Home Blog Page 14683

Amiruddin Tetap Ketua DPRD, Burhanuddin Diberi Peringatan

Kisruh Dua Anggota DPRD Medan dari Fraksi Demokrat

MEDAN- Kisruh sesama anggota DPRD Medan dari Fraksi Demokrat, membuat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Medan turun tangan. Menurut Pj Ketua DPC Demokrat Medan melalui Pj Sekretaris DPC Demokrat Bangun Tampubolon, kepada wartawan, Senin (19/9), di Hotel Dharma Deli Medan, menegaskan, hingga kini tidak ada pergantian Ketua DPRD Medan yang dijabat Amiruddin.

“Kami paham, ini merupakan bagian dari gejolak politik, namun seiring dengan itu, kami melihat kondisi ini mulai tidak terkendali. Karenanya kami menegaskan tidak ada pergantian karena intinya tidak ada pelanggaran yang dilakukan Amiruddin sebagai Ketua DPRD Medan,” kata Bangun Tampubolon didampingi Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan Herry Zulkarnain.

Bangun meminta, agar segala isu gonjang-ganjing pergantian Ketua DPRD Medan dihentikan. Sebab, Partai Demokrat sudah menentukan sikap tidak akan melakukan pergantian Ketua DPRD Medan seperti isu yang beredar selama ini.
“Kepemimpinan Amiruddin sebagai Ketua DPRD Medan telah berjalan sesuai dengan koridor. Namun disisi lain, Ketua DPRD Medan saat ini juga diminta untuk meningkatkan kinerjanya dan koordinasi dengan kader-kader Demokrat dalam memimpin lembaga legislatif tersebut. Bagi kader Demokrat yang duduk sebagai anggota DPRD Medan, agar dalam berpolitik selalu bersih, cerdas dan santun. Bagi yang tidak menjalankan sesuai aturan, akan dikenakan sanksi yang berlaku,” ujarnya.

Dijelaskanya juga, bagi anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan yang tidak menjalankan fungsinya dan juga yang melanggar sumpah jabatan, tata tertib dan kode etik DPRD di dalam rapat-rapat di DPRD dan juga tidak memperjuangkan kepentingan rakyat akan diambil tindakan tegas yaitu mencopot jabatan yang ada di alat kelengkapan DPRD dan sampai pengusulan pergantian antar waktu (PAW) oleh DPC PD Kota Medan.

“Bila ada kader yang tidak berbicara secara santun kepada sesama kader Demokrat atau kader partai lain, akan diambil tindakan tegas yakni surat peringatan satu (1). Selanjutnya, apabila kedepannya ada prilaku yang tidak sesuai aturan, maka akan dilakukan pencopotan jabatan di lembaga legislatif bila memiliki jabatan, kemudian akan ditindaklanjuti dengan tindakan PAW,” ucapnya.

Ditambahkan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan Herry Zulkarnain, untuk konflik yang terjadi di tubuh fraksi Demokrat DPRD Medan, sudah dilakukan konsultasi ke Bogor sekaligus acara halal bi halal di rumah kediaman Pj Ketua DPC PD Kota Medan, Sutan Bathoegana yang sudah memberikan intruksi langsung kepada Bangun Tampubolon sebagai perpanjangan tangan.

“Dalam hal ini, yang dilakukan saudara Burhanuddin Sitepu terkena SP 1 dan SP 2. Karena DPC telah mendapatkan bukti-bukti bahwa saudara Burhanuddin Sitepu benar melontarkan perkataan yang tidak pantas terhadap Ketua DPRD Medan Amiruddin,” tegas Herry Zulkarnain.

Bangun menegaskan, dalam permasalahan ini, Burhanudin Sitepu telah melakukan kesalahan fatal dan dilakukan dua kali. Yakni melakukan penghinaan terhadap Ketua DPRD Medan dan menggalang dukungan dari fraksi lain untuk melakukan tindakan penggeseran posisi Ketua DPRD Medan H Amiruddin.
“Dinamika politik yang suda terlalu jauh dan semakin liar atau tidak terkendali ini,  dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas tugas pokok DPRD Medan,” cetusnya seraya menambahkan kalau SP yang akan diberikan kepada Burhanudin Sitepu sudah dipegangnya tetapi belum diteken.(adl)

Tidak Pelit Bagi Ilmu, Garap Pasar Melalui Facebook

Kiat Sukses Foren Siregar, Pengusaha Sablon yang Sedang Naik Daun

Dengan usaha yang ulet, tak pernah menyerah untuk belajar, Foren Ardiansyah Siregar berhasil mengangkat kegiatan menyablon sebagai usaha profesional dan menjanjikan. Ilmu tadi pun siap untuk disalurkan bagi siapa saja yang ingin maju dan mandiri.

