LUBUK PAKAM-Selain memberikan pendidikan politik secara berkesenambungan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini memberikan warna baru dengan memberikan pendidikan bisnis kepada sekitar 300 kadernya, yang digelar di Medan, Minggu (16/10) akhir pekan silam.

“PKS tidak hanya sibuk dengan isu-isu politik namun terbuka dengan hal hal baru terutama mencerdaskan kader sehingga memberikan daya tambah buat perekonomian kader itu sendiri,”bilang Ketua DPD PKS Kabupaten Deli Serdang H. Mara Jaksa Harahap, S.Ag selaku penyelenggara  kegiatan.

Namun, sebelum memberikan pendidikan bisnis tersebut. PKS terlebih dahulu memberikan penguatan kadernya melalui seminar yang melakukan kajian bisnis menurut Islam bahkan kali ini bertema ‘Bisnis Etika dan Pandangannya Dalam Islam’

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Deli Serdang (DPD PKS DS) ini  menghadirkan tiga orang pembicara. H. Abdul Latif Khan, S.Ag (Anggota Dewan Syariah Wilayah) memaparkan bisnis ditinjau dari syariat Islam. Sedangkan dua pembicra lainnya adalah  Junaidi Parapat, SE (Praktisi Bisnis) dan Irwansyah, SH,MH (Ketua Lembaga Hukum PAHAM) memaparkan bisnis ditinjau  dari tinjauan hukum Negara. “Kita ingin agar kita memiliki pengetahuan serta wawasan yang utuh tentang bisnis, karena kita ingin bekerja, membangun dan mensejahterahkan negeri ini,” ujar Ketua H. Mara Jaksa Harahap, S.Ag. (*/btr)

MEDAN – Renovasi Kantor Serikat Perusahaan Suratkabar (SPS) Sumut di Jalan Sena Medan, Minggu (16/10), diresmikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provsu Nurdin Lubis.

Pada Kesempatan itu, Gatot melalui Sekda Provsu Nudin Lubis menyatakan dan meminta kepada para pemimpin perusahaan pers khususnya di Sumut, untuk terus memiliki komitmen untuk menciptakan  wartawan-wartawan yang berkualitas dan profesional di bidangnya. “Beberapa tahun terakhir ini keberadaan media massa sering disoroti masyarakat, baik tentang karya jurnalistik maupun keberadaan sarana dan prasarananya, terutama faktor pendukung seperti perkantoran dan fasilitas lainnya,” ujar Gatot melalui Sekdaprovsu H Nurdlin Lubis SH MM.

Pada kesempatan itu, Gatot juga menyatakan  saat ini banyak media yang melakukan tugas jurnalistik tanpa diketahui secara jelas dimana kantornya, dan kalaupun ditemukan kondisinya masih sangat jauh dari gambaran ideal sebuah kantor perusahaan pers.

“Kondisi ini secara tidak langsung akan mempengaruhi image masyarakat terhadap kehidupan media massa itu sendiri dan semakin krusial dengan adanya sejumlah sorotan yang intinya menilai kritik pers saat ini dituding sudah tidak proporsional dan pers telah memark-up informasi,” ujarnya.

Ketua SPS Sumut H M Zaki Abdullah mengharapkan dengan selesainya rehabilitasi kantor yang semula satu unit ruko menjadi dua unit yang digabung secara representatif menjadi stimulan bagi para pimpinan perusahaan pers untuk lebih komit menegakkan profesionalisme pers di medianya masing-masing.

“Kantor yang representatif ini menjadi simbol kesungguhan perusahaan pers untuk menepis berbagai image maupun kesan negative masyarakat terhadap pers melainkan membangun citra bahwa pers akan terus lebih professional dan bermartabat,” ujarnya pada acara yang juga dihadiri Penasihat PWI Pusat H M Yazid, Ketua PWI Sumut M Sjahrir dan para sesepuh maupun tokoh pers Sumut lainnya.

Plt Gubsu juga mengemukakan bahwa interaksi antara dunia pers dan masyarakat saat ini memang memerlukan saling koreksi dan introspeksi diri, yang muaranya tentu untuk mendorong pers Indonesia yang bersih dan kuat demi terwujudnya good media.

Kelahiran suatu media massa , lanjutnya sebenarnya harus bersandar kepada landasan filosofis jurnalistik yaitu mengabdi untuk kepentingan publik.

