Dituding Penyebab Anjloknya Produktivitas Industri dan UMKM

JAKARTA-Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo, menegaskan kalangan pengusaha menyambut baik pencopotan Marie Elka Pangestu sebagai Menteri Perdagangan.

“Akibat berbagai kebijakannya Indonesia dibanjiri produk impor yang tak terkendalikan. Dan itu telah membunuh dan melumpuhkan industri manufaktur serta UMKM di dalam negeri,” kata Bambang, Selasa (18/10), di Jakarta.
Dijelaskan Bambang, momentum reshuffle kabinet merupakan peluang bagi Presiden SBY menunjukan kepedulian pada upaya revitalisasi potensi ekonomi dalam negeri.

“Tindakan paling strategis yang dibutuhkan saat ini adalah membentuk tim ekonomi kabinet yang militan, beranggotakan menteri-menteri yang tahu betul hakikat kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Menurut dia, ketergantungan pada bahan pangan impor tak terhindarkan karena niat merevitalisasi sektor pertanian dan perkebunan tanaman pangan dilaksanakan setengah hati. Disektor industri dan UMKM, kata Bambang, kebijakan impor yang demikian longgar malah menjadi faktor yang mematikan potensi ekonomi rakyat di dalam negeri.
Impor komoditi pangan tahun ini bisa mendekati angka Rp60 triliun. Sebab, dalam periode Januari-Juni 2011 saja, nilai impor pangan sudah mencapai Rp36,2 triliun.

Sebagai acuan atau perbandingan, total nilai impor bahan pangan per 2009 tercatat Rp51,97 triliun.
Komoditi yang diimpor meliputi gandum, jagung, beras, tepung terigu, kacang kedelai, susu, gula, daging sapi hingga garam dan cabai. Petumbuhan impor produk industri pun terbilang sangat cepat. Tahun 2010, nilai impor mesin dan peralatan tercatat 18 miliar dolar AS, produk elektronik 14 miliar dolar AS, produk otomotif dan komponennya 13 miliar dolar AS. Paling menggelisahkan tentu saja melihat pertumbuhan impor produk Cina di pasar dalam negeri.
“Akibat banjir produk impor yang tak terkendali, khususnya dari Cina, produktivitas sektor industri dan UMKM anjlok,” tegas Bambang yang juga Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar, itu.

Selain itu, lanjut dia, volume penjualan produk lokal turun sangat tajam. “Akibatnya,  kemampuan sektor industri dan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja pun semakin menyusut,” pungkasnya. (boy/jpnn)

JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menambah petugas Sensus Perpajakan Nasional (SPN) dari 3.000 menjadi 6.000 petugas. Penambahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah Wajib Pajak (WP) baru dari target 1,5 juta pada tahun ini menjadi 3 juta pada tahun depan.

Dirjen Pajak A Fuad Rahmany mengatakan, peningkatan target jumlah wajib pajak dalam SPN dilakukan sebagai upaya ekstra untuk memenuhi dana optimalisasi peningkatan penerimaan pajak. Dalam pembahasan dana optimalisasi RAPBN 2012, penerimaan perpajakan ditargetkan meningkat Rp13,2 triliun. Sekitar Rp3,5 triliun merupakan target Ditjen Bea dan Cukai. Sisanya adalah target Ditjen Pajak.

“Kita anggap itu sebagai tugas. Kalau dibilang berat, target tahun ini sebenarnya juga sudah tinggi. Tapi DPR masih terus cari-cari optimalisasi. Ya, kita semakin kerja keras lagi, sensus mungkin akan kita tingkatkan,” kata Fuad di Kantor Kemenkeu, Selasa (18/10).

Sensus Pajak nasional sudah berjalan lebih dari tiga pekan. Menurut Fuad, respons dari masyarakat cukup beragam. Ada yang tidak menurut, tapi sebagian besar akomodatif. “Ada yang tidak mau isi formulir, ada juga yang tidak mengerti. Manusia kan macam-macam di dunia nyata. Ada juga yang tidak mau bayar pajak,” beber mantan Ketua Bapepam-LK tersebut.

Guna memperlancar proses sensus, Fuad mengatakan bahwa pihaknya akan lebih mengedepankan pendekatan imbauan terlebih dahulu. Setelah itu baru dilakukan tindakan yang lebih tegas bila terjadi penolakan yang tidak beralasan. “Kalau dia ternyata termasuk kelompok yang mampu dan tidak mau bayar pajak, sengaja tidak mau mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), itu ada konsekuensi hukumnya,” ujar Fuad.

Saat ini, pembayaran pajak orang pribadi yang dilaporkan melalui penyerahan SPT hanya berjumlah 8,5 juta. Padahal, jumlah orang yang aktif bekerja di Indonesia berjumlah 110 juta. Artinya, rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif hanya mencapai 7,73 persen.

Untuk badan usaha, pembayaran pajak yang dilaporkan melalui penyerahan SPT hanya berjumlah 466 ribu. Sedangkan jumlah badan usaha yang berdomisili tetap dan aktif berjumlah sekitar 12,9 juta. Ini berarti, rasio SPT Badan terhadap jumlah badan usaha aktif hanya mencapai 3,6 persen. (sof/fat/jpnn)

Bank Indonesia (BI) resmi mengeluarkan Surat Edaran BI No 13/22 /DASP tentang Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number pada kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau debet yang diterbitkan di Indonesia pada hari ini. BI berharap, masa peralihan kartu debet (ATM) dari magnetik ke chip bisa berlangsung dalam empat tahun.

“Program (peralihannya berlangsung) empat tahun sampai dengan Desember 2015 ,” ujar Direktur Direktorat Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ronald Waas, Selasa ( 18/10).

Model kartu debet ber-chip ini, dikeluarkan sebagai upaya BI untuk meningkatkan keamanan. “Kapasitasnya (chip) lebih besar,” tambah Ronald.

Ia menyebutkan, jumlah kartu debet ATM terkini sekitar 54-55 juta kartu. BI pun memproyeksi akan ada 78 juta kartu pada 2016 .(net/jpnn)