Ya, demikianlah pria kelahiran Medan 31 tahun silam ini mengawali usaha Studio Sablon 9 miliknya di Jalan Sei Musi No.20A, delapan tahun silam. Harapan untuk mendapat pengetahuan melalui hubungan kerjasama selama ini tak bersambut. Uang sebesar Rp30 juta lebih terbuang untuk hasil yang tidak pernah memuaskan.

“Benar-benar parahlah waktu itu. Padahal selama ini kita bekerjasama dengan mereka untuk menyablon kaos kita. Tapi ketika saya mau belajar mereka tidak pernah memberi yang benaran. Itulah yang saya dapat meskipun sudah terbang ke Bandung sampai Bali,” kenang Foren kepada Sumut Pos, belum lama ini.

Seperti yang dituturkan, Foren yang pernah aktif di dunia skateboard 1997 mulai aktif di bidang usaha ini sejak 2003. Dimulai dengan menjual peralatan dan aksesoris dari olahraga ekstrim tadi, Foren pun mencoba melahirkan logo sendiri. Yaitu Sidewalk yang sempat trend 2003 silam. Ketika itu dirinya bekerjasama dengan perusahaan di Bandung untuk urusan sablon.

Keinginan untuk memiliki usaha sendiri, Foren lalu mencari tahu cara dan teknik menyablon tadi. Perusahaan tempatnya mengorder sablon kaos miliknya diharapkan dapat membantu. Dirinya pun harus sering bepergian untuk dapat melihat langsung proses kerja perusahaan tersebut. Sekembali ke kediamannya, Foren mencoba mempraktikkan apa yang sudah didapat. Sayang, semua percobaan tak bisa memberi hasil yang memuaskan.

Namun alumni Teknik Industri Universitas Sumatera Utara (USU) ini tidak patah semangat. Dari usaha tanpa menyerah, pertanyaan tadi akhirnya terjawab. Semua yang diberikan kepadanya hanyalah bahagian luar tanpa menyentuh inti dari proses sablon. Hal itulah yang kemudian menjadi fokus perhatian Foren. Tidak hanya dalam proses sablon, Foren juga menaruh perhatian pada proses kerja mesin sablon.

Akhirnya tidak hanya proses sablon yang berhasil dipahami juga kinerja mesin sablon yang digunakan. Semua itu pun membuat Foren dapat membuat mesin sablon manual tanpa mengeluarkan modal sebesar membeli mesin yang sudah jadi. Bahkan dari pengalaman yang didapat, Foren mengaku lebih puas dengan kualitas mesin manual dibanding mesin digital.

“Sampai saat ini saya masih menggunakan mesin manual. Hanya saja untuk degradasi yang lebih detail, saya menggunakan mesin DTG (Direct To Garmen) yang hanya ada satu di Kota Medan. Meskipun biaya produksinya lebih besar, tetap kita gunakan untuk memuaskan konsumen,” paparnya.

Selalu menjaga kepercayaan konsumen pun menjadi prinsip Foren menjalankan bisnis sablon miliknya. Bahkan untuk itu suami dari Ni Putu Yurizka ini memantangkan diri untuk menolak permintaan konsumen. Selain itu Foren menawarkan waktu yang lebih cepat untuk pemesanan yang harganya juga dapat dinegosiasikan. “Di bidang jasa seperti ini, menolak  konsumen itu paling tidak boleh dilakukan. Kalau harga saya tergantung konsumen. Kalau orangnya enak, kita bisa lebih enak,” tegasnya.

