan akan menurunkan petugas dari Dinas Perhubungan. “Untuk perubahan jalur lalu lintas belum bisa dilakukan, sebelum pembangunan,” katanya.

Ketua Tim Pembebasan Lahan Fly Over Simpang Pos Thomas Sinuhaji menambahkan, proyek pembangunan jembatan layang ini membutuhkan 130 persil lahan warga. Dari 130 persil itu, sebanyak 98 persil sudah dibebaskan atau diberi ganti rugi. “Yang belum diganti rugi tinggal 32 persil lagi. Kendalanya, ahli waris tidak menerima nilai ganti rugi yang diberikan. Di samping itu ada beberapa warga yang surat tanahnya masih diagunkan ke bank,” ungkapnya.

Dari 98 persil lahan itu, lanjut Thomas, sebagian besar pemilik lahan telah membongkar sendiri bangunan rumahnya. Untuk itu, sambil menunggu proses ganti rugi 32 persil lahan lagi, Thomas berharap pembangunan proyek jembatan fly over bisa dimulai dengan membangun parit di atas lahan yang sudah diganti rugi tersebut. “Kalau pembangunan fly over menunggu sampai pembebasan tanah selesai, sampai kapan bisa dimulai. Untuk itu saya mengusulkan agar lahan yang sudah diganti rugi bisa diratakan dan dibuat parit,” sarannya.

Ketua Komisi D DPRD Medan, Parlaungan Simangungsong sangat mendukung pembangunan Fly Over Simpang Pos pada awal tahun 2012. “Pemko Medan harus konkret untuk melaksanakan pembangunan itu,” cetusnya.
Untuk warga, Parlaungan, berharap agar memberikan dukungan pada Pemko Medan. “Ini untuk kepentingan umum. Jadi, ke depan untuk pembangunan fly over jangan di Simpang Pos dan Simpang Amplas saja. Tetapi, harus juga dilakukan di titik-titik yang rawan denga kemacetan seperti di Pinang Baris,” bebernya. (adl)