Home Blog Page 14682

Seratus Atlet Medan Ikuti Popnas

MEDAN- Sebanyak seratus atlet Kota Medan akan tampil mewakili Sumut pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) yang berlangsung di Pekan Baru Riau pada 29 September 2011 nanti.

Keseratus atlet tadi akan berlaga di cabang olahraga renang  (6 atlet), senam (7 atlet), panahan (2 atlet), bola bakset (20 atlet), tenis meja (8 atlet), judo (4 atlet), gulat (2 atlet), sepak bola (13 atlet), bulu tangkis (10 atlet), taekwondo(4 atlet), tenis lapangan (2 atlet), dan bola voli (9 atlet).

Menurut Kadispora Medan Drs Hanas Hasibuan MAP melalui Kabid Peningkatan Prestasi Keolahragaan Drs Azzam Nasution, Senin (19/9) bahwa hingga kini pihaknya masih terus memantau persiapan atlet yang akan bertanding.
Nah, untuk memicu perkembangan prestasi atlet, Azzam menuturkan bahwa pihaknya terus menggelar berbagai program seperti memberikan bantuan alat-alat olahraga kepada klub sekolah.  “Rencananya, besok (hari ini, Red) itu akan (memberikan bantuan alat, Red) akan kami lakukan di sini (Dispora Medan). Selain itu kami juga akan akan melaksanakan pendidikan dan latihan (Diklat) pada bulan November 2011 terhadap cabor gulat di PPLP Sumut dan atletik di Unimed,” tambahnya. (omi)

Singapura, Kans Gelar Vettel

SINGAPURA-GP Singapura merupakan seri ke-14 balapan F1. Di situ pula Sebastian Vettel bisa memastikan menjadi juara dunia 2011-2012.

Pembalap Red Bull ini sebelumnya sukses memenangi dua balapan seri terakhir, di Belgia dan Italia. Proses itu membuat Vettel bisa mempertahankan gelar juara dunia, yang diraihnya musim lalu, di GP Singapura.

Driver asal Jerman itu, kini sudah meraih poin 284 untuk bercokol di pucuk klasemen. Ia unggul 112 poin dari pengejar terdekatnya, Fernando Alonso (172 poin) dari Ferrari dengan total 150 angka masih diperebutkan.
Jenson Buton (McLaren) tertinggal lima poin dari Alonso, setara jumlah angka torehan Mark Webber yang rekan setim Vettel. Sementara itu Lewis Hamilton dari McLaren memiliki 158 poin.

Mengingat sistem pemberian poin berformat 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1, akhir pekan ini Vettel pun memiliki peluang untuk kembali jadi juara dunia lewat beberapa skenario.

Vettel bisa mempertahankan gelarnya jika berhasil finis di podium, dengan para pesaing lainnya gagal menuai angka. Jika gagal, lain ceritanya harus sampai seri berikutnya di Jepang.

Niat kemenangan Vettel itu hanya Alonso, Webber dan Button yang bisa menghadangnya. Dengan catatan, Alonso finis di podium GP Singapura. Jika Alonso absen, maka Button atau Webber harus finis di posisi dua untuk menghadang pesta Vettel menjadi juara dunia.

Selain itu Vettel bisa menjadi kampiun jika Alonso finis di posisi delapan atau lebih rendah, asalkan Button, Webber dan Hamilton tidak berada di posisi empat besar serta Hamilton tidak menang.

Vettel juga tetap bisa jadi juara dunia dengan finis di posisi ketiga kalau Alonso finis tidak lebih dari posisi sembilan, Button dan Webber tidak ada di posisi enam besar dan Hamilton tak finis di posisi dua besar. “Akan keliru jika Anda merencanakan apa yang akan Anda lakukan dengan uang sejuta dolar jika Anda mendapatkan lotere besok. Pertama-tama Anda harus menang dulu baru kemudian memikirkan apa yang akan Anda lakukan dengan kemenangan itu,” kata Vettel seperti dikutip Reuters.

Hanya saja untuk meraih itu tidaklah mudah bagi Vettel. karena Alonso dan Button siap menghadang laju pembalap yang dijuluki Babby Schumi ini. “Tujuan kami, saat kami tiba di Singapura, adalah untuk memenangi balapan. Setelah sesi-sesi latihan dan kualifikasi, kami akan lihat posisi kami, tapi saat ini, sebelum balapan, ada satu bidikan yang jelas, yang mana adalah menang,” seru Alonso di Planet F1.