Dengan semua itu, Foren pun berhasil mengembangkan usaha yang dirintis dari nol ini. Saat ini dirinya mencatat total produksi yang dapat dikerjakan mencapai 400 kaos per harinya. Begitu juga dengan bantuan teknologi informasi yaitu internet, Foren mampu mengembangkan pemasarannya hingga ke luar negeri seperti Malaysia dan Australia. “Yang penting kita fokus pada satu bidang seperti sablon kaos. Karena tidak mungkin kita bisa memuaskan semua pihak. Begitu juga teknologi yang sangat besar peranannya. Bahkan sebahagian besar pemasaran saya dari facebook kok,” aku Foren.

Di luar semua itu, pengalaman pahit di awal ternyata tidak dilanjutkan oleh Foren. Justru saat ini dirinya membuka diri untuk berbagi ilmu yang dimiliki. “Ilmu kalau dibagi akan berkembang. Kalau banyak yang buka kan bisa jadi partner. Kita bisa saling berbagi rezeki,” pungkas Foren. (*)

Dampingi Lurah Bermasalah

Pemko Medan diminta tak lepas tangan, terkait beberapa lurah yang tersangkut kasus dugaan korupsi retribusi kebersihan. Meski para lurah itu salah, Pemko Medan harus memberikan pendampingan ataun
menyiapkan pengacara. Kedepan, pemko juga diminta melakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat terhadap para lurah. Berikut petikan wawancara wartawan koran ini, Juli Ramadhani Rambe dengan Ketua Komisi A DPRD Medan, Ilhamsyah.

Bagaimana abang melihat kasus ini?
Masalah ini sudah masuk ke ranah hukum, dan saya percaya di Indonesia hukum memiliki posisi yang paling tinggi, yang harus kita hormati. Kalau sudah masuk ke ranah hukum, setidaknya keadilan akan tercipta. Intinya proses hukum terhadap para lurah itu harus berjalan.

Menurut abang kenapa masalah ini bisa terjadi?
Inikan berarti kita bicarakan uang. Yang pasti tersangkut dengan namanya gaji. Nah, apakah gaji para lurah itu sudah mencukupi atau bagaimana, saya tidak bisa menanggapi. Karena gaya hidup seseorangkan tidak bisa kita ketahui. Tapi menurut saya sendiri, gaji para lurah tersebut cukup untuk gaya hidup sederhana. Seharusnya dalam hal ini harus ada koreksi yang dilakukan oleh Pemko terkait masalah ini. Karena  yang terlibat dalam masalah ini adalah orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya.

Koreksi seperti apa yang abang maksud?
Koreksi bahwa ternyata mereka kehilangan kinerja para aparatnya. Kejadiannya terjadi sejak tahun 2004 hingga 2010. Kenapa selama kelang waktu 6 tahun itu, Pemko tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh aparatnya? Karena itu, diharapkan agar Pemko dapat memberikan penataran agar para aparatnya tetap bekerja pada jalur.

Apa yang abang harapkan untuk dapat dilakukan oleh Pemko?
Ini menjadi pelajaran bagi Pemko Medan agar kedepan dapat mengantisipasi dari kejadian seperti ini. Harapan saya, agar pemko dapat memberikan pembinaan pada para lurah ini. karena mereka bagian dari pemko, jangan lepas tangan. Karena sepengetahuan saya bahwa mereka masih muda, kalau dengan adanya pembinaan setidaknya mereka dapat kesempatan lagi.

Maksud abang diampuni?
Bukan, maksud saya begini. Mereka (lurah, Red) salah, silakan lakukan tindakan hukum. Tetapi jangan karena mereka salah lalu Pemko lepas tanggung jawab. Dampingi mereka dengan pengacara. Karena Pemko juga memiliki pengacara. Dan setelah proses hukum dijalani, setidaknya mereka diberi penataran dan pembinaan, agar mereka tidak lepas kendali. (*)

Gindo Akan Penuhi Panggilan Polda

MEDAN- Mantan Kadis Bina Marga Medan Gindo Maraganti Hasibuan, berjanji akan memenuhi panggilan Bagian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut, Kamis (21/9) mendatang. Kesediaan Gindo, dikatakannya saat ditemui Sumut Pos, Senin (19/9).