Oleh karenanya kehadiran sebuah media massa seharusnya sarat dengan cita-cita dan idealisme untuk menyangga kepentingan publik, yaitu hidup tenang, nyaman, damai dan sejahtera.  (ari)

MEDAN- Maraknya keluhan masyarakat terkait penyedotan pulsa yang merugikan pengguna handphone (HP), menggugah Indonesia Telecommunication Users Group (IDTUG) Sumatera Utara untuk membuka posko pengaduan di Graha IDTUG Jalan Setia Budi Medan. Posko pengaduan ini akan menampung segala bentuk penipuan dan kasus penyedotan pulsa yang dialami pengguna HP. “Segala bentuk pengaduan akan kita terima, selanjutnya akan kita tindaklanjuti dengan mensurvei dan pembuktian di lapangan disesuaikan dengan kasus yang dialami user,” kata Ketua IDTUG Sumut Drs Hendrik Sitompul MM kepada wartawan di Graha IDTUG usai mengikuti rapat dengan BRTI di Gedung Kominfo Jakarta, kemarin.

Selain membuka posko pengaduan, IDTUG Sumut juga akan membongkar kasus baru yang diduga kuat, ikut menyedot pulsa dan sekaligus merugikan pengguna HP. “Kita sudah lakukan audit teknis dan bisnis, IDTUG siap untuk ungkap dan kini tahap koordinasi ke IDTUG Pusat. Tapi secara manual kita sudah ungkap, dimana kasusnya untuk sementara bersifat penyalahgunaan fasilitas untuk bisnis, sangat berpotensi menyedot pulsa pengguna HP,” tegas Hendrik Sitompul.

“Kita akan dalami terus kasus ini, jika data sudah lengkap, tidak tertutup kemungkinan persoalan ini akan kita lapor ke BRTI,” tambah Hendrik.

Terkait berbagai permasalahan dan pemberitaaan tentang adanya kecurigaan para Conten Provider (CP) yang nakal yang menyedot pulsa pelanggan, menurut Hendrik hal itu telah mencederai rasa keadilan masyarakat dan konsumen secara keseluruhan. Karenanya, untuk mengetahui mana saja CP  yang nakal dan tidak mengindahkan kaidah dalam berusaha, IDTUG Sumut meminta kepada pemerintah, BRTI dan operator agar dilakukan audit secara keseluruhan baik teknis dan bisnis. Audit teknis dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana mekanisme SMS premium berjalan. Sehingga diketahui mana-mana CP yang melakukan bisnisnya tidak benar alias nakal, begitu juga operator-operator mana saja yang melakukan kerjasama tersebut.

Sedangkan audit secara bisnis dimaksudkan agar masyarakat mengetahui kesepakatan antara content provider dan operator. Kemudian dari sana dapat diketahui siapa pemilik konten yang melanggar dan jika ada yang memberikan hadiah, dijelaskan bagaimana mekanismenya.

Selain itu, kata Hendrik, IDTUG meminta seluruh operator untuk menggunakan shortcode yang sama dan universal, berlaku untuk semua operator (misal 999), yang mudah diakses masyarakat pengguna, baik untuk mengetahui layanan SMS premium apa saja yang mereka pakai dan dapat pula digunakan untuk melakukan penghentian layanan tersebut.
“Misalnya dengan mengetik ‘999’ dari masing-masing HP pengguna akan muncul seluruh layanan SMS premium yang mereka registrasi. Dengan mengetik SMS ‘STOP’ dan dikirim ke ‘999’ otomatis akan menghentikan seluruh layanan SMS premium yang ada atau yang aktif pada pengguna tersebut,” bebernya.

Hendrik juga menegaskan, IDTUG meminta pemerintah untuk aktif terhadap isu data mirroring yang dilakukan CP dan operator, karena hal tersebut telah melanggar UU Telekomunikasi.

Selain itu, IDTUG meminta operator dan CP mengembalikan uang masyarakat pengguna dengan cara penambahan pulsa otomatis pada masing-masing nomor ponsel jika terbukti terjadi kecurangan yang dilakukan operator dan CP. Akhirnya, lanjut politisi Demokrat ini, regulator juga harus dapat tegas serta benar-benar melakukan fungsi control atas penyelenggaraan telekomunikasi di tanah air. Kredibilitas regulator juga harus lebih ditingkatkan agar objektifitas terhadap seluruh content provider dan operator tercapai.(*/ade)