“Ini (Singapura) balapan yang sangat saya suka untuk dimenangkan dan semoga saya bisa menunjukkan jenis kecepatan yang saya perlihatkan di Monako dan Hungaria, ketika saya memiliki dua balapan terbaik di tahun ini,” ujar Button seperti dilansir dari Crash, (net/jpnn)

Hari Pertama, Warga Bingung

Warga di Kecamatan Medan Deli mengeluh atas pelayanan yang kurang memuaskan yang diberikan petugas dan juga pihak Kecamatan Medan Deli. Ketidakpuasan ini terkait tidak adanya pemberitahuan atas nomor urut pembuatan e-KTP.

“Tidak ada diberitahu nomor urutnya, kami kan jadi bingung. Maunya kan ada pemberitahuan nomor urut untuk e-KTP ini sebelumnya,” kata Yuliani (24) warga Jalan Platina 3 Lingkungan 14 Kelurahan Titipapan Kecamatan Medan Deli.
Meski begitu, Yuliani menyambut baik dengan program e-KTP. Dia menjelaskan bahwa persyaratan yang dibawa untuk membuat e-KTP adalah dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga dan KTP asli. “Dengan adanya e-KTP ini membuat warga lebih mudah untuk mengurusnya karena langsung ke kecamatan tanpa dipungut biaya,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia berharap petugas dan perangkat dalam e-KTP ini lebih ditingkatkan lagi. “Sumber daya manusia agarnya diberikan pemahaman mengurus e-KTP dan perangkatnya harus lebih baik memberikan pelayanan bagi peserta e-KTP,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Medan Deli, Yusdarlina mengatakan bahwa masyarakat yang ada di kecamatannya sangat antusias mengikuti program e-KTP ini. “Warga tidak ada yang membandel. Apalagi E-KTP ini sebagai perubahan untuk yang lebih baik mana mungkin warga tidak mau mengikutinya,” katanya.

Dia menjelaskan untuk jumlah wajib e-KTP di Kecamatan Medan Deli berjumlah 127.416 dari 6 kelurahan yang ada dengan rincian 27.123 orang di Kelurahan Tanjung Mulia, 27.170 orang di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, 24.592 orang Kelurahan Mabar, 17.082 orang di Kelurahan Mabar Hilir, 9.469 orang di Kelurahan Kota Bangun dan juga 21.977 orang di Kelurahan Titipapan. Sedangkan untuk alat, baru ada 2 yang bisa dipakai.

“Kami masih menunggu 4 alat lagi sembari menunggu kiriman dari pusat kami jalankan dengan yang ada dulu. Untuk targetnya diharapkan 100 hari, warga di kecamatannya sudah memiliki e-KTP. Kami memulainya di Kelurahan Titipapan dan selanjutnya dilanjutkan di Kelurahan lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan apabila warga yang ingin mengurus e-KTP namun KTP-nya sudah mati, maka warga harus melakukan perpanjangan terlebih dahulu.

“Apabila ada pungutan akan diberikan tindakan yang tegas seperti menscorsing kepala lingkungan selama satu bulan karena pengurusan E-KTP ini gratis,” pungkasnya. (mag-11)

Kalau Gagal, Mendagri pun Siap Mundur

Pernyataan siap mundur Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali ditegaskan. Kali ini, sikap itu disampaikan dalam forum resmi. Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI yang membahas Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), Gamawan berjanji akan mengundurkan diri jika proyek yang ditarget tuntas 2012 itu gagal terealisasi tepat waktu.

“Saya katakan kalau 170 juta warga tidak selesai di 2012, saya minta berhenti jadi Mendagri,” ujar Gamawan dalam raker bersama Komisi II DPR, Senin (19/9).

Menurut Gamawan, dirinya berani memberikan garansi jabatan, karena sudah terlalu banyak informasi yang salah terkait proyek e-KTP. Mulai dari proyek tender, ada informasi yang menyatakan bahwa proyek e-KTP bisa dituntaskan dengan dana Rp4,7 triliun. Informasi itu disampaikan oleh pihak yang mengaku dicoret dari keikutsertaan tender proyek e-KTP. “Peserta 4,7 triliun itu tidak pernah ikut tender. Dia sudah gagal di administrasi,” kata Gamawan.
Karena gagal, maka muncul pernyataan bahwa Kementrian dalam negeri melakukan mark-up, dengan menganggarkan proyek e-KTP sebesar Rp5,9 triliun. Menurut Gamawan, terbangunnya opini bahwa Kemendagri melakukan praktek kotor itu membuat dia berani mempertaruhkan jabatannya. “Seolah-olah dibangun suasana kami yang salah, mereka itulah yang justru menjadi mafia saat ini,” ujarnya.