“Surat panggilannya baru saya terima, karena saya baru pulang dari luar kota. Nah, sebagai warga negara yang baik saya akan menghadiri panggilan itu. Saya sudah ajukan penundaan. Dan Kamis ini, saya akan datang. Saya selalu ingin menjadi warga negara yang baik, karena selama ini saya selalu hadir pada setiap pemanggilan,” katanya. Dikatakannya, pemanggilan dirinya tersebut masih dalam kasus dugaan korupsi Pengadaan Alat Berat Dinas Bina Marga Medan. “Masih dalam persoalan itu,” ucapnya.

Pemanggilan mantan Kadis Bina Marga Medan itu, dibenarkan Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut Kombes Pol Raden Heru Prakoso, yang dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (19/9) petang.
“Gindo sakit, sehingga tidak hadir dan hari Kamis ini akan datang,” jawabnya.

Sebelumnya, Kasubbid PID Humas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan, yang juga ditanya mengenai hal ini mengatakan, surat panggilannya telah diberikan kepada yang bersangkutan, Senin (12/9) lalu. “Panggilannya hari Senin lalu,” jawabnya.

Sekedar diketahui, kasus ini merupakan kasus dugaan korupsi pengadaan alat berat senilai Rp2 miliar pada tahun 2009, yang telah menahan empat orang tersangka yakni, Ir Sudirman (Kuasa Pengguna Anggaran), Edy Zalman Syahputra ST MT (Ketua Panitia Lelang), Sangkot Siregar (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan Yursin Helmi Nasution (Sekretaris Panitia Lelang).(ari)

Dugaan Korupsi IAIN-SU Hari Ini Dua Lagi Diperiksa

MEDAN-Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut masih mengintensifkan pengusutan dugaan korupsi di Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN-SU). Sejumlah pejabat di perguruan tinggi negeri itu masih akan terus menjalani pemeriksaan dugaan korupsi senilai Rp72 miliar. Sejauh ini tercatat telah tujuh orang pejabat rektorat yang diperiksa.

“Hari ini (kemarin, red), satu orang yang diperiksa. Rencananya besok (hari ini, red), dua orang lagi yang akan diperiksa. Jadi sebelum ketiga orang ini, sudah ada enam orang yang telah menjalani pemeriksaan,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumut, Kombes Raden Heru Prakoso yang dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (19/9).

Sebagaimana diketahui, dugaan korupsi yang dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI) dan Forum Mahasiswa Peduli IAIN Sumatera Utara (Formalin) tersebut, berdasarkan No Surat 008/LSM AMDHI/SU/08/2011 dengan hal Laporan dugaan korupsi di IAIN Sumut senilai Rp72 miliar, Senin (8/8). Laporan itu ditujukan ke Bagian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut.

Saat ditanya siapa saja pejabat IAIN-SU yang akan diperiksa hari ini, apakah termasuk Kepala Biro Rektor, Dra Salmawah Hasibuan? Pertanyaan itu menurut Heru belum dijawab Kasat Tipikor Polda Sumut, AKBP Verdy Kalele, yang menangani kasus ini. “Belum dijawab sama Pak Verdy identitasnya,” jawabnya.

Sementara itu, Ketua (LSM) Angkatan Muda Advokasi Hukum Indonesia (AMDHI), Muhammad Azmi Hadly, telah menepati janjinya untuk melaporkan penanganan kasus IAIN Sumut yang ditangani Tipikor Polda Sumut ke Komisi III DPR RI, karena diduga penanganan kasus tersebut lambat.

“Kita sudah melaporkan rencana itu, Kamis pekan lalu. Sikap itu diambil, agar Komisi III DPR RI, bisa mengawasi penanganan kasus IAIN-SU yang terkesan lambat di Tipikor Polda Sumut. Saat ini, kami terus menjalin kontak dengan pihak Komisi III,” katanya.(ari)

UMSU Sambut 3.000 Mahasiswa Baru

Sebanyak 3.000 mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mengikuti Masa Penyambutan Mahasiswa Baru (MPMB) 2011.

Rektor UMSU, Agussani MAP dalam sambutannya mengatakan, jika Kota Medan adalah kota pendidikan.  Sehingga UMSU siap dan sangat bersedia mewujudkan keinginan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap untuk mengaplikasikannya.

“Melalui lembaga UMSU kami akan turut membantu untuk mengaplikasikan keinginan wali  kota tersebut,” ungkapnya.
Tingginya jumlah mahasiswa baru, menunjukkan besarnya minat dan kepercayaan masyarakat kepada UMSU.  Diharapkan prestasi ini menjadi tonggak sejarah tertinggi dalam sejarah perjalan UMSU. Namun, besaran jumlah tersebut adalah sebuah tantangan untuk UMSU meningkatkan kualitas pendidikan. Bahwa, yang diraih bukan semata kuantitas semata, namun tetap berpegang pada kualitas yang dapat diandalkan. Dan, soal kualitas, UMSU juga tidak berpaku pada sisi akademis saja.

“UMSU akan terus memperbaiki mutu tidak hanya dari sisi akademik tetapi juga nonakademik,” tambahnya.
Nah, untuk mewujudkan itu UMSU sadar tidak bisa berjalan sendiri. UMSU wajib menjalin kerja sama internal maupun eksternal.

“Perwujudan hal ini akan terjuwud dengan kerja sama oleh semua pihak yang berada di lingkungan UMSU, mulai dari mahasiswa, pegawai, dosen, dekan dan rektorat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Medan, Rahudman Harahap mengatakan jika UMSU bukanlah lembaga pendidikan alternatif terakhir. Kini UMSU telah menjelma menjadi lembaga pendidikan favorit oleh calon mahasiswa baru.
Ucapan Rahudman bukan tanpa bukti. Hal ini jelas terlihat dari total mahasiswa baru yang sangat besar pada tahun ajaran 2011/2012.

Terlepas dari itu, keberhasilan ini diharapkan tidak membuat UMSU lupa daratan. Pembentukan karakter mahasiswa andal haruslah tetap menjadi acuan.
Nah, melalui motto UMSU, unggul, cerdas dan terpercaya butuh kerja keras guna mewujudkannya dan butuh peranan terpenting dari semua  mahasiswa. Mulai dari belajar mencintai diri sendiri dan kemudian akan memunculkan rasa memiliki dan sayang di diri mahasiswa.
“Mahasiswa harus bisa menghargai para dosen karena dengan menghargai dosen juga sebagai awal yang baik meraih kualitas pendidikan yang lebih baik lagi. Saya juga tidak ingin mendengarkan adanya aksi kekerasan di UMSU seperti di tempat-tempat lain,” ucap Rahudman.
Acara Masa Penyambutan Mahasiswa Baru (MPMB) 2011juga mengusung nilai kecintaan terhadap budaya. Agenda yang dimaksud adalah dengan mewajibkan seluruh peserta mengenakan baju batik. (uma)

Akibat Coba-coba

Ini peringatan bagi siapa saja untuk tidak coba-coba. Kalau belum mahir atau paham, jangan nekat mengendarai sepeda motor. Cukup Dara Lia (17) yang merasakan akibatnya. Gadis cantik warga Jalan Cempaka, Medan Helvetia ini, Senin (19/9), terpaksa dilarikan ke RSU Pirngadi. Sekujur badannya lecet dan babak belur gara-gara terjatuhn
akibat tak bisa mengendalikan laju sepeda motornya.

Pengakuan korban kepada wartawan koran ini di RSU Pirngadi menyebutkan, dia memang baru belajar mengendarai sepeda motor. Tapi karena diajak temannya, Dara pun nekat meluncur ke Klumpang, Hamparan Perak. Saat melintasi tikungan, Dara mengaku tak pandai menikung, sepeda motornya tetap melaju lurus. Akibatnya dia terjatuh dan masuk ke parit. “Saya masih belajar, belum paham bawa sepeda motor, pas mau belok saya masuk parit,” katanya.

Dara menambahkan, akibatnya dia mengalami luka serius dan harus dirujuk ke RSU Pirngadi. Pasalnya, klinik dekat lokasi kejadian tak memiliki peralatan yang memadai. “Saya luka di kaki, tangan dan badan, lengan tangan kanan saya terkilir. Klinik disana tidak lengkap peralatannya, makanya saya berobat di sini,” ungkapnya.