Gamawan menjelaskan, munculnya angka Rp5,9 triliun itu berdasarkan pembahasan panjang dengan pihak lain. Saat proyek e-KTP digagas, diasumsikan satu KTP elektronik dihargai sebesar US$ 2 atau sekitar Rp18 ribu. “Jika dikalikan dengan 170 juta penduduk wajib ber-KTP, maka ketemu angka 344 juta dollar (sekitar Rp3 triliun, red),” jelas Gamawan.

Dana itu, kata Gamawan, baru sebatas pengadaan fisik KTP. Kemendagri perlu memperhitungkan biaya peralatan, biaya instalasi, termasuk biaya pelatihan dan pendampingan proyek e-KTP. Semua peralatan harus dibeli dari luar negeri. Kemendagri membuat Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp5,9 triliun yang kemudian diajukan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. “Rekomendasi BPKP menyatakan harga itu wajar,” jelasnya.

Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap memberikan apresiasi khusus atas pernyataan Gamawan itu. Dia menilai, jarang atau bahkan belum pernah seorang pejabat negara di Indonesia berani mempertaruhkan jabatan demi sebuah proyek. “Ini harus diapresiasi, kita kasih applaus dulu dengan Pak Menteri,” ujarnya diiringi tepuk tangan para anggota Komisi II DPR.

Anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain menyatakan, komitmen Mendagri patut diapresiasi. Setidaknya, pernyataan Mendagri itu bisa melecut semangat para staf di Kemendagri untuk bekerja sungguh-sungguh. “Dengan begini, para staf bisa bekerja dengan serius demi Mendagri,” ujarnya. (bay/jpnn)

Mayweather Jr: Kontroversi Itu Oke

LAS VEGAS – Tampaknya Floyd Mayweather Jr. tidak ambil pusing dengan kontroversi atas kemenangan yang diraihnya dari  Victor Ortiz Minggu kemarin.. Bahkan menurut Mayweather, kontroversi itu merupakan hal yang bagus karena akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat tentang kemenangan.

Kontroversi tersebut terjadi ketika Mayweather menghadapi. Tepat di ronde ke empat, kala keduanya dipisahkan wasit, Ortiz mencoba meminta maaf kepada Mayweather dengan cara mengulurkan sarung tinjunya.
Pada saat itu, Ortiz tak konsentrasi, dan Mayweather langsung menghantam dengan hook kiri dengan kombinasi pukulan tangan kanan yang menempatkan Ortiz di kanvas. Alhasil penonton pun banyak yang mencemooh wasit dan Mayweather ketika pertandingan berakhir.

“Saya bagus. Kontroversi itu oke. Tidak ada masalah dengan kontroversi agar orang bisa membicarakannya (pertarungan dengan Ortiz). Itu semua bagus,” ujar Mayweather seperti dilansir dari Eurosport, Senin (19/8).
Victor Ortiz, yang sempat tidak terima dengan hasil tersebut pada akhirnya lapang dada. Ortiz nampaknya sadar tidak ada gunanya untuk beragumen karena gelar juara juga sudah beralih dalam genggaman Mayweather. “Saya meminta maaf pada Floyd di atas ring dan setelah itu (insiden) terjadi. Itu adalah momen yang panas,” tutup Ortiz. (net/jpnn)

Evakuasi Dihadang Longsor Gempa India Telan 36 Jiwa

GUWAHATI- Hujan dan juga tanah longsor menyulitkan para regu penyelamat yang hendak mengevakuasi ratusan korban gempa sebesar 6,9 skala richter di wilayah Himalaya. Korban pun bertambah hingga mencapai 36 orang.

Provinsi Sikkim yang berdekatan dengan Nepal, Bhutan, dan juga Tibet diserang oleh bencana longsor setelah gempa kuat tersebut muncul. Saat ini, jumlah korban yang tewas akibat gempa meningkat dari 19 menjadi 36 orang.

Lebih dari 400 personel dari regu penyelamat dikerahkan ke Ibu Kota Provinsi Sikkim, Gathok untuk mengevakuasi para korban yang selamat, namun mereka terjebak tanah longsor dan hancurnya jalan raya.

“Warga masih sangat panik, kami menghabiskan malam hari di luar rumah kami,” ujar warga Kota Gathok Pawan Thapa, seperti dikutip Reuters, Senin (19/9).

Toko dan sektor usaha lainnya di Kota Gathok terpaksa ditutup. Listrik di kota yang dilanda gempa tersebut juga dipadamkan.

Beberapa pesawat jet Angkatan Udara India dikerahkan ke Provinsi Sikkim pascagempa. Personel angkatan bersenjata yang ada di perbatasan Cina juga dimobilisasi untuk membantu proses evakuasi.

Gempa kuat ini dikabarkan juga mengguncang Tibet dan juga Bangladesh. Sementara itu, korban tewas juga berjatuhan di Nepal akibat gempa kuat ini. (bbc/bbs/net)

Sei Deli akan Dikeruk

MEDAN- Daerah Aliran Sei (DAS) Sei Deli akan direhabilitasi oleh Balai Wilayah Sei (BWS) Sumatera II. Rencana itu, merupakan satu dari beberapa rencana kerja prioritas BWS Sumatera II hingga 2014.
Rehabilitasi itu meliputi rehabilitasi aliran Sei Deli sepanjang 22 kilometer dan rehabilitasi itu mencakup, pengerukan alur Sei, perbaikan tanggul dan pintu klep.

“Ini merupakan crash program untuk menangani banjir di Kota Medan. Kami berharap 2012 bisa direalisasikan,” kata Kepala BWS Wilayah Sumut II, Yudha Mediawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi D DPRD Sumut, Senin (19/9).

Dia menjelaskan, langkah itu diharapkan bisa mengembalikan kapasitas air Sei Deli, ke kapasitas 470 m3/detik di hilir sebagaimana kondisi 1995, waktu baru dinormalisasi. Kemudian untuk mempertahankan efektivitas sistem pengendalian banjir (SPB) Sei Deli-Sei Percut yang ada di Kota Medan.

“Direncanakan mampu mengendalikan banjir sampai debit air periode 25 tahun ke depan,” tukasnya.
Terkait DAS Deli kata Yudha, pihaknya berharap peran aktif pemerintah daerah. Dengan kondisi saat ini, dia bahkan mengatakan perlu dilakukann penataan ulang Kota Medan.

Sebab pemberian izin mendirikan bangunan di DAS itu, dilakukan Pemko Medan. “Keberadaan DAS dan ruang terbuka hijau harus diperhatikan. Tapi ini butuh komitmen kuat dari Pemko Medan,” ungkapnya.

Selain itu, program lainnya adalah pembangunan bendungan Lau Simeme di Deli Serdang, yang diusulkan dengan anggaran Rp1 Triliun lebih. Bendungan ini dilengkapi dengan saluran pengelak, tubuh bendungan, spillway, fasilitas pembangkit listrik tenaga air. Kemudian program lainnya adalah pembangunan jaringan irigasi di Sei Belutu/Martebing seluas 6.950 hektar di Serdang Bedagai, Rehabilitasi Irigasi Bah Bolon di Batubara, Batang Gadis di Mandailing Natal, dan peningkatan pengendalian banjir Sei Padang di Kota Tebing Tinggi. Dia mengakui saat ini kendalanya adalah ketersediaan anggaran. Sebab selama ini, beberapa program itu belum disetujui karena anggaran yang terbatas.
Anggota Komisi D Muhammad Nasir menegaskan, BWS II harus bisa memberikan jaminan dan ketegasan atas keberadaan DAS Deli yang semakin parah saat ini.
“Kami minta BWS II tak lagi menerbitkan rekomendasi teknis penggunaan DAS oleh pengusaha. Dan kita minta Pemprovsu juga proaktif untuk melakukan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan anggaran yang diperlukan. DPRD Sumut siap untuk membantu itu,” bebernya.(ari)

9 Perampok Diamankan, 3 Masih Berkeliaran

MEDAN- Sembilan dari 12 pelaku perampokan truk getah, yang kerap beroperasi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), ditangkap petugas Polda Sumut khususnya Subdit III Reskrimum Poldasu, Kamis (15/9) dan Jum’at (16/9) lalu.
Ke 9 orang ini telah ditarget pihak kepolisian dalam beberapa hari belakangan, dan sebelum penangkapan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengintaian dan penyelidikan.