Mengenai sepeda motor, ditambahkan Jeffri-teman Dara, tidak mengalami kerusakan parah. “Tidak parah rusak sepeda motornya dan sepeda motor sudah di bengkel,” pungkasnya.(jon)

Sengketa Tanah Sari Rejo Bulan Ini, Rahudman ke Jakarta

MEDAN-Apa kabar perkembangan konflik tanah di Sari Rejo, Medan Polonia? Ternyata masih jalan di tempat. Sejauh ini hanya janji yang bisa diterima warga dari Pemko Medan. Pasalnya, memorandum of understanding (MoU) antara Pemko Medan dan TNI AU sampai kemarin belum ditandatangani.

Kepada wartawan koran ini, Senin (19/9), Wali Kota Medan Rahudman Harahap mengatakan, dalam bulan ini pihaknya akan menyelesaikan persoalan sengketa tanah itu. “Tindak lanjut penyelesaian permasalahan sengketa tanah Sari Rejo sedang berjalan. Kami sudah bertemu dengan Wakasau TNI AU, dan bertekad membawa draft MoU pada bulan ini untuk ditandatangi di Jakarta,” ujarnya saat Launcing E-KTP di Kantor Camat Medan Deli.

Mengapa prosesnya sangat lamban. Bukankah persoalan itu telah dijanjikan sejak 2009 silam, saat masih menjadi Pj Wali Kota Medan? Dia mengatakan, warga jangan mengira Pemko Medan tidak melakukan apa-apa. “Kami terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa Tanah Sari Rejo ini, sudah semaksimal mungkin kami lakukan,” katanya. Dia menjelaskan, pihaknya akan terus berkordinasi dengan pihak TNI AU. “Secepatnya kita selesaikan permasalahan ini. Di sini tidak ada kepentingan politis,” tandasnya.

Berita sebelumnya masyarakat Sari Rejo yang diwakili Forum Masyarakat Sari Rejo (Formas) beraudiensi ke Komisi A DPRD Sumut, guna mempertanyakan secara langsung hasil pertemuan Komisi A DPRD Sumut ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), beberapa waktu lalu. Formas juga akan mempertanyakan langkah-langkah yang akan diambil atau dilakukan selanjutnya oleh Komisi A DPRD Sumut, guna memperjuangkan penyelesaian sengketa tanah yang sudah berlangsung sejak Tahun 1948 silam.

Sementara, Ketua Komisi A DPRD Sumut Hasbullah Hadi menuturkan, persoalan sengketa tanah Sari Rejo pada prinsipnya hanya menunggu goodwill atau niat baik dari pemerintah. Baik pemerintah pusat yang diwakili Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, TNI AU, dan Pemko Medan. Dia kemudian menyampaikan hasil kunjungan ke Jakarta belum mendapatkan hasil seperti yang diinginkan.

“Dalam kunjungan itu, kita meminta tanah seluas 260 hektar yang disengketakan untuk dilepaskan untuk warga. Pada saat itu, Tim Mabes TNI AU menyatakan tanah itu masuk dalam Inventaris Kekayaan Negara (IKN). Tapi pihak Kemenkeu tidak bisa menyajikan data-datanya. Andai itu masuk dalam kekayaan negara, bagaimana dengan tanah yang saat ini telah berdiri Central Bussines District (CBD). Nah, Kemenkeu saja belum mengetahui hal itu. Memang pada saat itu, pihak Kemenkeu mengaku akan mempelajari tentang keberadaan CBD. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa ini adalah tergantung niat baik atau goodwill dari pemerintah saja,” bebernya. (mag-11/ari)

Sibolga-Tapteng Sudah Layak Punya Universitas

SIBOLGA- Dalam 3 tahun terakhir, lulusan SMA sederajat asal Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng) sudah banyak yang diterima atau masuk di Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Hal itu menandakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) lulusan SLTA dari Sibolga dan Tapteng sudah meningkat. Jadi, sudah selayaknya jika di daerah Sibolga-Tapteng didirikan universitas.

“Untuk itu, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan untuk memajukan pembangunan Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, sudah selayaknya perguruan tinggi negeri didirikan oleh kedua kepala daerah yang masih bertetangga ini,” kata Rektor USU Medan, Prof Dr Syahril Pasaribu seperti diberitakan Metro Tapanuli (grup Sumut Pos).