“Untuk sementara kita baru mengamankan 9 tersangka, sedangkan tiga lainnya, masih dalam pengejaran. Awalnya, ditangkap enam orang, kemudian dilakukan pengembangan dan berhasil mengamankan tiga pelaku lain di berbagai tempat berbeda pada Jumat (16/9) dan Sabtu (17/9),” ujar Kasubdit III/Umum Kompol Andry, ketika ditemui di Mapoldasu, Senin (19/9).

Andry menjelaskan, penangkapan itu berlangsung Kamis (15/9) lalu, petugas menangkap Rianto alias Anto di Desa Manggala Jaya, Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dari keterangannya, kemudian polisi melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 2 tersangka lainnya yaitu Sa’at dan Noto, di Desa Bangkok Sempurna, Provinsi Riau. Kemudian kembali menangkap enam orang lainnya.

Sembilan  pelaku yang telah tertangkap antara lain, Rianto alias Anto berperan mengambil alih truk, Hendra mengentikan truk, Santoso alias Koncet dan Legiman alias Brewok berperan menarik supir keluar dari truk untuk dimasukan ke mobil Avanza, Dedi alias Andre berperan menarik keluar kernet dari truk untuk dimasukan ke mobil, Sa’at berperan mengikat semua korban, Noto yang mengendarai mobil Avanza, Edi alias Gecor alial Pak Tua mengikat korban, Sunarman dan Alfikih Faldi mencari penadah getah.

Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti yakni, satu gulungan lakban yang digunakan para pelaku untuk menyekap korbannya, dua unit truk colt diesel BK 8047 PA, satu goni getah, beberapa unit hanphone dan barang bukti lainnya.

“Pelaku dijerat Pasal 365 KUHPidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 20 tahun penjara,” katanya.(ari)

Jangan Beritakan Merdeka Walk Lagi…

MEDAN-Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, marah-marah saat ditanya wartawan soal perkembangan kasus Merdeka Walk, Senin (19/9). Padahal saat disodori pertanyaan lain, Rahudman bersedia memberikan jawaban dengan baik dan gamblang. Namun saat pertanyaan beralih ke topik persoalan Merdeka Walk, Rahudman tak bersedia menjawabnya.

Dia bahkan meminta wartawan koran ini untuk tak memberitakan dugaan penyimpangan yang dilakukan PT Orange Indonesia Mandiri (OIM), pengelola pusat jajanan yang berada di sisi barat Lapangan Merdeka tersebut. “Sudah jangan ditanya soal itu, dan jangan diberitakan lagi,” ujarnya saat akan meninggalkan acara Launcing E-KTP di Kantor Camat Medan Deli.

Jawaban ini bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya yang menyatakan, dia akan memberikan perhatian khusus terhadap penyimpangan aset daerah tersebut. Bahkan, pekan sebelumnya Rahudman berjanji akan menempuh jalur hukum.

Dugaan penyimpangan yang dilakukan PT OIM sendiri telah jadi temuan BPK RI. Dalam LHP BPK RI 2011, dengan jelas disebutkan penyimpangan terjadi karena ada itikat buruk dari pejabat Pemko Medan dan manajemen PT OIMn
Temuan itu menjadi catatan penting dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI No 21/S/XVIII.MDN/01/2011 atas APBD Pemko Medan 2009-2010. Penyimpangan dan pengemplangan retribusi yang dilakukan PT OIM sebelumnya juga telah jadi temuan dalam LHP BPK RI atas APBD 2008 No 143/S/XVIII.MDN/11/2009 tertanggal 5 November 2009.

Dalam LHP BPK RI 2011 yang ditandatangani Kepala Perwakilan BPK RI Sumut, Drs Ood Huziat, disebutkan PT OIM telah menunggak pembayaran retribusi sebesar Rp2,264 miliar kepada Pemko Medan. Tunggakan itu terdiri tunggakan tahun 2005-2009 sebesar Rp1,941 miliar serta tunggakan retribusi sejak tanggal 4 Agustus 2009 hingga 31 Oktober 2010 sebesar Rp323,334 juta. Tunggakan sebesar itu masih ditambah dengan sebesar Rp228,895 juta yang harus dibayar PT OIM atas kekurangan dalam penetapan 32 surat perjanjian hak guna bangunan (HGB) untuk pertapakan Merdeka Walk di sisi barat Lapangan Merdeka.