Menurut Syahril, di Kota Sibolga dan Tapteng cukup banyak berdiri SLTA sederajat yang tentunya jumlah siswanya mencapai ribuan siswa yang tamat setiap tahunnya. Hal ini juga salah satu indikator bahwa minat belajar warga Sibolga dan Tapteng cukup tinggi. “Minat belajar warga Sibolga dan Tapteng cukup tinggi. Ini dibuktikan dengan banyaknya sekolah setingkat SLTA yang berdiri. Namun sangat disayangkan hingga saat ini belum ada lembaga pendidikan setingkat peguruan tinggi negeri yang berdiri di kedua daerah ini. Sehingga tamatan SMA terpaksa harus melanjut ke PTN di luar daerah yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” ujar Syahril.

Selain itu, dengan adanya perguruan tinggi negeri di Sibolga dan Tapteng tentunya sangat membantu perekonomian warga. Sebab tamatan SLTA sederajat yang ada tidak lagi harus membebankan orang tuanya dengan biaya jika kuliah di luar Sibolga dan Tapteng. “Ini tentunya patut menjadi perhatian kepala daerah dan legislatif kedua daerah ini dan hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dijawab. Sebab dengan berdirinya perguruan tinggi negeri di kedua daerah ini tentunya sangat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak, baik itu dari segi peningkatan pendidikan maupun peningkatan ekonomi masyarakat,” bebernya.

Sementara Wali Kota Sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk mengatakan, bahwa anggaran untuk pendidikan di Kota Sibolga tahun 2011 ditampung di APBD sebesar 34,50 persen.
“Selain itu penyaluran dana BOS di kota Sibolga juga berjalan dengan baik dan hingga kini penyaluran dan BOS tri wulan ke III sudah selesai dilaksanakan,” ujar Syarfi. Dikesempatan itu, Syarfi berharap adanya kerjasama antara Pemko Sibolga dengan Universitas Sumatera Utara terutama dibidang pendidikan jurusan kedokteran.  (smg)

Warga Sibirubiru Datangi Polda

MEDAN-Mapolda Sumut tiba-tiba saja dikejutkan dengan kedatangan puluhan warga Dusun III Buluh Nipes, Desa Tanjung Sena, Kecamatan Sibirubiru, Senin (19/9). Kedatangan warga tersebut ber tujuan mempertanyakan, seorang pengusaha galian C, Manjit Singh, yang sering membantu warga malah dijadikan tersangka perusakan lahan. Warga juga mempertanyakan, siapa oknum yang memainkan kasus ini.

Perwakilan Ditreskrimsus Polda Sumut, Kompol N Siahaan melalui perwakilan warga, Siman Perangin-angin didampingi Kepala Desa Tanjung Sena, Pilip Ginting menunjukkan surat laporan keberatan masyarakat atas nama Setia Ginting yang mengaku perwakilan 41 warga dari LSM Komisariat Wilayah Sumut.

Sementara itu, Siman Perangin-angin menjelaskan, puluhan masyarakat yang datang ke Mapoldasu merupakan pemilik lahan yang meminta Manjit Sing, selaku pengusaha galian C untuk membantu warga guna menurunkan ketinggian irigasi untuk menyesuaikan lahan pertanian sawah, dan telah sesuai kesepakatan 41 warga melalui rapat di balai desa yang diketahui Kepala Desa Tanjung Sena, Pilip Ginting.

Manjit Sing kepada wartawan membenarkan telah ditetapkan Poldasu sebagai tersangka dengan laporan  No Pol. LP/473/VII/2011 Dit Reskrimsus 11 Juli 2011 atas perusakan irigasi.
Padahal, katanya, penyerahan pekerjaan irigasi bantuan pengusaha atas permintaan 41 warga pemilik lahan di sekitar irigasi tersebut telah dilakukan antara Manjit Sing dengan pihak Dinas PU Deliserdang yang diwakili Kepala UPTD Wilayah V, Sudirman Tarigan.(ari)

1...14,68214,68314,684...15,695Page 14,683 of 15,695