Di tempat terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan tetap menagih janji Rahudman. Mereka meminta Rahudman membuktikan perkataanya untuk menyelesaikan kasus Merdeka Walk ke jalur hukum. “Wali Kota Medan harus membuktikan perkataanya untuk menyelesaikan tunggakan retribusi Merdeka Walk secara hukum. Kalau sudah dilakukan mediasi (upaya damai, Red) antara Pemko Medan dengan pihak manajemen Merdeka Walk harus dapat dibuktikan. Tetapi sampai saat ini, upaya Pemko Medan belum berjalan,” ujar Ketua Komisi A DPRD Medan, Ilhamsyah.

Politisi Partai Golkar ini juga berharap PT OIM segera melunasi tunggakannya secepat mungkin, demi pembangunan Kota Medan. “Ini (tunggakan bertahun-tahun, Red) sudah membuktikan tak ada itikad baik dari Merdeka Walk yang sudah lama tak membayar tunggakan retribusi itu. Bila tetap membandel, pemko bisa meninjau ulang kontrak dengan Merdeka Walk,” tukasnya. (adl/mag-11)

Tak Ngerti Keuangan, Dicoret

MEDAN-Wali Kota Medan, Rahudman Harahap menyatakan, tak akan sembarangan memilih calon direksi BUMD Pemko Medan. Hanya orang memiliki kapabelitas yang akan dipilih, di antaranya mengerti laporan keuangan. Dia juga mengatakan, dari 40 orang yang diseleksi Fakultas Ekonomi (FE) USU, masih akan digodok lagi.

“Keempat puluh calon yang dikirim FE USU, akan digodok lagi. Kalau yang tak mampu membaca laporan keuangan akan kita coret (diskualifikasi, Red),” bisik Rahudman kepada wartawan koran ini seusai acara halal bi halal di kediaman Kadis Bina Marga, Senin (19/9).

Sementara itu, pengamat anggaran Sumut, Elfenda Ananda menyebutkan, kapasitas untuk membaca laporan keuangan itu penting untuk dikuasain oleh seluruh calon direksi BUMD. Paling tidak, kata Elfenda, seorang direksi harus mengetahui struktur keuangan. “Kalau dia tidak tahu struktur keuangan, ini bisa berakibat terhadap prospek perusahaan. Setidaknya, meskipun pengetahuannya sederhana, tapi kapasitas itu bisa membuatnya memahami perusahaan dan kemudian bisa menekankan pada soal keuangan untuk memperbaiki dan mendiskusikan sehingga lebih baik,” ujarnya.

Jika kapasitas itu tidak dikuasai calon Direksi BUMD, lanjut Elfenda, hal itu akan menyulitkan pengembangan perusahaan yang dipimpinannya. “Ini berbahaya dan bisa sangat merugikan keuangan daerah,” terang Elfenda. Dia menilai, ditemukannya calon Direksi yang belum memiliki kapasitas membaca anggaran ini merupakan dampak dari rekrutmen dan fit and profer tes sebelumnya. “Inilah kesalahan dalam proses seleksi, jangan hanya karena proses kedekatan, sehingga mengurangi nilai objektivitas dari penilaian,” tegas Elfenda.

Menurutnya, syarat-syarat seperti kemampuan akademis harus menjadi syarat penting, integritas juga track record-nya. “Apalagi calon direksi ini nantinya yang akan memimpin perusahaan daerah di Medan yang tentunya harus mampu memberikan kemampuan keuangan yang lebih baik,” kata Elfenda.

Dikatakannya, dengan adanya sistem perekrutan yang tertutup dari input-input masyarakat inilah yang berdampak buruk. “Inilah dampaknya, banyak calon direksi yang tidak punya kemampuan membaca neraca keuangan. Padahal, mengelola perusahaan daerah itu bukan sembarang, apalagi ini merupakan milik publik dan tentunya akan berdampak pada kepentingan publik. Kalau tidak punya kemampuan, tidak bisa diharapkan lebih banyak untuk mengelola perusahaan lebih baik,” tegasnya.

Hal yang harus dilakukan Pemko Medan terkait hal ini, lanjut Elfenda, pemko harus mempublikasikan hasil test dan kemampuan calon direksi BUMD. Selain itu, Pemko juga harus berkonsultasi dengan ahlinya, apakah calon Direksi ini masih bisa ditoleransi atau kalau memang sudah tidak mampu dan tidak layak, harus dilakukan seleksi ulang. “Tapi kalau kemampuannya masih bisa di-up grade, maka Pemko Medan harus berkonsultasi dan memberikan pelatihan pengembangan kapasitas para calon direksi ini,” terang Elfenda. (adl)